Lestarikan Kearifan Lokal, Gubernur Andra Soni Serap Aspirasi Nelayan di Tasyakuran Laut Sidamukti

Lestarikan Kearifan Lokal, Gubernur Andra Soni Serap Aspirasi Nelayan di Tasyakuran Laut Sidamukti

By Redaksi On September 29, 2026

Gubernur Banten, Andra Soni saat menghadiri tradisi Tasyakuran Laut di TPI Sidamukti, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, Senin, 28 September 2026.  

PANDEGLANG, KabarXXI.Com - Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan bahwa pemerintah memberikan perhatian penuh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya para nelayan. 

Menurutnya, berbagai program prioritas terus diarahkan agar taraf hidup dan martabat kelompok nelayan semakin terangkat. 

​"Insya Allah, Presiden Prabowo Subianto fokus pada kesejahteraan masyarakat," kata Gubernur Andra Soni saat menghadiri tradisi Tasyakuran Laut di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sidamukti, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, Senin, 28 September 2026. 

​Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Andra Soni memaparkan sejumlah inisiatif pemerintah untuk nelayan, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kampung Nelayan Merah Putih, bantuan premi asuransi kecelakaan kerja, jaminan BPJS Kesehatan, hingga penyediaan alat pelacak posisi kapal. 

​Selain memaparkan program, Gubernur Andra juga menyerap masukan dari para nelayan setempat. 

“Tadi juga ada aspirasi terkait perbaikan dermaga dan penanganan pendangkalan muara,” ujarnya. 

​Kehadiran Gubernur Banten ini sekaligus untuk mengapresiasi pelaksanaan Tasyakuran Laut oleh masyarakat pesisir Sidamukti. 

Baginya, tradisi ini bukan sekadar wujud syukur, melainkan kearifan lokal untuk menjaga budaya sekaligus mempererat tali silaturahmi. 

​Menurut Andra Soni, warga Sidamukti sangat teguh menjaga tradisi leluhur tersebut. Hal ini terlihat dari tingginya antusiasme masyarakat dan nelayan yang hadir, bahkan dari wilayah Labuan dan Panimbang. 

​"Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi yang sangat baik bagi masyarakat," ujarnya. 

​Pada momen tersebut, Gubernur Andra Soni juga menyerahkan berbagai bantuan guna mendukung peningkatan produktivitas dan keselamatan kerja para nelayan pesisir. 

​Salah satu penerima bantuan premi asuransi BPJS Ketenagakerjaan, Tadi Rustadi (35) mengaku bersyukur atas perhatian dari pemerintah daerah. 

Ia merasa jaminan keselamatan tersebut sangat membantunya dalam mencari nafkah. 

​“Mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat dan membuat kami lebih tenang saat bekerja di laut,” kata Tadi. 

Nelayan yang sehari-hari mencari ikan hingga ke perairan Pulau Panaitan ini juga menuturkan bahwa hasil tangkapan biasanya akan meningkat setelah digelarnya Tasyakuran Laut. 

​"Tasyakuran atau pesta laut ini biasanya diadakan dua tahun sekali, bergantian dengan Desa Panimbang. Kebanyakan ikan tangkapan kami berupa ikan bentong, kembung banjar, dan cumi-cumi. Hasilnya kemudian dikirim ke Muara Baru serta Muara Angke di Jakarta,” tuturnya. (Welfendry) 

Ada Apa dengan Pelayanan Publik di Pemkab Pandeglang, Banyak Pejabat Alergi Masyarakat!

Ada Apa dengan Pelayanan Publik di Pemkab Pandeglang, Banyak Pejabat Alergi Masyarakat!

By Redaksi On September 23, 2026

Pendopo Kabupaten Pandeglang, Banten. 

PANDEGLANG, KabarXXI.Com - Pelayanan publik atau masyarakat di Kabupaten Pandeglang, Banten, terhadap masyarakatnya, dinilai lamban dan terkesan kurangnya transparan terhadap pelayanana itu. 

Jajaran Bupati Pandeglang beserta para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), selain dinilai lamban juga terkesan alergi dalam melayani  keluhan masyarakatnya. 

Apalagi bersifat kritis yang menimbulkan pandangan negatif dalam pengelolaan serta penggunaan anggaran negara apalagi kuatnya dugaan pungutan liar (pungli). 

Menurut Roni Barbariana selaku pentolan aktivis Lingkar Study dan Advokasi (LSDA), pihaknya pernah beberapa kali melayangkan surat terkait keluhan masyarakat tentang kondisi keluhan di lingkungannya. 

"Kita pernah melayangkan surat terkait pentingnya kordinasi dan solusi permasalahan masyarakat di wilayah Kecamatan Cimanggu dengan nomor surat 019/LSDA/VIII-2026 sekitar bulan Agustus ditujukan pada Sekda Kab. Pandeglang. Kemudian nomor surat 021/LSDA/VIII-2026 di bulan Agustus ditujukan pada Bupat. Dua surat itu masih dengan permasalahan dan tema yang sama. Kemudian pada bulan September surat nomor 024/LSDA/IX-2026 yang ditujukan pada pihak Dinas PUPR dan surat no 023/LSDA/IX-2026 juga pada dinas PUPR, masih belum mendapatkan konfirmasi ataupun informasi yang jelas. Bahkan beberapa pejabat di dinas itu terkesan alergi terhadap masyarakat," tuturnya. 

"Jangankan mendapatkan info yang akurat dalam penggunaan anggaran negara, ketemu aja udah ga mau, jadi kita bisa berasumsi sangat negatif, apalagi yang kita sampaikan bersifat kritis," ungkapnya. 

Masih kata RonBar, sampai saat ini, pihak yang dianggap berkepentingan mulai dari Kepala Desa dan Camat, belum pernah bertemu sekalipun. Hal tersebut difasilitasi oleh Kepala Bagian Pemerintahan (Kabagpem) pada Setda Kab. Pandeglang, apalagi ketika di singgung soal pungli. 

Lebih jauh diungkapkan RonBar, belum selesai permasalahan di atas, juga terjadi pada Dinas PUPR Pandeglang, yang amat sangat terkesan alergi untuk dikritisi, hanya mewakilkan saja melalui staffnya, sementara pihak pejabat terkait mulai dari Sekertaris Dinas, Kepala Bidang BM sampai yang berkepentingan lainnya enggan menemui dan bahkan seperti menghindar untuk ditemui. 

"Jelas kaya punya banyak masalah pejabat di kantor itu, apalagi kita nanyain yang namanya kegiatan yang menggunakan anggaran negara," ujarnya. 

Sementara belum lama ini awak media menghubungi pihak terkait, baik mulai Camat Cimanggu, yang terkesan enggan menanggapi. 

Menurut Muhadi selaku Kabagpem, pihaknya sudah menyampaikan pemberitahuan surat itu, namun jadwal bentrok, dan akan mengagendakan kembali. 

Di waktu terpisah baru-baru ini, salah seorang staf di DPUPR Pandeglang, melalui pesan WhatsAppnya mengatakan, pihaknya akan segera melakukan kordinasi dengan atasannya. 

"Karena lagi ada penilaian dari Ombudsman, aga slow respons," tulisnya dengan tanpa menjelaskan apapun. (seps)

Bupati Zakiyah Kunjungi Posko Carita, Temui Keluarga Korban Lima Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda

Bupati Zakiyah Kunjungi Posko Carita, Temui Keluarga Korban Lima Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda

By Redaksi On September 14, 2026

Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah saat mengunjungi posko penyelamatan lima jurnalis yang hilang di Selat Sunda, Sabtu, 12 September 2026. 

PANDEGLANG, KabarXXI.Com - Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah bersama Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria melakukan peninjauan ke posko penyelamatan lima jurnalis yang hilang di Selat Sunda untuk memberikan semangat dan motivasi kepada tim penyelamat dan keluarga korban di Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang, pada Sabtu, 12 September 2026. 

Di posko penyelamatan ini, Bupati Serang dan Wamenkomdigi menemui keluarga korban. 

Kedua pejabat ini dengan penuh empati memberikan semangat kepada keluarga korban yang masih menunggu kabar keluarga mereka. 

Bupati Serang menyatakan keprihatinannya atas musibah yang menimpa lima jurnalis dan tiga kru kapal yang hilang saat meliput erupsi Gunung Anak Merapi, Lampung Selatan, Lampung. 

“Kami tadi sudah bertemu dengan keluarga korban di antaranya keluarga Kang Bagus, keluarga Yudis dan lainnya,” kata Bupati Serang. 

Menurut Bupati, pemerintah terus melakukan pencarian agar para korban segara dapat ditemukan dengan selamat. 

“Tadi saya sampaikan bahwa pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten bersama dengan tim Sar gabungan terus mencari para korban yang belum ditemukan. Kami tentu menyatakan keprihatinan yang mendalam. Semoga semuanya selamat,” tegasnya. 

Bupati berpesan kepada keluarga korban agar sabar dan terus berdoa. 

"Kami juga tadi sampaikan bahwa setiap profesi ada risikonya. Dan kepada keluarga korban agar jangan putus mendoakan dan sabar. Pemerintah melalui pencarian lewat udara dan laut terus dilakukan,” ujarnya. 

Diketahui sebelumnya, lima jurnalis dikabarkan hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda. 

Mereka berangkat ke Selat Sunda dari Dermaga Pagedongan, Carita, Pandeglang menggunakan speedboat, pada Senin, 07 September 2026, sekitar pukul 14.00 WIB. 

Kontak terakhir salah satu wartawan Antara yang berangkat terjadi pada pukul 14.42 WIB, dengan salah seorang wartawan di Lampung. 

Lima wartawan yang berangkat itu, di antaranya M. Bagus Khoirunnas (ANTARA), Ari Basuki (Merdeka.com), Yudistiro Pranoto (iNews), Firman Daus (Anadolu Agency), dan Donal Husni (freelance). 

Sementara tiga awak kapal masing-masing Warta selaku kapten, Sukarman sebagai ABK, serta Heriyanto sebagai guide. (*/red)

Pemkab Pandeglang Perkuat Kesiapsiagaan "Hadapi Zoonosis dan Penyakit Infeksi Emerging"

Pemkab Pandeglang Perkuat Kesiapsiagaan "Hadapi Zoonosis dan Penyakit Infeksi Emerging"

By Redaksi On Agustus 27, 2026

PANDEGLANG, KabarXXI.Com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang memperkuat kesiapsiagaan dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis serta penyakit infeksi emerging melalui kegiatan koordinasi lintas sektor sekaligus pembentukan Tim Koordinasi Daerah (TIKORDA). 

Kegiatan tersebut dilaksanakan selama dua hari, 27–28 Agustus 2026, bertempat di Hall of Room Mutiara Cottage, Kabupaten Pandeglang. Kegiatan ini dihadiri sejumlah unsur pemerintah pusat dan daerah, termasuk perwakilan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). 

Sejumlah narasumber dan peserta yang hadir di antaranya Drh. Rama Prima Syahti Fauzi, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kemenko PMK; dr. Nani Rizkiyati, M.Kes., dari bidang penyakit zoonosis Kementerian Kesehatan; Laode Hane, SKM., M.Kes., dari bidang penyakit emerging Kementerian Kesehatan; dr. Dwi Rizki Fadhilah, Sp.P., dari RSUD Muhammad Irsyad Djuweli Labuan Banten; serta Ridho Ihsan Aulia, S.H., dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang. 

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang, Hj. Eniyati, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah penting untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah terhadap ancaman penyakit zoonosis dan penyakit infeksi emerging. 

Menurutnya, ancaman penyakit tersebut tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan berbagai aspek kehidupan masyarakat secara luas. 

“Kegiatan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat kesiapsiagaan Kabupaten Pandeglang terhadap ancaman penyakit zoonosis dan infeksi emerging yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat, sosial, ekonomi, dan kehidupan masyarakat secara luas,” ujar Hj. Eniyati. 

Lebih lanjut, Hj. Eniyati menyampaikan gambaran kondisi kewaspadaan dini di Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan data Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) secara kumulatif hingga Minggu Epidemiologi ke-33 Tahun 2026, masih terdapat sejumlah risiko penyakit yang perlu mendapatkan perhatian. 

Di antaranya tercatat 33 kasus gigitan hewan penular rabies, 13 kasus sindrom jaundice akut, 16 kasus suspek meningitis/ensefalitis, serta 6 kasus Acute Flaccid Paralysis (AFP). 

“Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun tidak semua penyakit merupakan kejadian luar biasa, sistem kewaspadaan dini tetap harus terus diperkuat. Setiap sinyal penyakit perlu dideteksi, diverifikasi, dan direspons secara cepat sebelum berkembang menjadi ancaman yang lebih luas,” jelasnya. 

Ia menegaskan, kondisi tersebut semakin memperkuat pentingnya kesiapsiagaan daerah dan koordinasi lintas sektor. Sebab, ancaman zoonosis dan penyakit infeksi emerging tidak dapat ditangani hanya oleh sektor kesehatan. 

“Ancaman zoonosis dan penyakit infeksi emerging tidak dapat ditangani oleh sektor kesehatan saja. Dibutuhkan kolaborasi dan komitmen bersama dari seluruh lintas sektor,” tegas Hj. Eniyati. 

Selain memperkuat sistem kewaspadaan dini, Pemerintah Kabupaten Pandeglang juga secara rutin melakukan pemetaan dan analisis risiko terhadap sejumlah penyakit prioritas, yaitu polio, Middle East Respiratory Syndrome (MERS), meningitis meningokokus, avian influenza, dan COVID-19. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa risiko penyakit MERS berada pada kategori tinggi, sementara empat penyakit prioritas lainnya berada pada kategori rendah. 

Hasil pemetaan risiko tersebut telah menghasilkan sejumlah rekomendasi, antara lain memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas sumber daya, serta melaksanakan berbagai upaya bersama untuk menurunkan kerentanan masyarakat dan daerah terhadap potensi ancaman penyakit zoonosis dan penyakit infeksi emerging. 

Pembentukan TIKORDA menjadi bagian penting dari upaya tersebut. Hal ini sejalan dengan amanat Permenko PMK Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru, yang menekankan pentingnya koordinasi dan keterlibatan berbagai pihak dalam pencegahan dan pengendalian zoonosis serta penyakit infeksius baru. 

Peraturan tersebut juga mengamanatkan pembentukan Tim Koordinasi Daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. 

“Oleh karena itu, kami berharap seluruh lintas sektor dapat memberikan dukungan dan berkomitmen dalam proses penyusunan TIKORDA. Tim yang dibentuk nantinya diharapkan bukan hanya menjadi sebuah struktur administratif, tetapi menjadi wadah koordinasi dan kerja sama nyata dalam menghadapi potensi ancaman zoonosis dan penyakit infeksi emerging,” pungkas Hj. Eniyati. 

Melalui koordinasi dan pembentukan TIKORDA ini, Pemerintah Kabupaten Pandeglang berharap terbangun sistem pencegahan dan pengendalian yang lebih terpadu, responsif, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, berbagai potensi ancaman penyakit dapat dideteksi dan ditangani sedini mungkin demi melindungi kesehatan masyarakat Kabupaten Pandeglang. (Seps)

Momentum HUT ke-81 RI, Pemdes Pasirkadu Gelar Berbagai Kegiatan

Momentum HUT ke-81 RI, Pemdes Pasirkadu Gelar Berbagai Kegiatan

By Redaksi On Agustus 19, 2026

PANDEGLANG, KabarXXI.Com - Momentum perayaan menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Pemerintah Desa (Pemdes) Pasirkadu, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, melalui Panitia Hari Besar Nasional (PHBN) Desa, melaksanakan beberapa kegiatan hiburan dan olah raga. 

Sebagaimana yang disampaikan A Junaedi, Kepala Desa Pasirkadu, bahwa pihaknya telah mengadakan kegiatan hiburan dalam rangka menyambut dan mempringati HUT RI di tingkat Desa yang dirinya pimpin. 

"Allhamdulilah, kami dari Pemdes Pasirkadu melalui PHBN, telah melakukan kegiatan dalam rangka menyambut HUT RI, di antaranya bidang olahraga, ada pertandingan Volly Ball antar RT, Bidang Kreatifitas, ada Lomba Pidato dan Bidang Hiburannya ada Lomba Karaoke" jelas Uneh sapaan akrab Kades Pasirkadu saat media temui di lokasi kegiatan. 

Uneh mengatakan lebih lanjut bahwa tujuan diadakan nya kegiatan dalam rangka menyambut juga memeriahkan HUT ke-81 RI, kegiatan yang digelar di Desa Pasirkadu pun untuk menjalin persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat terutama pemuda dan pemudi se-Desa Pasirkadu. 

"Selain ajang hiburan juga untuk menampilkan bakat mereka yang selama ini kemampuannya dalam bernyanyi tidak diketahui masyarakat luas," ujarnya. 

Sementara, kegiatan Lomba pidato diikuti oleh seluruh LKD ( RT, RW, LINMAS, & KADER) dengan tujuannya agar mereka mampu menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten juga Pemerintah desa, serta dapat menampung aspirasi dari masyarakat di wilayah masing-masing. 

Dalam obrolan terakhir dengan media, A Junaedi selaku Kepala Desa Pasirkadu mengucapan terimakasih kepada para panitia PHBN yang dengan segala keterbatasan anggaran, namun mampu menyelenggarakan peringatan dan perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Desa Pasirkadu dengan aman dan sukses. 

"Ucapan terima kasih juga buat seluruh warga masyarakat Desa Pasirkadu yang telah berpartisipasi mengikuti segala rangkaian kegiatan yang telah diadakan oleh para panitia PHBN Desa Pasirkadu," tutupnya. (Yoki)

Novel Di Balik Kotak Suara Hadirkan Kisah Demokrasi, Integritas, dan Keberanian

Novel Di Balik Kotak Suara Hadirkan Kisah Demokrasi, Integritas, dan Keberanian

By Redaksi On Agustus 18, 2026

Didin Tahajudin, Anggota Bawaslu Kabupaten Pandeglang. 

PANDEGLANG, KabarXXI.Com - Novel Di Balik Kotak Suara karya Badrul Munir menghadirkan cerita yang tidak sekadar berbicara tentang pemilu, tetapi juga mengajak pembaca melihat lebih dekat tentang integritas, keberanian, persahabatan, cinta, serta perjuangan menjaga demokrasi. 

Hal tersebut tergambar dalam resensi yang ditulis Didin Tahajudin, Anggota Bawaslu Kabupaten Pandeglang, menurut pandangannya (Didi-red), novel setebal 435 halaman tersebut mampu membawa isu kepemiluan ke dalam sebuah cerita yang dekat dengan kehidupan manusia. 

Sedangkan, Tokoh utama dalam novel tersebut, Damar Panuluh, digambarkan sebagai sosok muda idealis yang kembali ke desa asal orang tuanya dan kemudian menjadi Pengawas Kelurahan/Desa pada Pemilu 2024. 

Damar harus berhadapan dengan berbagai persoalan, termasuk dugaan praktik politik uang, tekanan, intimidasi hingga ancaman yang tidak hanya menyasar dirinya, tetapi juga keluarganya. 

Di tengah situasi tersebut, Damar dihadapkan pada pilihan sulit antara mempertahankan integritas atau mengutamakan keselamatan, Konflik inilah yang membuat cerita terasa lebih manusiawi karena tokohnya tidak digambarkan sebagai sosok sempurna. 

Novel ini juga menghadirkan karakter Sarah dan Bimbim yang menjadi bagian penting dalam perjalanan Damar. 

Persahabatan, cinta, humor, ketegangan dan konflik personal membuat cerita demokrasi terasa lebih hidup dan tidak kaku seperti sebuah buku pendidikan politik. 

Lebih lanjut, menurut Didin, salah satu kekuatan novel Di Balik Kotak Suara adalah kemampuannya menjadikan sastra sebagai media pendidikan politik, pembaca tidak hanya diberi tahu mengenai bahaya politik uang dan pentingnya pengawasan pemilu, tetapi diajak memahami persoalan tersebut melalui pengalaman para tokohnya. 

Novel ini juga dinilai relevan bagi generasi muda, khususnya Generasi Z yang tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga memiliki peran dalam membentuk opini publik dan menentukan masa depan demokrasi Indonesia. 

Pesan penting yang ditawarkan novel tersebut adalah bahwa melawan pelanggaran pemilu tidak selalu berarti harus menjadi seorang pahlawan. 

Setiap orang dapat mengambil peran, mulai dari menolak politik uang, mencari informasi yang benar, berani melaporkan dugaan pelanggaran hingga menggunakan hak politik secara sadar.

Cerita kemudian berkembang melalui perjuangan Damar bersama Sarah, Rizki dan Bimbim dalam membangun Forum Demokrasi Desa (FDD). 

Perlawanan mereka tidak hanya dilakukan melalui jalur formal, tetapi juga melalui dialog dengan masyarakat, diskusi pemuda, konsolidasi warga hingga gerakan kebudayaan. 

Pada akhirnya, Di Balik Kotak Suara tidak menawarkan kemenangan yang berlebihan. Justru, novel ini menunjukkan bahwa demokrasi bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah, melainkan tentang bagaimana nilai, keberanian dan integritas tetap hidup setelah sebuah proses politik berakhir. 

Melalui kisah Damar, pembaca diajak menyadari bahwa kotak suara hanyalah tempat untuk menitipkan pilihan. Yang menentukan masa depan demokrasi adalah manusia yang berdiri di balik pilihan tersebut. 

Novel Di Balik Kotak Suara diterbitkan oleh CV. Elba Sejahtera Grup dan menjadi salah satu karya yang menarik untuk dibaca, terutama bagi mereka yang ingin memahami demokrasi dari sisi yang lebih dekat, manusiawi dan reflektif. (Yoki)

Kaji Ulang Proyek Situ Cikedal, Warga Pandeglang Butuh Jalan

Kaji Ulang Proyek Situ Cikedal, Warga Pandeglang Butuh Jalan

By Redaksi On Juli 24, 2026

PANDEGLANG, KabarXXI.Com - Keputusan pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang melakukan pembangunan kawasan Situ Cikedal di Kecamatan Cikedal memicu kritik dari aktivis dan masyarakat Pandeglang. 

Oleh karena itu, Gubernur Banten, Andra Soni agar mengkaji ulang proyek tersebut yang dinilai tidak sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat Pandeglang. 

Adalah Rifki Basri selaku Koordinator (KMSP) Koalisi Masyarakat Sipil Pandeglang menyampaikan kepada awak media, bahwa sebelum anggaran miliaran itu digunakan lebih baik Gubernur Banten, Andra Soni mengkaji ulang. 

"Mending anggaran yang besar dan miliaran itu dibangunkan untuk infrastruktur jalan. Dari berita yang tersebar anggaran untuk proyek tersebut kurang lebih kisaran Rp 9 miliar," ungkapnya. 

"Mengapa sih Pemprov tidak melihat kebutuhan yang lebih urgent untuk warga Pandeglang. Meskipun alasanya akan dijadikan tempat wisata, itu sangat tidak jelas, karena sejatinya warga sangat ingin pembangunan jalan, khususnya wilayah Pandeglang selatan," imbuhnya. 

Dia juga berharap anggota DPRD Provinsi Banten teritama Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Pandeglang dapat menyampaikan ke Gubernur agar lebih fokus membangun jalan untuk Pandeglang. 

Selama ini, kata dia, warga sudah jenuh dengan kondisi infrastruktur jalan. 

"DPRD Provinsi dapil Pandeglang harusnya lebih tahu apa kebutuhan warga Pandeglang sebenarnya, jangan sampai pembangunan ini tidak memberikan dampak positif buat masyarakat Pandeglang," pungkasnya. 

"Kami harap pak Andra bisa mempertimbangkan ini, kalau memang ingin membangkitkan wisata Pandeglang. pemerintah daerah khsusunya provinsi Banten bisa membangun jalan ke daerah daerah wisata yang kondisinya memperihatinkan," sambung dia. 

Ditambahkan Rifki, Pemprov Banten harusnya melihat kebutuhan warga Pandeglang. Jangan sampai anggaran miliaran terbuang dengan tidak memberikan dampak pada Kabupaten. 

"Karena sebagai warga pasti akan lebih memilih dan mendesak Pak Andra untuk perbaikan infrastruktur jalan yang hingga kini masih banyak rusak, khususnya di wilayah Pandeglang selatan," harapnya. (Seps)