Berita Terbaru

Polres Mojokerto Kota Bongkar Pabrik Oli Palsu Merek Mars, Omzet Rp 1,56 Miliar

By On November 06, 2026

Polres Mojokerto Kota mengungkap praktik produksi dan peredaran oli mesin diduga palsu merek Mars. 

MOJOKERTO, KabarXXI.Com – Praktik produksi dan peredaran oli mesin diduga palsu bermerek Mars berhasil dibongkar Satreskrim Polres Mojokerto Kota. 

Bisnis ilegal yang beroperasi di sebuah gudang di Desa Sumberwono, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur (Jatim), tersebut diperkirakan meraup omzet hingga Rp 1,56 miliar hanya dalam kurun waktu enam bulan. 

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan seorang pria berinisial FR (43), warga Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. 

Ia diduga sebagai pemilik sekaligus penanggung jawab produksi oli yang tidak memenuhi ketentuan standar dan perizinan tersebut. 

Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Dody Munandar didampingi Kasat Reskrim AKP Muhamad Kevin Ramadhan mengungkapkan kasus tersebut dalam konferensi pers, di halaman Satreskrim Polres Mojokerto Kota, Jumat, 06 November 2026. 

Pengungkapan bermula dari informasi masyarakat pada Selasa, 27 Oktober 2026, sekitar pukul 19.00 WIB, terkait dugaan peredaran oli ilegal. 

Produk tersebut dicurigai menggunakan label kemasan tanpa dilengkapi Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun nomor produk terdaftar. 

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas melakukan patroli dan mendapati dua pria mengendarai sepeda motor sambil membawa empat jerigen oli berkapasitas masing-masing 20 liter. 

Dari temuan awal itu, polisi melakukan pengembangan hingga mengarah pada sebuah gudang di Desa Sumberwono, Kecamatan Bangsal. 

Sekitar pukul 20.00 WIB, petugas mendapati FR bersama seorang karyawan berinisial DMA di lokasi yang diduga menjadi tempat produksi oli ilegal tersebut. 

Diproduksi Tanpa Standar dan Uji Laboratorium

Hasil pemeriksaan mengungkap bahwa oli merek Mars yang diproduksi di gudang tersebut tidak memiliki Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), tidak dilengkapi Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI), serta belum pernah menjalani pengujian laboratorium. 

Usaha tersebut juga diketahui belum mengantongi perizinan yang dipersyaratkan. 

Polisi menduga FR telah menyewa gudang produksi sejak April 2026. Aktivitas produksi mulai berjalan pada Mei 2026 dengan menggunakan bahan dasar oli atau base oil yang dipanaskan, kemudian dicampur bahan pengental berupa biji plastik aditif. 

Campuran tersebut diolah untuk menghasilkan tekstur menyerupai pelumas mesin dengan spesifikasi SAE 40 dan SAE 50. 

Namun, proses pencampuran diduga dilakukan tanpa takaran berdasarkan standar teknis maupun pengujian laboratorium. 

Setelah diproduksi, oli dikemas dalam jerigen berkapasitas 19 liter dan drum berukuran sekitar 190 liter. 

Kemasan kemudian ditempeli label merek Mars yang mencantumkan keterangan fully synthetic, kode SAE, serta nama PT Gemilang Citra Nusantara. 

Padahal, berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, perusahaan yang dicantumkan dalam label tersebut diketahui belum berbadan hukum. 

Penggunaan label dan keterangan spesifikasi itu diduga bertujuan memberikan kesan kepada konsumen bahwa produk tersebut merupakan pelumas resmi dengan kualitas dan standar tertentu. 

Dipasarkan ke Sejumlah Daerah di Jawa Timur

Untuk memasarkan produknya, tersangka diduga memanfaatkan grup WhatsApp sales. 

Pesanan yang masuk kemudian didistribusikan ke sejumlah toko di wilayah Pasuruan, Probolinggo, Jember, Lumajang, Situbondo, Bondowoso, serta beberapa daerah lainnya di Jawa Timur. 

Dari aktivitas tersebut, FR diduga memperoleh omzet sekitar Rp260 juta setiap bulan. 

Dengan aktivitas produksi yang berlangsung sejak Mei hingga Oktober 2026, total omzet bisnis tersebut diperkirakan mencapai Rp 1,56 miliar. 

Besarnya nilai transaksi ini menunjukkan luasnya jaringan pemasaran produk pelumas yang diduga diproduksi tanpa memenuhi ketentuan standar mutu, pengujian, dan perizinan. 

Puluhan Barang Bukti Disita

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi turut menyita berbagai barang bukti yang berkaitan dengan proses produksi hingga pemasaran oli. 

Barang bukti yang diamankan antara lain 55 jerigen kosong, satu jerigen berisi oli siap edar, sembilan drum bahan oli berwarn. (*/red)

Polres Tulungagung Tangkap Supratman dalam Kasus Tambang Diduga Ilegal di Desa Blimbing

By On November 06, 2026

Polres Tulungagung mengungkap kasus dugaan pertambangan ilegal. 

TULUNGAGUNG, KabarXXI.Com - Polres Tulungagung mengungkap kasus dugaan pertambangan ilegal di Desa Blimbing, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur (Jatim). 

Dalam pengungkapan tersebut, Polres Tulungagung menetapkan seorang pria bernama Supratman (44), warga Desa Blimbing, Kecamatan Rejotangan, sebagai tersangka. 

Pengungkapan kasus tambang ilegal ini disampaikan langsung oleh Kapolres Tulungagung, AKBP Wiwin Junianto Supriyadi, dalam konferensi pers di Mapolres Tulungagung, pada Senin, 02 November 2026. 

Kegiatan tersebut turut didampingi Waka Polres Tulungagung dan personel Satreskrim Polres Tulungagung. 

Kapolres Tulungagung menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari tingginya curah hujan beberapa hari sebelumnya yang mengakibatkan banjir di sejumlah titik aliran sungai di wilayah Kecamatan Rejotangan. 

Menindaklanjuti kejadian tersebut, jajaran Polres Tulungagung melakukan penyelidikan untuk mengetahui faktor-faktor yang diduga berkaitan dengan terjadinya banjir. 

Dari hasil penyelidikan, petugas Polres Tulungagung menemukan adanya aktivitas penambangan yang diduga dilakukan tanpa izin di wilayah Desa Blimbing, Kecamatan Rejotangan. 

Kepolisian kemudian melakukan penindakan terhadap aktivitas tersebut hingga menetapkan Supratman sebagai tersangka. 

“Polres Tulungagung mengamankan operator dan kru yang diduga terlibat dalam kegiatan penambangan tanpa izin, berikut sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan aktivitas tersebut,” ungkap Kapolres Tulungagung. 

Adapun barang bukti yang diamankan meliputi satu unit alat berat jenis ekskavator Keihatsu 921C warna kuning, satu unit truk Isuzu NMR 71HD warna putih bernomor polisi AG 8713 RY yang mengangkut dua batu marmer, dua buah palu, satu buah linggis, serta satu unit telepon genggam merek OPPO A33. 

Atas dugaan perbuatannya, Supratman dijerat dengan Pasal 158 juncto Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 

Kapolres Tulungagung menegaskan, pengungkapan kasus tambang ilegal ini merupakan bentuk respons cepat Polres Tulungagung dalam menindaklanjuti kejadian banjir di wilayah Kecamatan Rejotangan. 

Selain melakukan penyelidikan dan penegakan hukum, kepolisian juga memberikan perhatian terhadap upaya pencegahan bencana serta perlindungan lingkungan. 

Sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam, Polres Tulungagung akan menggelar apel bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pemerintah daerah. 

Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi lintas instansi dalam mengantisipasi serta menangani bencana, terutama di tengah kondisi cuaca dengan curah hujan tinggi. 

“Polres Tulungagung akan bersinergi dengan TNI dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan segera melaporkan apabila menemukan aktivitas yang diduga melanggar hukum atau berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan,” tegasnya. 

Melalui langkah penegakan hukum dan penguatan kesiapsiagaan bencana tersebut, Polres Tulungagung berkomitmen menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif sekaligus mendukung upaya perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat di wilayah Kabupaten Tulungagung. (*/red)

Polda Jatim Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG, 21 Orang Jadi Tersangka

By On November 06, 2026

Polda Jatim melaksanakan Konferensi Pers ungkap kasus penyalahgunaan BBM subsidi-LPG. 

SURABAYA, KabarXXI.Com - Polda Jawa Timur (Jatim) berhasil mengungkap praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG bersubsidi di 22 lokasi yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Jatim. 

Dalam pengungkapan itu, polisi menetapkan 21 orang sebagai tersangka yang merugikan negara hingga miliaran rupiah. 

Kapolda Jatim, Irjen Dekananto Eko Purwono mengatakan, pengungkapan tersebut juga bekerjasama dengan BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, dan Kejaksaan Tinggi Jatim. 

Penindakan dilakukan menyusul keresahan masyarakat terkait kelangkaan BBM subsidi dan LPG 3 kilogram. 

"Dari penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi ini, Polda Jawa Timur telah menetapkan 21 tersangka," ujar Dekananto saat Konferensi Pers di Mapolda Jatim, Senin, 02 November 2026. 

Dari 22 lokasi tersebut, penindakan dilakukan di Mojokerto, Tulungagung, Blitar, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, Kota dan Kabupaten Kediri, Lamongan, Bondowoso, Banyuwangi, Lumajang, hingga Situbondo. 

Polisi menyita sejumlah barang bukti antara lain 2.734 liter Pertalite, 24.799 liter solar subsidi, dan 434 tabung LPG. Rinciannya, 250 tabung LPG 3 kg dan 184 tabung LPG 12 kg. 

Dekananto menjelaskan, para tersangka menggunakan sejumlah modus untuk mengeruk keuntungan dari penjualan BBM subsidi. 

Salah satunya dengan memodifikasi kendaraan agar bisa mengisi BBM berulang kali di SPBU. 

Modus tersebut diduga turut memicu antrean panjang di sejumlah SPBU. Sebab, para pelaku memanfaatkan situasi ketika masyarakat membutuhkan BBM untuk mengumpulkan stok dan memperdagangkannya kembali. 

"Ada perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan dari para tersangka ini yang ingin mencari keuntungan di dalam situasi yang masyarakat membutuhkan BBM," ujarnya. 

Selain itu, pelaku menggunakan truk tangki biru putih yang seharusnya diperuntukkan mengangkut BBM non-subsidi atau kebutuhan industri. 

Kendaraan tersebut justru digunakan untuk mengangkut BBM subsidi yang kemudian dijual kepada pihak industri dengan harga non-subsidi. 

Polisi juga menemukan praktik penggunaan sejumlah barcode untuk membeli BBM subsidi. 

Bahkan, terdapat dugaan keterlibatan oknum petugas SPBU yang memberikan barcode kepada pelaku agar bisa melakukan pengisian BBM subsidi untuk diperjualbelikan kembali. 

"Kami akan kembangkan, kenapa mereka bisa mendapatkan barcode, padahal barcode ini sudah ada by name by address-nya," tuturnya. 

Sementara untuk penyalahgunaan LPG, para pelaku menggunakan modus memindahkan isi tabung LPG 3 kg ke tabung LPG 12 kg non-subsidi. 

Praktik tersebut menjadi perhatian polisi karena berpotensi membahayakan masyarakat. 

Dekananto mengatakan pihaknya juga akan mendalami penyebab sejumlah insiden tabung gas meledak. 

Polisi akan menelusuri kemungkinan adanya komponen yang dipalsukan dalam praktik pemindahan isi LPG tersebut. 

Dari hasil penyelidikan sementara, praktik penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi itu ditaksir menyebabkan kerugian negara mencapai sekitar Rp 35.7 Miliar. 

"Ini baru perhitungan sementara. Kami serius akan mengembangkan pengungkapan ini dan harapannya potensi kerugian negara ini bisa kita cegah," pungkasnya. (*/red)

Perhutani KPH Banten dan Polda Banten Tindak Lanjuti Kasus Illegal Mining di BKPH Bayah

By On November 06, 2026

KPH Banten bersama Ditkrimsus Polda Banten menindaklanjuti laporan terkait aktivitas illegal mining dan illegal logging di wilayah BKPH Bayah. 

LEBAK, KabarXXI.Com - Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banten bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Banten bergerak cepat menindaklanjuti laporan terkait aktivitas illegal mining (penambangan ilegal) dan illegal logging (penebangan liar) di wilayah BKPH Bayah. 

Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (KBKPH) Bayah, Lucyta Sakagiri, melalui keterangan pers tertulis kepada awak media, Jumat, 06 November 2026. 

Lucyta mengungkapkan bahwa tindakan ini merupakan kelanjutan dari patroli keamanan hutan serta tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat yang sebelumnya telah dilaksanakan pada Selasa, 13 Oktober 2026, di Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Bayah Selatan, BKPH Bayah. 

Sebagai langkah konkret, kata dia, Perhutani KPH Banten dan Ditkrimsus Polda Banten turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan langsung dan pengambilan titik koordinat pada lokasi lubang galian batu bara ilegal. 

Aktivitas penambangan tanpa izin tersebut ditemukan berada di petak 39 F, RPH Bayah Selatan, BKPH Bayah. 

"Langkah ini merupakan tindakan hukum yang kami tempuh dalam rangka penanganan dan penegakan hukum terhadap gangguan keamanan hutan, khususnya aktivitas illegal mining atau penambangan batu bara ilegal," tegas Lucyta Sakagiri. (Cup/Red)

Nusron Bicara soal Perjalanan Dinas Usai Diperiksa KPK

By On November 05, 2026

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid usai diperiksa KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu, 04 November 2026. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyatakan bahwa perjalanannya ke luar negeri sebagai menteri telah mengantongi izin dari Kementerian Sekreariat Negara. 

Hal itu disampaikan Nusron saat menjelaskan alasannya sempat absen dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus suap pengurusan hak guna usaha (HGU) PT Summarecon Tbk dengan alasan sedang dinas ke luar negeri. 

"Saya pejabat publik seorang Menteri, kalau dinas ke luar kota apalagi keluar negeri, dipastikan ada surat izin perjalanan dari Kementerian Sekretariat Negara, jadi kami tidak mengada-ada,” ujar Nusron usai diperiksa KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu, 04 November 2026. 

Diketahui, Nusron sudah dua kali absen dari panggilan KPK untuk diperiksa dalam perkara ini suap pengurusan HGB Summarecon dan penerimaan lain d lingkungan Kementerian ATR/BPN. 

Pemanggilan pertama jatuh pada 7 Oktober 2026, tetapi Nusron absen dengan alasan sudah memiliki agenda internal di Kementerian ATR/BPN. Nusron kembali dipanggil pada 15 Oktober 2026, tetapi lagi-lagi tidak memenuhinya. 

Ketika itu, Nusron meminta pemeriksaannya ditunda karena ia sedang menjalani dinas ke Malaysia.

"Jadi yang pertama itu ada surat agenda yang berbarengan, Kemudian yang saat kemarin, tanggal 14 itu agenda kegiatan Perdin ke luar negeri. Kalau nggak salah ke Malaysia,” ujar Taufik, Kamis, 16 Oktober 2026. 

Pada Rabu hari ini, Nusron akhirnya memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa dalam kasus korupsi di Kementerian ATR/BPN. 

Namun, saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Nusron enggan berbicara banyak ke awak media ketika ditanya soal kasus yang menyeretnya itu.

Diketahui sebelumnya, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi terkait suap pengurusan HGB PT Summarecon dan penerimaan lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN, 15 Septembet 2026 lalu. 

Empat orang di antaranya merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, yakni Erwin, Arif Sugianto, Muhammad Fakhry, dan Fahd El Fouz. 

Tersangka lainnya adalah Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrianto Pitoyo Adhi, dan Rizal Pahlefi selaku perantara. 

Dalam perkara ini, Adrianto melalui Rizal diduga memberi suap kepada Rp 1,5 miliar kepada Erwin dan Sontang untuk membuka blokir sertifikat hak guna bangunan (SHGB) milik Summarecon di Kabupaten Bogor. 

Selain itu, KPK juga mendeteksi sejumlah penerimaan lain dengan nilai mencapai miliaran rupiah yang mengalir ke Lampri dan orang-orang kepercayaan Nusron, yakni Erwin, Arif, dan Fakhry. 

Sementara itu, Fahd diduga berperan sebagai pihak yang menampung aliran uang ke orang-orang kepercayaan Nusron tersebut. 

Atas perbuatannya, Adrianto Pitojo Adi bersama Rizal Pahlevi disangka melanggar Pasal 605 ayat (1) huruf a atau huruf b UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal VII angka 48 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, atau Pasal 606 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal VII angka 49 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. 

Sedangkan tersangka lainnya disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, atau Pasal 606 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal VII angka 49 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. (*/red)

Penyadapan Jurnalis: Pelanggaran Hukum dan Ancaman bagi Demokrasi

By On November 05, 2026

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra (tengah) saat Konferensi Pers di Jakarta, Selasa, 03 November 2026, terkait penetapan tiga jenderal kepolisian sebagai tersangka dugaan penyadapan. 

Oleh: Muhammad Ikhwan 

Pernyataan dan rasa penasaran publik yang ramai di media sosial dan grup percakapan sejak Selasa siang, 03 November 2026, akhirnya terjawab pada malam hari. 

Jawaban itu disampaikan oleh para petinggi di Mabes Polri dalam sebuah Konferensi Pers. 

Kabareskrim, Komjen Pol Asep Safrudin, mengakui ada “operasi senyap” yang telah dilakukan untuk mengungkap kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. 

Para tersangkanya adalah para jenderal. Salah satunya adalah mantan Kapolri yang baru sebulan melepaskan jabatannya. 

"Para tersangka telah melakukan penyadapan terhadap nomor presiden, tokoh politik, ormas, media, dan pengusaha." 

Demikian pernyataan Kabareskrim dalam konpers tersebut. Nama presiden sebagai korban penyadapan tentu saja punya nilai berita yang sangat tinggi. 

Maka tak heran, semua media menjadikan nama presiden sebagai angle dan judul berita (headline). Namun, jangan lupa. 

Korban penyadapan tersebut tidak hanya presiden, tetapi juga media. Kabareskrim tidak menyebut secara spesifik, siapa yang menjadi korbannya. 

Tetapi penyadapan terhadap para pekerja media, entah itu pemimpin redaksi atau bahkan jurnalisnya. Tentu saja, sebuah pelanggaran hukum yang tidak bisa diterima. 

Lalu, bagaimana kasus penyadapan ini dilihat dari aspek hukum pers? Apa dampaknya bagi kebebasan pers dan demokrasi? 

Bagaimana pekerja media harus melindungi diri, dari ancaman kejahatan digital yang dilakukan untuk membungkam media? 

Kerangka Hukum

Intersepsi atau penyadapan adalah tindakan mencuri atau menyadap komunikasi digital tanpa izin, yang dilakukan melalui metode hacking seperti Man-in-the-Middle (MITM), packet sniffing, atau aplikasi berbahaya seperti aplikasi mata-mata (spyware) dan aplikasi perekam keyboard (keylogger). 

Penyadapan menjadi serangan digital karena melanggar privasi, mengeksploitasi data sensitif, mengancam keamanan nasional, serta sering digunakan untuk aktivitas kriminal seperti pemerasan atau penipuan (AJI, 2025). 

Dari pengertian tersebut, penyadapan tanpa izin (unlawful interception) yang menyasar praktisi media atau jurnalis merupakan pelanggaran hukum serius. Hal ini tidak hanya memicu krisis keamanan siber, tetapi juga mengancam salah satu pilar utama demokrasi: kebebasan pers. 

Pekerjaan jurnalis selama ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai perangkat hukum khusus (lex specialis). 

Artinya, ketika seorang jurnalis melakukan tugas jurnalistik—mulai dari mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, hingga menyiarkan informasi—ia tidak dapat diperlakukan atau dipidana secara sewenang-wenang karena Undang-Undang memberikan benteng hukum dan hak-hak istimewa demi menjaga Kebebasan Pers. 

Pasal 4 Ayat (2) UU Pers menyatakan, terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran. 

Sementara ayat (3) menyebutkan, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. 

Berikutnya pada ayat 4 disebutkan, dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak. 

Dalam kasus sengketa pers, jurnalis memiliki hak untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas narasumber rahasia yang memberikan informasi kepada mereka, bahkan saat diperiksa di depan penyidik atau di persidangan. 

Pasal 4 di atas sudah sangat jelas berisi perlindungan terhadap pers, ketika mereka melakukan aktivitas jurnalistik. 

Karena itu, penyadapan secara tidak sah terhadap media atau jurnalis adalah ancaman nyata bagi independensi kelembagaan pers dan demokrasi. 

Apalagi ketika penyadapan berkaitan dengan pekerjaan jurnalis dalam mengumpulkan informasi terkait kepentingan publik. 

Penyadapan merusak asas Hak Tolak seperti hak jurnalis untuk merahasiakan identitas narasumber whistleblower. 

Jika narasumber merasa tidak aman dari intelijen atau penegak hukum, ruang kemerdekaan pers akan mengalami chilling effect (ketakutan untuk bersuara). 

Selain itu, penyadapan juga merupakan bentuk intervensi dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). 

Ketika aparat negara atau pihak mana pun melakukan intersepsi komunikasi jurnalis tanpa batasan legal yang transparan, tindakan tersebut mengarah pada upaya pembungkaman dan kontrol editorial terselubung.

Pasal 18 UU Pers juga memuat ancaman hukuman terhadap orang yang menghalangi pekerjaan jurnalis. 

Pada ayat 1 disebutkan, “ Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” 

Jika penyadapan dilakukan dengan sengaja dan secara melawan hukum sehingga menghambat atau menghalangi kemerdekaan pers, hak mencari informasi, atau hak menyebarluaskan informasi, tindakan tersebut berpotensi memenuhi unsur Pasal 18 ayat (1). 

Tidak hanya UU Pers, penyadapan terhadap media, juga bisa dilihat dari aspek konstitusi yang menjamin setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28F). 

Karena itu, persoalan penyadapan terhadap pekerja media bukan sekadar persoalan teknis penegakan hukum, melainkan juga menyangkut perlindungan hak konstitusional warga negara. 

Meski begitu, bukan berarti media kebal hukum. Penyadapan boleh dilakukan hanya untuk kepentingan penegakan hukum. 

Penyadapan dilakukan dengan persyaratan hukum yang sangat ketat (Strict Legal Authorization) dan bersifat proporsional. 

Penyadapan hanya sah secara hukum jika memenuhi prinsip-prinsip berikut: 

Pertama, Prinsip Legalitas (Due Process of Law). 

Penyadapan bisa dilakukan berdasarkan perintah atau izin resmi dari otoritas peradilan/pengadilan (judicial warrant) atau prosedur hukum yang diatur tegas dalam Undang-Undang khusus (seperti UU KPK). 

Kedua, Prinsip Proporsionalitas & Relevansi Pidana: Penyadapan tidak boleh menyasar aktivitas jurnalistiknya atau bertujuan menggali narasumber rahasia, melainkan khusus pada dugaan tindak pidana personal yang alat buktinya sah. 

Dampaknya terhadap Kebebasan Pers dan Independensi Media

Terbongkarnya kasus penyadapan ini menambah beban berat yang harus dipikul media. Belakangan, kondisi media sedang tidak baik-baik saja. 

Secara bisnis, industri media dalam kondisi tekanan maha berat, akibat berkurangnya pembaca/penonton dan pendapatan dari iklan. 

Hal ini terjadi sebagai akibat dari disrupsi digital, khususnya kehadiran platform media sosial. 

Kondisi ini kemudian menyebabkan banyak media sangat bergantung pada iklan pemerintah, BUMN, dan lembaga lain, yang menyebabkan independensi media menjadi barang yang amat mahal. 

Maka, terbongkarnya tindakan intersepsi komunikasi secara sengaja seperti ini bisa menambah atmosfer kepanikan dari dalam. 

Kekhawatiran diawasi (surveillance) secara tak kasatmata dapat mendorong jurnalis atau ruang redaksi melunakkan nada pemberitaan dan menghindari topik-topik yang sensitif. 

Misalnya, kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan aktor yang memiliki hubungan dengan penegak hukum dan kekuasaan. 

Jika mengutip pernyataan Kabareskrim, penyadapan sudah berlangsung sejak 2015. Maka, bisa jadi polisi atau pihak yang menggunakan polisi untuk kepentingannya, sudah mengetahui dan memetakan agenda setting atau kebijakan redaksi (editorial policy) terhadap berita yang sedang digarap media. 

Pihak luar ini memiliki kepentingan untuk mengendalikan pemberitaan agar tidak merugikan kepentingannya. 

Selain itu, dengan mengetahui agenda media, pihak yang berkepentingan tersebut akan memiliki kemampuan untuk melakukan upaya penangkalan (counter-narrative), intervensi politik, atau intimidasi pra-publikasi. 

Bagaimanapun, kebebasan pers juga mensyaratkan ruang kerja yang aman bagi jurnalis untuk mencari informasi, berkomunikasi dengan narasumber, dan mengungkap persoalan yang menyangkut kepentingan publik. 

Ketika komunikasi jurnalis diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal, ancamannya melampaui persoalan privasi. 

Independensi pers dan kualitas demokrasi ikut dipertaruhkan. 

Dalam konteks ini, media idealnya berperan sebagai pengawas kekuasaan. 

Maka, ketika media diintervensi dengan berbagai “teror” digital, bagaimana media dapat menjalankan fungsinya sebagai pengawas kekuasaan secara independen? 

Pentingnya Digital Security pada Jurnalis

Terungkapnya kasus ini membuktikan bahwa ancaman terhadap kebebasan pers tidak lagi sekadar intimidasi fisik di lapangan, melainkan telah bergeser ke intersepsi siber terselubung (surveillance state). 

Terbongkarnya kasus ini bisa menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya kesadaran akan keamanan digital (Digital Security Hygiene). 

Sudah saatnya, organisasi media memiliki skema proteksi yang kuat agar tidak mudah ditembus oleh pihak luar. 

Redaksi media tidak bisa lagi memosisikan keamanan siber sebagai urusan IT semata, melainkan sebagai bagian integral dari keselamatan jiwa dan independensi berita. 

Ada beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan sebagai bagian dari perlindungan digital. 

Ada beberapa langkah kecil yang bisa dilakukan. Misalnya, audit rutin perangkat redaksi, penggunaan VPN, enkripsi hard drive, dan pelatihan anti-ransomware/spyware tingkat lanjut.  

Jurnalis juga wajib menerapkan protokol enkripsi end-to-end, penggunaan burner phone, higienitas metadata, dan audit siber berkala untuk meminimalkan risiko pengawasan (surveillance). 

Selain itu, perlu tindakan untuk melindungi perangkat, baik ponsel maupun laptop yang terkoneksi dengan jaringan. 

Prinsipnya, perilaku menentukan seberapa besar risiko atau kerentanan terhadap serangan. 

Meski begitu, tindakan tersebut tidak akan menjamin pekerja media akan aman dari serangan digital, termasuk penyadapan. 

Sekuat apa pun langkah pencegahan yang dilakukan, selalu kalah dengan kemajuan teknologi. 

Karena itu, langkah lain yang juga patut dilakukan adalah  adanya gerakan bersama di antara para praktisi media, asosiasi jurnalis, untuk merancang strategi pengamanan digital yang komprehensif. 

Selain itu, perlu adanya perbaikan regulasi terhadap perlindungan media atau jurnalis dari ancaman kejahatan digital. 

Tujuan dari itu semua, tentu saja, adalah untuk menjaga kebebasan pers demi demokrasi. 

Di luar itu semua, penegakan hukum terhadap para tersangka harus dilakukan secara tegas dan transparan. 

Di sisi lain, sudah saatnya media juga lebih berani “bersuara” untuk melaporkan fakta dan kebenaran, tanpa harus takut terhadap ancaman kehilangan iklan dari para pihak atau kelompok yang punya kuasa dan modal. 

Penulis adalah Dosen Ilmu Komunikasi, Universitas Budi Luhur Jakarta.

Sumber: kompas.com

Miris! Oknum LSM Yakuza Jemput Paksa Warga Tanpa Ijin Orang Tua dan Menganiaya Salah Satu Warga Sebelum Tiba di Polres Kediri

By On November 04, 2026

KEDIRI, KabarXXI.Com -- Bermula dari jemputan paksa hingga dihajar tanpa azas praduga tidak bersalah hingga babak belur, kedua orang tua korban dan warga terduga melaporkan Gus Thuba dan kelompok oknum LSM Yakuza ke Polres Kediri pada 26 Oktober 2026. 

Viralnya Medsos di Radar Yakuza Manages atas laporan aduan korban yang diantar orangtuanya ke markas telah dilecehkan tiga pemuda yang sama-sama sedang adakan mabok minuman keras beralkohol di rumah temannya korban berinisial B di Gurah. 

Dengan sigap tim kuasa hukum dan puluhan oknum anggota Kelompok Yakuza bergerak mencari, memburu dan menangkap serta menyerahkan dua pemuda pelaku seperti narasi viral medsos, ke Polres Kediri. 

Sebut LY selaku orang tua DJS, warga yang digladak Yakuza ke Polres berstatus pelajar ini menyesalkan pejemputan paksa tanpa legal standing hukum yang jelas dari oknum LSM Yakuza. 

"Datang tengah malam tanpa alasan yang jelas, lalu membawa anak saya keluar rumah dan tidak diberitahu kemana dibawanya anak saya itu. Berkaos hitam dan ada tulisan Yakuza dengan sekurangnya tujuh mobil beroda empat dan puluhan sepeda motor sudah mengganggu ketenangan lingkungan sekitar. karena datangnya sekitar pukul 00.30 WIB tengah malam di saat keluarga dan tetangga kami istirahat malam sehabis kerja," ujar LY. 

Sedangkan warga lainnya sebut MKR yang digladak serta dipukuli dengan luka berat seperti pembengkakan pada pipi, pilipis dan lebam kedua mata yang disertai pendarahan oleh oknum LSM Yakuza saat menuju Polres Kediri merupakan bentuk pelanggaran berat. 

Kakak MKR, berinisial U asal Kota Kediri juga menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak kepolisian Polres Kediri. 

"Adik kami MKR sudah kita dampingi untuk laporan ke Polres Kediri yang sekaligus melakukan visum ke rumah sakit penunjukan penyidik," ujar kakak MKR. 

Sementara itu, Tim Kuasa Hukum Kahuripan Bela Negara yang dikuasakan Akhir Kristiono AMd.SH., Mukhlason SH., Dr. Zaibi Susanto SH.MH. dan M. Akson Nul Huda SH.MH. menyesalkan rekan-rekan dari Kelompok oknum LSM Yakuza yang cenderung arogansi mengesampingkan Azas Praduga Tak Bersalah terhadap Keluarga besar DJS dan MKR. 

"Kami atas nama Pemberi Kuasa melaporkan oknum Kelompok Yakuza Manages atas dugaan pelanggaran pasal pidana 450 UU 1/2023 berbunyi mengenai pelanggaran tindak pidana penculikan dengan tuntutan hukuman pidana 12 tahun penjara

dan Pasal 262 UU 1/2023 mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang terang-terangan di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ayat 2-4 dengan ancaman hukuman pidana 9 tahun penjara ke Polres Kediri sesuai dengan nomor Laporan Kepolisian LP/B/85/X/2026/SPKT/POLRES KEDIRI/POLDA JAWA TIMUR tertanggal 26 Oktober 2026 dan LP/B/84/X/2026/SPKT/POLRES KEDIRI/POLDA JAWA TIMUR tertanggal 24 Oktober 2026," ujar Akhir Kristiono AMd.SH. 

Tim Kuasa Hukum lainnya Mukhlason SH.MH., M. Akson Nul Huda SH. MH. Dan Dr. Zaibi Susanto SH.MH berharap proses penanganan perkara viral ini harus berimbang dan adil oleh penyidik Polres Kediri. 

"Kami berharap rekan Polisi penyidik di Polres Kediri profesional dan berani mengungkap keadilan kebenaran dalam penanganan perkara viral ini," jelas Mukhlason di Polres Kediri, pada Selasa, 03 November 2026. (*/red)

Gudang Penimbunan Solar Bersubsidi di Lamongan Digrebek Ditreskrimsus Polda Jatim

By On November 03, 2026

LAMONGAN, KabarXXI.Com - Penggerebekan gudang penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang terletak di Desa Sumengko, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur (Jatim), berhasil diungkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim, pada Kamis lalu, 29 Oktober 2026, menyisakan sebuah pertanyaan publik. 

Pasalnya, pemilik gudang tersebut bernama Dimas Kristiawan (alias Kris, alias Wawan), merupakan orang kuat, yang menurut pengakuannya, ia dibekingi Mabes Polri, serta orang kuat lainnya. 

Ditreskrimsus Polda Jatim pun masih kecolongan, karena tidak menggerebek gudang milik Dimas Kristiawan lainnya yang berdekatan dengan gudang yang digrebek saat itu, yakni yang berada di Desa Kuripan Kecamatan Babat-Lamongan, yang dipegang oleh orang kepercayaan Dimas Kristiawan, yakni Subari dan juga Mat Zaini (alias Mat Plolong) yang kabarnya Mat Plolong mau mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Kuripan. 

Bagaimana Desa Kuripan akan maju jika calon Kepala Desanya bertindak merugikan negara dengan menimbun BBM bersubsidi jenis solar. 

Dari keterangan yang dihimpun oleh awak media, mendapati fakta bahwa beberapa unit kendaraan roda empat, ikut diamankan Ditreskrimsus Polda Jatim, yakni satu unit truk tangki bertuliskan PT Trisaka Adi Rajasa (PT TAR), satu unit Pajero Sport, dua unit truk modif sebagai pelangsir BBM bersubsidi jenis solar, truk Fuso satu unit, satu unit Kijang, serta dua unit mobil Diesel. 

Menurut keterangan warga sekitar yang tidak mau disebut namanya, ia membeberkan bahwa menurut keterangan Dimas Kristiawan kepada dirinya, ia sudah setor ke beberapa oknum perbulan berkisar hingga Rp 50 juta. 

"Saat Dimas bilang ke saya, ia sudah setor ke beberapa oknum, perbulan mencapai Rp 50 jutaan," ungkapnya. 

Diketahui pula bahwa gudang yang terletak di Desa Sumengko Kecamatan Kedungpring tersebut, pernah didatangi Wartawan dari wilayah Surabaya, dan Wartawan tersebut dianiaya oleh preman yang mengamankan gudang penimbunan BBM bersubsidi tersebut, hingga Wartawan asal Surabaya melapor ke Polres Lamongan, dan sampai detik ini media-media di Kabupaten Lamongan menunggu kelanjutan pelaporan penganiayaan Wartawan asal Surabaya tersebut. 

Menurut sumber di lapangan, BBM bersubsidi jenis solar tersebut, didapat dari beberapa SPBU di Kabupaten Lamongan, diantaranya SPBU 54.622.05 terletak di Jalan Raya Babat-Bojonegoro, Kelurahan Banaran, Kecamatan Babat. 

SPBU 54.622.09 terletak di Jalan Raya Babat-Lamongan, Desa Plaosan, Kecamatan Babat. 

SPBU 54.622.04 terletak di Jalan Raya Bulutrate, Babat-Lamongan, Desa Sumurgenuk, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. 

Akankah kali ini aktivitas penimbunan serta penjualbelian BBM bersubsidi dengan skala besar dan sangat merugikan negara ini, dapat ditumpas oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri), atau akankah sebaliknya, berhenti di tempat dan hilang ditelan angin. (*/red)

Upaya Pelaku Hilangkan Jejak Pembunuhan di Madiun, Buang Tujuh Karung Abu ke Sungai

By On November 02, 2026

Pelaku pembunuhan mutilasi istri siri dan anak ketika digiring kr Polda Jatim, Selasa, 17 Oktober 2026. 

SURABAYA KabarXXI.Com - Kasus pembunuhan Dini Hardiyanti (30) dan anaknya, AGEF (4), oleh Dwi Bagus Martono (40) di Madiun, Jawa Timur (Jatim), meninggalkan sejumlah fakta baru. 

Dwi Bagus berulang kali berupaya menghilangkan jejak pembunuhan terhadap istri siri dan anak. 

Rangkaian perbuatannya terungkap melalui prarekonstruksi dan pendalaman penyidik Polda Jatim. 

Dwi diketahui memindahkan jasad Dini dari kamar hotel menuju mobil menggunakan sleeping bag atau kantong tidur yang tersimpan di mobilnya. 

Perlengkapan tersebut merupakan barang bekas kegiatan berkemah. 

Dwi diketahui memiliki hobi kamping dan terakhir kali melakukan kegiatan itu bersama Dini sekitar tiga bulan sebelum pembunuhan. 

Adapun di dalam kamar hotel Dwi melancarkan aksinya dengan mencekik Dini hingga tewas. 

Kanit III Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Muhammad Fauzi mengatakan, Office Boy (OB) Hotel sempat melihat Dwi menenteng sesuatu dari kamar tempatnya menginap. 

"Iya, ditenteng sendirian dan sempat dilihat oleh OB Hotel setempat, ini sudah kami minta keterangan," ujar Fauzi dilansir, Minggu, 01 November 2026. 

Pembunuhan diduga dilakukan pada 20 September 2026 di dua lokasi. Dini dicekik di kamar hotel, sedangkan anaknya dibunuh di dalam mobil. 

Setelah memindahkan jasad korban, Dwi membawa keduanya ke rumahnya di Jalan Kunir, Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. 

Di pekarangan belakang rumah tersebut, ia membakar jasad Dini dan anaknya. 

Tungku yang digunakan dibangun setelah pembunuhan. Bangunannya terbuat dari bata ringan atau hebel dengan tinggi sekitar 2 meter dan ukuran 70 sentimeter x 1 meter. 

Lokasi tungku berada di ujung selatan pekarangan belakang rumah, dekat dengan rumah tetangga. Bekas asap pembakaran bahkan terlihat pada tembok rumah sebelahnya. 

Upaya menghilangkan jejak berlanjut setelah proses pembakaran. Dwi mengaku mengumpulkan abu dan tulang belulang hasil pembakaran ke dalam tujuh karung. 

Pengumpulan sisa pembakaran itu dilakukan sendiri menggunakan sekop tanpa bantuan orang lain. Prosesnya berlangsung selama dua hari, yakni pada 28 dan 29 September 2026. 

"Saya masukkan karung," kata Dwi saat prarekonstruksi.

"Menggunakan alat sekop," ucapnya. 

Fakta terbaru lainnya adalah lokasi pembuangan abu dan tulang kedua korban. 

Dwi mengaku membuang tujuh karung tersebut dari dua jembatan, yakni Jembatan Kwadungan di Kabupaten Ngawi dan Jembatan Winongo di Kota Madiun. 

Pembuangan pertama dilakukan pada 28 September 2026. Ia membuang tiga karung dari Jembatan Kwadungan. Sehari berselang, empat karung lainnya dibuang dari Jembatan Winongo. 

"Di Jembatan Winongo dan Jembatan Kwadungan Ngawi," ujar Dwi saat prarekonstruksi. 

"Tanggal 28 (September) di Kwadungan dan besoknya di Jembatan Winongo," imbuhnya. 

Ia juga merinci jumlah karung yang dibuang pada masing-masing lokasi. Sisa pembakaran itu kemudian dimasukkan ke karung yang diikat menggunakan tali rafia. 

"Hari pertama 28 September tiga karung di Kwadungan dan hari kedua besoknya empat karung di Jembatan Winongo. Yang kedua tanggal 29 atau 30-an. Dibuang ke Sungai Winongo (Sungai Madiun, anak dari Bengawan Solo)," ucapnya. 

Diketahui, Dwi Bagus ditetapkan sebagai tersangka setelah penyelidikan atas laporan hilangnya Dini dan anaknya sejak 20 September 2026. 

Keluarga korban di Bogor sempat kehilangan kontak dengan Dini sebelum akhirnya melaporkan kehilangan tersebut ke Polres Madiun Kota pada 5 Oktober 2026. (*/red)

Dugaan Korupsi Rp 5 Miliar, Mantan Bendahara RSUD Sampang Jadi Tersangka

By On November 02, 2026

W saat mengenakan rompi pink keluar dari Kantor Kejari Sampang menuju mobil tahanan. 

SAMPANG, KabarXXI.Com - Mantan Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Moh Zyn Kabupaten Sampang, Jawa Timur (Jatim), ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang, pada Jumat, 30 Oktober 2026. 

Penetapan tersangka itu dilakukan setelah serangkaian pemeriksaan di kantor Kejari. 

Mantan Bendahara berinisial W itu keluar dari kantor Kejari Sampang mengenakan rompi merah muda lalu masuk ke mobil tahanan. 

Kepala Kejari (Kajari) Sampang, Mohammad Iqbal mengatakan, W diduga terlibat dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 

"Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, kami menetapkan satu orang tersangka, yakni W yang merupakan bendahara pengeluaran periode tahun 2022 sampai tahun 2025," ujarnya. 

Menurutnya, penetapan tersangka terhadap W dilakukan melalui proses yang panjang. 

Pihaknya telah mengantongi sejumlah alat bukti hingga W ditetapkan sebagai tersangka. 

Dalam kasus dugaan penyalahgunaan keuangan BLUD RSUD Moh Zyn Sampang itu, negara diduga mengalami kerugian mencapai Rp 5 miliar. 

"Diduga penyalahgunaan itu dilakukan pada tahun anggaran 2023 sampai 2025," pungkasnya. 

Diketahui sebelumnya, penyidik telah melakukan penggeledahan di sebuah rumah salah satu pegawai dan kantor di RSUD Moh Zyn Sampang pada akhir tahun 2025 lalu. 

Dalam penggeledahan itu, penyidik membawa sejumlah dokumen dan juga PC, CPU serta lima unit ponsel. (*/red)

Jual Ribuan Akun WA-Telegram untuk Promosi Judol, Pria di Sidoarjo Ditangkap Polisi

By On November 02, 2026

Ditressiber Polda Jatim merilis kasus penipuan, scam dan penyalahgunaan data pribadi untuk judol, Jumat, 30 Oktober 2026. 

SURABAYA, KabarXXI.Com - Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur (Jatim) mengungkap praktik jual beli ribuan kartu SIM dan akun WhatsApp (WA) serta Telegram yang diduga digunakan untuk promosi judi online. 

Seorang pria berinisial DNS, warga Kecamatan Krian, Sidoarjo, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. 

Wakil Direktur Reserse Siber Polda Jatim, AKBP Daniel S. Marunduri mengatakan, tersangka diduga telah menjalankan bisnis jual beli akun tersebut sejak 2023 hingga 2026. 

"Tersangka melakukan registrasi kartu SIM card dengan menggunakan data milik orang lain dan membuat akun WA dan Telegram kemudian diperjualbelikan oleh tersangka," ujar Daniel saat konferensi pers di Mapolda Jatim, Jumat, 30 Oktober 2026. 

Dalam menjalankan aksinya, pada 5 Agustus 2026 diketahui DNS membeli kartu perdana yang sudah dalam kondisi teregistrasi. 

Kartu tersebut kemudian digunakan untuk membuat akun WA dan Telegram yang selanjutnya dijual melalui platform Telegram. 

Harga akun yang ditawarkan bervariasi. Untuk satu akun WA, tersangka mematok harga Rp 500 hingga Rp 5.000. Sedangkan akun Telegram dijual dengan harga Rp 1.000 hingga Rp 3.000. 

Salah satu transaksi yang diungkap Polisi, yakni penjualan 647 akun WA personal kepada pengguna Telegram dengan username @kirimorderang dan nama akun tehkyu. Akun-akun tersebut dijual dengan harga sekitar Rp 600 per akun. 

Dari aktivitas jual beli akun tersebut, DNS disebut telah meraup keuntungan sekitar Rp 100 juta sejak 2023 hingga Oktober 2025. 

Transaksi pembelian kartu perdana dan aktivitas jual beli akun itu juga ditelusuri penyidik melalui sejumlah bukti digital dan mutasi rekening. (*/red)

KPK Cegah Dedi Congor ke Luar Negeri Usai Jadi Tersangka Kasus Korupsi di Bea Cukai

By On November 02, 2026

Ahmad Dedi alias Dedi Congor. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya pencegahan terhadap tersangka baru kasus importasi pada Ditjen Bea Cukai Kemenkeu, Ahmad Dedi alias Dedi Congor. Dedi dilarang bepergian ke luar negeri. 

"Benar penyidik telah melakukan cegah ke luar negeri untuk yang bersangkutan (Ahmad Dedi)," kata Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat, 30 Oktober 2026. 

Namun dia belum menjelaskan berapa lama pencegahan dilakukan. Dedi sendiri berstatus tersangka sejak September. 

Dedi sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri telah menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka. 

Penetapan tersangka terhadap Dedi Congor ini dilakukan penyidik kepolisian sejak 2023 terkait dugaan penerimaan gratifikasi. 

Selain Dedi, KPK juga melakukan pengembangan perkara terkait cukai rokok. 

KPK langsung menggeledah Kantor PT Djarum di Kudus, Jawa Tengah (Jateng) serta kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai (KPPBC TMC) Kudus. 

"Ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada penerimaan negara. Ya artinya berkaitan dengan kerugian keuangan negara atau Pasal 2, Pasal 3, atau di KUHP Pasal 603, 604 yang berkaitan dengan cukai," ujar Budi, Kamis, 29 Oktober 2026. 

"Untuk hitungan awal (kerugian negara) di angka triliunan," tambahnya. 

Sebelum Dedi, KPK sudah menetapkan delapan tersangka dalam kasus ini. Seiring dengan berjalannya proses hukum, tiga pihak Blueray Cargo telah dijatuhi vonis oleh hakim. Berikut ini vonisnya: 

1.⁠ ⁠John Field: tiga tahun penjara dan denda sejumlah Rp 300 juta subsider 100 hari pidana kurungan. 

2.⁠ ⁠Deddy Kurniawan Sukolo: 2,5 tahun penjara dan denda sejumlah Rp 200 juta subsider 80 hari pidana kurungan.

3.⁠ ⁠Andri: 2,5 tahun penjara dan denda sejumlah Rp 200 juta subsider 80 hari pidana kurungan. 

Selain itu, ada tiga orang dari pihak Bea Cukai yang sedang diadili dalam kasus ini. Ketiganya dituntut 7,5-11,5 tahun. Mereka ialah: 

1.⁠ ⁠Rizal: 11,5 tahun penjara, denda sejumlah Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan, serta uang pengganti Rp 15,7 miliar subsider 4 tahun kurungan. 

2.⁠ ⁠Sisprian Subiaksono: 10 tahun penjara, denda sejumlah Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan, serta uang pengganti Rp 7,4 miliar, SGD150.000 dan USD10.000 subsider 3 tahun kurungan. 

3.⁠ ⁠Orlando Hamonangan: 7,5 tahun penjara, denda sejumlah Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan, serta uang pengganti Rp 5.566.221.515 (5,5 miliar) subsider 1 tahun kurungan. 

Sementara, satu terdakwa lainnya, Budiman Bayu Prasojo selaku Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC Bea Cukai, masih menjalani sidang pemeriksaan saksi. 

Sedangkan Gatot Heroe selaku Kepala Pengawasan dan Pelayanan Ditjen Bea Cukai Wilayah Kediri masih berproses di KPK. (*/red)

Kotak Hitam Penggeledahan

By On November 02, 2026

Ponpes di Dukuh Laban Wetan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo dipasangi garis polisi usai digledah terkait kasus pembakaran dan perusakan warung Mi dan Babi, Rabu, 28 Oktober 2026. 

Oleh: Muhammad Ikmal 

Setiap pesawat komersial membawa kotak hitam. Alat itu dipasang bukan karena pilot dicurigai, melainkan karena saat paling genting dalam penerbangan hampir selalu terjadi tanpa saksi dari luar kokpit. 

Ketika ada yang salah, rekamannya menggantikan dugaan dengan fakta, dan tidak jarang justru membersihkan nama awak pesawat. 

Logika sederhana itu belum menjangkau salah satu tindakan negara yang paling menegangkan bagi warga, yaitu saat aparat membuka paksa pintu rumah pada dini hari. 

Pada 27 Oktober 2026, aparat gabungan Polda Jawa Tengah dan Polres Sukoharjo menggeledah sebuah pondok pesantren putri di Mojolaban, Sukoharjo, untuk memburu buronan perkara pembakaran warung mi dan babi di Grogol. 

Polisi menyatakan membawa izin dari Pengadilan Negeri Sukoharjo. Pengurus pondok menyebut dua belas santriwati berusia 10 hingga 16 tahun ditarik keluar kamar, dibentak, dan ditodong senjata laras panjang sebelum sempat berjilbab. 

Kedua klaim itu bisa benar sekaligus, dan justru di situlah persoalannya. 

Dunia akuntansi mengenal prinsip sederhana: persetujuan dan pelaksanaan harus diuji terpisah. 

Tanda tangan atasan hanya membuktikan, pembayaran boleh dilakukan, bukan bahwa uangnya sampai kepada orang yang benar. Izin pengadilan bekerja serupa. 

Pasal 113 KUHAP baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, mewajibkan penyidik meminta izin ketua pengadilan negeri sebelum menggeledah. 

Hakim menilai apakah suatu tempat layak digeledah, tetapi ia tidak ikut datang pada dini hari dan tidak melihat bagaimana anak-anak dibangunkan. 

Izin menjawab pertanyaan boleh atau tidak, bukan bagaimana caranya. Aturan tentang cara sebenarnya ada. KUHAP mensyaratkan dua saksi dari lingkungan setempat dan berita acara. 

Polisi pun menyatakan penggeledahan itu melibatkan polisi wanita dan didampingi ketua RT. 

Namun, saksi tidak mungkin mengikuti setiap personel ke setiap kamar. Tanda tangan mereka membuktikan apa yang dibawa keluar, bukan bagaimana penghuni diperlakukan. 

Standar Audit 500, pegangan akuntan publik dalam menilai bukti, memberi ukuran yang berguna. 

Bukti dianggap lebih kuat bila berasal dari pihak independen, dilihat langsung oleh pemeriksa, dan tertulis ketimbang lisan. 

Catatan buatan pihak yang diperiksa baru dapat dipercaya bila cara pembuatannya terkendali. 


Dengan ukuran itu, pemeriksaan Propam atas malam di Mojolaban berpijak rapuh, sebab yang tersedia hanya berita acara buatan pelaksana, rekaman bila memang ada, dan ingatan anak-anak yang terbangun dalam ketakutan. 

Standar yang sama juga mencatat, orang cenderung bertindak berbeda ketika tahu dirinya diamati. Kamera bukan hanya alat bukti sesudah kejadian, melainkan rem saat kejadian berlangsung. 

Ironisnya, KUHAP baru sudah mengenal rem itu. Pasal 30 mewajibkan pemeriksaan tersangka direkam kamera pengawas untuk mencegah intimidasi. 

Namun, kewajiban itu tidak menjangkau penggeledahan, juga tidak menjangkau saksi, padahal para penghuni pondok itu berstatus saksi dan akhirnya dipulangkan. 

Undang-undang memasang kamera di ruang pemeriksaan yang tertib dan terjadwal, tetapi tidak di kamar asrama yang didatangi aparat bersenjata pukul tiga pagi. Padahal, di sanalah penyalahgunaan paling mudah terjadi. 

Keberatan yang wajar datang dari dua arah. Pertama, soal taktik. Menurut polisi, buronan yang dicari adalah mantan narapidana terorisme, dan dari dua pondok yang digeledah, polisi menyatakan menyita senjata tajam serta busur panah. 

Namun, kamera di seragam merekam tanpa memberi tahu siapa pun, sehingga unsur kejutan tidak berkurang. 

Kedua, soal privasi anak. Rekaman santriwati yang belum berjilbab memang berbahaya bila beredar, tetapi itu alasan untuk mengatur penyimpanannya, bukan untuk tidak merekam. 

Seperti kotak hitam, rekaman yang utuh juga melindungi aparat dari tuduhan keliru. Dalam polemik ini, polisi justru tidak punya perlindungan itu. 

Pembenahannya tidak menuntut undang-undang baru. Kapolri dapat mewajibkan kamera tubuh lewat peraturan internal untuk penggeledahan tempat tinggal, setidaknya di asrama dan sekolah yang dihuni anak dan perempuan, sejak pintu diketuk hingga berita acara ditandatangani. 

Rekamannya disegel, salinannya diserahkan kepada pengadilan pemberi izin, dan hanya dibuka atas perintah hakim atau pemeriksa etik. 

Pengadilan juga dapat mencantumkan syarat dalam izinnya, seperti kehadiran polisi wanita dan pendamping anak. Penegakan hukum atas pembakaran warung itu tetap harus tuntas, sebab hak warga berusaha tanpa diteror juga dilindungi hukum. 

Tetapi negara hukum tidak cukup diukur dari surat yang dibawa aparat ketika mengetuk pintu, melainkan dari kemampuannya mempertanggungjawabkan apa yang terjadi setelah pintu terbuka. 

Selama yang wajib tersimpan hanya izinnya, setiap malam seperti di Mojolaban akan berakhir sama, yaitu dua cerita yang saling bertentangan, satu pihak yang memegang semua catatan, dan ingatan anak-anak sebagai satu-satunya arsip. 

Penulis adalah Praktisi Perpajakan, keuangan dan Akuntan. 

Sumber: kompas.com

Dua Perempuan di Surabaya Diduga Dijual Suami lewat Facebook, Tarif Rp 700 Ribu

By On Oktober 29, 2026

Kasat PPA-PPO Polrestabes Surabaya, Kompol Melati Sari. 

SURABAYA, KabarXXI.Com - Pihak Kepolisian mengungkap dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus eksploitasi seksual di Surabaya, Jawa Timur (Jatim). 

Pelakunya adalah suami yang menjual istrinya lewat media sosial Facebook untuk melayani pria hidung belang.

Kasatres PPA dan PPO Polrestabes Surabaya, AKBP Melatisari mengatakan, ada dua pelaku yang diamankan dalam dugaan TPPO itu, yaitu WBS (39) dan RW (25). 

Dari hasil penyelidikan, kedua pelaku berperan sebagai muncikari. Tersangka WBS (39) diduga menjual istrinya untuk memenuhi fantasi seks. 

"Yang pertama dengan korban RKR (37) dan tersangka WBS. Motifnya dia menjual istrinya dengan dugaan fantasi seks," kata Melatisari kepada wartawan, Rabu, 28 Oktober 2026. 

Sementara RW (25) diduga melakukan TPPO karena alasan ekonomi. 

"Kemudian yang satu lagi korban SNK dan tersangka RW. Ini suami istri, yang kemudian menjual istrinya dengan dengan alasan ekonomi," ujarnya. 

Menurut Melatisari, pelaku sudah melakukan tindakan tersebut lebih dari empat kali. Tarif layanannya berkisar antara Rp 700 ribu hingga Rp 1 juta. 

"Tarifnya antara Rp 700 ribu sampai Rp 1 juta sekali main. Dipasarkan melalui Facebook," pungkasnya. (*/red)

Polda Jatim Gelar Pra-Rekonstruksi Pembunuhan Ibu dan Anak di Madiun, Tersangka Peragakan 48 Adegan

By On Oktober 29, 2026

Tersangka DBM memperagakan salah satu adegan dalam pra rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap istri siri dan anaknya di Kota Madiun, Jatim, Selasa malam, 27 Oktober 2026. 

MADIUN, KabarXXI.Com – Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Timur (Jatim) menggelar pra-rekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak, DH (30) dan AGF (4), di Kota Madiun, Jatim, Selasa, 27 Oktober 2026. 

Dalam kegiatan tersebut, tersangka Dwi Bagus Martono dihadirkan secara langsung ke tiga Tempat Kejadian Perkara (TKP). 

Sebanyak 48 adegan diperagakan untuk menguji serta mencocokkan keterangan tersangka dengan fakta di lapangan. 

Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKBP Jumhur Arbaridi mengatakan, seluruh adegan diperagakan guna memastikan kesesuaian kronologi pembunuhan ibu dan anak ini. 

"Sebanyak 48 adegan diperagakan untuk mencocokkan keterangan tersangka dengan rangkaian kejadian di lokasi perkara," kata Jumhur usai pra-rekonstruksi, Selasa, 27 Oktober 2026. 

Rangkaian 48 adegan dalam pra-rekonstruksi kasus pembunuhan di Madiun tersebut dilaksanakan di tiga titik lokasi berbeda: 

TKP Pertama: Hotel Mataram Baru, Jalan dr Soetomo, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. 

TKP Kedua: Rumah orang tua tersangka di Gang Tentrem, Jalan Doho, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. 

TKP Ketiga: Rumah pribadi tersangka di Jalan Kunir Nomor 13, Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. 

Menurut Jumhur, pra-rekonstruksi dimulai dari hotel tempat korbannya, DH , meninggal dunia. 

Penyidik meragakan awal kedatangan tersangka dan korban di area resepsionis hotel hingga terjadi perselisihan yang berujung fatal. 

"Tadi kita TKP pertama di hotel. Kita lakukan peragaan-peragaan, mulai dia di resepsionis dengan komunikasi, dan akhirnya terjadi percekcokan, dan akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia di sana," ujar dia. 

Adegan dilanjutkan saat tersangka membawa jenazah korban keluar dari kamar hotel. Proses ini selaras dengan bukti rekaman kamera pengawas (CCTV) yang dikantongi penyidik. 

Tersangka memperagakan saat dirinya mengambil sleeping bag (kantong tidur) untuk memasukkan jenazah DH sebelum diangkut menggunakan mobil. 

Rombongan penyidik kemudian bergerak ke lokasi kedua, yaitu rumah orang tua tersangka di Jalan Doho, Madiun. 

Di tempat ini, tersangka meragakan peristiwa saat menghentikan nyawa anak Dini, AGF (4), yang berada di dalam mobil Suzuki Karimun terparkir. 

Jumhur mengatakan, pada titik kedua ini terdapat penyesuaian adegan berdasarkan klarifikasi bersama tersangka. 

"Di TKP kedua, di rumah orang tuanya, tadi ada adegan yang kurang pas. Kita diskusikan dan kita perbaiki terkait dengan cara tersangka menghabisi anak AGF sampai akhirnya meninggal dunia," ujar Jumhur. 

Selanjutnya, pra-rekonstruksi bergeser ke lokasi ketiga di rumah pribadi tersangka, Jalan Kunir. 

Lokasi ini diduga menjadi tempat tersangka melakukan tindakan penghilangan jejak terhadap kedua korban. 

Tersangka diketahui telah menyiapkan sejumlah peralatan pendukung, termasuk kayu bakar, beberapa hari setelah peristiwa di hotel. 

Penyidik juga mendalami keberadaan sebuah tungku di lokasi tersebut. 

Menurut penyidik, tungku tersebut sengaja dibuat tersangka setelah proses penghilangan sisa jenazah selesai dilakukan. 

"Tungku itu dibuat setelah ada pembakaran di situ, setelah abunya dibersihkan dan dilarutkan. Jadi, tungku itu untuk menutupi," kata Jumhur. 

Selain mendatangi lokasi pembuangan sisa abu di kawasan Jembatan Sungai Winongo, polisi menaruh perhatian khusus pada sebuah mesin pencacah yang sempat dibeli tersangka. 

Mesin pencacah tersebut dibeli tersangka setelah kejadian, lalu dijual kembali hanya dua hari kemudian melalui bantuan rekannya. 

"Yang menarik, tersangka membeli mesin itu setelah proses pembakaran. Setelah digunakan, dua hari kemudian menyuruh temannya menjualnya. Ini harus didalami," ujar Jumhur. 

Saat ini, barang bukti berupa mesin pencacah, sisa abu dari tungku, serta beberapa sampel bagian tulang telah diamankan dan diserahkan ke Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Jatim. 

Hasil uji laboratorium akan menentukan karakteristik sampel tulang yang ditemukan. 

Terkait motif pembunuhan, penyidik masih terus melakukan pendalaman. 

Dugaan sementara mengindikasikan percekcokan di hotel berawal dari masalah hubungan asmara dan permintaan perhatian lebih dari korban. (*/red)

Niat Tolong Siswi SMP dari Pemerkosaan, Lansia di Lamongan Tewas Dianiaya

By On Oktober 29, 2026

Kasi Humas Polres Lamongan, Ipda M Hamzaid, saat memberi keterangan kepada awak media. 

LAMONGAN, KabarXXI.Com - Viral di media sosial tentang seorang lanjut usia (Lansia) berinisial R (65), warga Kecamatan Karanggeneng yang meninggal karena dianiaya saat berusaha menolong seorang siswi SMP yang hendak diperkosa. 

Warganet mendesak polisi segera menuntaskan kasus itu dan menangkap terduga pelaku. 

Peristiwa tersebut ramai diperbincangkan setelah diunggah melalui media sosial Threads pada Rabu, 28 Oktober 2026. 

Berdasarkan informasi yang disampaikan pengunggah, insiden bermula ketika seorang pria berinisial S (34) diduga hendak melakukan pelecehan seksual atau pemerkosaan terhadap seorang anak perempuan yang masih duduk di bangku SMP. 

Siswi SMP yang diduga keponakan pelaku itu berteriak-teriak meminta tolong. Datang lah R yang berupaya menolong siswi yang merupakan tetangganya itu. 

Korban percobaan pemerkosaan itu berhasil kabur mencari bantuan. Namun, lansia yang sehari-hari berjualan kerupuk rumahan itu justru jadi sasaran penganiayaan. 

Berdasarkan keterangan saksi yang disampaikan dalam informasi yang beredara di media sosial, korban diduga dianiaya secara brutal oleh S. 

Kepalanya dibenturkan ke tembok dan tubuhnya ditusuk menggunakan obeng. 

Akibat penganiayaan itu R sempat menjalani perawatan secara intensif di rumah sakit selama kurang lebih sepekan. 

Namun, nyawanya tidak tertolong. R dinyatakan meninggal sementara S berhasil kabur dan belum berhasil ditemukan hingga saat ini. 

Kasus ini memicu perhatian publik. Warganet meminta aparat kepolisian segera mengungkap kasus ini dan menangkap S sebagai terduga pelaku penganiayaan. 

Kasi Humas Polres Lamongan, Ipda M Hamzaid membenarkan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti laporan terkait peristiwa tersebut. 

Polisi kini melakukan penyelidikan dan upaya penangkapan terhadap terduga pelaku. 

"Nggeh, sudah ada dan sudah kami lakukan proses penyelidikan serta upaya penangkapan terhadap terduga pelaku," ujar Hamzaid kepada wartawan, Rabu, 28 Oktober 2026. 

Hamzaid menyebut, pihaknya telah menerjunkan tim untuk melakukan penyelidikan di lapangan. 

Petugas masih berupaya menemukan dan mengamankan S, yang disebut merupakan tetangga korban. 

"Kami dari Jajaran Polres Lamongan telah menangani kejadian di atas dan telah melakukan serangkaian proses penyelidikan untuk terduga pelaku. Saat ini masih dalam upaya Penangkapan," ujarnya. 

Berdasarkan informasi yang beredar, terduga pelaku dikabarkan berada dalam pengawasan keluarga karena diduga mengalami gangguan kejiwaan. 

Meski demikian, informasi tersebut masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut oleh pihak berwenang. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kronologi kejadian itu. (*/red)

Pimpinan KPK Usul Rampas Harta Pejabat yang Tidak Dimasukkan dalam LHKPN

By On Oktober 29, 2026

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak memberi usul terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana (RUU Perampasan Aset). 

Menurutnya, RUU itu mengatur agar negara dapat merampas aset penyelenggara negara yang tidak tercantum LHKPN. 

"Seseorang yang melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), dan ternyata kekayaan yang sesungguhnya melampaui batas yang dilaporkan di LHKPN, maka harta itu berhak dirampas," ujar Tanak kepada wartawan, Selasa, 27 Oktober 2026. 

Dia juga mengusulkan negara dapat merampas harga pejabat yang tidak melaporkan LHKPN. 

Menurut Tanak, RUU Perampasan Aset juga harus mengatur mekanisme jika pejabat itu keberatan dengan perampasan. 

"Iya, termasuk pejabat yang wajib melapor LHKPN, tetapi tidak melapor, maka harta kekayaannya dirampas saja oleh negara berdasarkan UU Perampasan aset," ujar dia. 

Usulan tersebut, kata dia, disampaikan untuk mencegah pejabat asal melapor harta di LHKPN. 

Dia menegaskan, harta yang tertera dalam LHKPN harus sesuai kenyataan.

"Kalau hal seperti ini diatur di dalam UU Perampasan Aset, semua penyelenggara negara tidak akan berani membuat laporan LHKPN yang tidak benar. Pasti mereka melapor LHKPN dengan benar," uja dia. 

Di sisi lain, dia mengusulkan agar nomenklatur RUU Perampasan Aset tidak diubah. 

Menurutnya, UU Tindak Pidana Korupsi juga banyak menggunakan kata perampasan.

"Memang lebih layak itu istilah atau nomenklatur perampasan daripada menggunakan nomenklatur yang lain, karena dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juga banyak menggunakan kata-kata atau nomenklatur perampasan," tuturnya. 

"Jadi, kata-kata atau nomenklatur perampasan itu bukan hal yang tabu, atau bukan hal yang tidak biasa. Itu hal biasa diatur dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," imbuhnya. (*/red)

Menko Yusril Tegaskan Unsur Kerugian Negara Tak Akan Dihapus dalam Definisi Korupsi

By On Oktober 29, 2026

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra di kantor DEN, Jakarta Pusat, Selasa, 27 Oktober 2026. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah tidak akan menghapus unsur kerugian negara dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). 

Menurut Yusril, pemerintah justru ingin mempertegas pendefinisian kerugian negara dalam UU tersebut demi kepastian hukum. 

"Kita bukan mau menghapuskan unsur kerugian negara yang banyak sekali disalahpahami oleh masyarakat, tapi justru ingin mempertegas sebenarnya apakah yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara itu sendiri. Jadi di dalam diskusi-diskusi itu tidak ada niatan untuk menghapus kata-kata merugikan keuangan negara itu,” ujar Yusril saat Konferensi Pers di kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Senin, 27 Oktober 2026. 

Yusril menegaskan, pendefinisian tindak pidana korupsi harus dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, memudahkan pemberantasan korupsi, dan menjaga citra negara. 

"Orang ngomong begini, 'Indonesia kok korupsi melulu, banyak betul korupsinya.' Ya karena rumusannya begitu. Kalau rumusan yang sama diterapkan di Jepang atau di Singapura, korupsi di Jepang dan Singapura sama banyaknya dengan sini. Karena di sini dianggap korupsi, di sana tidak dianggap korupsi,” ujar dia. 

Dia mencontohkan saat pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Unddang (Perpu) tentang terorisme. 

Saat itu, kata dia, pemerintah tidak mencantumkan definisi terorisme, namun mengatur tindakan-tindakan yang masuk dalam kategori terorisme. 

"Jadi kalau begitu, kalau nanti undang-undang korupsi juga disepakati seperti itu, akan menjadi sangat jelas perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai perbuatan korupsi. Di luar itu, dia bukan korupsi. Tapi bukan korupsi itu bukan tidak bisa ditindak, dia bisa ditindak tapi masuk kategori tindak pidana yang lain,” ujar dia. 

Yusril mengatakan,  pertemuannya dengan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan juga membahas pentingnya pendefinisian tentang keuangan negara karena banyak tercantum dalam aturan perundang-undangan. 

"Oleh karena itu, demi kepastian hukum di negara kita ini, sangat perlu kita mempertegas arti dari keuangan negara itu sendiri dan kemungkinan juga pengertian perekonomian negara itu mungkin dari diskusi-diskusi sebelumnya itu ada usulan untuk dihilangkan tapi belum sampai kepada satu kesimpulan final,” ujar Yusril. 

Diketahui sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan ke Presiden RI Prabowo Subianto bahwa kerugian negara bukan bagian dari definisi korupsi. 

Hal ini merupakan kajian DEN yang merujuk pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi yang diratifikasi Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. 

"Ya itu kami mengacu kepada UN Charter mengenai definisi korupsi, di mana definisi korupsi di UN Charter yang sudah diratifikasi oleh Indonesia 20 tahun yang lalu adalah bribery, penyuapan. Jadi tidak bicara mengenai kerugian negara," kata Luhut di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026. 

"Tadi Presiden juga setuju dengan kajian yang dibuat oleh tim dari Dewan Ekonomi Nasional mengenai definisi korupsi. Karena itu penting untuk supaya masalah penanganan korupsi di Indonesia itu berstandar internasional," ujarnya. 

Selama ini, kata Luhut, Indonesia menjadi negara yang menerapkan kerugian negara sebagai korupsi. 

"Karena Indonesia satu-satunya negara yang menerapkan masalah kerugian negara dan ini memang memberatkan kepada seperti Danantara untuk membuat bisnis yang tentu setiap bisnis apa pun pasti ada risikonya," ujarnya. 

Namun, Luhut meluruskan pernyataannya bahwa ia tetap berpendapat bahwa kerugian keuangan negara tidak dihapuskan dari rumusan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). 

"Kerugian keuangan negara tetap menjadi unsur dalam UU Tipikor, dan uang negara yang diselewengkan tetap harus dikembalikan. Yang kami usulkan adalah agar pembuktiannya jelas dan objektif, sehingga pelaku korupsi tidak lolos, dan seseorang yang mengambil keputusan atau tindakan dengan itikad baik tidak dipidana tanpa dasar. Pada saat yang sama, kami mengusulkan penambahan delik baru agar jangkauan pemberantasan korupsi semakin luas," ujar Luhut dalam keterangan resminya dikutip dari laman DEN, Kamis, 22 Oktober 2026. 

DEN dalam posisi bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor serta Pasal 603 dan Pasal 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetap dipertahankan. 

Selain itu, pertanggungjawaban pidana dan pemulihan atas kerugian keuangan negara tetap berlaku. Menyoal Risiko Penghapusan Delik Kerugian Negara dari UU Tipikor. 

Adapun yang disempurnakan adalah cara membuktikan unsur-unsur tindak pidana tersebut, bukan keberadaan unsur kerugian negara. 

Sedangkan jangkauan pemberantasan korupsi diperluas, lewat penambahan delik United Nations Convention against Corruption (UNCAC) yang belum diatur dalam hukum nasional, antara lain penyuapan terhadap pejabat publik asing. 

Luhut menjelaskan, kepastian hukum merupakan prasyarat yang tidak dapat ditawar di tengah upaya pemerintah mempercepat investasi dan menjaga momentum pertumbuhan. (*/red)

Relevansi Pikiran Bung Hatta soal Korupsi

By On Oktober 28, 2026

Penampakan tong biru berisi Rp 934 juta yang disita KPK dari OTT Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo. 

Oleh: Abdul Khalid 

"Korupsi di Indonesia bukan lagi penyakit, melainkan sudah menjadi kebudayaan." (Mohammad Hatta, 1974) 

Kutipan legendaris Bung Hatta di atas mengenai korupsi yang telah membudaya menarik untuk dikaji dan dikonteksualisasikan dengan setting sosial politik kita hari ini. 

Terlebih pernyataan Wapres pertama RI disampaikan berkaitan dengan kapasitas beliau sebagai penasihat Komisi Empat—semacam KPK, kalau kita mengenalnya hari ini—sebuah wadah bentukan Presiden Soeharto yang dirancang secara khusus untuk mengusut perkara korupsi birokrasi. 

Pernyataan bapak bangsa tersebut sejatinya bukan bermaksud melegitimasi korupsi sebagai kebudayaan asli bangsa Indonesia, melainkan sebuah ungkapan sarkasme, keprihatinan mendalam, sekaligus kritik pedas Bung Hatta melihat betapa masif, sistematis, dan normalnya praktik rasuah dilakukan oleh para pejabat negara pada masa itu. 

Pernyataan sang proklamator itu justru disampaikan pada tahun 1974 di saat kekecewaannya memuncak akibat skandal korupsi dahsyat di tubuh Pertamina yang melibatkan direktur utamanya saat itu, Ibnu Sutowo. 

Menyaksikan penegakan hukum yang mandek dan komisi antikorupsi yang dibubarkan secara kontroversial oleh presiden, Bung Hatta dengan geram melontarkan kritik keras bahwa korupsi di Indonesia telah menjadi "budaya kita". 

Ketika Bung Hatta menggunakan kata "budaya", beliau merujuk pada situasi di mana korupsi tidak lagi dianggap sebagai anomali. 

Melainkan sesuatu yang lumrah, biasa dilakukan sehari-hari, dan mengakar di berbagai lapisan birokrasi. 

Korupsi telah bertransformasi dari kejahatan sembunyi-sembunyi menjadi kebiasaan sistemik yang diwajarkan masyarakat (misalnya, munculnya istilah uang pelicin, uang semir, atau pungli). 

Penegasan dari pendiri republik itu terasa relevan dengan isu yang berkembang belakangan—terkait wacana penyempurnaan atau perubahan definisi unsur kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. 

Gagasan yang diusulkan oleh Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan itu kini terus menuai polemik tajam masyarakat, dan terus dilakukan pendalaman khususnya dari kelompok koalisi masyarakat sipil. 

Pokok usulan itu tampak menarik karena dikemas dalam doktrin Business Judgment Rule (BJR), yakni memberikan kepastian hukum bagi pejabat publik agar tidak dibayangi kekhawatiran berlebihan akan ancaman kriminalisasi atas kebijakan administratif. 

Persoalannya, jika unsur kerugian negara dipangkas atau dikaburkan, Indonesia seolah-olah telah bersih dari praktik-praktik rasuah. 

Padahal yang terjadi justru sebaliknya, sama persis seperti ramalan Bung Hatta di atas. 

Korupsi telah menjadi penyakit struktural yang akut dan susah diurai—bukan karena ketiadaan regulasi teknis, melainkan akibat buruknya tata kelola birokrasi, tingginya intervensi kekuasaan, dan kian masifnya banalitas politik. 

Meminjam istilah Bung Hatta, praktik korupsi di Indonesia sedikit banyak dipengaruhi oleh tata kelola buruk di masa lampau, termasuk perilaku korup para pejabat era Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) dan sistem feodal kolonial. 

Para elit politik pascakemerdekaan justru meneruskan mentalitas buruk tersebut ketimbang membangun mentalitas baru yang merdeka dan bersih. 

Pernyataan "korupsi budaya kita" yang dilempar Bung Hatta tidak ubahnya tamparan keras agar bangsa Indonesia, khususnya para pemimpin, merasa malu. 

Bung Hatta sejatinya ingin memutus rantai fatalisme moral—sebuah kondisi di mana orang-orang berkuasa menyerah pada keadaan dan ikut arus melakukan korupsi dengan dalih "karena semua orang juga melakukannya". 

Dalam konteks itulah, manjadi wajar jika publik membaca manuver otak-otak definisi korupsi yang diusulkan oleh peringgi DEN itu tidak ubahnya sebuah upaya sistemik yang berpotensi melonggarkan ruang praktik korupsi justru di level hulu. 

Realitas Empiris Korupsi Pejabat

Kecurigaan publik itu bersanding dengan kondisi objektif—di mana data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan, sepanjang tahun 2026 tidak kurang dari 13 Kepala Daerah (Walikota dan Bupati) terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait tindak pidana korupsi, pemerasan, serta gratifikasi. 

Secara yuridis, KPK hanya memiliki waktu 1 × 24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang diamankan. 

Namun, bukti lapangan dalam OTT selalu memperlihatkan betapa transaksionalnya kekuasaan di tingkat lokal saat ini. 

Deretan kasus sepanjang 2026 memperlihatkan anatomi tersebut: Pada bulan Maret 2026, Walikota Madiun Maidi ditangkap atas dugaan pemerasan izin usaha dan dana CSR, bersamaan dengan Bupati Pati Sudewo terkait suap pengisian jabatan dan proyek. 

Begitu juga dengan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, yang tersandung kasus rasuah pengadaan barang/jasa dan outsourcing. 

Sementara Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari terkait suap izin proyek serta Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman terjaring atas dugaan pungli berkedok dana THR. 

Berlanjut pada bulan April–Juni, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo ditangkap pada April, disusul Bupati Muara Enim Edison dan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby pada Juni. 

OTT KPK berlanjut pada Juli–September 2026. Dalam OTT bulan Juli, Bupati Langkat Syah Afandin, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, dan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro terjaring bersama sejumlah barang bukti. 

Terbaru, Bupati Bolaang Mongondow Utara, Sirajudin Lasena, ditangkap atas dugaan suap proyek jalan Dinas PUPR (Kompas, 23/9/2026). 

Maraknya perilaku koruptif di lingkar pejabat publik ini berdampak langsung pada tergerusnya kualitas demokrasi kita. 

The Economist Intelligence Unit (EIU, 2024) mengategorikan Indonesia secara konsisten sebagai flawed democracy (demokrasi cacat). 

Setelah sempat mencatat skor 6,95 pada awal 2014, indeks demokrasi Indonesia berfluktuasi dengan kecenderungan menurun pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo: 6,30 (2020), 6,53 (2023), hingga merosot ke angka 6,44 (peringkat ke-59 dunia) pada 2024. 

Korupsi Pejabat sebagai Regresi Demokrasi

Dalam diskursus ilmu politik mutakhir, fakta maraknya korupsi yang bertali-temali dengan penataan regulasi yang "ramah elit" merupakan manifestasi nyata dari democratic regression atau democratic backsliding (Bermeo, 2016). 

Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam hal ini mewarisi beban kemunduran demokratis yang akut dari rezim sebelumnya. 

Regresi demokrasi hari ini tidak lagi ditandai oleh peristiwa dramatis seperti kudeta militer berdarah atau pembubaran parlemen secara terbuka. 

Kemunduran ini berjalan secara halus, perlahan, dan acap kali berkedok legalitas formal—suatu fenomena yang disebut oleh Ozan Varol (2014) sebagai stealth authoritarianism atau dengan istilah autocratic legalism (Scheppele 2018). 

Anatomi regresi demokrasi dalam konteks Indonesia tergambar dari lima karakteristik berikut: 

Pertama, telah terjadi apa yang saya sebut sebagai erosi bertahap yang bersifat kumulatif pada institusi-institusi demokrasi—sehingga tidak langsung disadari sebagai ancaman nyata oleh publik. 

Kedua, adanya gejala autocratic legalism. Instrumen hukum dan revisi undang-undang formal digunakan secara sadar untuk melayani kepentingan kelompok elit. 

Wacana penyempurnaan unsur kerugian negara yang saya bahas berada dalam rumpun ini. 

Ketiga, adanya pemusatan kekuasaan di level eksekutif (executive aggrandizement). 

Dalam hal ini, adanya pembengkakan wewenang eksekutif, secara sistematis mengikis mekanisme fungsi pengawasan dan kontrol (checks and balances). 

Keempat, terjadi pelemahan kelembagaan pada lembaga-lembaga independen. 

Dalam konteks ini, kita bisa melihat, adanya intervensi terselubung terhadap lembaga penegak hukum, peradilan, hingga penyelenggara pemilu. 

Kelima, gejala penyempitan ruang sipil (dwindling civic space). 

Adanya tekanan pada kebebasan pers, kriminalisasi atas kritik, dan rekayasa regulasi politik yang meminggirkan oposisi adalah cerminan dari situasi itu. 

Teoretikus politik Jeffrey Winters (2011) serta Robison & Hadiz (2004) menegaskan, fenomena di atas tidak lain adalah muara dari praktik oligarchic democracy. 

Dalam demokrasi oligarkis, prosedur-prosedur demokratis—seperti pemilu dan pembentukan UU—hanya dijadikan instrumen formalis yang direkayasa oleh segelintir elit kaya untuk mempertahankan akumulasi kekayaan dan konsentrasi kekuasaan. 

Dampak dari keadaan itu, masyarakat sipil kian hari, kian kehilangan daya tawar politik di luar siklus lima tahunan (tahun politik). 

Rakyat dirangkul hangat saat bilik suara dibuka dalam Pilpres, Pileg, maupun Pilkada, tetapi segera disisihkan oleh kalkulasi pragmatis begitu kekuasaan telah terbagi. 

Rakyat dipaksa menanggung dampak paling buruk dari bobroknya pelayanan publik, maraknya money politics, hingga pembentukan kebijakan yang jauh dari kepentingan umum. 

Ketika demokrasi direduksi sebatas pemenuhan syarat administratif per lima tahun, etika bernegara menjadi menguap dan yang muncul ke permukaan hanyalah bentuk-bentuk dari banalitas kekuasaan (banality of power). 

Menguji Daya Tahan Demokrasi

Kendati didera kemunduran kualitas yang sistematis, Indonesia sejatinya belum sepenuhnya kehilangan harapan. 

Pemerhati politik mencatat bahwa demokrasi Indonesia masih memiliki daya tahan (democratic resilience) yang patut diperhitungkan (Aspinall & Mietzner, 2019). 

Daya tahan ini tidak lahir dari kebaikan elit, melainkan dari tetap hidupnya kanal-kanal kritik di ruang publik, ketahanan media massa, serta kemampuan gerakan masyarakat sipil yang masih memiliki kapasitas konsolidatif dalam membendung kebijakan yang tidak pro rakyat dan mencederai konstitusi. 

Hemat saya, ujian terbesar pemerintahan saat ini adalah membuktikan komitmen politiknya: apakah akan melanjutkan kompromi oligarkis dengan mempreteli instrumen pemberantasan korupsi, ataukah berani melakukan pemulihan demokrasi (democratic recovery). 

Dan pemulihan kepercayaan publik hanya bisa dicapai jika hukum tidak dijadikan tameng bagi elit, dan kedaulatan rakyat dikembalikan sebagai tujuan utama bernegara. 

Penulis adalah Pegiat Politik, Tenaga Ahli DPR RI

Sumber: kompas.com

Ungkap Kasus Narkoba, Polresta Serang Kota Sita 8,8 Kg Sabu Senilai Rp 8,8 Miliar

By On Oktober 27, 2026

Polresta Serang Kota ungkap kasus peredaran gelap narkotika jenis sabu. 

SERANG, KabarXXI.Com - Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Serang Kota berhasil mengungkap kasus peredaran gelap narkotika jenis sabu dengan total barang bukti mencapai kurang lebih 8,8 kilogram. 

Pengungkapan tersebut merupakan hasil pengembangan penyelidikan yang dilakukan secara intensif oleh Unit II Satresnarkoba Polresta Serang Kota hingga ke wilayah Jakarta Selatan dan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. 

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan oleh Kapolresta Serang Kota, Kombes Pol. Yudha Satria, S.H., dalam konferensi pers, Selasa, 27 Oktober 2026. 

Kapolresta Serang Kota menjelaskan, pengungkapan kasus ini bermula pada Rabu, 04 Maret 2026, sekitar pukul 18.30 WIB. Saat itu, petugas mengamankan seorang pria berinisial RH di sebuah rumah, di Kampung Pasar Padarincang, Desa Kadubeureum, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten. 

Dari hasil penggeledahan terhadap RH, petugas menemukan barang bukti berupa 14 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,23 gram. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan, RH mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seorang pria berinisial MA (29), yang saat itu berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO). 

Menindaklanjuti keterangan tersebut, Unit II Satresnarkoba Polresta Serang Kota yang dipimpin Iptu Arif Budianto melakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut untuk menelusuri jaringan peredaran narkotika tersebut. 

Pada Kamis, 22 Oktober 2026, sekitar pukul 00.15 WIB, petugas melakukan penindakan di area parkir Apartemen Pancoran Riverside, Jalan Pengadegan Timur Raya No.1, Jakarta Selatan. 

Dalam penggeledahan tersebut, petugas menemukan tiga plastik klip bening berisi sabu dengan berat bruto 2,06 gram. Dua paket ditemukan di dalam lipatan celana, sedangkan satu paket lainnya ditemukan di atas lemari. Selain itu, petugas juga menemukan lima cartridge etomidate di dalam lemari pakaian. 

Dari hasil pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut, diketahui bahwa MA diduga akan mengambil sejumlah narkotika jenis sabu di wilayah Sukabumi. 

Pengembangan ke Sukabumi, Petugas Amankan Sabu Lebih dari 8 Kg

Pengembangan penyelidikan kembali dilakukan pada Sabtu, 24 Oktober 2026. 

Dalam kegiatan tersebut, petugas menangkap dua pria berinisial YS (53) dan HF (31) di sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berlokasi di Jalan Raya Cibolang, Cisaat, Kabupaten Sukabumi, saat keduanya diduga hendak mengirimkan narkotika jenis sabu. 

Dari hasil penggeledahan terhadap YS, petugas menemukan tiga plastik bening berukuran besar yang berisi plastik berwarna kuning dengan logo durian. 

Seluruh paket tersebut berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 3.188,3 gram atau sekitar 3,18 kilogram. 

Barang bukti tersebut disimpan di dalam tas goodie bag berwarna hijau yang dibawa oleh YS. 

Petugas kemudian melakukan penggeledahan di rumah kontrakan HF yang berlokasi di Kampung Mangkalaya, Kabupaten Sukabumi. 

Dari lokasi tersebut, ditemukan lima plastik bening berukuran besar berisi paket sabu dalam plastik berwarna kuning serta satu plastik berwarna kuning berlogo durian yang juga berisi sabu. 

Total berat bruto barang bukti yang ditemukan di kontrakan HF mencapai kurang lebih 5.650,7 gram atau sekitar 5,65 kilogram. 

Dengan demikian, total barang bukti sabu yang ditemukan dari kedua lokasi di Sukabumi tersebut mencapai kurang lebih 8.839 gram atau sekitar 8,8 kilogram. 

Kasat Narkoba: 8,8 Kg Sabu Setara Rp 8,8 Miliar, Selamatkan 45 Ribu Jiwa

Kasat Resnarkoba Polresta Serang Kota, Kompol Vhalio Agafe menambahkan bahwa keberhasilan pengungkapan ini merupakan hasil kerja keras dan ketekunan personel Unit II Satresnarkoba dalam mengembangkan penyelidikan hingga berhasil mengungkap peredaran sabu dalam jumlah besar. 

“Kerja keras Unit II Satresnarkoba Polresta Serang Kota membuahkan hasil dengan berhasil mengamankan narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 8,8 kilogram. Jika dikalkulasikan, barang bukti tersebut memiliki nilai sekitar Rp 8,8 miliar dan diperkirakan dapat menyelamatkan kurang lebih 45 ribu jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika,” ujar Kompol Vhalio Agafe. 

Ia menegaskan bahwa pengungkapan ini bukan sekadar keberhasilan penegakan hukum, melainkan juga bukti nyata komitmen Polri dalam memerangi peredaran gelap narkotika demi melindungi masyarakat serta menyelamatkan masa depan generasi bangsa. 

Menurutnya, pemberantasan narkotika membutuhkan kerja sama seluruh elemen masyarakat. 

Oleh karena itu, masyarakat diharapkan berperan aktif memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. 

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana disampaikan dalam keterangan pengungkapan kasus. 

Para tersangka terancam pidana berat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Polresta Serang Kota menegaskan akan terus meningkatkan upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika melalui penyelidikan, penindakan, serta pengembangan jaringan untuk memutus mata rantai peredaran narkoba. 

Narkoba Musuh Bersama!

Mari bersama-sama memerangi narkoba dan jangan memberikan ruang bagi peredaran gelap narkotika di lingkungan kita. 

Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari narkoba. 

Karena setiap langkah melawan narkoba adalah langkah menyelamatkan masa depan bangsa. (*/red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *