Berita Terbaru

Fenomena Kepsek Mundur Usai Temuan BPK soal Dana BOS, Anggota DPR: Perlu Dicermati Serius

By On Juni 15, 2026

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hardian Irfani. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Komisi X DPR RI menyoroti fenomena mundurnya sejumlah Kepala Sekolah di Sulawesi Selatan (Sulsel) menyusul adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hardian Irfani menegaskan, persoalan ini harus dicermati secara serius dan proporsional. 

Meski temuan BPK wajib ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan, ia menekankan pentingnya proses yang adil agar tidak mengganggu layanan pendidikan. 

"Namun pada saat yang sama, perlu dipastikan bahwa proses pembinaan, pendampingan, dan penegakan akuntabilitas dilakukan secara adil serta tidak menimbulkan gangguan terhadap penyelenggaraan layanan pendidikan di sekolah," kata Lalu kepada wartawan, Minggu, 14 Juni 2026. 

Komisi X mendorong Pemerintah Daerah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendasmen), serta aparat pengawasan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Dana BOS. 

"Termasuk mengidentifikasi akar permasalahan yang menyebabkan banyak kepala sekolah memilih mengundurkan diri," ujarnya. 

Ke depan, kata dia, Komisi X berharap adanya penguatan kapasitas manajemen dan administrasi keuangan sekolah. 

“Hal ini dinilai penting agar kepala sekolah dapat menjalankan tugas secara profesional dan akuntabel, tanpa kehilangan fokus utama pada peningkatan mutu Pendidikan,” pungkasnya. 

Diketahui sebelumnya, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (Disdik Sulsel) mengungkap latar belakang di balik mundurnya ratusan kepala sekolah dari jabatannya secara massal. 

Kebijakan tersebut mencuat setelah adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan keuangan sekolah, khususnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang dinilai bermasalah secara administratif. 

Kondisi ini kemudian memicu dinamika di internal dunia pendidikan Sulsel, mengingat jumlah kepala sekolah yang terdampak mencapai ratusan orang di berbagai jenjang SMA dan SMK. 

Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Najamuddin mengatakan, langkah evaluasi terhadap Kepala Sekolah dilakukan berdasarkan hasil pengawasan dan rekomendasi lembaga terkait, termasuk BPK serta Inspektorat. 

Menurutnya, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga melakukan pelanggaran tetap harus melalui proses pemeriksaan sesuai mekanisme yang berlaku.

Namun, ia menegaskan bahwa tidak semua temuan otomatis berujung pada proses hukum. 

"Sejauh ini tidak ada indikasi penggelapan dana BOS. Istilah penggelapan baru bisa digunakan jika ada hasil pemeriksaan berkekuatan hukum yang menyatakan hal tersebut. Kalau sudah mengarah ke proses hukum, itu bukan ranah dan kewenangan saya. Yang jelas, kami mengikuti aturan serta kebijakan yang berlaku," ujar Iqbal. (*/red)

PPWI Sambut WPF University, Gagas Kolaborasi Strategis Pendidikan dan Peradaban

By On Juni 07, 2026

PPWI gelar pertemuan bilateral strategis dengan perwakilan WPF University. 

JAKARTA, KabarXXI.Com – Dalam upaya mendorong kemajuan sektor pendidikan sekaligus mencetak pemikir masa depan, Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN PPWI) menggelar pertemuan bilateral strategis dengan perwakilan World Philosophical Forum (WPF) University. 

Pertemuan bersejarah ini berlangsung di Jakarta pada Sabtu, 6 Juni 2026, dan dihadiri langsung oleh para tokoh kunci dari kedua belah pihak. 

Hadir memimpin delegasi PPWI adalah Ketua Umum DPN PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., M.A., yang didampingi oleh Wakil Ketua III Bidang Hubungan Internasional PPWI, Dr. Abdul Rahman Dabboussi. 

Sementara itu, pihak WPF University diwakili secara langsung oleh akademisi terkemuka mereka, Dr. Muhammad Jeseus Chrishna. 

Pertemuan yang berjalan hangat namun sarat substansi ini berlangsung selama kurang lebih dua jam, dimulai tepat pada pukul 13.30 WIB. 

Sepanjang jalannya diskusi, kedua belah pihak menunjukkan kesamaan visi dalam melihat tantangan global saat ini, khususnya mengenai pentingnya menyuntikkan nilai-nilai kebijaksanaan universal dan filsafat dunia ke dalam sistem pengembangan kualitas manusia di Indonesia. 

Sebagai hasil dari pembicaraan intensif tersebut, PPWI dan WPF University sepakat untuk menjalin kerja sama formal yang berfokus pada pengembangan program-program pendidikan transformatif di Indonesia. Guna mematangkan cetak biru (blueprint) dari sinergi ini, kedua organisasi menjadwalkan pertemuan lanjutan dalam waktu dekat untuk membahas perincian teknis, mekanisme pelaksanaan, serta penandatanganan memorandum kesepahaman (MoU). 

Secara garis besar, terdapat empat poin krusial yang disepakati sebagai pilar utama kerja sama kolaboratif ini. 

Pertama, sosialisasi Doctoral Award Program (Doctor of Scientific-Practical Philosophy – D.S.P.P). 

Kedua pihak akan menyelenggarakan kampanye edukasi dan literasi kepada publik serta civitas akademika di Indonesia mengenai program Doctoral Award berbasis keahlian khusus dan kontribusi nyata bagi kemanusiaan yang diakui secara global. 

Kedua, rekrutmen peserta program. PPWI akan membantu WPF University membuka jalur resmi untuk menjaring, menyeleksi, dan memfasilitasi para profesional, akademisi, serta tokoh masyarakat Indonesia yang potensial untuk mengikuti program-program unggulan dari WPF University. 

Ketiga, pendampingan penelitian dan penilaian (research assistance and assessment). 

Kedua pihak akan menyediakan ekosistem pendukung berupa bimbingan riset ilmiah yang ketat serta penilaian berbasis standar akademik internasional guna memastikan output penelitian yang dihasilkan memiliki dampak sosial yang terukur. 

Keempat, pengembangan intelektual publik berbasis filsafat dunia. 

Kedua pihak akan menyelenggarakan rangkaian pelatihan, seminar, dan kursus untuk melahirkan pemikir serta intelektual publik yang mampu menganalisis fenomena sosial menggunakan kacamata filsafat dunia yang inklusif dan progresif. 

Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke menyatakan rasa puas dan apresiasi setinggi-tingginya atas terselenggaranya pertemuan ini. 

Menurutnya, kolaborasi dengan lembaga internasional sekaliber WPF University merupakan langkah besar bagi PPWI dalam memperluas kontribusinya di luar ranah jurnalistik warga. 

"PPWI merasa sangat terhormat dan gembira atas kunjungan serta kesepakatan yang tercapai hari ini bersama Dr. Muhammad Jeseus Chrishna. Pendidikan yang kering dari nilai-nilai filosofis cenderung melahirkan manusia pintar yang manipulatif. Oleh karena itu, melalui kemitraan ini, kami berharap dapat melahirkan generasi intelektual baru di Indonesia yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki kedalaman moral dan kebijaksanaan. Ini adalah ikhtiar nyata kita untuk meletakkan batu bata pertama bagi kejayaan peradaban Indonesia dan dunia," ujar Wilson Lalengke dengan optimisme tinggi kepada media usai pertemuan. 

Senada dengan hal tersebut, Dr. Muhammad Jeseus Chrishna dari WPF University juga mengungkapkan kegembiraannya atas sambutan hangat dan komitmen kuat yang ditunjukkan oleh jajaran pimpinan PPWI. 

Pria berkebangsaan Irlandia ini menilai PPWI sebagai mitra yang sangat strategis karena memiliki jaringan yang luas dan komitmen yang tak tergoyahkan terhadap pencerdasan bangsa. 

"Pertemuan hari ini memberikan energi positif yang luar biasa bagi kami di WPF University. Kami melihat ada keselarasan jiwa dan pemikiran dengan PPWI dalam memandang masa depan peradaban. Indonesia memiliki potensi manusia yang luar biasa besar, dan melalui integrasi pendidikan filsafat dunia, kita dapat membantu mengarahkan potensi tersebut demi kemajuan kemanusiaan universal. Kami berharap kerja sama ini menjadi jembatan kokoh yang menghubungkan pemikiran lokal Indonesia dengan panggung peradaban global," ungkap Dr. Muhammad Jeseus Chrishna. 

Dengan adanya kesepakatan awal ini, PPWI dan WPF University siap bergerak cepat untuk merumuskan detail implementasi program agar dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. 

Sinergi ini diharapkan mampu memberi warna baru bagi dunia pendidikan non-formal dan pengembangan sumber daya manusia unggul di tanah air. (TIM/Red)

Jadi Kepala BGN, Nanik S Deyang Akan Lakukan Efisiensi Anggaran

By On Juni 06, 2026

Kepala BGN, Nanik S Deyang. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang mengatakan, pihaknya akan mengefisiensi anggaran usai ditunjuk sebagai pimpinan lembaga pelaksana program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. 

“Pada hari ini, kami unsur pimpinan telah memulai konsolidasi internal BGN. Hal utama yang telah kami bahas dan kami siapkan rencana kerjanya adalah menuju pada efisiensi anggaran,” ujar Nanik saat jumpa pers di BGN, Jakarta Pusat, Kamis, 04 Juni 2026. 

Menurut Nanik, efisiensi menjadi langkah pertama yang dilakukan BGN agar program tetap berjalan meski anggaran telah dipangkas. 

“Kami concern hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran, sehingga meskipun sekarang sudah dipotong Rp 2 (triliun), tinggal Rp 268 (triliun), kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran,” tegasnya.

Untuk mencapai target tersebut, BGN menyiapkan sejumlah langkah. 

Pertama, melakukan refocusing atau penataan ulang penerima manfaat program. 

Kedua, memberlakukan moratorium pembangunan dapur baru. 

Selain itu, BGN akan membenahi dapur-dapur yang sudah beroperasi agar memenuhi standar penyediaan makanan bergizi, termasuk melalui perbaikan fasilitas dan pelatihan sumber daya manusia. 

"Artinya, bila dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan lakukan suspend,” jelasnya. 

BGN juga akan mencari skema alternatif untuk menjalankan program MBG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar pelaksanaannya tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

"Nah, itulah yang sore hari ini kami konsolidasikan. Jadi kami fokus kepada efisiensi anggaran,” ujarnya. (*/red)

Istana Sebut Kepala BGN Dadan Dicopot Setelah Evaluasi Selama 1,5 Tahun

By On Juni 03, 2026

Mensesneg Prasetyo Hadi, Seskab Teddy Indra Wijaya, dan Kabakom Muhammad Qodari saat Konferensi Pers, di Kantor Presiden, Selasa, 02 Juni 2026. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menyampaikan pertimbangan Presiden Prabowo Subianto mengganti Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana dan para wakilnya. 

Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi selama sekitar 1,5 tahun. 

Prasetyo mengatakan, selama proses evaluasi tersebut terdapat sejumlah catatan yang menjadi dasar pertimbangan Prabowo untuk mengganti kepemimpinan di BGN. 

"Tentunya selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera tentu kita perbaiki," ujar Prasetyo kepada wartawan di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 02 Juni 2026. 

Menurutnya, catatan yang ditemukan mencakup berbagai aspek, mulai kedisiplinan dalam menjalankan prosedur operasi standar (standard operating procedure/SOP) hingga tata kelola organisasi. Ada juga aspek pengawasan kualitas makanan dalam pelaksanaan program MBG. 

"Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola," ujarnya. 

"Termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh BGN. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini," imbuhnya. (*/red)

Mubes II IKTD/KKTD Nasional 2026, H. Yuherman Terpilih Jadi Ketum DPP Periode 2026-2030

By On Juni 03, 2026

H. Yuherman saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan Mubes II Nasional 2026, IKTD/KKTD. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Ikatan Keluarga Tanah Datar (IKTD)/Kerukunan Keluarga Tanah Datar (KKTD) menggelar Musyawarah Besar (Mubes) II Nasional 2026, di Pagaruyung Ballroom Lantai 3, Hotel Balairung Jakarta, Minggu, 31 Mei 2026. 

Perdebatan untuk eksistensi dan kemajuan Tanah Datar ini berjalan dengan hangat namun tetap mengedepankan kekeluargaan dan persatuan. 

‎Mubes II yang mengusung tema "Mambangkik Batang Tarandam, Manyatuakan Rantau Dalam Satu Payuang, Mambangun Luhak Nan Tuo Menuju Masa Depan yang Bermartabat" tersebut menjadi momentum penting dalam menyatukan organisasi-organisasi perantau Tanah Datar yang tersebar di seluruh Indonesia. 

‎Ketua Panitia Zurlen, SH menyampaikan bahwa panitia telah melakukan pendataan organisasi perantau Tanah Datar secara nasional dan berhasil mengidentifikasi organisasi IKTD/KKTD/Perwatar tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang aktif di berbagai daerah di Indonesia. 

‎"Mubes ini dihadiri oleh 22 organisasi IKTD/KKTD/Perwatar. Berdasarkan ketentuan tata tertib, jumlah peserta yang hadir telah memenuhi syarat dan dinyatakan quorum oleh sidang," ujar Zurlen. 

‎Sementara itu, Ketua Steering Committee Mubes II, H. Mark Yunan Sirhan menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah menunjukkan semangat kebersamaan dan kedewasaan dalam bermusyawarah. 

Menurutnya, pelaksanaan Mubes II menjadi bukti bahwa perantau Tanah Datar memiliki komitmen kuat untuk membangun organisasi yang solid, modern, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat perantau maupun kampung halaman. 

‎Dalam forum Mubes tersebut, peserta berhasil membahas dan mengesahkan berbagai perangkat organisasi, utamanya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Program Kerja Organisasi. 

Salah satu keputusan penting yang dihasilkan Mubes II adalah penetapan nama organisasi nasional menjadi Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Tanah Datar (DPP IKTD) yang akan menjadi rumah besar bagi seluruh organisasi perantau Tanah Datar di Indonesia dan untuk diaspora Tanah Datar. 

‎Proses Demokratis Pemilihan Ketua Umum 

‎Agenda penting lainnya yang dinantikan peserta adalah pemilihan Ketua Umum DPP IKTD periode 2026-2030. 

‎Sesuai ketentuan yang telah disepakati dalam sidang, setiap bakal calon Ketua Umum wajib memperoleh dukungan sekurang-kurangnya dari tiga organisasi IKTD/KKTD yang hadir dalam Mubes. 

‎Setelah masa pendaftaran dibuka oleh pimpinan sidang, muncul beberapa nama bakal calon yang diusulkan oleh peserta Mubes, yaitu: 

‎Afriansyah Noor memperoleh 1 dukungan; 

‎Buchari Bachter memperoleh 6 dukungan; 

‎Yuherman memperoleh 11 dukungan; 

‎Fauzi Syam memperoleh 1 dukungan; 

‎M. Shadiq Pasadigoe memperoleh 1 dukungan; 

‎Khairunnas memperoleh 1 dukungan: 

‎

Ikatan Keluarga Tanah Datar (IKTD)/Kerukunan Keluarga Tanah Datar (KKTD) menggelar Musyawarah Besar (Mubes) II Nasional 2026. 

Sebelum Panitia melakukan verfikasi dukungan, Afriansyah Noor dihubungi oleh Shadiq Pasadigoe dan menyatakan tidak bersedia dicalonkan, sedangkan Fadly Amran melalui IKTD Sumatera Barat juga telah menyatakan tidak bersedia dicalonkan. 

Selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi dukungan, hanya dua nama yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon Ketua Umum, yaitu Buchari Bachter dan H. Yuherman. 

‎Sebelum proses pemilihan, H. Yuheman sempat meminta waktu dan mengajak peserta untuk bermusyawarah untuk mufakat untuk menghindari penglompokan dalam IKTD. 

Yuherman juga bermusyawarh dengan calon ketua Buchari Bachter sebagai ciri khas masyarakat Minangkabau. 

‎Namun dalam perkembangannya peserta meminta pimpinan sidang untuk meneruskan dengan pemilihan lansung atau pemungutan suara. 

Pemilihan ini menghasilan Yuherman sebagai Ketua Umum DPP IKTD periode 2026-2030 dengan perolehan 18 suara atau 75% dan Bucahri Bachter memperoleh 6 suara. 

Usai terpilih, Dr. H. Yuherman dalam sambutannya mengajak seluruh perantau Tanah Datar melalui IKTD seluruh Indonesia untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan bagi kemajuan Tanah Datar Luhak Nan Tuo. 

Menurutnya, IKTD harus independen dalam menjalankan visi dan misinya. Menjadi mitra dan mendukung pemerintah, mengamati secara kritis Tanah Datar, mendengarkan aspirasi dan keluhan Masyarakat untuk turut disuarakan kepada pemerintah. 

"IKTD harus menjadi rumah besar bagi perantau, memperkuat jaringan organisasi, menyatukan dan meningkatkan peran sosial dan ekonomi perantau, untuk berkontribusi nyata dalam pembangunan Tanah Datar dan masyarakatnya," tuturnya. 

‎Semangat Persatuan Perantau 

‎Mubes II IKTD/KKTD Nasional Tahun 2026 menegaskan kembali filosofi Minangkabau, yaitu Saciok Bak Ayam, Sadanciang Bak Basi" yang menjadi landasan moral seluruh peserta untuk menjaga persatuan, memperkuat silaturahmi, dan membangun organisasi yang lebih besar dan bermanfaat bagi generasi perantau Tanah Datar di masa depan. 

‎Melalui Mubes II ini, seluruh peserta berkomitmen menjadikan DPP Ikatan Keluarga Tanah Datar sebagai wadah pemersatu perantau Tanah Datar di seluruh Indonesia dengan semangat: "Suaro Rantau, Suaro Kito" dan "Bersatu di Rantau, Membangun Kampung Halaman". (Welfendry)

Prabowo Sebut Pancasila Merupakan Penunjuk Arah bagi Indonesia

By On Juni 01, 2026

Presiden Prabowo Subianto. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Pancasila merupakan penunjuk arah bagi Indonesia dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. 

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat peringatan Hari Lahir Pancasila, di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Jakarta, Senin, 01 Juni 2026. 

"Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita," kata Prabowo dalam pidatonya. 

Meski sebagai kompas atau pedoman, Prabowo menilai, Pancasila belum sepenuhnya diikuti dalam pembangunan ekonomi Indonesia. 

Ia melihat pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dan kekayaannya dinikmati oleh pihak-pihak yang berada di luar negeri. 

"Kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atas sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri," tuturnya. 

Dalam peringatan Hari Lahir Pancasila, ia menggaungkan Ekonomi Pancasila yang berdiri di atas lima prinsip, yakni religius, kemanusiaan, berpihak kepada kepentingan nasional, kerakyatan, dan keadilan sosial. 

Ia menegaskan, kekayaan alam Indonesia bukan sekadar komoditas yang bebas diperjualbelikan, melainkan amanah yang harus dikelola sebesar-besarnya untuk rakyat. 

"Tugas sejarah saya sebagai Presiden ke-8 RI adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila," ujarnya. 

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat koperasi, UMKM, dan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945. 

Salah satu wujud nyatanya, kata dia, yaitu pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang dirancang untuk memangkas peran tengkulak dan memajukan ekonomi daerah. 

"Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam, kita membangun ketahanan pangan nasional, kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa, kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas," pungkasnya. (*/red)

DPD LSM GIAS Kota Tangerang Perkuat Sinergi Bersama Kejari Lewat Audiensi dan Silaturahmi

By On Mei 26, 2026

 


KOTA TANGERANG, KabarXXI.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LSM Gerakan Indonesia Adil Sejahtera (GIAS) Kota Tangerang menggelar kunjungan silaturahmi sekaligus audiensi dengan pihak Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Senin (25/5/2026).

Pertemuan tersebut dilakukan sebagai langkah mempererat hubungan kelembagaan serta membangun komunikasi yang harmonis antara organisasi kemasyarakatan dengan aparat penegak hukum di Kota Tangerang.

Rombongan DPD LSM GIAS Kota Tangerang diterima langsung oleh Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Kota Tangerang, Anak Agung Made Suarja Teja Buana, di kantor Kejaksaan Negeri Kota Tangerang.

Ketua DPD LSM GIAS Kota Tangerang, Ajis Pramuji mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen organisasi dalam menjalin koordinasi yang baik dengan institusi penegak hukum guna mendukung terciptanya situasi masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan.

“Melalui silaturahmi ini kami berharap terbangun hubungan yang semakin solid antara lembaga swadaya masyarakat dan pihak kejaksaan. Sinergi ini penting untuk bersama-sama menjaga kondusivitas daerah serta meningkatkan kepedulian terhadap pengawasan sosial di tengah masyarakat,” ujar Ajis.

Ia juga menegaskan bahwa DPD LSM GIAS Kota Tangerang akan terus berperan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, pengawasan publik, serta mendorong tumbuhnya nilai-nilai keadilan sosial di lingkungan masyarakat.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Kota Tangerang menyampaikan apresiasinya atas kunjungan yang dilakukan DPD LSM GIAS Kota Tangerang. Menurutnya, komunikasi dan koordinasi antara elemen masyarakat dengan aparat penegak hukum perlu terus dibangun demi menciptakan penegakan hukum yang humanis, transparan, dan berkeadilan.

Pertemuan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan serta diharapkan menjadi awal dari terjalinnya kerja sama yang lebih baik antara kedua pihak ke depannya.

Sumber: Humas DPD LSM GIAS Kota Tangerang

Sambut Kepulangan Sembilan WNI Relawan GSF, Menlu RI: Selamat Datang Kembali

By On Mei 24, 2026

Menlu Sugiono menyambut kedatangan sembilan WNI yang tergabung dalam rombongan GSF yang ditahan Israel. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia (RI), Sugiono menyambut kepulangan sembilan Warga Negara Indonesia (WNI) relawan Global Sumud Flotilla (GSF) 2026 yang menjadi korban penangkapan Israel. 

Sugiono mengatakan, para WNI yang mengalami trauma fisik akan mendapat penanganan lebih lanjut. 

"Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga dan tadi dari laporan ada beberapa rekan kita yang mengalami trauma fisik yang akan juga ditangani lebih lanjut," ujar Sugiono di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu, 24 Mei 2026. 

Sugiono juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pembebasan dan pemulangan para WNI itu. Ucapan terima kasih khusus juga disampaikan Sugiono ke pemerintah Turki. 

"Terima kasih kepada bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi I, pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI, Global Sumud Flotilla," ucapnya. 

"Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pemerintah Turki, Yordania, dan Mesir yang juga telah membantu khususnya lagi terlebih khusus lagi Pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod," imbuhnya. 

Diketahui sebelumnya, kesembilan relawan itu berjalan keluar dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, sekitar pukul 16.25 WIB. Mereka terlihat mengenakan keffiyeh atau syal khas Palestina. 

Kerabat para WNI itu juga menyambut kedatangan mereka dengan dengan spanduk dan bendera Palestina. Mereka terdengar bersorak saat para WNI tersebut keluar dari gedung terminal. 

Untuk diketahui, penangkapan sembilan WNI ini berawal saat pasukan Israel mulai mencegat sejumlah kapal bantuan kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF), pada Senin, 18 Mei 2026. 

Sejumlah kapal GSF dicegat secara bertahap, menyebabkan sejumlah relawan GSF ditangkap Israel. 

Semua relawan GSF, termasuk sembilan WNI, telah bebas pada Kamis, 21 Mei 2026, waktu setempat. Mereka tiba lebih di Turki menggunakan pesawat yang disewa otoritas setempat. 

Sejumlah WNI yang ditangkap Israel melaporkan mendapat perlakuan tak manusiawi. Bahkan beberapa di antaranya mengabarkan mendapat kekerasan fisik seperti dipukul atau disetrum. 

Berikut daftar sembilan WNI yang sempat diculik tentara Israel berdasarkan laporan GPCI: 

1. Herman Budianto Sudarson (GPCI-Dompet Dhuafa) Kapal Zapyro 

2. Ronggo Wirasanu (GPCI-Dompet Dhuafa) Kapal Zapyro 

3. Andi Angga Prasadewa (GPCI-Rumah Zakat) Kapal Josef 

4. Asad Aras Muhammad (GPCI-Spirit of Aqso) Kapal Kasr-1 

5. Hendro Prasetyo (GPCI-SMART 171) Kapal Kasr-1 

6. ⁠Bambang Noroyono (Republika) Kapal BoraLize 

7. ⁠Thoudy Badai Rifan Billah (Republika) Kapal Ozgurluk 

8. ⁠Andre Prasetyo Nugroho (Tempo) Kapal Ozgurluk 

9. Rahendro Herubowo (Tim Media GPCI dan iNews) Kapal Ozgurluk.

(*/red)

Kirim Tim ke Jambi, Bareskrim Usut Penyebab Black Out di Sumatera

By On Mei 24, 2026

Bareskrim Polri kirim tim ke Jambi usut penyebab black out di Sumatera. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Listrik di sebagian Sumatera padam selama berjam-jam karena gangguan sistem yang disebut berawal dari Jambi. 

Bareskrim Polri mengerahkan tim ke Jambi untuk mengecek penyebab listrik padam. 

"Tim Direktorat Tipidter Bareskrim Polri menerjunkan tim ke titik putus sambungan Sutet 175-176 Desa Tempino, Mestong, Muara Jambi. Polisi menyelidiki penyebab black out yang terjadi di beberapa wilayah Sumatera," kata Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Mohammad Irhamni dalam keterangan tertulisnya, Minggu  24 Mei 2026. 

Tim Direktorat Tipidter Bareskrim Polri didampingi oleh Puslabfor Bareskrim Polri dan PLN melakukan pengecekan ke lokasi, pada Minggu, 24 Mei 2026. Barang bukti konduktor yang putus dibawa ke Puslabfor Bareskrim. 

"Barang bukti berupa konduktor yang putus dibawa ke Puslabfor Bareskrim dan Litbang PLN untuk diperiksa lebih lanjut," ujarnya. 

Sejauh ini, kata Irhamni, belum ditemukan indikasi kesengajaan terkait masalah listrik. 

Menurutnya, pengecekan lebih lanjut akan dilakukan. 

"Sejauh ini belum ditemukan indikasi kesengajaan manusia dalam putusnya konduktor itu," ujarnya. 

Diketahui, listrik di Jambi, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, dan Aceh padam sejak Jumat sore, 22 Mei 2026. Listrik padam karena ada kerusakan transmisi di wilayah Jambi. 

"Kami atas nama PT PLN Persero menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat yang berada di Sumatera, terutama di Jambi, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, dan Aceh, karena adanya gangguan sistem kelistrikan sejak tadi malam," ujar Dirut PLN, Darmawan Prasodjo dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu, 23 Mei 2026. 

Darmawan mengatakan, indikasi awal gangguan kelistrikan massal di Sumatera dipicu gangguan cuaca pada ruas transmisi 275 KV antara Muara Bungo dan Sungai Rumbai di Jambi. 

Gangguan itu, kata dia, membuat sistem transmisi keluar dari sistem kelistrikan Sumatera. 

Hal itu menyebabkan beberapa wilayah mengalami kelebihan pasokan listrik atau oversupply karena beban hilang secara tiba-tiba. 

Kondisi itu membuat frekuensi dan tegangan listrik naik sehingga pembangkit otomatis keluar dari sistem atau padam. 

Sementara, di wilayah lain justru terjadi defisit daya akibat berkurangnya pembangkit. 

Frekuensi dan tegangan turun sehingga membebani pembangkit lain dan membuat sistem kelistrikan ikut lepas dari jaringan. 

PLN kemudian melakukan pengecekan dan perbaikan bertahap. (*/red)

Panglima TNI Lepas 744 Prajurit Satgas TNI ke Lebanon

By On Mei 24, 2026

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat memimpin upacara pelepasan 744 prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian UNIFIL  

JAKARTA, KabarXXI.Com – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memimpin langsung upacara pelepasan 744 prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). 

Agenda pelepasan kontingen tersebut berlangsung di Lapangan Prima Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis, 21 Mei 2026. 

Hadir dalam upacara tersebut, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau) Marsdya TNI Tedi Rizalihadi, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya Edwin, dan Dankodiklat TNI Letjen Mohamad Naudi Nurdika. 

"Kontingen Satgas TNI Konga UNIFIL TA 2026 berjumlah 744 personel akan diberangkatkan ke daerah misi di Lebanon, terdiri dari 571 personel TNI AD, 79 personel TNI AL, 63 personel TNI AU, serta 31 personel Mabes TNI," ujar Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana, Jumat, 22 Mei 2026. 

Nyoman mengatakan, Panglima TNI Agus memberikan amanat bahwa misi ini merupakan bentuk kepercayaan dunia internasional kepada prajurit Indonesia. 

"Dalam amanatnya, Panglima TNI menyampaikan bahwa keikutsertaan TNI dalam misi perdamaian dunia merupakan bentuk kepercayaan internasional terhadap profesionalisme prajurit Indonesia," ujarnya. 

Menurutnya, Agus juga meminta agar prajurit yang dikirim menjaga nama baik Indonesia. Tak lupa ia mengingatkan agar terus mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP). 

"Panglima TNI juga menekankan agar seluruh personel menjaga nama baik Indonesia dan Pasukan Garuda selama bertugas di daerah misi, mematuhi standar operasional prosedur (SOP), meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan situasi, serta menjaga moral dan kesehatan selama penugasan," pungkasnya. (*/red) 

Prabowo Terima Sejumlah Tokoh Ekonomi, Bahas Pengalaman Hadapi Krisis

By On Mei 22, 2026

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 22 Mei 2026. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah tokoh ekonomi, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 22 Mei 2026. 

Dalam pertemuan itu, para tokoh menyampaikan pengalaman saat menghadapi krisis keuangan global pada 2008. 

Para tokoh yang hadir, di antaranya Gubernur BI periode 2003-2008 Burhanuddin Abdullah, mantan Kepala Bappenas Paskah Suzetta, dan mantan Wakil Menteri PPN Lukita Dinarsyah Tuwo. 

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, para tokoh itu hadir untuk membahas penanganan krisis keuangan pada 2008. 

Para tokoh tersebut menyampaikan data-data inflasi dan perubahan nilai kurs yang terjadi kala krisis terjadi. 

"Dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan beberapa catatan yang terjadi dan mereka mengatakan kalau di masa lalu inflasi kita di periode sekitar 17 persen dan juga terjadi perubahan nilai kurs akibat krisis minyak di tahun 2005 ada krisis minyak di mana harga minyak bisa naik sampai USD 140, ada pada waktu itu penyesuaian harga sehingga inflasinya bisa naik ke 27 persen," tuturnya. 

Airlangga membandingkan situasi krisis itu dengan situasi saat ini. Dia menyebut, keadaan ekonomi makro Indonesia jauh lebih baik secara fundamental. 

"Kalau kita cek dengan konteks hari ini, relatif situasi makro kita lebih baik, fundamental lebih kuat, dan depresiasi rupiah itu sekitar lima persen. Jadi jauh lebih rendah dari berbagai kasus sebelumnya, dan dari situ sebetulnya kita belajar bagaimana mengantisipasi dan apa yang diperlukan untuk menghadapi situasi-situasi ke depan," jelasnya. 

Airlangga mengatakan, Prabowo telah memberikan instruksi ke kabinet agar memperkuat situasi finansial dan perbankan. 

Menurutnya, kondisi permodalan di perbankan masih perlu diperkuat. 

"Tentu Bapak Presiden meminta kami beserta Menteri Keuangan untuk memonitor bagaimana regulasi-regulasi untuk memperkuat situasi finansial dan juga menjaga prudensial dari perbankan kita. Kita memang jumlah perbankan banyak dan mungkin kita perlu kaji bagaimana permodalannya untuk diperkuat," ujar Airlangga. (*/red)

Bebaskan Empat WNI, Pemerintah Negosiasi dengan Perompak Somalia

By On Mei 21, 2026

Menlu RI Sugiono. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia (RI), Sugiono mengatakan, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah melakukan komunikasi langsung dengan perompak Somalia yang menyandera empat Warga Negara Indonesia (WNI). 

Menurut Sugiono, komunikasi itu dilakukan dalam rangka mengupayakan penyelamatan para WNI di Kapal MT Honour 25 yang hingga kini disandera di perairan Somalia. 

"Kalau ini kasusnya memang ya penyanderaan gitu, ya hostage situation, ya. Jadi, kita juga sudah melakukan komunikasi termasuk dengan pembajak itu sendiri,” kata Sugiono kepada wartawan, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026. 

Dia mengatakan, pemerintah juga terus melakukan koordinasi dengan sejumlah perwakilan RI di luar negeri untuk mengupayakan penyelamatan dan sekaligus menjadi keselamatan para korban. 

Sugiono menjelaskan, koordinasi tersebut dilakukan dengan Kedutaan Besar RI di Nairobi, Kenya, Kedutaan RI di Pakistan, hingga Konsulat Jenderal RI di Karachi. 

"Jadi, ada beberapa kedutaan kita yang terlibat, kedutaan kita di Nairobi, kemudian dalam rangka penyelamatan dan pengamanannya kita juga berkoordinasi dengan kedutaan kita di Pakistan, kemudian Konsulat Jenderal kita di Karachi,” ujarnya. 

Sugiono juga mengakui sudah ada pembahasan terkait permintaan dari pihak perompak. 

Namun, dia belum menjelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut. 

"Itu masih di, itu masih dibahas,” ujar Sugiono. 

Diketahui sebelumnya, empat WNI masih berada dalam penyanderaan perompak di perairan Somalia sejak 21 April 2026. 

Salah satu korban penyanderaan adalah Kapten Ashari Samadikun (33), pelaut asal Sulawesi Selatan, yang menakhodai kapal tanker Honour 25 berbendera Uni Emirat Arab. 

Selain Ashari, tiga WNI lain yang ikut disandera ialah Wahudinanto, Adi Faizal, dan Fiki Mutakin. 

Kapal tersebut membawa total 17 kru yang terdiri dari empat WNI, 10 warga Pakistan, serta masing-masing satu warga Myanmar, Sri Lanka, dan India. (*/red)

Pemerintah Indonesia Desak Israel Lepaskan Seluruh Awak Global Sumud Flotilla yang Ditahan

By On Mei 20, 2026

KSP Dudung Abdurachman. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman mendesak Israel melepaskan semua kapal dan awaknya yang ikut dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla. 

Diketahui, Israel juga menahan sejumlah awak kapal, termasuk lima Warga Negara Indonesia (WNI).

"Pemerintah Indonesia mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan," ujar Dudung kepada wartawan, Selasa, 19 Mei 2026. 

Dudung juga meminta Israel harus menjamin penyaluran bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina. 

"Serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina secara hukum humaniter internasional," ujarnya. 

Terkait lima WNI yang ditahan, Dudung mengaku sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) tentang masalah ini. 

Menurutnya, Kemlu juga mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan asal Indonesia yang tergabung dalam rombongan Global Sumud Flotilla di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur. 

Dia mengatakan, pihak Kemlu telah melakukan koordinasi awal dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, dan KJRI Istanbul. 

"Termasuk menyiapkan langkah antisipatif seperti penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) apabila paspor WNI disita serta dukungan medis apabila diperlukan," ujarnya. 

Dudung menegaskan, Indonesia juga melakukan pendekatan ke otoritas setempat guna memastikan akses transit serta proses kepulangan WNI agar tak ada hambatan. 

"Dan perwakilan Republik Indonesia terkait senantiasa dalam posisi siaga untuk segera menindaklanjuti notifikasi dari otoritas setempat," ujar Dudung. 

Selain itu, kata dia, perwakilan RI di negara setempat akan terus memantau perkembangan situasi. 

"Melakukan verifikasi posisi dan kondisi para warga negara Indonesia serta menyiapkan langkah perlindungan sesuai kebutuhan di lapangan," ucapnya. 

Diketahui, pasukan Israel dilaporkan telah mencegat 41 kapal armada Global Sumud Flotilla (GSF) yang tengah menuju Jalur Gaza di kawasan Laut Mediterania Timur. 

Setidaknya ada sembilan WNI dilaporkan berada di dalam rombongan kapal misi kemanusiaan GSF 2.0, yang terdampak intersepsi militer Israel di perairan internasional dekat Siprus, Mediterania Timur. 

Beberapa di antara WNI tersebut berprofesi sebagai jurnalis. 

Dari sembilan orang, sebanyak lima WNI di antaranya diculik angkatan laut Israel (IOF) di perairan Siprus, Senin, 18 Mei 2026, saat menjalani misi kemanusiaan bersama Global Sumud Flotilla. 

Berdasarkan sumber dari Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), satu aktivis yang ditangkap adalah Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat yang menaiki kapal Josef. 

Kemudian tiga orang yang menggunakan kapal Ozgurluk, yakni Thoudy Badai seorang jurnalis Republika, Rahendro Herubowo jurnalis dari Inews, dan Andre Prasetyo Nugroho jurnalis dari TV Tempo. 

Lalu ada jurnalis Republika, Bambang Noroyono atau Abeng yang menaiki kapal yang berbeda, yakni BoraLize. (*/red)

Jelang Idul Adha 2026, MUI: Perkuat Persatuan dan Kepedulian Sosial

By On Mei 18, 2026

Sidang Isbat penetapan awal Zulhijah 1447 Hijriah di Auditorium HM Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Minggu, 17 Mei 2026. 

JAKARTA, KabarXXI.Com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajak umat Islam menjadikan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, sebagai momentum memperkuat persatuan serta meningkatkan kepedulian sosial kepada masyarakat. 

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI, Amirsyah Tambunan usai Sidang Isbat penetapan awal Zulhijah 1447 Hijriah di Auditorium HM Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Minggu, 17 Mei 2026. 

Pemerintah pun menetapkan Hari Raya Idul Adha akan diperingati pada Rabu, 27 Mei 2026. 

“Ini sebuah momentum penting untuk menggambarkan kepada kita umat Islam Indonesia dan seluruh dunia Islam, Insya Allah Idul Adha secara bersama-sama dan serentak akan kita rayakan dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan umat Islam di Indonesia maupun dunia,” ujar Amirsyah. 

Amirsyah mengatakan, MUI bersama pemerintah terus berupaya melayani umat dan bangsa. Karena itu, ia mengajak masyarakat menjadikan ibadah kurban sebagai bentuk rasa syukur sekaligus sarana meningkatkan kepekaan sosial. 

“Oleh karena itu, izinkan kami mengajak kita semua untuk merayakan Iduladha ini sebagai bagian dari ikhtiar mensyukuri nikmat Allah SWT melalui ibadah kurban. Jadikan kurban ini sebagai bagian dari amal saleh kita dalam rangka meningkatkan kepedulian dan kepekaan sosial kepada masyarakat,” ujarnya. 

Ia menilai, pembagian daging kurban menjadi bukti nyata kepedulian terhadap sesama, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. 

“Kita menyadari bahwa masyarakat kita saat ini tengah menanti uluran tangan kita semua. Pembagian daging kurban secara bersama-sama adalah bukti kepedulian kita kepada sesama dan menjadi bagian dari taqarrub ilallah,” ujarnya. 

Menurut Amirsyah, makna Idul Adha tidak hanya sebatas menyembelih hewan kurban, tetapi juga menghilangkan sifat ketamakan dan kerakusan dalam diri manusia. 

“Karena itu, menyembelih hewan kurban juga berarti menyembelih sifat-sifat ketamakan dan kerakusan, sekaligus menunjukkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar,” ujarnya. 

Dalam kesempatan itu, Amirsyah juga mengajak masyarakat mendoakan pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia agar terus saling bahu-membahu menjaga kebersamaan. Selain itu, MUI turut mendoakan jemaah haji Indonesia yang tengah menunaikan ibadah di Tanah Suci agar memperoleh haji mabrur. (*/red)

Prabowo Bilang Selama Purbaya Masih Senyum Tak Usah Khawatir soal Dolar

By On Mei 18, 2026

Presiden Prabowo Subianto. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Selama Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa masih bisa tersenyum tenang, maka masyarakat tidak perlu khawatir terhadap nilai tukar rupiah yang anjlok mencapai Rp 17.600 per dollar AS. 

Hal tersebut seperti dikatakan Presiden RI, Prabowo Subianto saat Prabowo menghadiri Peresmian Operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jawa Timur, Sabtu, 16 Mei 2026. 

Prabowo jug menyebut, Purbaya kini sangat populer. 

"Purbaya sekarang populer banget Purbaya itu. Selama Purbaya bisa senyum, tenang saja, enggak usah kau khawatir itu. Mau dollar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa enggak pakai dollar dibilang kan. Yang pusing yang itu, yang suka ke luar negeri hayo siapa ini?" ujarnya. 

Menurutnya, Indonesia memiliki ekonomi dan fundamental yang kuat. 

Dia meminta rakyat percaya terhadap kekuatan Indonesia, sementara pejabat harus bekerja untuk rakyat. 

"Percaya ekonomi kita kuat, fundamental kita kuat. Orang mau ngomong apa ya, mau apa, Indonesia kuat. Percaya kepada kekuatan kita. Percaya kepada rakyat kita. Semua pemimpin harus bekerja untuk rakyat," ujarnya. 

Hal serupa Prabowo sampaikan saat meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Nganjuk, Jawa Timur. 

Prabowo menekankan, rakyat desa tidak memakai dollar, sehingga tidak perlu khawatir terhadap nilai tukar rupiah. 

"Saya yakin sekarang ada yang selalu, entah apa saya enggak ngerti ya. Sebentar-sebentar Indonesia akan collapse, akan chaos. Rakyat di desa enggak pakai dollar kok," imbuhnya. (*/red)

Kakorlantas Sebut Tidak Ada Kemacetan Menonjol saat Long Weekend

By On Mei 18, 2026

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Saat ini, budaya tertib berlalu lintas masyarakat Indonesia, sudah mulai meningkat. Hal ini terlihat saat momentum long weekend libur Kenaikan Isa Almasih 2026. 

Hal tersebut disampaikan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol. Agus Suryonugroho kepada wartawan, Minggu, 17 Mei 2026. 

Menurutnya, tidak ada kemacetan maupun kecelakaan yang menonjol pada masa libur panjang tersebut. 

Ia menilai, kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, ditambah kehadiran humanis jajaran Polisi Lalu Lintas melalui program Polantas Menyapa, menjadi faktor penting terciptanya situasi arus kendaraan yang aman, tertib, dan kondusif di berbagai wilayah Indonesia. 

"Kami melihat adanya tren positif dalam budaya berlalu lintas, di mana masyarakat, khususnya pengendara, semakin bijak, sabar, dan sadar bahwa keselamatan di perjalanan adalah hal utama, sehingga mengikuti seluruh arahan petugas, terutama saat diberlakukan rekayasa lalu lintas seperti contraflow maupun pengalihan arus," ujar Agus. 

Parameternya sederhana, kata Agus, dapat dilihat dari lancarnya arus lalu lintas, di mana tidak ada satu pun kemacetan yang menonjol, baik di jalan nasional, tol, maupun akses menuju dan dari pelabuhan, bandara, serta tempat wisata. Selain itu, tidak tercatat kecelakaan lalu lintas yang menonjol. 

Berdasarkan pantauan di sejumlah titik krusial, lalu lintas terpantau lancar dan terkendali. 

Menurutnya, kondisi tetap lancar meski terjadi peningkatan volume kendaraan yang signifikan pada arus balik long weekend dan cuti bersama Kenaikan Isa Almasih. 

Agus mengatakan, momentum libur panjang keagamaan tahun ini tidak hanya menjadi ajang masyarakat untuk berlibur dan berkumpul bersama keluarga, tetapi juga memperlihatkan tumbuhnya kesadaran kolektif akan pentingnya keselamatan di jalan raya. 

"Budaya tertib berlalu lintas mulai menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Kami melihat langsung bagaimana masyarakat semakin disiplin, saling menghargai di jalan, serta mematuhi arahan petugas selama masa long weekend libur dan cuti bersama Kenaikan Isa Almasih 2026," tuturnya. 

Sementara itu, program Polantas Menyapa yang digencarkan jajaran Korlantas Polri dinilai berhasil menciptakan kedekatan emosional antara petugas dan masyarakat. 

Melalui pendekatan persuasif, edukatif, dan humanis, para personel Polisi Lalu Lintas hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sahabat masyarakat di jalan raya. 

Ia mengatakan, jajaran Korlantas Polri di seluruh Indonesia aktif mengatur arus kendaraan, patroli keselamatan, hingga edukasi langsung kepada pengguna jalan di titik-titik wisata, rumah ibadah, terminal, pelabuhan, jalan umum, dan ruas tol. 

"Hasilnya, kondisi lalu lintas selama libur Kenaikan Isa Almasih 2026 terpantau relatif lancar dan angka kecelakaan lalu lintas cenderung terkendali dibandingkan periode libur panjang sebelumnya," ujarnya. 

Agus menegaskan, keberhasilan menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas bukan hanya tugas Polri semata, melainkan hasil kolaborasi seluruh elemen bangsa yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan bersama. 

"Keselamatan di jalan adalah tanggung jawab bersama. Ketika masyarakat memiliki budaya disiplin dan aparat hadir dengan hati, maka suasana aman dan nyaman akan tercipta. Ini menjadi semangat kebersamaan yang harus terus dijaga," pungkasnya. 

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh personel Polisi Lalu Lintas di 34 polda se-Indonesia yang tetap siaga melayani masyarakat selama masa libur panjang, termasuk para relawan, petugas jalan tol, hingga komunitas transportasi yang ikut mendukung kelancaran arus mudik dan wisata. (*/red)

Menko Yusril Tegaskan Pemerintah Tak Pernah Larang Pemutaran Film 'Pesta Babi'

By On Mei 14, 2026

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra menegaskan, pemerintah tidak pernah mengeluarkan arahan pelarangan pemutaran maupun kegiatan nonton bareng (Nobar) film dokumenter 'Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita'. 

Hal ini menyusul adanya pembubaran nobar 'Pesta Babi' di beberapa daerah yang menurutnya disebabkan persoalan administrasi. 

"Tidak semua kampus melarang pemutaran film dokumenter tersebut. Di Universitas Mataram dan UIN Mataram, Lombok, Nobar film itu dilarang karena persoalan prosedur administratif saja. Sementara di kampus lain di Bandung dan Sukabumi, berjalan tanpa halangan apa pun," kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 14 Mei 2026. 

Menurutnya, pola tersebut menunjukkan pembubaran atau penghentian nobar film itu bukan arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum secara terpusat. 

"Melihat pola demikian, pembubaran nobar film 'Pesta Babi' bukanlah arahan dari Pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat," ujarnya. 

Film dokumenter tersebut berisi kritik terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan yang dianggap mengganggu kelestarian alam, hak ulayat masyarakat Papua, dan lingkungan hidup. 

Yusril menganggap wajar adanya kritik tersebut. 

"Saya menganggap kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial. 'Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita' tampak bersifat provokatif," ujarnya. 

Meski demikian, Yusril mengingatkan agar masyarakat tidak terpancing hanya karena judul film yang dinilainya sengaja dibuat untuk menarik perhatian publik. 

Ia menambahkan, Pemerintah juga dapat mengambil pelajaran dari kritik yang disampaikan melalui film tersebut. 

"Tetapi tentu orang tidak boleh terpancing dan bereaksi hanya karena judul provokatif yang mungkin sengaja dibuat produsernya untuk menarik perhatian. Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi," tuturnya. 

"Pemerintah dapat memetik hikmah dari film itu untuk mengevaluasi kalau-kalau ada langkah di lapangan yang perlu diperbaiki," imbuhnya. 

Terkait proyek di Papua Selatan, kata Yusril, pembukaan lahan telah dimulai sejak tahun 2022 pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo bersamaan dengan pemekaran daerah di Papua. 

Proyek itu dilanjutkan oleh pemerintahan saat ini sebagai bagian dari proyek ketahanan pangan dan energi nasional. 

"Sudah pasti proyek itu bukanlah kolonialisme modern di zaman sekarang. Papua adalah bagian integral dari NKRI. Pemerintah Pusat Republik Indonesia bukanlah Pemerintah Belanda dulu yang menyebut Papua dengan Nederlands Nieuw Guinea sebagai daerah jajahan di masa lalu. Pembukaan lahan seperti itu juga terjadi juga di Kalimantan dan pulau-pulau lain sebagai bagian integral dari NKRI," pungkasnya. 

Yusril menjelaskan, proyek strategis nasional dibangun berdasarkan kajian yang matang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Meski begitu, kata Yusril, Pemerintah tetap membuka diri terhadap kritik untuk melakukan evaluasi pelaksanaan di lapangan. 

"PSN dibangun dengan kajian matang untuk kesejahteraan rakyat, walaupun Pemerintah tidak menutup mata terhadap segala kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya di lapangan," ujarnya. 

Yusril juga menyoroti penggunaan istilah 'Pesta Babi' dalam judul film yang dinilai dapat menimbulkan beragam tafsir di tengah masyarakat. Ia mendorong adanya penjelasan rinci terkait makna judul tersebut. 

"Istilah 'Pesta Babi' memang potensial memunculkan aneka tafsir. Karena itu, akan lebih baik jika penulis skenario, sutradara, dan produser juga menjelaskan makna dari kata-kata tersebut," ujarnya. 

Yusril menegaskan, keterbukaan tidak hanya dituntut dari Pemerintah, tetapi juga dari kalangan seniman dan pembuat karya seni termasuk karya film. 

"Kalau Pemerintah sering dituntut untuk terbuka, maka saatnya juga seniman, penulis skenario film, dan produser bersikap terbuka pula serta bersedia memberikan penjelasan. Pemerintah tidak bisa diam dengan berlindung di balik otoritas dan kekuasaan, dan pada saat yang sama seniman juga tidak bisa diam dan berlindung di balik kebebasan berekspresi," kata Yusril. 

Yusril kembali menekankan, Pemerintah menjamin kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi, namun kebebasan tersebut tetap harus disertai tanggung jawab moral. 

Ia menegaskan, pemerintah tak pernah melarang pemutaran film tersebut. 

"Namun, tidak ada kebebasan berekspresi tanpa tanggung jawab moral, baik kepada diri sendiri maupun kepada publik yang menerima sajian kebebasan berekspresi itu," tutupnya. (*/red)

Potongan Aplikasi Ojol 8 Persen, APOC: Waspada Diakalin Aplikasi!

By On Mei 14, 2026

Ketua Aliansi Pengemudi Online Cikande (APOC), Reno. 

SERANG, KabarXXI.Com - Presiden Prabowo Subianto resmi memangkas potongan aplikator ojek online (Ojol) maksimal menjadi 8 persen melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026. 

Prabowo menegaskan tidak setuju dengan biaya potongan tarif Ojol sebesar 20 persen yang selama ini diterapkan oleh perusahaan aplikator kepada pengemudi. 

Potongan tarif ojol yang mencapai 20 tersebut tersebut perlu ditekan agar lebih berpihak kepada pekerja.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya saat peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026, di Monas, Jakarta, Jumat, 01 Mei 2026. 

Ketua Aliansi Pengemudi Online Cikande (APOC), Reno mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh Presiden Prabowo tersebut dan berharap segera terealisasi. 

Namun, kata dia, ada kekwatiran akan terjadinya akal-akalan aplikator dalam peraturan tersebut. 

"Ya bisa saja muncul item-item baru selain potongan 8 persen dari tarif yang pada akhirnya potongan dari tarif yang dibayar customer tetap di atas 10 persen," ujar Reno kepada media ini, Kamis, 14 Mei 2026. 

Reno menghimbau kepada semua aplikator untuk kooperatif terhadap arahan Presiden demi menjaga marwah bangsa, dan Lembaga Kepresidenan yang sudah menyatakan potongan aplikasi online 8 persen. 

Dia juga berharap kepada seluruh pengemudi online, terutama yang tergabung dalam APOC untuk menunggu penerapan Perpres tersebut dan bekerja seperti biasa dengan menjalankan semua peraturan yang ada, serta ikut serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, khususnya di wilayah Cikande dan sekitarnya. 

"Delamat bekerja pejuang keluarga, semoga senantiasa selamat, sukses dan mulia," tutupnya. 

Untuk diketahui, APOC merupakan aliansi yang melingkupi lima Kecamatan, yaitu Cikande, Kibin, Jawilan, Kopo, Pamarayan. Dengan anggota lebih dari 200 pengemudi mobil online. ("/red)

Presiden Prabowo ke Miangas, Janji Rawat Bandara yang Diresmikan Jokowi

By On Mei 11, 2026

Presiden Prabowo Subianto di Miangas. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Presiden Prabowo Subianto berjanji akan merawat Bandara Miangas yang diresmikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

Diketahui, Jokowi meresmikan Bandara Miangas pada 19 Oktober 2016 lalu. 

"Pak Jokowi resmikan bandara ya, saya nanti akan perbaiki atau melihara supaya lebih bagus lagi," ujar Prabowo saat mengunjungi warga di Miangas, Talaud, Sulawesi Utara, Sabtu, 09 Mei 2026. 

Prabowo juga memastikan seluruh Puskesmas di Miangas dan di seluruh Indonesia akan diperbaiki. 

"Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia, segera," ujarnya. 

Dia juga menyoroti kondisi bangunan sekolah di Miangas. Menurutnya, pemerintah akan melakukan renovasi seluruh Indonesia dalam rentang waktu 2-3 tahun ke depan. 

Prabowo juga berjanji akan memberikan bantuan kepada nelayan berupa kapal dan akan membangun desa nelayan di Miangas. Bantuan akan diberikan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 

"Hari ini kita beri bantuan, 1 kapal berapa besarnya 15 gross ton besar juga itu, luar biasa itu, awak kapalnya berapa? 15 GT tapi juga rencana beliau (Menteri KKP) akan kita bangun desa nelayan khusus kapan mulai? Tahun ini? Dari bulan depan sudah mulai ya pembangunan, awas saya akan check lagi nanti,” ujarnya. (*/red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *