Berita Terbaru

Homecoming Festival IKA Unpad 2026 Jadi Momentum Perbarui Komitmen Alumni untuk Unpad dan Masyarakat

By On September 22, 2026

Ketua Umum IKA Unpad / Menteri Koperasi RI, Ferry Juliantono ditemani pengurus IKA Unpad, memberikan sambutan di Jatinangor Music Fest yang merupakan acara puncak Homecoming Festival IKA Unpad 2026 di Jatinangor. (Credit Foto: @luckylhakim_eyes) 

IKA Unpad menegaskan kesiapan alumni menjadi mitra strategis universitas menuju Top 300 dunia di 2029, sekaligus memperluas kontribusi dan pengabdian masyarakat. 

JATINANGOR, KabarXXI.Com – Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (IKA Unpad) menjadikan Homecoming Festival IKA Unpad 2026 sebagai momentum untuk memperbarui komitmen alumni dalam mendukung kemajuan Universitas Padjadjaran sekaligus memperluas kontribusi kepada masyarakat. 

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Kick Off Homecoming Festival IKA Unpad 2026 di Kampus Unpad Jatinangor, Sabtu (19/9), yang membuka rangkaian kegiatan sepanjang hari dalam rangka Dies Natalis ke-69 Universitas Padjadjaran.

Kegiatan festival turut menghadirkan Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir, dan Walikota Bandung Muhammad Farhan. 

Keduanya merupakan alumni Unpad. Kehadiran kedua Kepala Daerah tersebut memiliki makna tersendiri bagi keluarga besar Unpad. 

Jatinangor, Kabupaten Sumedang, kini menjadi kampus utama dan pusat berbagai kegiatan akademik. 

Sementara Bandung memiliki ikatan historis sebagai kota tempat Unpad berdiri pada 1957 dan menjadi pusat perjalanan universitas selama puluhan tahun. 

Hingga kini, Unpad juga masih memiliki kampus dan berbagai aktivitas akademik di Kota Bandung. 

Kehadiran keduanya menjadi bentuk penghormatan terhadap dua wilayah yang tidak terpisahkan dari perjalanan Unpad. 

Bagi IKA Unpad, dukungan alumni terhadap almamater memiliki dua dimensi yang tidak terpisahkan. Alumni dapat menjadi mitra universitas dalam memperkuat riset, jejaring, kemitraan, reputasi, dan daya saing menuju target Top 300 dunia pada 2029. 

Namun kemajuan tersebut harus bermuara pada sesuatu yang lebih besar: semakin luasnya manfaat ilmu pengetahuan, jejaring, dan sumber daya universitas serta alumni bagi masyarakat. 

Dengan kata lain, prestasi global Unpad bukan tujuan akhir; kekuatan universitas dan alumninya harus kembali menjadi manfaat bagi masyarakat. 

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. dr. Arief Sjamsulaksan Kartasasmita, Sp.M(K), M.Kes., Ph.D. mengatakan, pencapaian universitas berkelas dunia membutuhkan keterlibatan seluruh ekosistem Unpad, termasuk alumni yang kini berkarya di berbagai sektor. 

“Target menjadi bagian dari 300 universitas terbaik dunia tentu penting karena menunjukkan kualitas dan daya saing Unpad. Tetapi ukuran keberhasilan universitas pada akhirnya tidak hanya terletak pada peringkat. Yang jauh lebih penting adalah sejauh mana pendidikan, riset, inovasi, dan sumber daya yang kita miliki mampu menghadirkan solusi dan memberikan dampak bagi masyarakat. Untuk itu, kita membutuhkan kolaborasi yang semakin kuat dengan alumni dan seluruh mitra Unpad,” ujar Prof. Arief. 

Alumni sebagai Mitra Strategis

Ketua Umum IKA Unpad sekaligus Menteri Koperasi Republik Indonesia (RI), Ferry Juliantono menegaskan bahwa homecoming tidak seharusnya berhenti pada reuni atau nostalgia. Kepulangan alumni justru menjadi kesempatan untuk kembali melihat kebutuhan almamater dan masyarakat, lalu menentukan kontribusi apa yang dapat dikerjakan bersama. 

“Homecoming bukan titik akhir ketika alumni berhasil kembali ke kampus. Justru ini menjadi titik awal untuk bertanya: apa lagi yang bisa kita kerjakan bersama? Alumni Unpad memiliki pengalaman, pengetahuan, jejaring, dan sumber daya yang sangat besar. Tantangan kita adalah bagaimana seluruh potensi tersebut semakin terkoneksi dengan kebutuhan universitas dan, yang paling penting, kebutuhan masyarakat,” ujar Ferry di atas panggung Jatinangor Music Fest, yang merupakan acara puncak Homecoming Festival IKA Unpad 2026. 

Bupati Sumedang, H. Dony Ahmad Munir, bersama Rektor Unpad Prof. dr. Arief Sjamsulaksan Kartasasmita, Sp.M(K), M.M., M.Kes., Ph.D usai membuka gelaran Homecoming Festival 2026 di Kampus Unpad Jatinangor. Festival ini mengangkat tema: Kembali ke Jatinangor, Kembali ke Jati Diri. (Credit Foto: @luckylhakim_eyes) 

Semangat tersebut tercermin dari keberadaan alumni Unpad di berbagai bidang, termasuk pemerintahan. 

Bagi Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, kedekatan antara kampus dan masyarakat penting agar pengetahuan yang berkembang di universitas dapat bertransformasi menjadi solusi nyata. 

“Kampus memiliki pengetahuan dan riset, sementara masyarakat memiliki persoalan nyata yang harus dijawab. Alumni dapat menjadi salah satu penghubung keduanya. Kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, alumni, dan masyarakat membuka banyak kemungkinan agar ilmu pengetahuan tidak berhenti di kampus, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya,” ujar Dony. 

Hal senada disampaikan Walikota Bandung, Muhammad Farhan yang tampil di sesi Homecoming Talkshow. 

Menurutnya, perjalanan alumni setelah meninggalkan kampus justru memperluas ruang pengabdian almamater. 

“Ketika alumni bekerja di pemerintahan, membangun bisnis, menjadi profesional, pendidik, atau bergerak di komunitas, nilai dan pengetahuan yang diperoleh dari kampus ikut hadir di sana. Karena itu, semakin kuat hubungan alumni dengan universitas, semakin banyak pula ruang kolaborasi yang dapat dibangun untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Farhan. 

Banyak Cara untuk Berkontribusi

Homecoming Festival juga ingin memperluas cara pandang mengenai kontribusi alumni. Dukungan tidak selalu berbentuk finansial, tetapi dapat hadir melalui pengetahuan, mentoring, jejaring, pengalaman profesional, akses terhadap kesempatan, hingga kemampuan menyampaikan ilmu kepada masyarakat. 

Ira Mirawati, alumni dan dosen Fikom Unpad sekaligus kreator konten, melihat generasi alumni yang lebih muda memiliki semakin banyak cara untuk mengambil bagian. 

“Hari ini seseorang bisa memberi manfaat dengan banyak cara. Alumni bisa berbagi pengalaman kepada mahasiswa, membuka akses magang dan pekerjaan, menjadi mentor, membangun kolaborasi, atau membagikan pengetahuan melalui ruang digital. Yang penting adalah bagaimana kita tetap merasa terhubung dan menyadari bahwa sekecil apa pun kontribusi kita dapat menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar,” kata Ira. 

Pertemuan berbagai bentuk pengabdian tersebut menjadi salah satu semangat Homecoming Festival: alumni senior membawa pengalaman dan jejaring yang telah dibangun selama puluhan tahun, sementara generasi lebih muda hadir dengan perspektif, teknologi, dan cara baru dalam menciptakan dampak. 

Semangat kolaborasi tersebut juga mendapat dukungan dari BNI sebagai sponsor utama Homecoming Festival IKA Unpad 2026 dan Jatinangor Music Fest. 

Bagi BNI, dukungan terhadap festival bukan semata-mata bentuk sponsorship, tetapi kesempatan untuk menjadi bagian dari ruang pertemuan yang menghubungkan kampus, alumni, masyarakat, serta berbagai potensi kolaborasi di dalamnya. 

“BNI ingin hadir tidak hanya sebagai mitra transaksi, tetapi juga sebagai bagian dari aktivitas generasi muda. Melalui dukungan layanan digital dan pembayaran, kami berharap dapat memberikan kemudahan bagi pengunjung sekaligus membantu tenant menjalankan aktivitas usahanya selama festival," tutur Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo. 

Dari Alumni Garden hingga Jatinangor Music Fest

Kick Off pada pagi hari membuka perjalanan Homecoming Festival IKA Unpad 2026 yang berlangsung sepanjang hari di Kampus Unpad Jatinangor. 

Alumni, mahasiswa, dan masyarakat dapat mengikuti berbagai kegiatan, mulai dari Penanaman dan Adopsi Pohon di Alumni Garden, Career Talk, Pentas Seni, Bazar UMKM dan Unit Usaha Unpad, Kampus Kompas TV, Mobile Legends Competition, hingga Golf Friendly Match. 

Sejumlah kegiatan juga diarahkan untuk mendukung Green Campus, Dana Abadi Unpad, pengembangan UMKM, serta membuka ruang donasi alumni bagi berbagai kegiatan sosial.

Rangkaian Homecoming Festival kemudian dipungkasi Jatinangor Music Fest yang menghadirkan Dewa 19, Maliq & D’Essentials, dan Bernadya. 

Hiburan menjadi bagian dari perayaan, tetapi bukan satu-satunya tujuan festival. 

“Mengusung semangat “Pulang ke Jatinangor, Pulang ke Jati Diri,” Homecoming Festival IKA Unpad 2026 ingin menjadikan kepulangan sebagai momentum untuk melihat kembali perjalanan yang telah dilalui sekaligus menentukan apa yang ingin dikerjakan bersama ke depan. Karena pada akhirnya, pulang ke almamater bukan hanya tentang mengingat apa yang pernah diterima—tetapi juga memutuskan apa yang dapat diberikan kembali,” tutup Ferry Juliantono. (*/red)

FAME Indonesia Perluas Jejaring Internasional, 24 Universitas Indonesia Merapat ke VNU Hanoi

By On September 22, 2026

FAME Indonesia melakukan kunjungan ke Vietnam National Univerity (VNU) Hanoi. 

VIETNAM, KabarXXI.Com - FAME Indonesia melakukan kunjungan ke Vietnam National Univerity (VNU) Hanoi membawa delegasi yang merepresentasikan 24 universitas di Indonesia, dalam rangka memperkuat jejaring pendidikan tinggi, riset, publikasi, pengabdian kepada masyarakat, serta kemitraan kelembagaan di tingkat internasional. 

Kehadiran FAME Indonesia di Vietnam menjadi bagian dari rangkaian The 3rd International Sandbox Conference 2026 sekaligus momentum peluncuran International Conference on Accounting, Management and Economic Resilience, konferensi internasional pertama yang diselenggarakan oleh FAME Indonesia. 

Dalam sambutannya, Prof. Yuliansyah selaku Manajemen Eksekutif FAME menegaskan bahwa FAME bukan sekadar forum konferensi, melainkan sebuah komunitas akademik kolaboratif yang mempertemukan universitas, akademisi, peneliti, dan praktisi dalam bidang Accounting, Management, and Economics. 

“FAME is a collaborative academic community connecting universities, academics, researchers, and practitioners in the fields of Accounting, Management, and Economics,” ujar Prof. Yuliansyah dalam sambutannya. 

Menurutnya, kunjungan ke Vietnam memiliki agenda yang lebih luas daripada sekadar mengikuti konferensi. FAME Indonesia mendorong terbentuknya kolaborasi konkret antara perguruan tinggi Indonesia dan Vietnam National University (VNU), khususnya dalam bidang pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, mobilitas mahasiswa dan dosen, publikasi, seminar, serta pengembangan kemitraan institusional. 

Salah satu agenda strategis yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah penguatan kerja sama antara VNU dan perguruan tinggi di Indonesia. 

FAME Indonesia menyampaikan harapan untuk mendorong MoU antara VNU dengan 17 universitas di Indonesia. 

Berikut Universitas yang Melakukan MOU dengan VNU: 

1. FAME Indonesia. 

2. ⁠Universitas Widya Gama Malang (UWG). 

3. ⁠Politeknik Negeri Malang (POLINEMA). 

4. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro (STIEKIA Bojonegoro). 

5. Universitas Mulawarman (UNMUL). 

6. Universitas Muslim Indonesia (UMI). 

7. Politeknik Negeri Medan (POLMED). 

8. Universitas Negeri Gorontalo (UNG). 

9. Universitas PGRI Mpu Sindok (UPMS) — Nganjuk. 

10. Politeknik Negeri Bandung (POLBAN). 

11. Universitas Dehasen Bengkulu (UNIVED). 

12. Politeknik Negeri Sriwijaya (POLSRI). 

13. STIE Krakatau. 

14. Universitas Negeri Semarang (UNNES). 

15. UIN Raden Fatah Palembang. 

16. Universitas Islam Balitar (UNISBA). 

17. Universitas Bojonegoro (UNIGOR). 

Ketum FAME Indonesia, Dr. Dani Amrul Ichdan menekankan bahwa kerja sama internasional tidak boleh berhenti pada penandatanganan dokumen. 

“For us, an MoU is not simply a document. It should be the beginning of real collaboration.” 

Menurut Dani, Kerja sama tersebut diharapkan diwujudkan melalui berbagai aktivitas nyata, mulai dari student and staff mobility, joint research, joint publications, community service, seminars, hingga berbagai kegiatan akademik lainnya. 

Hal ini di sampaikan Ketum pada saat pemberangkatan delegasi. 

Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa internasionalisasi perguruan tinggi perlu diarahkan pada kolaborasi yang menghasilkan aktivitas akademik dan manfaat nyata bagi institusi, dosen, mahasiswa, peneliti, maupun masyarakat. 

Kehadiran FAME Indonesia di Hanoi juga menjadi ruang strategis untuk membangun hubungan akademik yang lebih erat antara Indonesia dan Vietnam. 

Prof. Yuliansyah berharap pertemuan tersebut menjadi fondasi bagi terbentuknya kemitraan akademik Indonesia–Vietnam dalam jangka panjang, dengan VNU dan universitas-universitas Indonesia sebagai bagian penting dari ekosistem kolaborasi tersebut. 

“This is not the end of our collaboration—it is only the beginning” tegasnya. 

Pernyataan tersebut sekaligus menggambarkan semangat FAME Indonesia untuk menjadikan konferensi internasional bukan sebagai titik akhir sebuah kegiatan, tetapi sebagai starting point bagi lahirnya kolaborasi akademik baru yang lebih luas dan berkelanjutan. 

Dengan membawa jejaring 24 universitas FAME Indonesia menunjukkan bahwa internasionalisasi akademik dapat dibangun melalui jejaring, kolaborasi, dan komitmen bersama. 

Dari Hanoi, semangat tersebut diarahkan untuk membuka lebih banyak ruang bagi dosen, mahasiswa, peneliti, dan institusi pendidikan tinggi Indonesia untuk terhubung dengan mitra global. (*/red)

Pastikan Anggaran Tepat Sasaran, Pemprov Banten Minta BPKP Kawal APBD Secara Menyeluruh

By On September 22, 2026

Wagub Dimyati saat pengukuhan Buyung Wiromo Samudro sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin, 21 September 2026. 

SERANG, KabarXXI.Com - Wakil Gubernur (Wagub) Banten, Achmad Dimyati Natakusumah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperketat pengawasan terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. 

Pengawasan ini diminta untuk dilakukan sejak tahap perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan kegiatan. 

​Permintaan tersebut disampaikan Wagub Dimyati usai mengukuhkan Buyung Wiromo Samudro sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin, 21 September 2026. 

Pengawasan ketat dinilai penting sebagai upaya mencegah penyimpangan, sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. 

​Buyung Wiromo menggantikan Rusdy Sofyan yang mendapat penugasan baru sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara. 

Pengukuhan ini turut disaksikan oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Setya Nugraha. 

​“Saya minta BPKP betul-betul melakukan pengawasan yang ketat, terutama terhadap kegiatan Pemprov Banten yang berkaitan dengan Kementerian dan Lembaga,” kata Wagub Dimyati. 

​Wagub Dimyati menjelaskan, BPKP memiliki peran strategis dalam membangun sistem pengendalian pemerintahan agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini. 

Oleh karena itu, kata dia, pengawasan tidak boleh hanya dilakukan setelah kegiatan berjalan atau ketika masalah telah muncul. 

​Menurutnya, pengendalian harus dilakukan secara menyeluruh melalui empat tahapan, yakni perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 

BPKP diharapkan dapat terus memberikan pendampingan dalam membangun sistem pengendalian yang kuat di lingkungan Pemprov Banten. 

​“Jangan sampai ada kualitas pekerjaan yang buruk, hancur, roboh, rusak, dan lain sebagainya. Pengawasan juga harus menyeluruh dan ketat, jangan hanya parsial,” ujar Wagub Dimyati. 

​Ia berharap, pengawasan dari BPKP dapat mencegah terjadinya berbagai pelanggaran yang berujung pada persoalan hukum, termasuk Operasi Tangkap Tangan (OTT). 

​“Pengendalian dan pendampingan harus diperkuat agar jangan sampai ada pejabat di Provinsi Banten yang terkena OTT,” tegas Wagub Dimyati. 

​Di samping itu, Wagub Dimyati juga meminta BPKP untuk memberikan data dan masukan kepada Pemprov Banten sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027 ditetapkan. 

BPKP dinilai memiliki kapasitas untuk memetakan kondisi pengelolaan keuangan pemerintah secara makro, termasuk mengidentifikasi potensi pemborosan anggaran. 

​“Nanti BPKP akan memberikan data kepada kami. Mudah-mudahan sebelum APBD 2027 disahkan, BPKP sudah bisa memberikan masukan agar alokasinya lebih efektif,” tambahnya. 

​Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten, Buyung Wiromo Samudro menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan program dan pengawasan yang telah dibangun oleh pejabat sebelumnya. 

​“Apa yang belum selesai akan kita selesaikan, kemudian kita tingkatkan. Saya rasa hal tersebut sudah terangkum dalam apa yang diharapkan oleh Pak Wagub,” kata Buyung. 

​Menurut Buyung, salah satu aspek krusial yang akan terus diperkuat adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). 

Sistem tersebut tidak hanya harus berjalan pada level teknis, tetapi juga harus menjadi bagian integral dari tata kelola dan budaya organisasi di pemerintahan. 

​Ia menekankan pentingnya peran kepala daerah dan jajaran pimpinan tinggi dalam menciptakan lingkungan pengendalian yang baik melalui keteladanan. 

​“Budaya pemimpin yang memberikan contoh baik untuk tidak melakukan pelanggaran adalah hal yang sangat penting dalam pencegahan (penyimpangan),” pungkasnya. (*/red)

Polres Serang Kenalkan Penggunaan AI yang Aman dan Bijak kepada Pelajar SMKN 1 Kragilan

By On September 22, 2026

Polres Serang menggelar Pelatihan Paham AI kepada pelajar SMKN 1 Kragilan, Senin, 21 September 2026. 

SERANG, KabarXXI.Com - Polres Serang menggelar Pelatihan Paham Artificial Intelligence (AI) bagi 150 pelajar SMKN 1 Kragilan, Kabupaten Serang, Senin, 21 September 2026. 

Kegiatan ini bertujuan membekali para pelajar agar mampu mengenal dan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan secara bijak, aman, serta bertanggung jawab. 

‎Pelatihan tersebut menghadirkan Tim Trainer Paham AI Polres Serang yang sebelumnya telah mengikuti Training of Trainer (TOT). 

‎Dalam pelatihan tersebut, para siswa mendapatkan sejumlah materi, mulai dari pengenalan Artificial Intelligence, risiko penyalahgunaan AI, pembuatan akun peserta, hingga pemahaman mengenai etika dan keamanan digital. 

Kegiatan juga dikemas secara interaktif melalui permainan edukatif dan post-test untuk mengukur pemahaman peserta. 

‎Kapolres Serang, AKBP Andri Kurniawan mengatakan, perkembangan teknologi AI memberikan banyak manfaat bagi dunia pendidikan, namun penggunaannya perlu dibarengi dengan pemahaman mengenai etika dan keamanan digital. 

‎“Teknologi AI dapat menjadi sarana yang sangat bermanfaat bagi pelajar untuk belajar dan mengembangkan kreativitas. Namun, para siswa juga harus memahami risiko penyalahgunaannya. Karena itu, kami ingin membekali generasi muda agar mampu menggunakan AI secara cerdas, beretika, aman, dan bertanggung jawab,” ujar Kapolres Serang. 

‎Menurut Kapolres, literasi digital menjadi semakin penting seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi. Pelajar diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu memahami batasan serta konsekuensi dalam pemanfaatannya. 

‎“Kami berharap pengetahuan yang diperoleh melalui pelatihan ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gunakan teknologi untuk hal-hal positif, mendukung pendidikan, meningkatkan kemampuan, dan jangan mudah menyalahgunakan teknologi yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain,” tambahnya. 

‎Antusiasme terlihat dari para siswa selama mengikuti seluruh rangkaian pelatihan. Sebanyak 150 peserta berhasil menyelesaikan kegiatan dan mendapatkan sertifikat pelatihan Paham AI. 

‎Pihak SMKN 1 Kragilan menyambut baik kegiatan tersebut dan mendukung pelaksanaan pelatihan serupa secara berkelanjutan. 

Program Paham AI selanjutnya akan kembali dilaksanakan sesuai jadwal yang dikoordinasikan dengan pihak sekolah. 

‎Melalui kegiatan ini, Polres Serang berharap dapat turut membangun generasi muda yang tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga memiliki kesadaran mengenai etika, keamanan, serta tanggung jawab dalam menggunakan ruang digital. (*/red)

Yayasan Jakarta With Love Audiensi ke Pemkab Serang, Siapkan Rumah Pintar untuk Anak-anak

By On September 22, 2026

Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah saat menerima audiensi Yayasan JWL, pimpinan Cha Cha Rosa, di Pendopo Bupati Serang, Senin, 21 September 2026. 

SERANG, KabarXXI.Com - Bupati  Serang, Ratu Rachmatuzakiyah menerima audiensi dari Yayasan Jakarta With Love (JWL), pimpinan Cha Cha Rosa, di Pendopo Bupati Serang, Senin, 21 September 2026. 

Audiensi tersebut membahas rencana kolaborasi dalam bidang sosial dan pendidikan, salah satunya melalui pembangunan atau renovasi Rumah Pintar bagi anak-anak di Kabupaten Serang. 

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Asisten Daerah (Asda) I Kabupaten Serang Syamsuddin, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Yadi Priyadi Rochdian, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aber Nurhadi, Kepala Dinas Kesehatan Efrizal, Kepala Badan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperida) Devid Hermawan, Plt Kepala BPKAD Muhammad Ishak Abdul Rouf, serta Sekretaris DisKominfo Febrian Ripera. 

Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Jakarta With Love yang memiliki inisiatif untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia. 

"Ya, baik. Tentu pertama, saya secara pribadi dan pemerintah daerah mengucapkan terima kasih dan tentu mengapresiasi atas inisiatif yang dilakukan oleh Yayasan Jakarta with Love. Kebetulan hari ini didampingi juga oleh Pendamping Menteri Sosial Republik Indonesia, Ibu Fatma Saifullah Yusuf. Terima kasih Ibu yang telah membersamai hari ini," kata Ratu Rachmatuzakiyah. 

Menurutnya, kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya bersama agar anak-anak di Kabupaten Serang mendapatkan pendidikan yang layak. 

"Ini dalam rangka berkolaborasi dan bersinergi untuk bagaimana anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang layak. Oleh karena itu, tentu kami Pemkab Serang terbuka untuk siapa pun jika ingin berkontribusi di wilayah kami, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Pemkab Serang dan khususnya untuk anak-anak kami di wilayah Kabupaten Serang," tuturnya. 

Ratu Rachmatuzakiyah menjelaskan, Yayasan Jakarta With Love berencana membangun atau merenovasi fasilitas yang nantinya dapat menjadi Sekolah Pintar atau tempat bagi anak-anak untuk belajar dan bermain. 

"Jadi nanti rencananya dari Yayasan Jakarta with Love itu ingin membangun atau merenovasi, bekerja sama dengan kami Pemkab Serang, membuat Sekolah Pintar supaya nanti anak-anak bisa berkumpul, bermain dengan baik, dan tentu dalam rangka juga mewujudkan Generasi Emas 2045," jelasnya. 

Ia berharap rencana tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Serang, khususnya anak-anak. 

"Semoga apa yang diinginkan dari Yayasan Jakarta with Love itu juga bisa bermanfaat, dan saya yakin pasti bermanfaat khususnya untuk warga kami di wilayah Kabupaten Serang," katanya. 

"Ada satu dua tempat yang akan kami kunjungi. Nanti yang mengeksekusi tentu Jakarta with Love sendiri, karena kami belum mengetahui secara detail apa saja yang akan selain renovasi ruangan, apa yang akan diberikan lagi saya belum mengetahui secara detail. Namun ada beberapa tempat, salah satunya adalah di Kecamatan Cikande. Jadi hari ini kami akan berkunjung ke wilayah Cikande," ungkapnya. 

Sementara itu, Pendamping Menteri Sosial Republik Indonesia (RI), Fatma Saefullah Yusuf, turut menyampaikan dukungannya terhadap rencana kegiatan sosial yang dilakukan Yayasan Jakarta With Love di Kabupaten Serang. 

"Saya selaku Pendamping Menteri Sosial senang sekali ketika ada teman yang ingin membantu masyarakat di Kabupaten Serang dan kebetulan Bupati Serang ini adalah sahabat saya juga," ujar Fatma. 

Menurut Fatma, kehadiran Yayasan Jakarta With Love menjadi bentuk kepedulian terhadap masyarakat, khususnya dalam memberikan fasilitas yang dapat mendukung proses belajar dan aktivitas anak-anak. 

"Dan ini merupakan sebuah apa, rasa syukur ketika Ibu Cha cha dengan Jakarta dengan Love-nya ingin merenovasi atau membangun sebuah tempat, tempat bermain atau tempat belajar. Tempat belajar untuk anak-anak di Kabupaten Serang," katanya. 

Fatma menilai, langkah tersebut perlu mendapatkan apresiasi dan dukungan dari berbagai pihak. 

"Dan ini perlu kita apresiasi, disambut baik pula oleh Ibu Bupati, dan saya mendukung dari belakang. Senang banget, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan beliau bisa bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Serang," ujarnya. 

Sementara itu, Founder sekaligus Ketua Umum Yayasan Jakarta With Love, Cha Cha Rosa menjelaskan bahwa JWL merupakan yayasan yang fokus pada kegiatan sosial dan memiliki sejumlah program untuk membantu masyarakat. 

"Jakarta With Love, Yayasan Jakarta Berbagi Kasih. Kebetulan saya Chacha Rosa, founder dan Ketua Umum dari Jakarta with Love," kata Chacha. 

Ia menjelaskan, salah satu program utama JWL adalah pembangunan Rumah Pintar yang ditujukan untuk membantu daerah-daerah yang masih membutuhkan dukungan dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan. 

"Kita memang yayasan itu concern di kegiatan sosial. Memang basisnya sosial, tujuannya adalah untuk dalam rangka salah satu program dari JWL itu sendiri, pembangunan Rumah Pintar. Jadi memang berniat membantu daerah-daerah yang belum beruntung dalam hal pendidikan, kesejahteraan, seperti itu dengan niat membangun Rumah Pintar," jelasnya. 

Chacha menambahkan, program JWL tidak hanya berfokus pada pembangunan Rumah Pintar. Yayasan tersebut juga memiliki berbagai kegiatan sosial lainnya, mulai dari kepedulian terhadap anak yatim, anak-anak penyandang disabilitas, hingga pemberdayaan UMKM. 

"Programnya cukup banyak ya. Selain membangun Rumah Pintar, peduli anak yatim, tentang Kesejahteraan dalam hal anak-anak cacat, seperti itu banyak. Banyak sekali sih programnya, UMKM juga. Kita selalu rutinitas ngadain bazar untuk UMKM daerah yang benar-benar kita angkat, yang mana hasilnya memang untuk charity lagi, seperti itu," tuturnya. 

Menurut Chacha, sasaran utama berbagai kegiatan sosial tersebut mayoritas adalah anak-anak. Sementara untuk program UMKM, JWL menyasar masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah sebagai bagian dari upaya membantu meningkatkan perekonomian keluarga. 

"Terutama anak-anak, mayoritas anak-anak. Kalau untuk UMKM sih untuk orang yang ekonomi rendah, ekonomi bawah, yang memang tujuannya untuk mengangkat ekonomi seperti itu dalam rumah tangga," pungkasnya. (*/red)

Demo Rektor UINSA Surabaya, Mahasiswa Segel Gerbang hingga Kuliah Lumpuh

By On September 22, 2026

Massa mahasiswa menyegel pintu gerbang UINSA Surabaya alam aksinya menuntut rektor terpilih mundur. 

SURABAYA, KabarXXI.Com - Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya kembali menggelar aksi meminta Rektor Akhmad Muzakki mundur, Senin, 21 September 2026. 

Kali ini mahasiswa menyegel akses masuk dan menduduki kampus.

Korlap aksi UINSA, Fadlurrakhman Fazle Purwardana atau Ale mengatakan bahwa aksi hari ini merupakan aksi lanjutan dari hari Rabu dan Kamis pekan lalu. 

Mahasiswa pengunjuk rasa sengaja 'ngeprank' jam aksi yang disebarkan melalui pamflet. 

"Hasil konsolidasi pamflet di-upload jam 1 (siang). Tetapi sebenarnya sudah mulai dari jam 7 (pagi). Jadi sebelum semua masuk ke kampus, kita sudah aksi," kata Ale kepada wartawan di depan kampus UINSA, Senin, 21 September 2026. 

Ale mengatakan, ada dua gerbang yang sedang disegel mahasiswa. Namun ada pintu di belakang area kampus yang masih bisa dilewati. 

Ia memastikan tidak akan melumpuhkan seluruh aktivitas di kampus. Untuk tenaga pendidik masih bisa masuk meski harus lewat pintu belakang. 

"Kita juga nggak melumpuhkan total kampus, kami ada pintu belakang, itu bisa diakses oleh semua. Jadi tadi juga sudah sempat kita imbau ketika di sana, ya kalau mau mengajar silakan atau mau belajar silakan," tuturnya. 

"Kita enggak menutup total pintu gitu. Masih ada gerbang belakang, masih ada pintu yang bisa dilewati, sehingga proses belajar mengajar itu juga masih tetap berjalan," imbuhhnya. 

Tujuan penyegelan kampus ini adalah bentuk kekecewaan mahasiswa. Mereka berharap semua tuntutan segera dipenuhi, khususnya mundurnya Rektor Muzakki. 

"Dengan upaya teman-teman ini semoga apa yang diharapkan tetap tercapai dan bisa menjadi evaluasi ke depannya," ujarnya. 

Penyegelan kampus ini, kata Ale, bisa saja akan bertahan lama. 

"Kemungkinan penyegelannya akan tetap bertahan beberapa hari mungkin," pungkasnya. (*/red)

KKP Segel 144 Ton Udang Vaname di Lamongan, Diduga Melanggar Regulasi

By On September 22, 2026

Dirjen PSDKP KKP Pung Nugroho didampingi pejabat KKP saat Konferensi Pers usai melakukan penyegelan komoditas perikanan Impor Udang Vaname di PT BMI Lamongan. 

LAMONGAN, KabarXXI.Com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel 144 ton udang vannamei impor yang disimpan di gudang penampungan PT Bumi Menara Internusa (PT BMI) Lamongan. 

Penyegelan itu dilakukan karena aktivitas impor udang dinilai berpotensi memicu persaingan tidak sehat dan meresahkan petambak lokal.

Penyegelan dilakukan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP di gudang PT BMI, pada Senin siang, 21 September 2026. 

Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho Saksono mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan aktivitas perdagangan dan peredaran udang di dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Menurutnya, produksi udang vannamei dari petambak dalam negeri sebenarnya dinilai sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan nasional. 

Karena itu, kata dia, KKP mempertanyakan aktivitas impor udang yang dilakukan perusahaan tersebut. 

"Produksi udang vannamei petambak dalam negeri sebenarnya sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. Sehingga aktivitas impor tidak seharusnya dilakukan," ujarnya. 

KKP kemudian memasang segel pengawasan resmi pada produk udang impor tersebut. 

Selain itu, petugas juga menerbitkan berita acara pemeriksaan (BAP) sebagai bagian dari proses penelusuran terhadap rekam jejak impor yang dilakukan perusahaan. 

Pung mengatakan, proses pemeriksaan masih berlangsung. Dari penyelidikan tersebut nantinya akan ditentukan apakah temuan itu masuk dalam kategori pelanggaran administratif atau memiliki unsur tindak pidana. 

"Proses penyelidikan akan menentukan apakah pelanggaran tersebut masuk kategori sanksi administrasi atau tindak pidana," ujarnya. 

Pengawasan terhadap aktivitas perusahaan juga melibatkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. 

Pelibatan DJP dilakukan sebagai bagian dari pengawasan berlapis terhadap kepatuhan pelaku usaha. 

KKP masih melakukan pendalaman terhadap dokumen dan rekam jejak impor udang tersebut untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. (*/red)

Tiga Jenazah Berhasil Dievakuasi dari KM Virgo Transport 8 yang Sudah Tenggelam

By On September 22, 2026

KM Virgo Transport 8 sudah tak lagi muncul di permukaan air alias tenggelam di Laut Jawa. Anggota TNI AL menyelam untuk mengevakuasi korban. 

SURABAYA, KabarXXI.Com - Tim penyelam Basarnas Special Group (BSG) menemukan tiga korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa, Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin, 21 September 2026. 

Ketiga korban ditemukan di dalam badan kapal saat tim SAR Gabungan melakukan operasi pencarian yang berlangsung sejak Senin pagi. 

Pada penyelaman sesi pertama, tim menemukan dua korban berjenis kelamin laki-laki di dalam kapal. 

Keduanya ditemukan masing-masing pada pukul 09.04 WITA dan 09.13 WITA. 

"Kedua jenazah tersebut langsung dievakuasi menggunakan Helikopter HR 3601 menuju Bandara Banjarmasin pada pukul 11.20 WITA untuk diserahkan kepada pihak terkait guna proses identifikasi," kata Kepala Basarnas, M. Syafii. 

Penyisiran dilanjutkan hingga siang hari. Pada pukul 14.24 WITA, tim BSG kembali menemukan satu korban yang terperangkap di dalam kapal. 

Korban ketiga tersebut juga langsung dievakuasi untuk menjalani penanganan dan proses identifikasi lebih lanjut. 

Syafii menegaskan, seluruh unsur SAR Gabungan mengerahkan personel dan sarana secara maksimal untuk memberikan kepastian kepada keluarga korban. 

“Kami terus berupaya semaksimal mungkin untuk menemukan dan mengevakuasi para korban. Kami tidak berhenti. Setiap temuan adalah bagian dari upaya kami untuk memberikan kepastian kepada keluarga,” tuturnya. 

Ia menambahkan, operasi penyisiran di dalam badan KMP Virgo Transport 8 akan terus dilakukan dengan tetap memprioritaskan keselamatan para penyelam di lapangan. 

Hingga Senin, tim SAR Gabungan masih bersiaga dan melanjutkan penyisiran di area perairan tersebut. Sebagai informasi, KMP Virgo Transport 8 dinyatakan hilang di perairan Laut Jawa, pada Minggu, 13 September 2026. 

Kapal yang berlayar dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, menuju Banjarmasin itu membawa 243 orang dan 89 unit kendaraan. (*/red)

Nusron Wahid Mundur dari Kepengurusan Partai Golkar, Tenyata Sudah Lebih dari Enam Bulan

By On September 22, 2026

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Sarmuji membenarkan bahwa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid telah mundur dari kepengurusan partai. 

Menurutnya, Nusron telah menyampaikan pengunduran dirinya secara langsung kepada Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. 

"Iya. Sudah lama. Seingat saya lebih dari enam bulan lalu. Pak Nusron menemui langsung Ketua Umum," ujar Sarmuji kepada wartawan, Sabtu, 19 September 2026. 

"Saya tidak tahu persis alasannya. Mungkin ingin fokus ke hal lain," imbuhnya. 

Meski tidak lagi menjadi pengurus DPP partai, Nusron tetap berstatus sebagai anggota Partai Golkar. 

"Iya beliau tetap menjadi anggota Golkar," ujar Sarmuji.

Diketahui, Nusron Wahid adalah salah satu pengurus DPP Partai Golkar periode 2024-2029 pimpinan Bahlil. 

Dalam struktur kepengurusan DPP Partai Golkar tersebut, Nusron menjabat sebagai Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian. 

Diketahui, nama Nusron Wahid dalam beberapa hari terakhir menjadi pembicaraan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap empat orang kepercayaannya terkait kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Nusron sendiri merupakan Menteri ATR/BPN. 

Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein mengatakan, keempat orang yang sudah ditetapkan sebagai tersnagka itu adalah Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq (FEZ), Arif Sugiyanto (ARF), Erwin (ERW), dan Muhammad Fakhry (MF). 

"Saudara ARF selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri. Saudara FEZ selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri," ujar Taufik saar Konferensi Pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 15 September 2026. 

"Saudara ERW selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri dan terakhir Saudara MF selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan menteri," kata Taufik menambahkan. 

Dalam perkara tersebut, Erwin diduga dihubungi oleh pihak perantara dari PT Summarecon Agung untuk membantu membuka blokir Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas tanah yang dikelola perusahaan di Bogor. 

Erwin kemudian diminta berkomunikasi dengan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Bogor 1 Sontang Coin Manurung agar membuka blokir sertifikat tersebut. 

Taufik mengatakan, Sontang tidak bersedia memenuhi permintaan tersebut tanpa adanya arahan dari atasannya. 

"YA (Yaser Alfarisi) dan Saudara LEV (Rizal Palevi)selaku pihak swasta/perantara pihak Summarecon, mendekati ERW (Erwin) yang merupakan orang kepercayaan atau representasi dari Menteri ATR/BPN, agar dibantu berkomunikasi dengan SON (Sontang) untuk pembukaan blokir dan pemecahan HGB tersebut," tutur Taufik. 

Selanjutnya ada awal Agustus 2026, Sontang melalui Erwin meminta uang sebesar Rp 2 miliar kepada Yaser dan Rizal sebagai imbalan untuk membuka blokir atau menerbitkan sertifikat tanah milik Summarecon. 

Namun, pihak Summarecon hanya menyanggupi pemberian Rp 1,5 miliar. Mereka menduga masih terdapat pihak lain yang akan menerima bagian dari uang pengurusan sertifikat tersebut. 

Pada 27 Agustus 2026, Direktur Utama Summarecon Adrianto Pitoojo Adi kemudian diduga menyerahkan uang Rp 1,5 miliar kepada Erwin melalui Yaser dan Rizal. 

"Selanjutnya, ERW menyerahkan sebagian dari uang tersebut yaitu senilai Rp 200 juta kepada SON di sebuah kafe di Jakarta Selatan, untuk fee pembukaan blokir dan pemecahan HGB atas pihak Summarecon," jelas Taufik. 

Selain perkara pengurusan sertifikat Summarecon, KPK menduga orang-orang yang disebut sebagai kepercayaan Nusron Wahid itu juga terlibat dalam penerimaan uang dari pihak lain. 

Salah satunya terkait PT Bela Parahyangan (BPA). Erwin diduga menerima uang Rp 2,1 miliar untuk membantu pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah yang dikelola perusahaan tersebut. 

Selain empat orang kepercayaan Nusron itu, KPK juga menetapkan Lampri, Sontang, Adrianto, dan Rizal Palevi sebagai tersangka dalam perkara ini. (*/red)

Penyelam Basarnas Temukan Korban KM Virgo Transport 8 di Badan Kapal

By On September 22, 2026

Tim Penyelam BSG mengevakuasi satu korban KM Virgo Transport 8 yang ditemukan di dalam badan kapal di perairan Laut Jawa, Kalimantan Selatan, Minggu, 20 September 2026. (Tangkap Layar YouTube Basarnas Official) 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Tim penyelam Basarnas Special Group (BSG) mengerahkan enam penyelam untuk mencari korban terjebak di Kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa. 

Dalam proses pencarian, Basarnas berhasil menemukan satu korban. 

Kepala Basarnas, M Syafii mengatakan, pencarian dilakukan hari ini, Minggu  20 September 2026. Kini korban telah dievakuasi oleh Tim SAR Gabungan. 

"Korban ditemukan oleh penyelam BSG Basarnas saat melakukan pencarian di dalam badan kapal. Setelah berhasil ditemukan, korban dievakuasi oleh Tim SAR Gabungan menuju KN SAR Kamajaya untuk proses penanganan lebih lanjut," ujar Syafii dalam keterangannya. 

Menurut Syafii, korban akan dievakuasi melalui jalur udara menggunakan Helikopter HR 3601 Basarnas dengan teknik hoisting rescue net. 

Teknik tersebut digunakan untuk mengangkat korban dari kapal menuju helikopter secara aman dan terukur. 

"Seluruh unsur SAR terus berupaya maksimal dalam pencarian dan evakuasi korban. Penemuan satu korban hari ini merupakan hasil kerja keras seluruh Tim SAR Gabungan," tuturnya. 

Dia menambahkan, Basarnas terus melakukan pencarian secara maksimal. Mereka juga tetap mengutamakan keselamatan seluruh personel di lapangan. 

"Setiap korban yang ditemukan menjadi amanah yang harus kami evakuasi dan serahkan kepada pihak keluarga," ucapnya. 

"Basarnas bersama seluruh unsur SAR Gabungan masih melanjutkan operasi pencarian dan evakuasi dengan mengoptimalkan unsur penyelam, sarana laut, serta dukungan udara di sekitar lokasi KM Virgo Transport 8," imbuhnya. (*/red)

TNI Bentuk Lima Kodam Baru, Diumumkan pada Puncak HUT ke-81 di Monas

By On September 22, 2026

Kapuspen TNI, M Nas. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Tentara Nasional Indonesia (TNI) dikabarkan akan menambah lima Komando Daerah Militer (Kodam) baru. 

Rencananya, lima Kodam tersebut akan diresmikan bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 TNI pada 5 Oktober 2026. 

"Rencananya demikian," kata Kapuspen TNI, Mayjen Muhammad Nas kepada wartawan, di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Sabtu, 19 September 2026.

Nas mengatakan, informasi mengenai lima Kodam tersebut akan disampaikan lebih lanjut. 

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menambahkan, lima Kodam baru itu, di antaranya di Papua Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku Utara, dan Kepulauan Riau. 

"Nanti ada lima yang baru di Flores, Jogja, Malut, dengan satu lagi apa? NTT. NTT, Malut, Jogja, Kepulauan Riau," kata Maruli kepada wartawan ditemui di Lapangan Silang Monas, Sabtu, 19 September 2026. 

Menurut Maruli, pembentukan Kodam baru merupakan bagian dari penataan organisasi TNI AD. 

Dia menyebut, Kodam memiliki tugas utama dalam bidang teritorial. 

"Untuk yang Kodam, semua Kodam itu tugas utamanya adalah teritorial. Penugasannya berbeda," kata dia. 

Dia jugamenjelaskan, dalam kondisi darurat perang, Kodam memiliki fungsi yang lebih luas, termasuk memimpin perlawanan terhadap musuh melalui konsep perlawanan rakyat semesta. 

"Itu dibilangnya perlawanan rakyat semesta, nanti di bawah Kodam nantinya," pungkasnya. (*/red)

KPK Temukan Petunjuk Aliran Dana Kasus ATR/BPN dari Rumah Dirjen

By On September 22, 2026

Penyidik KPK membawa sejumlah koper usai menggeledah rumah pribadi Dirjen PPTR Kementerian ATR/BPN Lampri di Jatiwaringin, Kota Bekasi, Jumat, 18 September 2026. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Kasus dugaan suap pembukaan blokir Hak Guna Bangunan (HBG) Summarecon di Bogor, Jawa Barat (Jabar) kian terang benderang. 

Kasus ini semakin jelas usai penyidik menggeledah rumah Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN, Lampri, yang menjadi salah satu tersangka.

Penggeledahan rumah Lampri yang berada di wilayah Jatiwaringin, Kota Bekasi, pada Jumat sore, 18 September 2026. 

Di rumah Lampri, penyidik menemukan bukti chat terkait aliran uang dari kasus ini. 

"Dalam penggeledahan di wilayah Bekasi tersebut, penyidik menyita di antaranya sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik soal petunjuk dugaan aliran uang yang terkait dengan perkara di ATR/BPN tersebut," kata Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Sabtu, 19 September 2026. 

Sebelum menggeledah rumah Lampri, penyidik juga telah menggeledah kantor Summarecon Agung Tbk di wilayah Jakarta Timur (Jaktim). 

Di sana, penyidik menemukan dokumen SHGB dan bukti pemblokiran dari kasus sengketa tanah ini. 

"Beberapa barang bukti yang disita tersebut dalam bentuk dokumen dan barbuk elektronik, antara lain dokumen SHGB terkait dengan perkara; dokumen terkait dengan keuangan PT. Summarecon Agung Tbk dan kaitannya dengan PT KCJA; serta BBE terkait pemblokiran atas sengketa tanah di wilayah Bogor," tutur Budi. 

Rangkaian kegiatan penggeledahan kemarin merupakan lanjutan setelah sebelumnya penyidik menggeledah kantor Kementerian ATR/BPN. 

Di kantor ATR/BPN, ada tiga ruang Dirjen yang digeledah, yaitu: 

1. Ruang Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang. 

2. Ruang Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang. 

3. Ruang Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. 

"Barang bukti yang diamankan oleh penyidik dalam penggeledahan hari ini ada sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang tentunya berkaitan dengan proses dan mekanisme layanan-layanan yang ada di Kementerian ATR/BPN tersebut," ujar Budi, Kamis, 17 September 2026. 

Selain mendalami barang bukti terkait kasus suap pembukaan blokir HBG Summarecon, penyidik sekaligus menelusuri dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementerian ATR/BPN. 

"Terkait dengan dugaan penerimaan lainnya, baik penerimaan-penerimaan dari internal yang berkaitan dengan rotasi, promosi, ataupun mutasi jabatan, diduga juga penerimaan yang dilakukan para oknum di Kementerian ATR/BPN ini berkaitan dengan layanan pertanahan lainnya," ujar Budi. 

KPK telah menetapkan delapan tersangka dalam perkara ini, yaitu: 

1. Lampri (LMP) selaku Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN. 

2. Sontang Coin Manurung (SON) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I. 

3. Adrianto Pitojo Adi (ADR) selaku Direktur Utama (Dirut) Summarecon. 

4. Arif Sugiyanto (ARF) selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. 

5. Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq (FEZ) selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. 

6. Rizal Pahlevi (LEV) selaku pihak swasta. 

7. Erwin (ERW) selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. 

8. Muhammad Fakhry (MF) selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron. 

KPK juga turut menyita uang Rp 106,3 miliar dalam kasus ini. Jumlah ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah OTT KPK. (*/red)

Prabowo Sebut Kelapa Sawit Tanaman Ajaib, Bisa Jadi Solar hingga Obat

By On September 22, 2026

Presiden Prabowo Subianto. 

PONOROGO, KabarXXI.Com - Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto mengungkap banyak sekali manfaat yang bisa dihasilkan dari Kelapa Sawit. 

Dia menyebut, kelapa sawit bisa dikatakan sebagai tanaman yang ajaib. 

Awalnya, Prabowo menyampaikan per 1 Juli lalu, Indonesia sudah tidak lagi impor solar dari luar Negeri. Hal ini menyusul, Indonesia sudah bisa memproduksinya sendiri. 

"Dan hari-hari ini, solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah, kita sudah bisa memproduksi solar kita sendiri, saudara-saudara," ujar Prabowo dalam pidatonya di acara Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur (Jatim), Sabtu, 19 September 2026. 

Prabowo menyampaikan, solar yang diproduksi di dalam Negeri ini berasal dari Kelapa Sawit. 

Ia bersyukur, tanaman ini merupakan pemberian Tuhan yang Maha Kuasa kepada Indonesia. 

"Yang saya katakan, kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib, the miracle plant, the miracle crop," ujarnya. 

"Kita bisa mendapatkan obat, kita bisa mendapatkan sabun, kita bisa mendapatkan macam-macam, terutama kita mendapatkan BBM," imbuhnya. 

Prabowo mengatakan, jika para peneliti, akademisi teknik di dalam Negeri sudah berhasil mengubah Kelapa Sawit tersebut menjadi solar. 

"Profesor-profesor kita yang pintar, yang benar pintarnya, ya, bukan yang profesor tadi itu, dari fakultas-fakultas teknik kita sudah berhasil membuat solar dari kelapa sawit. Dan sudah bisa membuat bensin dari kelapa sawit," tuturnya. 

"Saudara-saudara, kita bersyukur. Patut kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Kita diberi kekuatan luar biasa," pungkasnya. (*/red)

Feel Koplo Guncang CFD Bekasi di Extrajoss Ultimate Takeover

By On September 21, 2026

BEKASI, KabarXXI.Com – Minggu pagi di Kota Bekasi punya denyutnya sendiri. Kawasan Car Free Day (CFD) di sekitar Stadion Patriot Candrabhaga dan Plaza Patriot telah lama menjadi

ruang bertemunya warga dengan beragam aktivitas, mulai dari olahraga, komunitas, hingga ekspresi seni dan budaya. 

Semangat kebersamaan itulah yang menjadi alasan Extrajoss Ultimate Takeover memilih CFD Bekasi sebagai perhentian berikutnya. 

Kali ini, suasana tersebut semakin semarak ketika Feel Koplo membawa racikan musik elektronik dan dangdut khas mereka ke Plaza Patriot, menjadi puncak dari rangkaian parade komunitas, musik, dan berbagai aktivitas interaktif yang berlangsung sejak pagi. 

Febrian Adiputra, Head of Energy & Sport Nutrition Category Kalbe Consumer Health, menyampaikan antusiasmenya terhadap perhentian rangkaian tour di Bekasi. 

“Bekasi memiliki denyut nadi komunitas dan anak muda yang sangat luar biasa aktif. Karakter masyarakatnya yang energik dan dinamis menjadikan Bekasi sebagai panggung yang sangat pas untuk Extrajoss Ultimate Takeover. Kami ingin menghadirkan ruang berkumpul yang positif, di mana berbagai elemen komunitas dan masyarakat bisa melebur dalam satu energi yang sama,” ujarnya. 

Kemeriahan dimulai dengan parade yang bergerak dari kawasan Stadion Patriot Candrabhaga dan Plaza Patriot, menyusuri Jl. Ahmad Yani hingga Flyover K. H. Noer Ali dengan empat titik pit stop. 

Berbagai komunitas lokal turut ambil bagian, mulai dari skateboard, BMX, fixie, juggling, marching band, hingga permainan tradisional egrang, antara lain bersama FCSI, IF3, KIS, IDCA, ABI BMX, PORTINA, dan FIXIE FANS. 

Perpaduan olahraga urban, seni, dan kreativitas jalanan tersebut memberikan warna tersendiri sepanjang kawasan CFD. 

Selepas parade, perhatian beralih ke main stage. DJ Rafpen memimpin sesi karaoke, ditemani DJ Maill dan MC Nadril, sebelum Feel Koplo mengambil alih panggung dan mengajak pengunjung bernyanyi serta bergoyang bersama. 

Penampilan duo yang dikenal lewat pendekatan segar terhadap musik koplo tersebut menjadi salah satu momen yang paling menyita perhatian dalam Extrajoss Ultimate Takeover Bekasi. 

Keseruan juga berlangsung di area booth dan Bar Takeover, lengkap dengan berbagai quest dan tantangan yang diikuti pengunjung. 

Ratusan hadiah dibagikan sepanjang acara, mulai dari merchandise, kamera, logam mulia, hingga hadiah utama berupa satu unit Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid. 

“Melalui Extrajoss Ultimate Takeover, kami ingin menemani ritme hidup anak muda yang semakin dinamis dan bergerak cepat. Extrajoss Ultimate hadir memberikan dukungan energi yang lebih smooth dan fokus yang lebih panjang berkat kandungan green coffee sebagai natural energy source serta kadar gula yang lebih rendah,” jelas Febrian Adiputra. 

Lewat rangkaian aktivitas tersebut, semangat “I Am Ultimate” kembali hadir sebagai benang merah Extrajoss Ultimate Takeover. 

Bukan hanya melalui panggung hiburan, tetapi juga lewat beragam komunitas dan individu yang membawa minat, gaya, dan cara berekspresi mereka masing-masing ke ruang publik. 

“Kami berharap Extrajoss Ultimate dapat terus menjadi bagian dari momen-momen yang mempertemukan orang-orang dengan semangat yang sama untuk terus bergerak, berkarya, dan berkembang bersama di setiap kota yang kami kunjungi,” tutup Febrian Adiputra. 

Tentang Kalbe Consumer Health

Kalbe Consumer Health merupakan bagian dari PT Kalbe Farma Tbk yang berfokus pada penyediaan produk kesehatan konsumen di Indonesia. 

Dengan dukungan kapabilitas riset, inovasi, serta jaringan distribusi yang luas, Kalbe Consumer Health menghadirkan berbagai solusi kesehatan yang berkualitas dan terpercaya. 

Kalbe Consumer Health berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui produk-produk yang relevan dengan kebutuhan konsumen serta pengembangan gaya hidup sehat yang berkelanjutan. (*/red)

Koruptor Kambuhan: Dimiskinkan, Dihukum Mati

By On September 20, 2026

Tersangka Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 15 September 2026.  

Oleh: Andang Subaharianto 

Judul esai di atas saya pungut dari percakapan rakyat di pasar tradisional saat saya mengantar istri belanja. 

Mereka membicarakan kasus Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq. 

Fahd menjadi sorotan publik setelah untuk yang ketiga kali ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Pada tahun 2011, Fahd pernah tersangkut perkara terkait program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah. 

Lalu, pada 2017, tersangkut perkara pengadaan Al-Qur'an dan laboratorium komputer di Kementerian Agama. 

Terbaru, ia diduga terlibat perkara suap di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor. 

Hebat sekali peran media, baik media sosial maupun konvensional, hari ini. 

Kasus Fahd sampai juga dan menjadi menu perbincangan pedagang pasar tradisional sambil mereka melayani pelanggan. 

"Diukum mati wess…," kata penjual sayur dalam bahasa Jawa logat Jember. Maksudnya, ‘dihukum mati saja’. 

Menurut mereka, koruptor kambuhan layak dihukum mati. Bahkan, sebelum dihukum mati, mereka harus dimiskinkan. Kalau hanya dihukum mati, keluarganya masih bergelimang harta. 

Kata mereka, koruptor tak akan jera bila setelah keluar dari penjara masih kaya raya. Juga masih bisa menjadi pejabat, dan bisa korupsi lagi. 

Percakapan rakyat atas kasus Fahd seperti itu, saya yakin, terjadi pula di banyak ruang perjumpaan rakyat di wilayah Indonesia. 

Fahd Fahd El Fouz memang bukan warga negara biasa. Ia adalah tokoh politik dari partai besar. 

Ia juga kakak kandung dari Fadia Arafiq, Bupati Pekalongan nonaktif (2021–2026). 

Sayangnya, sang adik juga ditangkap KPK karena korupsi. Karena itu, pantas sekali Fahd El Fouz menyita perhatian publik hingga kelas bawah. 

KPK menyebut Fahd sebagai “residivis” (Kompas.com, 15/09/2026), atau “penjahat kambuhan”.  

Kasus Fahd membuktikan bahwa hukuman penjara selama ini tidak memutus siklus korupsi bagi diri sendiri. Apalagi bagi orang lain. 

Selama ini, dari sudut hukum, pemberantasan korupsi sering dibayangkan melalui rantai sederhana: pelaku ditangkap, dihukum, lalu muncul efek jera. 

Secara normatif memang demikian hukum bekerja. Namun, adanya residivis kasus korupsi memperlihatkan bahwa hubungan tersebut tidak sesederhana itu. 

Pengalaman masuk bui tidak dengan sendirinya mengakhiri tindakannya untuk korupsi. Jadilah koruptor kambuhan. 

Hukum Gagal Total

Lalu, apa yang bisa kita catat tebal-tebal dari koruptor kambuhan? Saya membaca percakapan rakyat di pasar tradisional itu merefleksikan kegeraman sebagian besar rakyat Indonesia. 

Perspektifnya sama dengan warga Pati yang pada 27 Agustus 2026 lalu, menghebohkan Jakarta. 

Tuntutan warga Pati hanya dua  pengesahan UU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi koruptor. 

UU Perampasan Aset dibayangkan sebagai instrumen pemiskinan koruptor. Rakyat berpikir sederhana saja. 

Tak ada jalan lain agar tak muncul koruptor kambuhan kecuali hukuman mati dan pemiskinan melalui UU Perampasan Aset. 

Faktanya hingga sekarang korupsi kian menggila, baik pelakunya, jumlah yang dikorupsi, maupun caranya. 

Saya memahami jalan pikiran tersebut. Seorang koruptor tertangkap, dipenjara, lalu setelah bebas kembali melakukan kejahatan yang sama jelas bukan lagi sial. 

Ia paham betul sistem hukum dan ekosistem lain yang membuatnya tak jera. Karena itu, kita harus berani jujur mengatakan bahwa sistem penegakan hukum kita gagal total dalam memberikan efek jera. 

Korupsi di negeri ini telah menjelma bagaikan candu. Ia menciptakan ketergantungan akut yang membuat para pelakunya senantiasa membutuhkan hingga mati rasa sosial-moral kemanusiaan. 

Institusi penjara selama ini terbukti tak mampu menghentikannya. Hal ini, saya kira, sederhana saja, terletak pada kalkulasi rasional para pelaku. 

Dari analisis untung-rugi (cost-benefit analysis), korupsi di negeri ini dibaca oleh pelaku sebagai aktivitas yang sangat menguntungkan. 

Risiko dihukum penjara beberapa tahun dinilai sangat sebanding dengan hasilnya. 

Bahkan, risiko hukuman itu dinilai jauh lebih kecil dibandingkan dengan miliaran atau triliunan rupiah yang berhasil digarong. 

Terlebih lagi—bila hal ini benar adanya—terdapat berbagai fasilitas mewah di dalam lembaga pemasyarakatan yang bisa "dibeli", fasilitas untuk bisa keluar-masuk penjara dengan berbagai alasan yang juga bisa “dibeli”. 

Ditambah obral remisi dan hukuman, tak jarang susut di tingkat banding dan kasasi. 

Dengan demikian, penjara tidak lebih dari sekadar tempat "istirahat sejenak" sebelum mereka kembali menikmati harta haramnya yang melimpah ruah. 

Bila hukum yang ada saat ini terbukti mandul, masuk akal rakyat menginginkan beralih ke tindakan radikal. 

Memutus candu korupsi niscaya bisa dilakukan dengan dua instrumen radikal: hukuman mati dan pemiskinan. 

Memang terkesan ekstrem, tetapi bisa dipahami sebagai kebutuhan sosiologis dan hukum. 

Ada kebutuhan superpenting dan mendesak untuk menyelamatkan masa depan bangsa dari gerogotan korupsi yang makin brutal dan absurd. 

Mencabut Modal Sosial Koruptor

Bagi seorang pejabat atau pengusaha korup, kehilangan kebebasan fisik di dalam jeruji besi sering kali bukanlah akhir dari segalanya. 

Selama mereka masih memegang kendali atas aset, properti, saham, dan tumpukan uang hasil jarahan, mereka tetap memiliki kekuatan dan pengaruh. 

Bourdieu menyebutnya modal ekonomi. Dari modal ekonomi itulah modal sosial diproduksi kembali. Dari sana mereka mempertahankan status, menyewa pengacara papan atas, menyuap aparat penegak hukum, hingga memelihara jaringan serta membiayai dinasti dan kroni politik agar tetap berpengaruh. 

Karena itu, masuk akal melumpuhkan koruptor bukan dengan mengurung badannya, melainkan mencabut modal sosial dengan cara menguras habis modal ekonomi. 

Pemiskinan mestilah dipandang sebagai bentuk hukuman yang paling logis. Konsep ini bekerja dengan cara merampas seluruh harta benda yang dimiliki oleh koruptor dan keluarganya yang tidak dapat dibuktikan asal-usulnya secara sah. 

Dalam bahasa hukum, negara mestilah menerapkan asas pembuktian terbalik secara radikal. 

Pejabat yang diduga korup dan diketahui memiliki kekayaan tidak wajar wajib membuktikan di depan pengadilan bahwa harta tersebut diperoleh dari sumber yang sah. 

Bila mereka gagal membuktikannya, seluruh aset disita oleh negara. Para ahli hukum tentu saja memiliki rumusan yang tepat sesuai dengan semangat dan tujuan pemiskinan koruptor, serta prinsip keadilan sosial. 

Ketika seorang koruptor dicabut modal sosialnya—hingga tak mampu lagi mempertahankan status, menyewa pengacara papan atas, menyuap aparat penegak hukum, dan membiayai jaringan politik untuk tetap berkuasa—di sanalah efek jera yang sesungguhnya bekerja. 

Sanksi sosial akan otomatis terbangun ketika status sosial yang selama ini mereka agungkan runtuh. Dari sudut pandang Bourdieu, modal simbolik pun turut runtuh. 

Harta yang dirampas ini mestilah dialokasikan kembali untuk membiayai program-program kesejahteraan rakyat. 

Melalui pemiskinan koruptor, negara tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian hakiki yang diderita rakyat. 

Terapi Kejut

Namun, bagi residivis, koruptor kambuhan, pemiskinan saja barangkali belum cukup. 

Kasus korupsi berulang membuktikan adanya kecacatan moral yang sudah tidak bisa lagi diperbaiki melalui fungsi lembaga pemasyarakatan. 

Saya kira, ia adalah pelaku kejahatan kelas berat yang secara sadar memilih untuk menjadi musuh negara. Ia bisa dikategorikan pengkhianat negara. Terhadap entitas seperti itu, instrumen hukum tertinggi mestilah ditegakkan: hukuman mati. 

Secara legalitas formal, kita sebenarnya sudah memiliki cantolan hukum untuk mengeksekusi mati koruptor, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). 

Sayangnya, pasal ini memiliki klausul sempit, yakni hanya dapat diterapkan apabila korupsi dilakukan dalam "keadaan tertentu," seperti saat negara dilanda bencana alam nasional, krisis ekonomi, atau pengulangan tindak pidana. 

Interpretasi hukum yang stagnan dan “keengganan” aparat penegak hukum terhadap hukuman mati membuat pasal ini tidak pernah dipakai sebagai dasar tuntutan dan putusan hukum. 

Kini, kita akan menyaksikan apakah sebutan residivis pada kasus Fahd adalah isyarat bahwa KPK akan menggunakan pasal hukuman mati tersebut kelak? Kita tunggu saja. 

Namun, bila hukuman mati diterapkan, saya kira, perspektifnya mestilah sebagai “terapi kejut” (shock therapy) kepada siapa saja yang memegang otoritas publik. 

Ketika negara berani mengeksekusi mati koruptor kambuhan, pesan yang dikirimkan sangat jelas: negara serius memberantas korupsi. 

Rasa takut kehilangan nyawa secara memalukan akan memaksa para pejabat lain yang berniat korupsi untuk berpikir seribu kali. 

Hukuman mati menghapus status, mematikan jaringan korup secara permanen, dan menghentikan potensi pelaku untuk merancang kejahatan baru. 

Namun, mengombinasikan dua jalan radikal itu di Indonesia tentu saja tidak semudah membalikkan telapak tangan. 

Perangkat hukum, institusi dan manusia penegak hukum serta institusi politik yang memiliki otoritas pembentuk undang-undang masih menjadi tembok besar. Apalagi dilihat dari aspek ekonomi-politik. 

Dari sudut ini, Vedi Hadiz memetaforkan korupsi sebagai bahan bakar mesin ekonomi-politik Indonesia, bukan sekadar pelumas. 

Korupsi dipelihara dan dibutuhkan oleh hubungan sosial dan politik untuk menopang akumulasi kapital dan reproduksi kekuasaan. 

Dengan demikian, bisa diduga, tembok besar itu pun dipelihara terus sebagai kebutuhan ekonomi-politik. 

Di sinilah peran krusial masyarakat sipil diperlukan. Sejarah membuktikan bahwa perubahan besar di republik ini selalu dimotori oleh desakan kolektif dari bawah. 

Namun, apakah kini sejarah giliran memanggil KPK dan lembaga peradilan sebagai pemantik robohnya tembok besar itu? 

Penulis adalah Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember 

Sumber: kompas.com

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *