 |
| Siswa menyantap menu MBG dengan latar belakang ruang kelas mereka tanpa atap setelah ambruk berbulan-bulan di SD Negeri Tanggirejo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Selasa, 21 Juli 2026. |
Oleh: Waliyadin
Pendidikan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh banyaknya program baru yang diluncurkan pemerintah, tetapi juga oleh kemampuannya merawat fondasi pendidikan yang telah ada.
Dalam beberapa hari terakhir, berita sekolah ambruk sering muncul. Misalnya, Kompas.com memberitakan ambruknya atap sekolah menyebabkan 165 siswa SDN 1 Anturan Buleleng pindah belajar ke sekolah tetangga (20/7).
SD di Jakarta Selatan terbengkalai 2 tahun sejak ambruk (21/7) dan sekelompok siswa tengah menyantap menu MBG dengan latar belakang ruang kelas mereka tanpa atap setelah ambruk berbulan-bulan di SD Negeri Tanggirejo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah (Kompas.id, 21/7).
Masih banyak berita serupa yang memperlihatkan satu hal: ada paradoks dalam arah kebijakan pemerintah kita dan patut menjadi bahan refleksi bersama.
Bagaimana tidak, 20 persen APBN yang seharusnya murni diperuntukkan pada sektor pendidikan seperti untuk pembangunan sekolah, peningkatan kesejahteraan guru, dan peningkatan kualitas pembelajaran, justru sebagian besar digunakan untuk program MBG.
Target sasaran MBG, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak sekolah yang memerlukan intervensi gizi meskipun implementasinya terkadang tidak memandang latar belakang ekonomi keluarga siswa.
Ironisnya, dana MBG yang sangat besar itu menjadi bancakan oleh pihak-pihak tertentu untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dan ada indikasi korupsi dalam pengelolaannya.
Tak ayal, menu MBG yang sampai kepada penerima pun alakadarnya, bahkan terkadang di bawah standar gizi yang diharapkan.
Persoalan tersebut semakin mengundang pertanyaan ketika kebutuhan dasar banyak sekolah justru belum terpenuhi.
Di sinilah publik mulai membandingkan antara besarnya investasi pada program baru dengan minimnya perhatian terhadap kondisi sekolah dasar negeri yang telah lama berdiri.
Faktanya, masih banyak sekolah dasar negeri yang mengalami kerusakan dan belum memperoleh rehabilitasi yang memadai.
Memang, proses renovasi sekolah bukan perkara sederhana. Pengajuan anggaran membutuhkan prosedur birokrasi yang panjang, pelaksanaannya sering memerlukan waktu lama, dan dalam beberapa kasus masih dibayangi persoalan tata kelola sehingga hasil yang diterima sekolah tidak selalu optimal.
Akibatnya, kerusakan yang seharusnya dapat segera ditangani justru terus berlarut-larut. Padahal, kondisi sekolah yang rusak tidak hanya berhenti pada masalah fisik bangunan sekolah.
Lebih dari itu, Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD, 2024) dalam Learning Environment menegaskan bahwa lingkungan belajar merupakan prasyarat di mana pembelajaran berkualitas bisa berlangsung dan sangat erat kaitannya dengan keterlibatan siswa dan efektivitas pembelajaran.
Pengabaian pada kebutuhan dasar tersebut sama halnya menutup harapan terjadinya pendidikan yang berkualitas untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.
Ironisnya, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak memakan waktu lama untuk segera direalisasikan.
Pembangunan Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda Unggulan, dan Sekolah Nasional Terintegrasi juga berjalan relatif cepat.
Lagi-lagi, persoalan sebenarnya adalah soal prioritas kebijakan saja. Perbedaan prioritas tersebut juga tampak dari alokasi pembiayaan.
Pemerintah memang telah menjalankan program revitalisasi sekolah dengan anggaran sekitar Rp 13,4 triliun untuk 11.744 satuan pendidikan di tahun 2026, yang kemudian ditingkatkan lagi menjadi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia (Kemendikdasmen, 16/06/2026).
Namun, jumlah tersebut masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan MBG yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 1 triliun – Rp 1,2 triliun setiap hari.
Perbandingan ini bukan dimaksudkan untuk mempertentangkan kedua program, melainkan menunjukkan bahwa kebutuhan mendasar pendidikan belum memperoleh perhatian yang sepadan dengan besarnya investasi pada program baru.
Tak ayal, dampaknya pun kian jelas terlihat. Banyak sekolah dasar negeri yang kekurangan murid karena orangtua lebih mempercayakan anak-anaknya ke sekolah swasta yang kualitasnya lebih baik dengan sarana dan prasarana belajar yang lebih baik, meskipun dengan mengeluarkan biaya lebih besar.
Merawat Fondasi, Menata Prioritas
Padahal, sekolah dasar merupakan fondasi seluruh sistem pendidikan. Pada jenjang inilah kemampuan literasi, numerasi, karakter, dan berbagai kompetensi dasar mulai dibangun.
Apabila fondasi ini diabaikan, dampaknya akan menjalar ke jenjang pendidikan berikutnya.
Karena itu, investasi pada pendidikan dasar semestinya menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pendidikan nasional.
Pemerintah tentu tetap dapat menjalankan program MBG sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Namun, pembiayaan program tersebut seharusnya tidak mengurangi kemampuan negara memenuhi kebutuhan paling mendasar pendidikan, seperti rehabilitasi sekolah, penyediaan sarana belajar, serta peningkatan kesejahteraan guru.
Dengan demikian, peningkatan kualitas gizi peserta didik dapat berjalan seiring dengan penguatan kualitas lingkungan belajar mereka.
Ironisnya, di tengah berbagai persoalan mendasar tersebut, pemerintah justru terus memperkenalkan berbagai program pendidikan baru.
Tidak dimungkiri bahwa Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda Unggulan, maupun Sekolah Nasional Terintegrasi merupakan bagian dari ikhtiar meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.
Program-program tersebut bahkan dapat menjadi legasi penting pemerintahan saat ini.
Namun, keberhasilan sistem pendidikan tidak hanya diukur dari lahirnya berbagai program baru, melainkan juga dari kemampuan negara menjaga kualitas institusi pendidikan yang telah lama melayani masyarakat.
Bukan berarti pemerintah tidak boleh meninggalkan warisan. Namun, setiap legasi yang ditinggalkan perlu dipastikan tidak berdampak buruk pada ekosistem pendidikan di masa depan setelah rezim pemerintahan saat ini berakhir.
Pembangunan Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda Unggulan, dan Sekolah Nasional Terintegrasi dan yang terbaru Universitas RI (URI) menurut pandangan pemerintah saat ini merupakan langkah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Namun, program-program tersebut sangat dipengaruhi oleh arah kebijakan pemerintahan yang sedang berkuasa sehingga keberlanjutannya sangat bergantung pada komitmen pemerintahan berikutnya.
Misalnya, ketika pemerintahan saat ini selesai, akan ada rezim pemerintah baru yang memiliki pandangan berbeda dengan rezim pemerintah saat ini. Akibatnya program-program kembali terbengkalai.
Sedangkan pendidikan memerlukan penanganan yang lebih konsisten dan koheren agar hasilnya benar-benar terlihat.
Karena itu, pembangunan pendidikan seharusnya tidak hanya berorientasi pada penciptaan program baru, tetapi juga pada keberlanjutan dan penguatan fondasi pendidikan yang telah ada.
Negara tentu boleh meninggalkan berbagai legasi melalui program-program baru.
Namun, legasi terbaik dalam pendidikan bukanlah bangunan atau program yang lahir pada satu masa pemerintahan, melainkan keberhasilan memastikan setiap anak Indonesia dapat belajar di sekolah yang aman, layak, dan berkualitas.
Sebab, sebelum membangun masa depan, negara terlebih dahulu harus merawat fondasi yang telah dimilikinya.
Penulis adalah Dosen Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Sumber: kompas.com
