Berita Terbaru

BGN Klarifikasi Isu 13 Ribu Dapur MBG Baru Segera Dibuka

By On Agustus 07, 2026

Kepala BGN Sudaryono. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menepis narasi yang menyebut pihaknya seolah-olah segera membuka 13 ribu dapur baru. 

Sudaryono menyebut, SPPG akan dirilis secara bertahap. 

"Sempat ramai, Pak Menko, ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13 ribu dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13 ribu lebih dapur yang statusnya ada semua, ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai," ujar Sudaryono saat Jumpa apers terkait perbaikan tata kelola MBG di Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis, 06 Agustus 2026. 

Sudaryono menyebut data yang dipegang pihaknya akan dicocokkan dengan kementerian lain. 

Dia menyebut, pekan depan, beberapa SPPG sudah siap beroperasi. 

"Maka dari data ini kita overlay dengan data Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stunting-nya tinggi dan tinggi sekali. Itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan dapur yang sudah siap. Ini insyaallah di minggu depan, kita pelan-pelan rilis yang sudah siap ini," ujarnya. 

Saat ini, kata dia, sudah ada seribu lebih dapur di wilayah dengan angka stunting tinggi yang dinyatakan siap. Dapur-dapur MBG tersebut akan segera dioperasikan secara bertahap. 

"Dari data overlay tadi, ada 1.700 dapur sudah siap, sudah jadi, tinggal operasional yang berada di daerah yang stunting tinggi dan stunting sekali. Ini bertahap kita bereskan. Nanti insyaallah mungkin minggu depan ada sekitar 300-an yang kita aktivasi, minggu depannya lagi. Sehingga, 13 ribu ini kemudian mana yang memang belum perlu, ini kita sisir semua," tuturnya. 

BGN juga akan mengecek kesiapan SPPG di lingkungan pondok pesantren. Ia menekankan seluruh proses pembangunan SPPG dilakukan secara transparan. 

"Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahamannya berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf, Pak Menko, menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapa pun kemudian bisa membantu, saya pastikan bohong. Jadi semua kita by system dan kita transparan semuanya," pungkasnya. 

Selain itu, BGN memprioritaskan kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). 

Ia menyebut, wilayah-wilayah tersebut sangat membutuhkan program MBG. 

"Keputusan-keputusan sudah diambil. Yang jelas kita, yang ada sekarang ini ada 27 ribu sekian, kita lagi sisir termasuk penerima manfaat di sekolah mana, kita sisir semua, beres. Kemudian minggu depan mana yang kurang itu prioritas kita, daerah Papua, NTT, Nias, daerah-daerah yang jauh di Kepulauan Maluku Utara, Maluku, itu jauh-jauh dan mereka sangat membutuhkan," tuturnya. (*/red)

Menkes Mengaku Sedih dengar Komentar Nirempati Nakes ke Masyarakat

By On Agustus 07, 2026

Menkes Budi Gunadi Sadikin. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin akhirnya buka suara mengenai ramai Tenaga Kesehatan (Nakes) yang berkomentar nirempati. 

Hal ini mengenai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang meninggal dunia setelah sebelumnya mengeluhkan lamanya proses mendapatkan ruang perawatan di rumah sakit. 

"Hati saya sedih, harusnya apapun profesi kita, kita harus punya empati lah ke masyarakat," kata Budi di Istana, Jakarta, Kamis, 06 Agustus 2026. 

Adapun keluhan pasien tersebut diunggah akun Threads milik Yurizal Tri Chaerawan dengan nama pengguna @yur********* pada Rabu, 22 Juli 2026. 

Dalam unggahannya, ia mengaku telah menunggu sekitar delapan jam, tetapi belum memperoleh ruang perawatan. 

Ia juga tidak menyebutkan rumah sakit tempat dirinya menjalani perawatan. 

"Delapan jam belum dapat ruangan. Gamau spill RS-nya, soalnya gue pake BPJS," tulis akun tersebut, sebagaimana dikutip, Rabu, 05 Agustus 2026. 

Unggahan itu kemudian memicu beragam tanggapan dari pengguna Threads. 

Sejumlah komentar dari akun yang mengaku atau diduga merupakan tenaga kesehatan menjadi sorotan warganet. 

"PP-nya kayak orang have tapi aslinya haven't kah? haven't some brain cells," tulis salah satu akun yang diduga merupakan dokter. 

Sementara itu, akun lain yang diduga merupakan perawat juga menuliskan komentar yang dinilai tidak berempati terhadap kondisi pasien. 

Komentar-komentar tersebut menuai kritik dari sejumlah warganet karena dinilai tidak menunjukkan empati terhadap pasien ataupun keluarganya. (*/red)

Prabowo Kutip Habibie soal Satu Persen Orang Pintar di Indonesia: Bahan Baku Kita Banyak

By On Agustus 07, 2026

Presiden Prabowo Subianto. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, Indonesia membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang menguasai sains dan teknologi sebagai fondasi membangun bangsa. 

Prabowo mengenang Presiden ke-3 RI, Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie, yang menurutnya pernah menyampaikan pentingnya memiliki banyak orang pintar di Indonesia. 

"Jadi kita cari penyebabnya apa, baru kita harus berani berbuat. Sains dan teknologi, kita butuh orang-orang pintar, banyak orang pintar. Saya ingat Profesor Habibie mengatakan, oke kita nggak usah takut, satu persen saja orang pintar di Indonesia, satu persen saja itu hampir tiga juta orang," ujar Prabowo saat memberikan Taklimat dalam pertemuan dengan para peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 06 Agustus 2026. 

Menurutnya, Indonesia sebenarnya memiliki potensi SDM yang sangat besar. Namun, potensi tersebut harus dicari, dibina, diberi kesempatan, dan didukung agar mampu menghasilkan inovasi bagi kemajuan bangsa. 

"Jadi kita sebetulnya bahan bakunya banyak sekali. Tapi apa pun yang kita punya, harus saudara-saudara saintis, harus dicari, dibina, diberi kesempatan, dibesarkan, didukung melalui suatu proses," ujarnya. 

Prabowo menekankan, kebangkitan Indonesia harus dibangun dengan pendekatan yang ilmiah dan rasional. 

Menurutnya, keputusan yang tidak didasarkan pada sains dan rasionalitas berpotensi menghasilkan kekeliruan. 

"Jadi pendekatan kita terhadap kebangkitan suatu bangsa, kebangkitan suatu bangsa yang dicita-citakan semua pendiri bangsa, termasuk cita-cita kita semua, adalah bagaimana membangun negara yang tidak ada kemiskinan dan tidak ada ketidakadilan," ujarnya. 

"Nah kalau kita mendekati dengan cara saintifik, cara rasional, jangan dengan cara lain daripada rasional. Nanti kita akan keliru. Rasional, sains, mathematics, reality. Reality is science, reality is mathematics. Kalau kita mendekati dengan pola lain itu sudah masuk ke ranah lain," pungkasnya. (*/red)

Bahlil Ungkap Arahan Prabowo Harga BBM Subsidi Tak Naik

By On Agustus 05, 2026

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 04 Agustus 2026. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Bahlil Lahadalia tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi meski harga minyak dunia bergejolak. 

"Arahan Bapak Presiden memerintahkan agar menjaga harga BBM subsidi untuk tidak boleh dinaikkan," ujar Bahlil kepada wartawan usai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 04 Agustus 2026. 

Di sisi lain, Kepala Negara juga meminta Bahlil segera menyesuaikan harga BBM nonsubsidi ketika harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price /ICP) turun. 

Diketahui sejauh ini, harga BBM nonsubsidi naik karena harga minyak dunia yang tinggi. 

Untuk Pertamax salah satunya, harganya menyentuh Rp 15.950 per liter di DKI Jakarta. 

"Kalau memang harga ICP dunia turun, kita yang non-subsidinya juga dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan harga pasar. Kalau turun, ya turun, jangan dinaikkan," kata Bahlil. 

Bahlil mengatakan, saat pertemuan, keduanya juga membahas pemadaman listrik bergilir di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. 

Kemudian, membahas program hilirisasi beberapa perusahaan nasional yang mendapatkan perpanjangan dari PKP2B menjadi UPK. 

"Yang salah satu kewajibannya itu adalah harus melakukan hilirisasi. Arahan Bapak Presiden harus betul-betul dijalankan sesuai dengan aturan dan kalau ada yang tidak menjalankan sesuai dengan aturan, segera dilakukan langkah-langkah yang terukur untuk kemudian bisa menjalankan sesuai dengan pasal 33 UU 1945," pungkas Bahlil. (*/red)

Dukcapil Ungkap Sejumlah Tokoh Anime Dijadikan Nama Anak: Uzumaki, Nobita, hingga Sasuke

By On Agustus 05, 2026

Tokoh Anime terkenal dijadikan nama anak di Indonesia. (Dok YouTube Dukcapil Kemendagri). 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Ada fakta menarik yang diungkap Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal pemberian nama di Indonesia, yakni Tokoh Anime terkenal dijadikan nama anak. 

Hal tersebut diungkap Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil 2026 sekaligus Rilis Data Kependudukan Bersih Semester I Tahun 2026, dikutip dari siaran Youtube Dirjen Dukcapil, Selasa, 04 Agustus 2026. 

Teguh mengatakan, ada orang tua di Indonesia menggunakan Tokoh Anime kesukaannya menjadi nama anak. 

"Ada nama-nama yang menggunakan Tokoh Animasi ternyata orang tua yang suka animasi, ini serius ini, saya bisa dituntut kalau ngomong, kalau bohong, Dirjen Dukcapil ini ngomong atas dasar data kependudukan, tapi ternyata banyak," ujar Teguh. 

Menurutnya, nama tokoh animenya beragam, mulai dari Nobita, Doraemon, Sasuke hingga karakter utama serial One Piece, D Luffy. Ada juga orang tua yang menjadikan tokoh anime Shinchan menjadi nama anaknya. 

"Ada yang namanya Nobita, Uzumaki, Sasuke, Naruto, Uchiha, Shinchan, ada yang namain Shinchan juga, Boruto, dan sebagainya, Suneo ada delapan yang suka nangis itu," ujarnya. 

Berikut nama Tokoh Anime yang dijadikan nama di Indonesia berdasarkan data Dukcapil Kemendagri: 

1. Uzumaki dengan jumlah penduduk 190 orang. 

2. Nobita dengan jumlah penduduk 181 orang. 

3. Sasuke dengan jumlah penduduk 158 orang. 

4. Naruto dengan jumlah penduduk 157 orang. 

5. Uchiha dengan jumlah penduduk 152 orang. 

6. D. Luffy dengan jumlah penduduk 79 orang. 

7. Shinchan dengan jumlah penduduk 65 orang. 

8. Boruto dengan jumlah penduduk 60 orang. 

9. Usopp dengan jumlah penduduk 37 orang. 

10. Inuyasha dengan jumlah penduduk 23 orang. 

11. Doraemon dengan jumlah penduduk 16 orang. 

12. Suneo dengan jumlah penduduk 8 Orang. 

Ada juga nama-nama negara yang dijadikan sebagai nama penduduk di Indonesia. 

Ada nama Oman dengan 28.818 penduduk, Yunani 12.288 penduduk, Yaman 10.103 penduduk, Suriah 7.127 penduduk, Saudi 6.689 penduduk, serta Iran 3.562 penduduk. 

Ada juga Rusia 2.082 penduduk, Timor 1.622 penduduk, Ghana 1.511 penduduk dan Bahrain 1.325 penduduk. (*/red)

Kepala BGN Larang SPPG Masak MBG Pakai Minyakita, Gas Melon dan Beras SPHP

By On Juli 28, 2026

Kepala BGN, Sudaryono. 

JAKARTA, KabarXXI.Com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono menegaskan, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilarang menggunakan gas elpiji, beras, maupun minyak bersubsidi untuk memasak makanan Makan Bergizi Gratis (MBG). 

“Tidak boleh masak untuk MBG memakai Minyakita, tidak boleh memakai gas melon tiga kilogram, dan tidak boleh memakai beras-beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP),” ujar Sudaryono saat konferensi pers, di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin, 27 Juli 2026. 

Sudaryono meminta semua masyarakat, termasuk awak media untuk melaporkan bila menemukan adanya dapur SPPG yang melanggar ketentuan tersebut. 

“Kalau ada, misalnya awak media menemukan di sosial media silakan dilaporkan. Dapur mana menggunakan MinyakKita,” ujarnya. 

Sudaryono mengatakan, jika ada dapur SPPG tetap “ngeyel” melanggar ketentuan, maka ia akan memberikan teguran berupa penutupan permanan. 

“Itu nanti kita akan beri teguran, akan kita beri teguran surat peringatan, kalau memang memang ngeyel bandel ya kita tutup dapurnya ya. Tidak boleh memakai barang subsidi,” ujarnya. 

Selain larangan memakai barang subsidi, SPPG juga harus membeli bahan pangan sesuai dengan Harga Acuan Penjualan (HAP). 

Ia mencontohkan, harga telur ayam yang pernah anjlok di harga Rp 12.500, sementara HAP telur Rp 25.000. 

Maka, dapur SPPG harus membeli dengan harga sesuai HAP, bukan mengikuti harga terendah. 

“Harga telur yang harusnya HAP-nya Rp 25.000 di kandang, itu kemudian pernah jatuh sampai Rp 12.500 – Rp 15.000. Maka si kepala dapur harus membeli telur bukan di harga Rp 12.500 sampai Rp 15.000, tetapi harus membeli telur di harga acuan pemerintah,” kata dia. 

Sudaryono menegaskan, pihaknya telah berkomitmen untuk melakukan "bersih-bersih" terhadap pegawai maupun SPPG yang enggan mengikuti aturan. 

“Kami mencoba untuk bersih-bersih, kami mencoba untuk kemudian yang melanggar, kami berikan sanksi,” tegasnya. 

Saat ini, kata Sudaryono, BGN sedang berupaya menyelesaikan masalah tata kelola dan perbaikan MBG melalui penajaman sasaran dari penerima hingga SPPG. 

Oleh karenanya, manta Wakil Menteri Pertanian itu meminta masyarakat juga ikut mengawasinya. 

“Pelibatan publik dalam mengawasi apakah itu menu, apakah itu penyaluran, apakah itu dapur, kebersihan, dan lain-lain, maka kami berusaha untuk memperbaiki itu semua,” pungkasnya. (*/red)

Megawati Sebut Tak Pernah Lupa Tragedi Kudatuli: Jangan Terjadi Lagi

By On Juli 28, 2026

Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri. (Dok. PDI-P) 

JAKARTA, KabarXXI.Com – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri meresmikan Monumen Kudatuli di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 27 Juli 2026. 

Peresmian monumen tersebut menjadi puncak peringatan 30 tahun Peristiwa Kudatuli atau penyerbuan kantor PDI pada 27 Juli 1996. 

Dengan nada tegas, Megawati menyatakan dirinya tidak pernah melupakan peristiwa berdarah tersebut. 

“Yang namanya tanggal 27 Juli tahun 1996, saya tidak pernah dapat melupakan,” kata Megawati dalam sambutannya. 

Presiden ke-5 RI itu mengaku tidak bisa membayangkan perjuangan rakyat Indonesia kala itu, yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Menurutnya, peristiwa serupa tidak boleh kembali terulang. 

“Camkan kata-kata saya ini! Jangan terjadi lagi hal-hal yang terjadi seperti waktu 30 tahun itu! Hati saya miris, mengapa pada waktu itu hanya kekuasaan yang dipikirkan? Mana kalian menyayangi rakyatmu?,” ujarnya. 

“Ingat! Bahwa saya mengatakan akar rumput itu mau diinjak, mau dibunuh, pasti suatu saat akan kembali timbul,” ucap Megawati. 

Usai menyampaikan sambutan, Megawati meresmikan Monumen Kudatuli yang sebelumnya beberapa hari ditutup kain berwarna hitam. 

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Monumen Kudatuli atau peristiwa 27 Juli pada 30 tahun yang lalu saya resmikan. Terus pegang semangatnya dan perhebat api perjuangannya,” pungkasnya. (*/red)

Mendagri Heran Masih Ada Bupati Terjerat Korupsi Padahal Sudah Retret

By On Juli 22, 2026

Mendagri Tito Karnavian. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku heran dengan fenomena rentetan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kepala Daerah, dan kabar terbaru adalah OTT KPK terhadap Bupati Lombok Barat. 

"Ya saya prihatin karena Kepala Daerah sudah kita berikan retret, kemudian pembekalan awal, kemudian juga sudah dibuatkan sistem keuangan lebih transparan," ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 20 Juli 2026. 

"Kemudian juga pembinaan-pembinaan telah dilakukan, pernah dikumpulkan juga oleh Bapak Presiden di Sentul, masih terjadi juga," imbuhnya. 

Menurut Tito, pemerintah juga tidak bisa banyak berbuat karena Kepala Daerah dipilih oleh rakyat. 

Kedua, ia menekankan soal integritas masing-masing kepala daerah. 

"Pertama mereka memang dipilih rakyat ya rekrutmennya. Kedua, kembali ke integritas masing-masing orang," tuturrnya. 

Ia berharap kejadian OTT ini bisa menjadi pelajaran bagi kepala daerah lainnya. 

"Kepala Daerah lainnya agar semua mawas diri melakukan introspeksi, jangan sampai melakukan pelanggaran apalagi tindak pidana korupsi," tegasnya. 

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 19 orang dalam OTT di wilayah Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Senin, 20 Juli 2026. 

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo mengatakan, dari 19 orang tersebut, tujuh orang termasuk Bupati Ahmad Zaini dibawa ke Jakarta. 

"Dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim mengamankan sejumlah 19 orang, yang kemudian tujuh orang akan di antaranya malam ini akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," ujar Budi, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin, 20 Juli 2026. 

"Adapun dari pihak yang diamankan tersebut, di antaranya adalah Bupati Lombok Barat," imbuhnya. 

Budi mengatakan, dalam OTT tersebut, tim KPK juga mengamankan uang senilai ratusan juta dan sejumlah dokumen. 

"Sampai dengan saat ini, uang yang diamankan senilai ratusan juta dan juga beberapa dokumen terkait," ujarnya. 

Budi mengatakan, operasi senyap yang menjerat Bupati Ahmad Zaini terkait dengan penerimaan dalam proyek-proyek di Pemkab Lombok Barat. 

"Perkara ini diduga berkenaan dengan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati terkait dengan proyek-proyek yang ada di lingkungan Kabupaten Lombok Barat," ujarnya. (*/red)

Mensesneg Ungkap Keppres Calon Jampidsus Kuntadi Selesai Pekan Ini

By On Juli 22, 2026

Mensesneg Prasetyo Hadi. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengatakan, proses usulan Kuntadi menjadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pengganti Febrie Adriansyah bakal diselesaikan pekan ini. 

"Insya Allah minggu ini akan kita selesaikan prosesnya," ujar Prasetyo kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 20 Juli 2026. 

Presiden Prabowo Subianto, kata Prasetyo, akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) pengangkatan Kuntadi sebagai Jampidsus. 

"Ya kalau minggu ini sudah selesai, dalam beberapa hari ini selesai, nanti pasti akan ada Keppres-nya dan kami sampaikan ke publik, masyarakat," ujarnya. 

Untuk diketahui, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengusulkan nama calon Jampidsus pengganti Febrie Adriansyah kepada Presiden Prabowo Subianto. 

Usulan tersebut telah disampaikan melalui surat resmi yang dikirim pada Selasa 14 Juli 2026. 

Prasetyo juga membenarkan surat dari Jaksa Agung telah diterima pemerintah dan saat ini tengah diproses sesuai mekanisme yang berlaku. 

"Per kemarin, hari Selasa tanggal 14, Jaksa Agung telah secara resmi mengirimkan surat kepada Bapak Presiden untuk mengajukan usulan nama pengganti pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang beberapa waktu lalu mengajukan pengunduran diri," kata Prasetyo usai rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026. 

Prasetyo menjelaskan, pemerintah masih harus menjalankan tahapan administrasi melalui Tim Penilai Akhir (TPA) sebelum Presiden menetapkan pejabat definitif. 

"Karena memang ada mekanisme, istilahnya Tim Penilai Akhir (TPA). Selama ini mekanismenya memang seperti itu," ujarnya. (*/red)

Prabowo: Kita Tidak Akan Tebang Pilih Terhadap Penyelewengan

By On Juli 22, 2026

Presiden Prabowo Subianto. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak akan tebang pilih dalam menindak berbagai bentuk penyelewengan. 

Menurutnya, praktik korupsi dan penyimpangan harus diberantas secara tegas. 

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 20 Juli 2026. 

Prabowo mengakui program-program besar yang dijalankan pemerintah tidak luput dari berbagai kekurangan dan penyimpangan, salah satunya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

"Saudara-saudara, jadi ini saya kira sangat strategis. Tentunya usaha besar ini pasti banyak kekurangan. Sama dengan MBG, ada kekurangan, ada penyelewengan, ada penyimpangan, tapi kita segera bertindak, kita segera memperbaiki, ya kan?" kata Prabowo. 

Prabowo mengaku prihatin masih ada oknum yang memanfaatkan program pemerintah untuk memperkaya diri sendiri. 

Meski demikian, ia menegaskan tindakan hukum tetap akan dilakukan. 

"Kita sedih ada oknum-oknum, ada pribadi-pribadi yang ingin cari kekayaan dari suatu pekerjaan atau suatu usaha yang begitu besar, tapi apa boleh buat. Kalau itu memang penyakit, harus kita hadapi dengan sedih kita tindak ya," ujarnya. 

Prabowo memastikan pemerintah akan terus memberantas penyelewengan tanpa membedakan pelaku. 

Ia mengibaratkan penanganan korupsi seperti mengobati penyakit kanker. 

"Dan kita terus akan tindak. Sekali lagi, berkali-kali saya bilang bahwa kita tidak akan pilih kasih. Kita tidak akan tebang pilih. Kita tidak akan tidak bertindak terhadap penyelewengan. Tentunya kita butuh kearifan kadang-kadang, waktunya kapan, bilamana, di mana, bagaimana," ujarnya. 

"Karena kita ingin menyehatkan badan Indonesia. Kalau ada orang umpamanya kena kanker, jalan pintas bisa, potong aja tangannya, potong aja kakinya kan begitu? Tapi mungkin dengan ketepatan, dengan terapi, dengan teknologi, dengan... kita bisa tanpa terlalu merusak badan. Sama, saya dapat pelajaran bahwa ekonomi suatu negara sama dengan badan kita," imbuhnya. 

Menurut Prabowo, perekonomian negara memiliki kemiripan dengan tubuh manusia yang harus dijaga kesehatannya. 

Karena itu, praktik korupsi dan berbagai bentuk manipulasi ekonomi harus diberantas agar tidak merusak fondasi ekonomi nasional. 

"Kalau kita memelihara badan kita dengan baik, ekonomi... badan kita akan sehat. Sama. Badan ekonomi kalau dipelihara dengan baik akan sehat. Tapi kalau diracuni dengan mark up, dengan korupsi, dengan penipuan, dengan under invoicing, dengan transfer pricing, dengan patgulipat, permainan antara birokrat sama pengusaha, antara bank kasih kredit ke itu-itu saja, ya rusak, sakit. Nah ini kita sedang perbaiki," tuturnya. (*/red)

Milad ke-3 IWQI Tahun 2026, DPC Lebak Gelar Seminar Jurnalistik, Santunan Yatim, dan Potong Tumpeng

By On Juli 19, 2026

LEBAK, KabarXXI.com – Ikatan Wartawan Quotient Indonesia (IWQI) memperingati Milad ke-3 Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) DPC IWQI Kabupaten Lebak. Kegiatan yang berlangsung di Sekretariat IWQI Kabupaten Lebak tersebut digelar secara sederhana namun penuh makna dengan mengusung semangat kebersamaan, peningkatan kompetensi wartawan, dan kepedulian sosial.

Rangkaian acara diawali dengan seminar sehari dan pelatihan jurnalistik yang diikuti oleh seluruh anggota IWQI serta masyarakat yang memiliki minat di bidang jurnalistik. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan santunan kepada anak yatim dan kaum dhuafa, serta prosesi pemotongan tumpeng sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan organisasi yang kini memasuki usia ketiga.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Umum IWQI Abdul Kabir Albantani, Sekretaris Jenderal IWQI Marsono, Ketua DPC IWQI Kabupaten Serang Saepul Bahri didampingi Wakil Ketua Sopian, Ketua DPC IWQI Kabupaten Lebak Agus Kuncir, jajaran pengurus, anggota IWQI, serta sejumlah tamu undangan.

Dalam seminar, Sekretaris Jenderal IWQI Marsono menyampaikan materi mengenai dasar-dasar jurnalistik, teknik penulisan berita sesuai kaidah 5W+1H, pentingnya verifikasi informasi, serta penerapan Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Menurut Marsono, tantangan dunia pers saat ini semakin kompleks seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi. Karena itu, wartawan dituntut mampu menyajikan informasi yang cepat, akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Jurnalis harus menjadi penyampai informasi yang mencerahkan masyarakat. Jangan mudah terpengaruh isu yang belum jelas kebenarannya. Verifikasi dan konfirmasi adalah ruh dalam kerja jurnalistik," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum IWQI Abdul Kabir Albantani memberikan apresiasi tinggi kepada DPC IWQI Kabupaten Lebak yang dinilainya mampu menjaga eksistensi organisasi melalui berbagai kegiatan yang bermanfaat, baik bagi anggota maupun masyarakat.

Menurutnya, peringatan Milad bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi momentum evaluasi, konsolidasi organisasi, dan penguatan kualitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik.

Abdul Kabir juga mengajak seluruh insan pers untuk turut berperan aktif mengawal berbagai program prioritas Presiden Republik Indonesia melalui pemberitaan yang objektif, profesional, dan edukatif.

"Pers memiliki fungsi kontrol sosial sekaligus mitra strategis pembangunan. Program-program pemerintah, seperti penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga Program Makan Bergizi Gratis harus dikawal secara profesional. Wartawan harus menyampaikan fakta apa adanya, memberi kritik yang membangun, sekaligus menjadi media edukasi bagi masyarakat," tegasnya.

Ia berharap IWQI ke depan semakin berkembang menjadi organisasi wartawan yang profesional, independen, berintegritas, serta mampu mencetak jurnalis yang memiliki kompetensi, etika, dan tanggung jawab terhadap kepentingan publik.

Ketua DPC IWQI Kabupaten Lebak, Agus Kuncir, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus, anggota, dan para tamu undangan yang telah hadir serta mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.

Menurutnya, semangat kebersamaan menjadi modal utama dalam membesarkan organisasi di Kabupaten Lebak.

"Kami ingin IWQI Lebak bukan hanya menjadi wadah berhimpunnya wartawan, tetapi juga menjadi rumah besar untuk belajar, berbagi pengalaman, meningkatkan kompetensi, dan hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Insya Allah kegiatan pelatihan jurnalistik seperti ini akan terus kami laksanakan secara berkelanjutan," katanya.

Sementara itu, Ketua DPC IWQI Kabupaten Serang, Saepul Bahri, mengapresiasi kekompakan pengurus dan anggota DPC Lebak yang dinilai mampu menyelenggarakan kegiatan secara sederhana namun sarat makna.

Menurutnya, sinergi antarcabang harus terus diperkuat agar IWQI semakin besar dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan dunia pers di Provinsi Banten.

"Kami berharap komunikasi dan kolaborasi antar-DPC terus terjalin dengan baik. Organisasi akan menjadi kuat apabila seluruh pengurus dan anggotanya memiliki visi yang sama, saling mendukung, serta terus meningkatkan kualitas dan profesionalisme," ujarnya.

Setelah seminar selesai, kegiatan dilanjutkan dengan dialog interaktif yang berlangsung hangat. Para peserta berdiskusi mengenai berbagai persoalan jurnalistik, mulai dari teknik peliputan, etika dalam mencari dan menyajikan informasi, pentingnya konfirmasi kepada narasumber, hingga tantangan menghadapi penyebaran hoaks di era media digital.

Diskusi berlangsung aktif dengan berbagai pertanyaan dan berbagi pengalaman dari para peserta, sehingga kegiatan tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga sarana peningkatan kapasitas wartawan dan masyarakat yang ingin memahami dunia jurnalistik secara lebih mendalam.

Peringatan Milad ke-3 IWQI Tahun 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat soliditas organisasi, meningkatkan profesionalisme wartawan, serta mempertegas komitmen IWQI sebagai organisasi pers yang menjunjung tinggi kode etik, independensi, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Komisi II DPR Soroti Mentalitas Sebagian ASN: Absen, Ngopi, Pulang

By On Juli 17, 2026

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Ketua Komisi II DPR, M Rifqinizamy Karsayuda mengkritik keras mentalitas kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia. 

"Mentalitas sumber daya manusianya enggak berubah, masih ngabsen, pulang, ngopi, sore ngabsen lagi," kata Rifqi dalam rapat kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, dikutip dari siaran Youtube TVR Parlemen, Rabu, 15 Juli 2026. 

Politikus Partai Nasdem itu juga menyorot ASN yang kerap dipandang sebagai profesi yang berada dalam zona nyamannya. 

Di hadapan Rini, ia juga menyorot kinerja ASN di Indonesia yang tidak kompetitif ketimbang pegawai swasta. 

"Coba kita pikirin deh di swasta orang bisa kompetitif kok pegawai Negeri ASN enggak bisa kompetitif," kata Rifqi. 

Oleh karena itu, Komisi II disebutnya akan merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. 

Salah satu yang akan diatur adalah sistem kepegawaian yang akan menambah mekanisme target kinerja. 

"Kita ke depan mungkin perlu meningkatkan sedikit key performa indicator kepada seluruh birokrasi kita, ASN kita, apakah itu pegawai negeri sipil, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian khusus," kata Rifqi. 

Nantinya, RUU ASN akan mengatur indikator untuk memberhentikan ASN yang tidak memenuhi target kinerjanya. 

Ia menjelaskan, sistem kerja berbasis KPI yang jelas sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum bagi Kepala Daerah dalam mengevaluasi bawahannya. 

"Jadi, orang bekerja memang perlu KPI, bagus kita pertahankan enggak bagus ya out. Ini semua jadi beban kita di daerah, Bupati, Gubernur, Walikota. Mau memberhentikan enggak ada indikatornya, enggak diberhentikan atau tidak ditinjau jadi beban," pungkasnya. (*/red)

Menko Zulhas Sebut Banyak yang Salah Paham: Kopdes Itu Bukan Supermarket

By On Juli 17, 2026

Menko Pangan, Zulkifli Hasan. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, banyak pihak yang salah paham menanggapi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai Supermarket. 

Menurut Zulhas, Kopdes Merah Putih sebagai infrastruktur pemerintah dan offtaker atau pihak pembeli hasil produksi masyarakat desa. 

Hal itu disampaikan Zulhas usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto membahas penguatan program Koperasi Desa Merah Putih yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026. 

"Tadi memperkuat Koperasi itu kan. Satu, Kopdes itu yang salah paham banyak, dianggap seperti Supermarket, padahal Koperasi itu. Kopdes itu adalah infrastruktur pemerintah, dua sebagai offtaker," ujar Zulhas. 

Terkait infrastruktur pemerintah, kata Zulhas, nantinya KDKMP menjadi tempat penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) hingga barang subsidi. Bantuan tersebut nantinya akan disebar ke setiap Koperasi sebelum sampai ke masyarakat. 

"Infrastruktur pemerintah itu apa? Bantuan-bantuan, Bansos, barang-barang subsidi, itu harus melalui Kopdes nanti. Sehingga jelas, karena tiap desa ada," ujar dia. 

Zulhas menegaskan, Koperasi Desa juga bertujuan sebagai offtaker. Melalui Koperasi ini, barang tersebut akan dijual dengan harga di bawah standar yang sudah ditentukan. 

"Dua, dia sebagai offtaker. Itu kalau harga gabahnya di bawah standar yang kita tentukan, maka Koperasi bisa take over, beli gabah, jagung, dan lain-lain ya," ujarnya. (*/red)

Prabowo Terima Usulan Nama Kuntadi Jadi Jampidsus Baru Gantikan Febrie Adriansyah

By On Juli 17, 2026

Mensesneg Prasetyo Hadi. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi telah menerima pengajuan nama Kuntadi, yang saat ini Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung, menjadi calon Jampidsus. 

Pengajuan dari Jaksa Agung ST Burhanuddin itu telah diterima pada Selasa kemarin. 

"Kemarin hari Selasa, tanggal 14, Jaksa Agung telah secara resmi mengirimkan surat kepada Bapak Presiden untuk mengajukan usulan nama pengganti pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang beberapa waktu yang lalu mengajukan pengunduran diri," ujar Prasetyo kepada wartawan, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026. 

Prasetyo mengayakan, tindak lanjut ke depannya adalah adanya penilaian sesuai mekanisme yang berlaku. 

Dia membenarkan bahwa nama yang diajukan Jaksa Agung adalah Kuntadi. 

"Ya, kalau berdasarkan suratnya, ya (nama yang diajukan Kuntadi)," ujarnya.

"Dan kami mohon waktu untuk memprosesnya karena memang ada mekanisme istilahnya adalah TPA ya, jadi ada tim penilai akhir yang memang selama ini mekanismenya demikian," imbuhnya. 

Selain usulan nama untuk Jampidsus, ada juga pengajuan nama Wakil Jaksa Agung. Namun Pras belum menyebutkan namanya. 

"Ada (Wakil Jaksa Agung), tapi mohon maaf kami tidak hafal satu per satu baik nama maupun jabatannya, tapi nanti pada waktunya kalau hasilnya sudah diputuskan pasti akan kami sampaikan kepada teman-teman media dan kepada masyarakat," kata dia. 

Diketahui sebelumnya, Febrie Adriansyah mengundurkan diri dari jabatan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung. 

Jaksa Agung ST Burhanuddin menunjuk Rudi Margono menjadi Plt Jampidsus. 

"Penunjukan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Nomor: PRINT-76/A/JA/07/2026, sebagai langkah untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sampai ditetapkannya pejabat definitif," ujar Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna kepada wartawan, Sabtu, 11 Juli 2026. 

Rudi Margono saat ini menjabat Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejagung. 

Menurut Anang, pergantian kepemimpinan ini tidak akan memengaruhi proses penegakan hukum perkara tindak pidana khusus. 

"Kami tegaskan pergantian kepemimpinan ini tidak akan memengaruhi proses penegakan hukum. Seluruh penanganan perkara tindak pidana khusus tetap berjalan secara profesional, independen, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," ujarnya. (*/red)

Kaposwil Satgas PRR Aceh Minta BPBD Percepat Pembangunan Huntap

By On Juli 17, 2026

Kaposwil Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA. 

JAKARTA, KabarXXI.Com – Pemerintah mendorong seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten dan Kota untuk segera mengakselerasi penyerapan dana stimulan rumah serta mempercepat pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di Aceh. 

Pasalnya, masa transisi darurat menuju pemulihan pasca bencana di wilayah Aceh saat ini memasuki tahap akhir dan akan selesai pada 30 Juli 2026. 

Kepala Pos Wilayah (Kaposwil) Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA menegaskan pentingnya efektivitas kerja di lapangan agar hak masyarakat terpenuhi. 

“Saya minta seluruh jajaran BPBD segera akselerasi penyerapan dana dan percepat progres Huntap. Hindari penundaan lagi, dan lakukan jemput bola agar hak masyarakat terpenuhi tepat waktu,” kata Safrizal ZA, Rabu  15 Juli 2026. 

Berdasarkan data per 14 Juli 2026, BNPB telah menyalurkan bantuan stimulan ke BPBD di Aceh dengan total transfer Rp 653,7 miliar. 

Dari jumlah tersebut, dana sebesar Rp 570,03 miliar telah masuk ke rekening masyarakat, dengan total realisasi belanja untuk seluruh wilayah Provinsi Aceh mencapai Rp 240.576.246.500. 

Dalam realisasi pemanfaatan dana stimulan tersebut, Kabupaten Aceh Tamiang menjadi wilayah dengan realisasi belanja tertinggi di Aceh, yakni mencapai Rp 140,9 miliar. 

Namun sebaliknya, Kabupaten Gayo Lues tercatat sebagai wilayah dengan realisasi belanja terendah, sehingga menjadi salah satu daerah yang mendapatkan atensi khusus dari pihak Satgas. 

Sementara itu, untuk kategori rumah rusak berat, pemerintah menargetkan penyelesaian 12.671 unit Huntap. Saat ini, sebanyak 398 unit dalam tahap pembangunan dan 85 unit telah rampung. 

"Pihak Satgas mengingatkan bahwa percepatan ini krusial agar seluruh masyarakat terdampak segera memiliki tempat tinggal yang layak sebelum periode transisi berakhir,” pungkasnya. (*/red)

Mendagri Minta Pemda Perkuat Pengendalian Inflasi agar Tetap di Bawah Target

By On Juli 14, 2026

Mendagri Muhammad Tito Karnavian. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) memperkuat upaya pengendalian inflasi. 

Langkah ini diperlukan agar laju inflasi nasional tetap berada di bawah batas atas target pemerintah sebesar 3,5 persen. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi month-to-month (m-to-m) pada Juni 2026 terhadap Mei 2026 tercatat sebesar 0,44 persen. 

Di sisi lain, inflasi year-on-year (y-o-y) Juni 2026 terhadap Juni 2025 mencapai 3,34 persen. 

Tito menilai, angka tersebut masih berada dalam kategori aman, tetapi tetap perlu diwaspadai. 

"Kita tentu perlu banyak berusaha agar jangan sampai menyentuh angka 3,5 persen. Karena memberatkan masyarakat terutama desil 1 sampai desil 4 itu akan terasa," kata Tito dalam keterangan tertulisnya, Senin, 13 Juli 2026. 

Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta. 

Tito menjelaskan, komoditas penyumbang inflasi m-to-m terutama berasal dari kelompok transportasi, yakni kenaikan harga bensin dan tarif angkutan udara. 

Selain itu, kelompok makanan dan minuman juga turut menyumbang inflasi, antara lain bawang merah, bawang putih, minyak goreng, dan beras. 

"Dalam skala yang lebih kecil adalah beras. Belum gawat, belum pada posisi yang serius, tapi perlu kita waspadai," ujarnya. 

Tito juga mengingatkan Pemda yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) agar segera mengambil langkah-langkah pengendalian. 

Berdasarkan data, perubahan IPH tertinggi di tingkat provinsi terjadi di Provinsi Papua Tengah sebesar 1,91 persen. 

Sementara di tingkat kabupaten/kota, kenaikan tertinggi terjadi di Kabupaten Deiyai sebesar 8,89 persen. 

"Tolong nanti rekan-rekan kepala daerah atau yang mewakili disampaikan ke kepala daerah untuk lakukan langkah-langkah (pengendalian), terutama yang tinggi-tinggi (angka IPH)," tuturnya. 

Diketahui, Rakor tersebut turut dirangkaikan dengan pembahasan Progres Sensus Ekonomi, Rilis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi 3 Tahun 2026, serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah. 

Rakor turut dihadiri langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Rini Dyah Mawarty, serta Direktur Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nita Yulianis. (*/red)

Kasatgas PRR Tito Luruskan Informasi Penanganan Jembatan Enang-Enang di Bener Meriah

By On Juli 14, 2026

Mendagri Muhammad Tito Karnavian. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian yang juga Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pasca Bencana Sumatera menegaskan bahwa pemerintah telah menangani persoalan akses di kawasan Jembatan Enang-Enang, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. 

Ia meninjau langsung lokasi tersebut menyusul beredarnya informasi bahwa masyarakat membangun jembatan secara mandiri karena dinilai kurang mendapat perhatian pemerintah. 

Setelah berdialog dengan masyarakat dan meninjau lokasi, ia mendapati bahwa jembatan tersebut merupakan jembatan lama yang tidak hancur saat diterjang banjir bandang. 

Namun, kerusakan terjadi pada tanah penyangga yang ambles sehingga membuat struktur jembatan menjadi miring dan berisiko digunakan. 

Menurut Tito, Balai Pekerjaan Umum (PU) setempat sebenarnya telah lebih dahulu hadir dan melakukan penanganan. Namun, perbedaan pandangan muncul karena masyarakat ingin tetap menggunakan jalur tersebut, sedangkan pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menilai kondisi tanah masih labil dan berpotensi membahayakan pengguna. 

"Karena dia melihat bahwa jembatan ini rawan, miring sekali, dan longsor tanahnya di satu sisi itu banyak sekali longsornya," kata Tito dalam keterangannya, Senin, 13 Juli 2026. 

Hal itu dikatakan Tito saat menerima bantuan lima unit mobil ambulans dari Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin, 13 Juli 2026. 

Balai Kementerian PU tersebut meminta masyarakat menggunakan jalan alternatif. Namun, masyarakat menganggap bahwa jalan alternatif tersebut membuat mereka harus memutar jauh, ditambah kondisi jalan yang berlubang. Karena itu, masyarakat tetap ingin menggunakan jembatan lama tersebut. 

Masyarakat kemudian membuat akses sementara pada bagian yang ambles agar dapat dilalui kendaraan. Namun, Balai tersebut menyampaikan tidak berani menanggung risiko apabila jembatan itu kembali digunakan. 

"Bukan masyarakat membangun jembatan ini," ujarnya. 

Melalui mediasi yang dilakukan Satgas PRR, disepakati bahwa jembatan lama akan dipertahankan dengan memperkuat strukturnya sebagai solusi sementara. 

Ia menyebutkan bahwa jembatan tersebut sulit diperbaiki seperti sedia kala. Karena itu, hanya kendaraan roda dua dan kendaraan ringan yang diizinkan melewati jembatan tersebut. 

"Intinya jembatan yang (lama) ini, ini sulit untuk dikembalikan normal lagi, ini berat sekali," ujarnya. 

Pada saat yang sama, kata Tito, pemerintah akan membangun jembatan baru yang lebih kokoh. 

Selain itu, pemerintah juga memperbaiki jalur alternatif yang memutar serta membangun jembatan pendukung yang mulai dikerjakan pada Juli 2026. 

Tito meluruskan bahwa persoalan yang terjadi bukan karena kurangnya perhatian pemerintah, melainkan adanya perbedaan pendapat mengenai aspek keselamatan penggunaan akses di lokasi terdampak bencana. 

"Bukan pemerintah tidak memperhatikan, tidak, (tapi) beda pendapat antara Balai PU dengan masyarakat," tegasnya. (*/red)

Biaya Pendidikan Anak yang Layak Capai Rp 18 Juta Per Tahun, tapi Dana BOS Cuma Rp 900 Ribu

By On Juli 14, 2026

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Sarmuji. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Fraksi Partai Golkar DPR RI menilai, biaya pendidikan yang layak untuk satu siswa mencapai Rp 18 juta per tahun. 

Nilai itu didapat dari hasil kajian Fraksi Partai Golkar yang menghimpun data dari kajian resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (2024), Risalah Kebijakan Kemendikbud (2020), data Badan Pusat Statistik (BPS), serta berbagai regulasi yang berlaku. 

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji mengatakan, kajian itu menemukan bahwa biaya mendidik satu anak bukan hanya soal dana operasional sekolah yang selama ini dicakup melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

Setidaknya, kata dia, ada tiga lapis biaya yang harus dihitung bersama, yakni biaya operasional sekolah, biaya pendidik, dan biaya yang harus ditanggung langsung oleh keluarga. 

"Untuk jenjang SD, misalnya, kalau ketiga lapisan itu dijumlahkan, biaya yang sesungguhnya layak mencapai sekitar Rp 18 juta per anak per tahun. Sementara BOS yang diterima sekolah hanya Rp 900 ribu, kurang dari lima persen dari total kebutuhan," kata Sarmuji saat membuka Seminar Nasional Fraksi Golkar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 13 Juli 2026. 

Menurutnya, nilai ideal biaya pendidikan sebesar Rp 18 juta per tahun itu masih bisa diperdebatkan. Namun, ia menegaskan angka tersebut ditetapkan karena pendidikan merupakan sektor yang sangat penting. 

"Sehingga kita tidak memberi standar yang sekadarnya saja. Angka Rp 18 juta itu memang akan bisa menjadikan seorang siswa untuk lebih maju dan bisa bersaing dengan peradaban lain di dunia," tuturnya. 

Dengan angka tersebut, Sarmuji mempertanyakan kecukupan dana BOS dalam memenuhi kebutuhan siswa. 

Meski demikian, ia menyadari kebutuhan anggaran pendidikan yang layak tidak bisa seluruhnya dipenuhi oleh negara. 

"Tentu angka Rp 18 juta saat ini tidak bisa negara sampai bisa mencukupi Rp 18 juta. Tentu tetap akan ada biaya yang ditanggung oleh orang tua. Ada yang bisa jadi pendidik masih harus memberikan jasanya meskipun pembayarannya tidak optimal," kata Sarmuji. 

"Tetapi setidak-tidaknya kita ingin ada peningkatan secara gradual biaya operasional siswa, operasional sekolah yang selama ini diberikan oleh pemerintah. Kita review kembali, dan kita meng-endorse supaya terjadi hitung-hitungan yang lebih rasional, ada peningkatan, dan ada juga sisi keadilannya," imbuh dia. 

Menurut dia, besaran biaya pendidikan yang ideal di setiap daerah berbeda. Ia mencontohkan kebutuhan biaya pendidikan di Jakarta, Jawa Tengah, hingga Papua Pegunungan tentu tidak sama. 

Karena itu, Fraksi Golkar mendorong pemerintah untuk meningkatkan dana BOS agar lebih mampu memenuhi kebutuhan biaya pendidikan yang layak. 

"Hal-hal itu yang kita dorong supaya di satu sisi ada peningkatan dana BOS, kita review kembali, dan syukur-syukur bisa ditingkatkan. Di sisi yang lain kita juga mengusulkan supaya lebih berkeadilan dengan mempertimbangkan beban masing-masing daerah maupun jenis satuan pendidikannya," pungkasnya. (*/red)

Prabowo Sentil Pejabat Polri, TNI, Jaksa: Sepatu, Bintang, Topimu dari Rakyat!

By On Juli 12, 2026

Presiden RI, Prabowo Subianto memberi teguran ke aparat TNI, Polri, dan Jaksa saat meresmikan Bendungan Meninting di Lombok Barat, NTB, Jumat, 10 Juli 2026. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Presiden RI, Prabowo Subianto mengingatkan aparatur negara, mulai dari birokrat, TNI-Polri, hingga Jaksa agar selalu mengutamakan kepentingan rakyat. 

Prabowo menegaskan bahwa mereka sejatinya adalah milik rakyat. 

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat kegiatan peresmian Bendungan Meninting dan empat bendungan lainnya di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat, 10 Juli 2026. 

Awalnya, Prabowo mengingatkan bahwa masalah bangsa Indonesia merupakan masalah seluruh rakyat. 

"Saya minta kita introspeksi. Terutama para birokrat. Ini banyak birokrat di sini yang saya lihat, ya. Birokrat introspeksi," ujar Prabowo. 

Selanjutnya, Prabowo secara spesifik meminta Polisi, Militer, dan Jaksa untuk melakukan introspeksi diri. 

Dia mengingatkan bahwa sepatu, bintang, dan topi yang mereka kenakan berasal dari rakyat. 

"Kita semua introspeksi. Pejabat-pejabat Militer dan Polisi, introspeksi. Saudara adalah milik rakyat. Bintangmu dari rakyat. Sepatumu dari rakyat. Topimu dari rakyat," ujarnya. 

"Jangan pernah lupa itu. Kejaksaan demikian juga. Anda Jaksa ya di sana? Iya. Pakai bintang juga kau? Kau juga milik rakyat," pungkasnya. (*/red)

Tak Lagi Jadi Komcad, Latihan Calon Manajer Kopdes Dipersingkat Jadi Dua Pekan

By On Juli 02, 2026

Sejumlah peserta program SPPI saat mengikuti Latsarmil calon manajer KDMP, di Brigif 1 Marinir Cilandak, Jakarta, Kamis, 25 Juni 2026. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Kementerian Pertahanan (Kemhan) memangkas durasi pelatihan bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) pada program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih. 

Pelatihan Bela Negara menjadi dua minggu, sementara satu bulan lainnya akan dilatih manajerial. 

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Donny Ermawan Taufanto menyampaikan telah mengevaluasi program pelatihan calon manajer KDMP ini. Salah satu yang dievaluasi, yakni model pembinaan. 

"Yang semula mereka juga akan menjadi komponen cadangan, kami sudah tetapkan bahwa mereka hanya diberikan pembinaan pendidikan pelatihan Bela Negara," ujar Donny kepada wartawan, Rabu, 01 Juli 2026. 

Donny memastikan para calon manajer KDMP tak akan dilatih ala militer lagi, baik persenjataan maupun teknik perang. 

"Jadi mereka hanya diberikan pelajaran terkait dengan nasionalisme, terkait dengan patriotisme, terkait dengan disiplin ya jadi seperti mengikuti jadwal harian itu juga melatih disiplin waktu mereka juga," ujar Donny. 

Pihaknya memberikan pelajaran kepada calon manajer KDMP terkait kepemimpinan. Hal itu ditujukan lantaran para peserta SPPI akan memimpin koperasi. 

"Dari segi waktu juga berkurang juga yang tadinya Komponen Cadangan selama satu bulan, ini Bela Negara juga kami perpendek menjadi dua minggu. Nah kemudian sisanya yang satu bulan itu adalah untuk pendidikan dan pelatihan manajerial tergantung SPPI ini arahnya ke mana," tutur Donny. 

"Kalau yang ke koperasi mereka akan lebih banyak diberikan materi modul-modul terkait dengan koperasi, kalau yang kampung nelayan mereka akan diberikan modul-modul terkait dengan kampung nelayan tersebut," imbuhnya. 

Donny mengatakan, pelatihan manajerial ini akan dilakukan oleh kementerian teknis terkait, seperti Kementerian Koperasi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 

"Namun tempat pembelajaran, tempat pendidikan tetap di 67 Satdik tersebut, cuma waktunya saja yang berubah. Nah itu adalah terkait dengan kami telah merevisi program tersebut," pungkasnya. (*/red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *