Ada Apa dengan Pelayanan Publik di Pemkab Pandeglang, Banyak Pejabat Alergi Masyarakat!

Pendopo Kabupaten Pandeglang, Banten. 

PANDEGLANG, KabarXXI.Com - Pelayanan publik atau masyarakat di Kabupaten Pandeglang, Banten, terhadap masyarakatnya, dinilai lamban dan terkesan kurangnya transparan terhadap pelayanana itu. 

Jajaran Bupati Pandeglang beserta para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), selain dinilai lamban juga terkesan alergi dalam melayani  keluhan masyarakatnya. 

Apalagi bersifat kritis yang menimbulkan pandangan negatif dalam pengelolaan serta penggunaan anggaran negara apalagi kuatnya dugaan pungutan liar (pungli). 

Menurut Roni Barbariana selaku pentolan aktivis Lingkar Study dan Advokasi (LSDA), pihaknya pernah beberapa kali melayangkan surat terkait keluhan masyarakat tentang kondisi keluhan di lingkungannya. 

"Kita pernah melayangkan surat terkait pentingnya kordinasi dan solusi permasalahan masyarakat di wilayah Kecamatan Cimanggu dengan nomor surat 019/LSDA/VIII-2026 sekitar bulan Agustus ditujukan pada Sekda Kab. Pandeglang. Kemudian nomor surat 021/LSDA/VIII-2026 di bulan Agustus ditujukan pada Bupat. Dua surat itu masih dengan permasalahan dan tema yang sama. Kemudian pada bulan September surat nomor 024/LSDA/IX-2026 yang ditujukan pada pihak Dinas PUPR dan surat no 023/LSDA/IX-2026 juga pada dinas PUPR, masih belum mendapatkan konfirmasi ataupun informasi yang jelas. Bahkan beberapa pejabat di dinas itu terkesan alergi terhadap masyarakat," tuturnya. 

"Jangankan mendapatkan info yang akurat dalam penggunaan anggaran negara, ketemu aja udah ga mau, jadi kita bisa berasumsi sangat negatif, apalagi yang kita sampaikan bersifat kritis," ungkapnya. 

Masih kata RonBar, sampai saat ini, pihak yang dianggap berkepentingan mulai dari Kepala Desa dan Camat, belum pernah bertemu sekalipun. Hal tersebut difasilitasi oleh Kepala Bagian Pemerintahan (Kabagpem) pada Setda Kab. Pandeglang, apalagi ketika di singgung soal pungli. 

Lebih jauh diungkapkan RonBar, belum selesai permasalahan di atas, juga terjadi pada Dinas PUPR Pandeglang, yang amat sangat terkesan alergi untuk dikritisi, hanya mewakilkan saja melalui staffnya, sementara pihak pejabat terkait mulai dari Sekertaris Dinas, Kepala Bidang BM sampai yang berkepentingan lainnya enggan menemui dan bahkan seperti menghindar untuk ditemui. 

"Jelas kaya punya banyak masalah pejabat di kantor itu, apalagi kita nanyain yang namanya kegiatan yang menggunakan anggaran negara," ujarnya. 

Sementara belum lama ini awak media menghubungi pihak terkait, baik mulai Camat Cimanggu, yang terkesan enggan menanggapi. 

Menurut Muhadi selaku Kabagpem, pihaknya sudah menyampaikan pemberitahuan surat itu, namun jadwal bentrok, dan akan mengagendakan kembali. 

Di waktu terpisah baru-baru ini, salah seorang staf di DPUPR Pandeglang, melalui pesan WhatsAppnya mengatakan, pihaknya akan segera melakukan kordinasi dengan atasannya. 

"Karena lagi ada penilaian dari Ombudsman, aga slow respons," tulisnya dengan tanpa menjelaskan apapun. (seps)

Related Posts: