 |
| Erupsi Gunung Anak Krakatau, Sabtu dini hari, 05 September 2026. |
Oleh: DR. (HC) Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa
Erupsi Gunung Anak Krakatau sejak Jumat (4/9/2026) malam, membawa kembali ingatan Indonesia kepada satu kenyataan yang sering terlupakan: laut bukan ruang kosong.
Lantaran di atasnya bergerak kapal penumpang, kapal barang, tanker, kapal nelayan dan berbagai aktivitas ekonomi yang menghubungkan pulau-pulau.
Di bawahnya tersimpan dinamika geologi yang tidak selalu dapat diprediksi dengan kehendak manusia. Selat Sunda mempertemukan dua kenyataan itu sekaligus: laut sebagai jalan ekonomi, dan alam sebagai kekuatan yang tidak dapat dinegosiasikan.
Maka kapal yang melintas harus memperhitungkan perkembangan aktivitas vulkanik, arah sebaran abu, cuaca dan keselamatan navigasi.
Di sisi lain, penyeberangan Merak-Bakauheni masih beroperasi. Fakta ini penting karena menunjukkan, persoalannya bukan sekadar "jalur laut ditutup" atau "jalur laut dibuka", melainkan bagaimana sebuah sistem transportasi mempertahankan keselamatan sekaligus menjaga konektivitas.
Di sinilah persoalan Anak Krakatau menjadi lebih besar daripada erupsi itu sendiri.
Bencana alam selalu memiliki dimensi ekonomi. Sebuah kapal yang terlambat bukan sekadar kapal yang terlambat.
Di belakangnya terdapat muatan, jadwal pelabuhan, pekerja, perusahaan, pasar dan konsumen. Gangguan di satu simpul dapat merambat ke simpul lain. Dalam ekonomi yang semakin terhubung, waktu telah menjadi bagian dari harga.
Indonesia semestinya melihat laut dengan cara yang lebih strategis. Sebagai negara kepulauan, laut bukan halaman belakang, melainkan halaman depan perekonomian.
Sebagian besar pergerakan barang antarpulau berlangsung melalui laut. Karena itu, keselamatan pelayaran tidak dapat dipisahkan dari ketahanan ekonomi nasional.
Setiap gangguan pada jalur laut pada dasarnya, adalah gangguan potensial terhadap denyut kehidupan ekonomi.
Anak Krakatau, karena itu, menghadirkan pertanyaan mendasar: sudahkah Indonesia membangun ekonomi maritim yang bukan hanya produktif ketika laut tenang, tetapi juga tangguh ketika alam berubah menjadi ancaman?
Dari Gunung Api ke Rantai Pasok
Selat Sunda memiliki arti penting, karena menjadi salah satu ruang perlintasan strategis antara Jawa dan Sumatra. Aktivitas pelayaran di kawasan ini tidak berdiri sendiri.
Ia terhubung dengan pelabuhan, industri, pasar, pergudangan dan jaringan distribusi di berbagai daerah. Karena itu, gangguan keselamatan di laut dapat menciptakan efek domino yang tidak selalu terlihat dari titik bencana.
Maka persoalannya bukan semata-mata apakah kapal dapat berlayar.
Pertanyaan yang lebih penting adalah berapa besar biaya yang muncul ketika kapal harus mengubah rute, mengurangi kecepatan atau menunggu perkembangan situasi.
Tambahan konsumsi bahan bakar, perubahan jadwal, biaya sandar, penumpukan barang dan keterlambatan distribusi merupakan konsekuensi ekonomi yang pada akhirnya dapat ditanggung pelaku usaha dan masyarakat.
Dalam tataran itulah ketahanan rantai pasok menjadi bagian dari ketahanan nasional. Indonesia tidak boleh membangun sistem logistik yang efisien tetapi rapuh.
Efisiensi memang penting, tetapi efisiensi tanpa cadangan dapat berubah menjadi kerentanan.
Sistem yang terlalu bergantung pada satu jalur, satu pelabuhan, atau satu pola distribusi, akan mudah terganggu ketika menghadapi bencana.
Erupsi Anak Krakatau juga memperlihatkan, risiko ekonomi tidak selalu datang dari pasar global, perang, tarif perdagangan atau gejolak harga energi. Risiko dapat datang dari bumi sendiri.
Gunung api, gempa, tsunami, cuaca ekstrem dan perubahan iklim merupakan bagian dari realitas geografis Indonesia. Dari itu, perencanaan ekonomi maritim harus memasukkan risiko kebencanaan sebagai variabel utama, bukan catatan kaki.
Selama ini, pembangunan maritim sering diukur melalui jumlah pelabuhan, kapal, investasi dan volume barang. Ukuran tersebut memang penting, tetapi belum cukup.
Kita juga harus bertanya: seberapa cepat sistem itu pulih setelah terganggu? Seberapa banyak jalur alternatif yang tersedia?
Seberapa cepat informasi keselamatan sampai kepada nakhoda? Seberapa kuat koordinasi antara pelabuhan, pemerintah, operator kapal dan masyarakat pesisir?
Pertanyaan-pertanyaan itu membawa kita pada konsep yang lebih penting daripada sekadar pertumbuhan ekonomi maritim, yakni resiliensi maritim.
Ekonomi maritim yang tangguh bukan ekonomi yang tidak pernah mengalami gangguan, melainkan ekonomi yang mampu menyerap guncangan, beradaptasi dan kembali bergerak tanpa menimbulkan kerusakan yang lebih besar.
Keselamatan Bukan Musuh Pertumbuhan
Dalam situasi bencana, sering muncul pertentangan semu antara keselamatan dan kelancaran ekonomi. Seolah-olah kapal yang tidak berlayar berarti ekonomi berhenti.
Cara berpikir demikian perlu dikoreksi. Keselamatan justru merupakan prasyarat bagi keberlanjutan ekonomi maritim. Satu keputusan untuk menunda pelayaran mungkin menimbulkan kerugian dalam hitungan jam.
Akan tetapi, keputusan untuk memaksakan pelayaran dalam kondisi berbahaya dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar: korban jiwa, kerusakan kapal, pencemaran laut dan terputusnya jalur perdagangan.
Dalam ekonomi maritim, keselamatan bukan biaya yang harus dihindari, melainkan investasi yang harus dibayar.
Karena itu, informasi menjadi instrumen ekonomi yang sama pentingnya dengan kapal dan pelabuhan.
Nakhoda membutuhkan informasi yang cepat mengenai aktivitas vulkanik, arah angin, sebaran abu, kondisi cuaca dan perkembangan zona bahaya.
Informasi yang terlambat dapat menjadi risiko. Informasi yang tidak seragam dapat menimbulkan kebingungan. Indonesia perlu memperkuat integrasi antara sistem pemantauan vulkanologi, meteorologi dan lalu lintas pelayaran.
Data dari PVMBG, BMKG, Kementerian Perhubungan, VTS, syahbandar dan unsur keselamatan lainnya harus dapat dibaca sebagai satu gambaran situasi. Teknologi digital memungkinkan hal tersebut dilakukan.
Tantangannya bukan lagi sekadar memiliki data, tetapi mengubah data menjadi keputusan. Di sinilah pembangunan Maritime Domain Awareness menjadi penting.
Kapal tidak cukup mengetahui posisi dirinya sendiri. Sistem pelayaran modern membutuhkan pemahaman mengenai apa yang terjadi di sekelilingnya. Informasi vulkanik, cuaca, gelombang, lalu lintas kapal dan zona bahaya harus terintegrasi dalam pengambilan keputusan navigasi.
Erupsi Anak Krakatau seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat sistem tersebut. Indonesia tidak boleh selalu menunggu bencana datang baru memperbaiki koordinasi.
Negara kepulauan sebesar Indonesia membutuhkan sistem peringatan dini yang bekerja sebelum keadaan berubah menjadi krisis.
Ekonomi Maritim yang Tahan Guncangan
Solusinya bukan menutup laut dari risiko. Tidak mungkin Indonesia menghindari seluruh risiko alam. Yang dapat dilakukan, adalah membangun sistem yang mampu mengelolanya.
Pemerintah perlu menyusun peta kerentanan jalur pelayaran nasional berdasarkan risiko geologi, cuaca, tsunami, kecelakaan dan gangguan lainnya. Setiap jalur strategis perlu memiliki skenario alternatif.
Pelabuhan juga harus mempunyai kapasitas cadangan agar mampu menerima limpahan arus apabila satu titik mengalami gangguan.
Dunia industri mengenal prinsip redundansi: sistem yang baik bukan sistem yang hanya memiliki satu jalur paling efisien, melainkan sistem yang mempunyai pilihan ketika jalur utama gagal.
Pelaku usaha pun perlu didorong untuk memasukkan risiko kebencanaan ke dalam perencanaan bisnis.
Asuransi maritim, manajemen risiko, cadangan logistik dan diversifikasi jalur distribusi bukan lagi sekadar urusan perusahaan besar.
Semua itu merupakan bagian dari ekosistem ekonomi maritim yang sehat. Pemerintah daerah di sekitar jalur strategis juga perlu dilibatkan.
Bencana di laut tidak berhenti di garis pantai. Dampaknya dapat menjalar ke pelabuhan, pasar, nelayan, industri dan masyarakat pesisir.
Maka, kebijakan kebencanaan harus menghubungkan laut dengan daratan. Ketahanan maritim pada akhirnya membutuhkan ketahanan wilayah pesisir.
Tidak kalah penting pula, pembangunan maritim harus mulai mengubah paradigma.
Kita tidak cukup membangun laut sebagai ruang eksploitasi ekonomi. Laut harus dibangun sebagai ruang kehidupan yang memiliki batas ekologis dan risiko alam.
Investasi maritim harus memperhitungkan keselamatan, lingkungan dan kemampuan pemulihan.
Anak Krakatau Menjadi Pelajaran Strategis
Anak Krakatau tidak memilih kapan manusia sedang siap atau tidak siap. Ia bergerak mengikuti hukum alam.
Manusialah yang harus menyesuaikan diri. Di situlah kebesaran sebuah negara diuji: bukan pada kemampuannya menguasai alam, tetapi pada kecerdasannya hidup berdampingan dengan alam. Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat menguntungkan sekaligus penuh risiko.
Letaknya menjadikan laut sebagai jalan perdagangan dunia, tetapi karakter geologisnya membuat negeri ini akrab dengan gempa dan gunung api.
Keunggulan geografis dan kerentanan alam hadir dalam ruang yang sama. Maka geopolitik Indonesia harus dibaca bersama geologinya.
Kita tidak boleh memandang bencana sebagai gangguan sesaat yang selesai setelah abu menghilang. Setiap erupsi harus menghasilkan pembelajaran institusional.
Setiap gangguan pelayaran harus menghasilkan evaluasi terhadap sistem navigasi. Setiap keterlambatan distribusi harus menjadi bahan perbaikan rantai pasok.
Dengan cara demikian, bencana tidak hanya meninggalkan kerugian, tetapi juga pengetahuan. Pada titik inilah konsep negara maritim menemukan maknanya.
Negara maritim bukan hanya negara yang memiliki laut luas, banyak kapal, dan pelabuhan besar.
Negara maritim adalah negara yang mampu menjadikan laut sebagai sumber kesejahteraan sekaligus mampu melindungi manusia yang hidup dan bekerja di atasnya.
Erupsi Anak Krakatau memberi kita sebuah pelajaran sederhana tetapi mendalam.
Pertumbuhan ekonomi maritim membutuhkan laut yang bergerak, tetapi ketahanan ekonomi maritim membutuhkan sistem yang mampu bertahan ketika laut tidak dapat diprediksi.
Indonesia harus memilih untuk tidak sekadar mengejar kecepatan arus barang. Melainkan pula membangun kemampuan untuk menjaga arus tersebut tetap hidup dalam keadaan apa pun.
Maka, Anak Krakatau seharusnya tidak hanya dibaca sebagai kabar tentang gunung yang meletus. Ia adalah cermin bagi negara kepulauan tentang bagaimana mengelola risiko.
Laut Indonesia terlalu penting untuk dikelola dengan pendekatan sektoral dan reaktif.
Ia membutuhkan ilmu pengetahuan, teknologi, koordinasi dan keberanian untuk membangun sistem yang tangguh.
Jika laut adalah urat nadi ekonomi Indonesia, maka keselamatan, informasi dan kesiapsiagaan adalah denyut yang menjaganya tetap hidup.
Penulis adalah Pengamat Dunia Maritim.
Sumber: kompas.com
