Berita Terbaru

Lima Travel Umrah di Sumbar Diduga Pakai Izin Penyelenggara Lain, Bakal Kena Sanksi

By On November 06, 2026

Kemenhaj Sumbar saat menggelar sidak keberangkatan jemaah umrah di BIM, Kabupaten Padang Pariaman, Senin, 02 November 2026. 


PADANG, KabarXXI.Com – Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengidentifikasi lima travel umrah tanpa izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang memberangkatkan ratusan jemaah.

Dugaan pelanggaran tersebut terungkap saat Kemenhaj Sumbar menggelar inspeksi mendadak (sidak) keberangkatan jemaah umrah di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Kabupaten Padang Pariaman, Senin, 02 November 2026. 

Kepala Bidang Bina dan Pengendalian Kanwil Kemenhaj Sumbar, Muhammad Rifki mengatakan, kelima agen perjalanan yang belum mengantongi izin resmi itu memberangkatkan jemaah dengan "menumpang" atau memakai atribut PPIU berizin lain. 

"Dari hasil pemeriksaan, kami mengidentifikasi lima travel yang diduga tidak memiliki izin PPIU sendiri. Mereka memberangkatkan jemaah dengan menggunakan atribut atau identitas penyelenggara lain," kata Rifki, Selasa, 03 November 2026. 

Menurut Rifki, lima travel yang diduga tak berizin tersebut, di antaranya travel S, AT, AH, PAS, dan H. 

Dalam temuan awal petugas, kata dia, Singgalang terpantau memberangkatkan jemaah melalui PT TMKW. 

Lalu, AT menggunakan PT ASI dan AH memberangkatkan jemaah via PT BMP asal Jambi. 

Sementara itu, PAS memanfaatkan legalitas PT RAN, serta H memberangkatkan jemaah melalui PT ABM dari Jambi. 

Rifki menjelaskan, temuan petugas lapangan di BIM tidak berhenti pada lima travel tersebut. 

Secara keseluruhan, Kemenhaj Sumbar mengidentifikasi setidaknya ada delapan penyelenggara umrah yang bermasalah. 

"Temuan sementara kami mencatat sekitar delapan travel bermasalah. Dari jumlah itu, lima travel diduga tidak berizin dan menggunakan identitas penyelenggara lain. Data ini masih kami dalami untuk memastikan seluruh pelanggarannya," ujar dia. 

Bahkan, kata Rifki, petugas mendapati satu travel yang nekat memberangkatkan rombongan jemaah dalam jumlah besar tanpa mengantongi izin PPIU atas nama sendiri. 

"Ada satu travel yang memberangkatkan 127 jemaah, sementara izin PPIU atas nama travel tersebut belum dimiliki. Kami akan menelusuri bagaimana proses pemberangkatannya dan pihak yang terlibat," ujarnya. 

Menindaklanjuti temuan sidak tersebut, Kanwil Kemenhaj Sumbar menjadwalkan pemanggilan terhadap seluruh travel yang terindikasi melanggar. 

Pemeriksaan diarahkan baik kepada travel penyedia atribut maupun travel tanpa izin yang memakainya. 

Rifki menegaskan, apabila terbukti melanggar aturan perundang-undangan, Kemenhaj Sumbar tak segan mempublikasikan daftar travel bermasalah tersebut ke publik demi melindungi calon jemaah. 

"Kami akan memeriksa travel yang menggunakan atribut maupun pihak yang memberikan atribut tersebut. Jika pelanggarannya terbukti, identitas travel akan kami sampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi," jelasnya. 

Terpisah, Kepala Kanwil Kemenhaj Sumbar, M Rifki juga menegaskan komitmen penindakan tegas terhadap agen perjalanan nakal tanpa izin yang beroperasi di wilayah Sumatera Barat. 

Kendati demikian, ia memastikan penindakan menitikberatkan pada sisi penyelenggara, bukan merugikan jemaah yang telah telanjur mendaftar. 

"Kami pro kepada jemaah, tetapi juga pro kepada travel yang berizin. Kami tidak akan membiarkan travel tidak berizin memberangkatkan jemaah," ujarnya. 

Ia mengimbau masyarakat Sumbar agar selalu meningkatkan kewaspadaan dan memeriksa legalitas travel sebelum memesan paket ibadah umrah. 

Kepastian izin PPIU dapat dicek secara mandiri oleh masyarakat melalui aplikasi resmi Satu Haji. (*/red)

Ini Empat Jurnalis yang Berperan dalam Perjuangan Surabaya 1945

By On November 06, 2026

Foto ilustrasi. 

SURABAYA, KabarXXI.Com - Surabaya menjadi saksi perjuangan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada 10 November 1945. 

Pertempuran besar pecah setelah pasukan Inggris mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata, tetapi juga melalui penyebaran informasi dan dokumentasi perjuangan. 

Sejumlah tokoh turut mengambil peran melalui dunia jurnalistik, mulai dari menyebarkan berita, mengobarkan semangat perlawanan melalui radio, hingga mengabadikan peristiwa bersejarah. 

Ada sejumlah jurnalis yang turut berkontribusi dalam perjuangan rakyat Surabaya pada 1945. 

Mereka memiliki peran berbeda, mulai dari menyebarkan kabar kemerdekaan hingga memperkenalkan perjuangan Indonesia kepada dunia internasional. 

Bung Tomo

Bung Tomo atau Sutomo merupakan tokoh perjuangan yang mengawali kiprahnya melalui dunia jurnalistik. 

Lahir di Surabaya pada 3 Oktober 1920, ia pernah menjadi wartawan lepas Harian Soeara Oemoem, redaktur mingguan Pembela Rakyat pada 1938, serta penulis dan redaktur harian berbahasa Jawa, Ekspres, pada 1939. 

Pengalamannya di dunia pers membentuk kemampuan komunikasi yang kemudian berperan penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. 

Saat Pertempuran 10 November 1945, Bung Tomo memanfaatkan siaran radio pemberontakan untuk membangkitkan semangat rakyat Surabaya melawan pasukan Sekutu.

Seruannya yang terkenal, "Allahu Akbar! Saudara-saudara, jangan mundur selangkah pun! Merdeka atau mati!", menjadi simbol keberanian dan perlawanan arek-arek Suroboyo. 

Atas jasa-jasanya, Bung Tomo ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional pada 10 November 2008. 

R M Bintarti

R M Bintarti merupakan salah satu tokoh pers Indonesia yang turut berkontribusi dalam penyebaran informasi pada masa perjuangan kemerdekaan. 

Karier jurnalistiknya dimulai setelah berguru kepada R M Tirtohadisoerjo, pemimpin majalah Medan Prijaji, di Bandung. 

Pada 1923, Bintarti menjadi editor surat kabar Sin Jit Po di Surabaya bersama Oei Kie Hok. 

Pada tahun yang sama, ia juga menerbitkan harian Kemadjoean Hindia bersama Raden Pandji Soeroso. 

Kiprahnya berlanjut sebagai wartawan senior hingga dipercaya menjadi pemimpin redaksi Pewarta Soerabaja pada 1925. 

Menjelang kemerdekaan, Bintarti bergabung dengan Kantor Berita Indonesia yang didirikan di Surabaya pada awal Agustus 1945 bersama sejumlah mantan wartawan dan redaktur kantor berita Domei. 

Ketika Pertempuran 10 November 1945 pecah, kantor berita tersebut terpaksa mengungsi ke Mojokerto. Meski demikian, Bintarti bersama Wiwiek Hidayat tetap menjalankan kegiatan jurnalistik LKBN Antara. 

Perannya menunjukkan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya dilakukan melalui perlawanan fisik, tetapi juga melalui kerja jurnalistik untuk menjaga penyebaran informasi kepada masyarakat. 

Abdul Wahab Saleh

Abdul Wahab Saleh merupakan wartawan sekaligus fotografer yang berperan dalam mendokumentasikan perjuangan rakyat Surabaya pada masa kemerdekaan. 

Ia pernah bekerja sebagai jurnalis di kantor berita Domei cabang Surabaya pada masa pendudukan Jepang. 

Pengalaman tersebut mengasah kemampuannya dalam jurnalistik dan fotografi. Setelah Indonesia merdeka, kantor berita Domei berganti menjadi Antara. 

Ia kemudian turut mengabadikan berbagai peristiwa penting di Surabaya, termasuk detik-detik perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato (kini Hotel Majapahit) pada 19 September 1945. 

Abdul Wahab Saleh juga mendokumentasikan perjuangan rakyat selama perang gerilya. 

Hasil dokumentasi Abdul Wahab Saleh menjadi bagian penting dari rekam jejak sejarah perjuangan kemerdekaan di Surabaya. 

Melalui foto-fotonya, berbagai peristiwa bersejarah dapat dikenang dan dipelajari oleh generasi berikutnya. 

K'tut Tantri

K'tut Tantri memiliki peran penting dalam memperkenalkan perjuangan kemerdekaan kepada dunia melalui siaran radio. 

Perempuan bernama asli Muriel Stuart Walker ini lahir di Glasgow, Skotlandia, pada 19 Februari 1898. 

Meski berasal dari luar negeri, ia memilih mendukung perjuangan rakyat Indonesia bersama Bung Tomo di Surabaya. 

Mengutip Kemendikdasmen, saat Pertempuran 10 November 1945, K'tut Tantri menggunakan nama siaran Soerabaja Sue untuk menyampaikan kabar perjuangan melalui radio Voice of Free Indonesia. 

Siaran berbahasa Inggris tersebut ditujukan kepada masyarakat internasional agar mengetahui perjuangan rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaan. 

Atas jasa dan pengabdiannya, pemerintah Indonesia menganugerahkan Bintang Mahaputra Nararya pada 1998. 

Kisah perjuangannya juga dituangkan dalam autobiografi berjudul Revolt in Paradise. K'tut Tantri wafat di Sydney, Australia, pada 27 Juli 1997. 

Keempat tokoh tersebut menunjukkan bahwa dunia jurnalistik turut menjadi bagian dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

Melalui tulisan, siaran radio, dan foto, mereka membantu menyebarkan informasi sekaligus merekam peristiwa penting dalam sejarah perjuangan rakyat Surabaya.

Sumber: detik.com

Viral Kopral TNI Pakai Seragam Atribut Jenderal di Bandara Juanda

By On November 06, 2026

Koptu MT yang pakai seragam jenderal di Bandara Juanda (Foto: Istimewa) 

SIDOARJO, KabarXXI.Com - Seorang anggota TNI Angkatan Darat (AD) berpangkat Kopral Satu (Koptu) diamankan petugas pengamanan Bandara Internasional Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim), setelah kedapatan mengenakan seragam dinas lapangan (PDL) dengan tanda pangkat jenderal. 

Anggota TNI bernama M. Teguh Iman Syah itu diamankan pada Senin, 02 November 2026, saat hendak terbang ke Palembang menggunakan pesawat Lion Air JT 856 rute Surabaya-Palembang. 

Peristiwa tersebut kemudian viral setelah videonya beredar di media sosial. 

Diketahui, Teguh tiba di Terminal 1 Bandara Juanda sekitar pukul 08.00 WIB bersama dua orang yang disebut sebagai keluarganya. 

Setelah melakukan check-in, Teguh didampingi petugas menuju lantai dua untuk menjalani pemeriksaan keamanan dan dokumen penerbangan. 

Namun, petugas mencurigai penampilannya karena seragam PDL yang dikenakan Teguh memperlihatkan tanda pangkat jenderal TNI. 

Petugas kemudian meminta Teguh menunjukkan kartu identitas. Dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa Teguh merupakan anggota aktif TNI AD berpangkat Koptu yang bertugas di Kodim 0816/Sidoarjo. 

Petugas pengamanan kemudian menghubungi Posko Satuan Tugas Pengamanan (Satgaspam) Bandara Juanda untuk meminta pendampingan. 

Setelah menjalani pemeriksaan awal, Teguh diserahkan kepada Koramil Sedati untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 

Komandan Kodim (Dandim) 0816/Sidoarjo, Letkol Arh Muhammad Ansyari membenarkan bahwa Teguh merupakan anggotanya dengan pangkat Koptu. 

Menurut Ansyari, Teguh hendak pulang ke Palembang untuk menemui istri dan anaknya. 

"Berangkat dari rumahnya karena sehari-harinya tinggal dengan saudaranya ataupun orang tuanya di wilayah Sidoarjo," ujarnya, Rabu, 04 November 2026. 

Ansyari menjelaskan, Teguh diamankan oleh anggota yang sedang bertugas di Bandara Juanda karena mengenakan seragam yang tidak sesuai dengan ketentuan. 

Seragam tersebut, kata dia, memperlihatkan tanda pangkat bintang empat. Selain itu, terdapat tulisan "TNI ADU" dan atribut bertuliskan "Darat Laut Udara". 

Ansyari mengatakan, selama ini Teguh menjalankan tugas rutin di kesatuannya dan tidak mendapat pekerjaan berat. 

"Jadi, melaksanakan kegiatan pembersihan dan lain sebagainya. Sampai dengan sejauh ini kondisi aktivitas maupun melaksanakan kegiatan secara rutin," ujarnya. 

Ansyari juga mengungkapkan bahwa kondisi Teguh mengalami perubahan setelah ibunya meninggal dunia beberapa waktu lalu. 

"Namun, pada kondisi setelah orang tuanya kurang lebih beberapa waktu ke belakang meninggal, itu kondisi kejiwaannya semakin memburuk. Jadi, beban pikirannya semakin bertambah semenjak ditinggal oleh ibunya pada saat itu," pungkasnya. (*/red)

Polda Jatim Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG, 21 Orang Jadi Tersangka

By On November 06, 2026

Polda Jatim melaksanakan Konferensi Pers ungkap kasus penyalahgunaan BBM subsidi-LPG. 

SURABAYA, KabarXXI.Com - Polda Jawa Timur (Jatim) berhasil mengungkap praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG bersubsidi di 22 lokasi yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Jatim. 

Dalam pengungkapan itu, polisi menetapkan 21 orang sebagai tersangka yang merugikan negara hingga miliaran rupiah. 

Kapolda Jatim, Irjen Dekananto Eko Purwono mengatakan, pengungkapan tersebut juga bekerjasama dengan BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, dan Kejaksaan Tinggi Jatim. 

Penindakan dilakukan menyusul keresahan masyarakat terkait kelangkaan BBM subsidi dan LPG 3 kilogram. 

"Dari penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi ini, Polda Jawa Timur telah menetapkan 21 tersangka," ujar Dekananto saat Konferensi Pers di Mapolda Jatim, Senin, 02 November 2026. 

Dari 22 lokasi tersebut, penindakan dilakukan di Mojokerto, Tulungagung, Blitar, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, Kota dan Kabupaten Kediri, Lamongan, Bondowoso, Banyuwangi, Lumajang, hingga Situbondo. 

Polisi menyita sejumlah barang bukti antara lain 2.734 liter Pertalite, 24.799 liter solar subsidi, dan 434 tabung LPG. Rinciannya, 250 tabung LPG 3 kg dan 184 tabung LPG 12 kg. 

Dekananto menjelaskan, para tersangka menggunakan sejumlah modus untuk mengeruk keuntungan dari penjualan BBM subsidi. 

Salah satunya dengan memodifikasi kendaraan agar bisa mengisi BBM berulang kali di SPBU. 

Modus tersebut diduga turut memicu antrean panjang di sejumlah SPBU. Sebab, para pelaku memanfaatkan situasi ketika masyarakat membutuhkan BBM untuk mengumpulkan stok dan memperdagangkannya kembali. 

"Ada perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan dari para tersangka ini yang ingin mencari keuntungan di dalam situasi yang masyarakat membutuhkan BBM," ujarnya. 

Selain itu, pelaku menggunakan truk tangki biru putih yang seharusnya diperuntukkan mengangkut BBM non-subsidi atau kebutuhan industri. 

Kendaraan tersebut justru digunakan untuk mengangkut BBM subsidi yang kemudian dijual kepada pihak industri dengan harga non-subsidi. 

Polisi juga menemukan praktik penggunaan sejumlah barcode untuk membeli BBM subsidi. 

Bahkan, terdapat dugaan keterlibatan oknum petugas SPBU yang memberikan barcode kepada pelaku agar bisa melakukan pengisian BBM subsidi untuk diperjualbelikan kembali. 

"Kami akan kembangkan, kenapa mereka bisa mendapatkan barcode, padahal barcode ini sudah ada by name by address-nya," tuturnya. 

Sementara untuk penyalahgunaan LPG, para pelaku menggunakan modus memindahkan isi tabung LPG 3 kg ke tabung LPG 12 kg non-subsidi. 

Praktik tersebut menjadi perhatian polisi karena berpotensi membahayakan masyarakat. 

Dekananto mengatakan pihaknya juga akan mendalami penyebab sejumlah insiden tabung gas meledak. 

Polisi akan menelusuri kemungkinan adanya komponen yang dipalsukan dalam praktik pemindahan isi LPG tersebut. 

Dari hasil penyelidikan sementara, praktik penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi itu ditaksir menyebabkan kerugian negara mencapai sekitar Rp 35.7 Miliar. 

"Ini baru perhitungan sementara. Kami serius akan mengembangkan pengungkapan ini dan harapannya potensi kerugian negara ini bisa kita cegah," pungkasnya. (*/red)

Perhutani KPH Banten dan Polda Banten Tindak Lanjuti Kasus Illegal Mining di BKPH Bayah

By On November 06, 2026

KPH Banten bersama Ditkrimsus Polda Banten menindaklanjuti laporan terkait aktivitas illegal mining dan illegal logging di wilayah BKPH Bayah. 

LEBAK, KabarXXI.Com - Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banten bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Banten bergerak cepat menindaklanjuti laporan terkait aktivitas illegal mining (penambangan ilegal) dan illegal logging (penebangan liar) di wilayah BKPH Bayah. 

Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (KBKPH) Bayah, Lucyta Sakagiri, melalui keterangan pers tertulis kepada awak media, Jumat, 06 November 2026. 

Lucyta mengungkapkan bahwa tindakan ini merupakan kelanjutan dari patroli keamanan hutan serta tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat yang sebelumnya telah dilaksanakan pada Selasa, 13 Oktober 2026, di Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Bayah Selatan, BKPH Bayah. 

Sebagai langkah konkret, kata dia, Perhutani KPH Banten dan Ditkrimsus Polda Banten turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan langsung dan pengambilan titik koordinat pada lokasi lubang galian batu bara ilegal. 

Aktivitas penambangan tanpa izin tersebut ditemukan berada di petak 39 F, RPH Bayah Selatan, BKPH Bayah. 

"Langkah ini merupakan tindakan hukum yang kami tempuh dalam rangka penanganan dan penegakan hukum terhadap gangguan keamanan hutan, khususnya aktivitas illegal mining atau penambangan batu bara ilegal," tegas Lucyta Sakagiri. (Cup/Red)

Peringati Hari Pahlawan, Kodim 0602/Serang Gelar Doa Bersama

By On November 06, 2026

Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, Kodim 0602/Serang menggelar kegiatan doa bersama, Jumat, 06 November 2026. 

SERANG, KabarXXI.Com – Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, Kodim 0602/Serang menggelar kegiatan doa bersama, di Masjid Al Aqsa, Makodim 0602/Serang, Kelurahan Tembong Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Jumat, 06 November 2026. 

Kegiatan ini menjadi momentum refleksi bagi seluruh prajurit untuk mengenang dan menghargai pengorbanan para pahlawan bangsa yang telah berjuang demi kemerdekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Kegiatan doa bersama tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Staf Kodim (Kasdim) 0602/Serang, Letnan Kolonel (Letkol) Inf Eko Budi Nugroho, dan dihadiri oleh para anggota TNI Kodim 0602/Serang, para Babinsa jajaran Koramil, beserta Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan makodim. 

Suasana penuh kekhusyukan tampak menyelimuti seluruh peserta yang bersama-sama memanjatkan doa untuk para pahlawan, sekaligus memohon keberkahan dan perlindungan bagi bangsa dan negara. 

Dalam sambutannya, Letkol Inf Eko Budi Nugroho menyampaikan bahwa peringatan Hari Pahlawan bukan sekadar seremonial, melainkan sarana untuk meneladani semangat dan nilai-nilai perjuangan para pahlawan. 

Ia mengajak seluruh anggota Kodim 0602/Serang untuk terus menanamkan jiwa patriotisme, disiplin, serta loyalitas dalam menjalankan tugas sehari-hari sebagai bentuk nyata penghormatan kepada para pendahulu bangsa. 

Melalui kegiatan doa bersama ini, Kodim 0602/Serang berharap semangat kepahlawanan dapat terus tumbuh dan menjadi motivasi bagi seluruh prajurit dan PNS dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. 

Kegiatan berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar, serta diakhiri dengan doa penutup yang dipanjatkan bersama-sama oleh seluruh peserta yang hadir. (*/red)

Hari ke-12 Operasi Patuh Maung 2026, Polres Serang Lakukan Penindakan dan Imbauan kepada Pengendara di Simpang Gorda

By On November 06, 2026

Personil Polres Serang saat melaksanakan Operasi Patuh Maung Tahun 2026, di Simpang Gorda, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, Jumat, 6 November 2026. 

SERANG, KabarXXI.Com – Memasuki hari ke-12 pelaksanaan Operasi Patuh Maung Tahun 2026, jajaran Kepolisian Resor (Polres) Serang terus meningkatkan upaya penertiban dan edukasi kepada masyarakat pengguna jalan. 

Kali ini, kegiatan dilaksanakan pada Jumat, 6 November 2026, mulai pukul 09.00 WIB, di Jalan Raya Serang–Jakarta, tepatnya di Simpang Gorda, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. 

Dalam kegiatan tersebut, personel Polres Serang melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas sekaligus memberikan imbauan dan edukasi kepada para pengendara sepeda motor maupun pengemudi kendaraan roda empat. 

Operasi Patuh Maung 2026 merupakan operasi kepolisian terpusat yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif, disertai penegakan hukum (Gakkum) secara humanis. 

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, khususnya di wilayah hukum Polres Serang. 

Kasetopsres Operasi Patuh Maung 2026, AKP Muhammad Hafizh menekankan kepada seluruh personel agar dalam pelaksanaan tugas selalu mengedepankan sikap humanis melalui Senyum, Sapa, dan Salam (3S). 

Ia juga mengingatkan agar anggota menghindari sikap arogan, tidak melakukan tindakan yang dapat mencoreng citra institusi Polri, serta senantiasa mengutamakan keselamatan diri selama bertugas di lapangan. 

Dalam pelaksanaannya, petugas memberikan imbauan tentang pentingnya keselamatan berkendara, penggunaan perlengkapan keselamatan, serta kelengkapan administrasi kendaraan. 

Selain itu, dilakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan dan pemberian teguran kepada pengendara yang kedapatan melakukan pelanggaran lalu lintas. 

Petugas juga melakukan sosialisasi pelaksanaan Operasi Patuh Maung 2026 dengan mengajak masyarakat untuk senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan helm berstandar SNI bagi pengendara sepeda motor, mengenakan sabuk keselamatan bagi pengemudi mobil, serta melengkapi surat-surat kendaraan. 

Pada pelaksanaan hari ke-12 ini, petugas masih menemukan sejumlah pengendara yang tidak menggunakan perlengkapan keselamatan berkendara maupun melakukan pelanggaran lalu lintas. 

Terhadap pelanggaran tersebut, petugas melakukan penindakan dan memberikan teguran serta edukasi agar masyarakat lebih disiplin dan mengutamakan keselamatan saat berkendara. 

Melalui Operasi Patuh Maung 2026, Polres Serang berharap tumbuh kesadaran masyarakat bahwa keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. 

Dengan demikian, tercipta kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) yang aman, selamat, tertib, dan lancar. 

Kegiatan Operasi Patuh Maung 2026 di Simpang Gorda berakhir pada pukul 11.00 WIB. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. (*/red)

Kapolsek Cinangka Bantah Isu Anggota Bekingi Lapak Solar, Tegaskan Lokasi Adalah Galian Pasir Resmi

By On November 05, 2026

SERANG, KabarXXI.Com - Kapolsek Cinangka, AKP Romizal secara tegas membantah pemberitaan miring yang beredar luas yang menuding personel Polsek Cinangka, Polres Cilegon, membekingi sebuah lapak Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar ilegal. 

AKP Romizal memastikan bahwa isu yang berkembang di lapangan tersebut sama sekali tidak benar dan tidak berdasar. 

Dalam keterangan resminya kepada media pada Kamis, 05 November 2026, AKP Romizal menjelaskan kronologi dan fakta yang sebenarnya terjadi. 

Dia pun meluruskan bahwa lokasi yang ramai diberitakan tersebut bukanlah lapak solar, melainkan sebuah tempat galian pasir. 

"Adanya berita tersebut tidak benar. Cerita yang sebenarnya, lokasi itu adalah galian pasir. Pada saat itu, salah satu anggota Polsek berada di lokasi karena memang sedang membeli pasir untuk keperluan pribadi," jelas AKP Romizal. 

Lebih lanjut, Kapolsek menyayangkan adanya penggiringan opini publik yang terjadi akibat tidak adanya upaya klarifikasi (cross-check) dari pihak pembuat berita sebelum menyebarkan informasi tersebut kepada masyarakat luas. 

"Pihak yang mengedarkan berita tersebut sama sekali tidak pernah melakukan konfirmasi ke Polsek. Akibat tidak ada konfirmasi ke kami, berita itu menjadi bola panas yang liar di lapangan. Saya tegaskan sekali lagi, itu galian pasir dan anggota saya murni sedang membeli pasir, bukan membekingi seperti isu yang berkembang," pungkasnya. 

Melalui rilis resmi ini, Polsek Cinangka berharap masyarakat tidak termakan oleh informasi sepihak yang belum jelas kebenarannya. 

Polsek Cinangka berkomitmen penuh untuk tetap menjaga integritas institusi dan mengawal keamanan serta ketertiban di wilayah hukum Polsek Cinangka, Polres Cilegon dengan profesional. (*/red)

Nusron Bicara soal Perjalanan Dinas Usai Diperiksa KPK

By On November 05, 2026

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid usai diperiksa KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu, 04 November 2026. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyatakan bahwa perjalanannya ke luar negeri sebagai menteri telah mengantongi izin dari Kementerian Sekreariat Negara. 

Hal itu disampaikan Nusron saat menjelaskan alasannya sempat absen dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus suap pengurusan hak guna usaha (HGU) PT Summarecon Tbk dengan alasan sedang dinas ke luar negeri. 

"Saya pejabat publik seorang Menteri, kalau dinas ke luar kota apalagi keluar negeri, dipastikan ada surat izin perjalanan dari Kementerian Sekretariat Negara, jadi kami tidak mengada-ada,” ujar Nusron usai diperiksa KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu, 04 November 2026. 

Diketahui, Nusron sudah dua kali absen dari panggilan KPK untuk diperiksa dalam perkara ini suap pengurusan HGB Summarecon dan penerimaan lain d lingkungan Kementerian ATR/BPN. 

Pemanggilan pertama jatuh pada 7 Oktober 2026, tetapi Nusron absen dengan alasan sudah memiliki agenda internal di Kementerian ATR/BPN. Nusron kembali dipanggil pada 15 Oktober 2026, tetapi lagi-lagi tidak memenuhinya. 

Ketika itu, Nusron meminta pemeriksaannya ditunda karena ia sedang menjalani dinas ke Malaysia.

"Jadi yang pertama itu ada surat agenda yang berbarengan, Kemudian yang saat kemarin, tanggal 14 itu agenda kegiatan Perdin ke luar negeri. Kalau nggak salah ke Malaysia,” ujar Taufik, Kamis, 16 Oktober 2026. 

Pada Rabu hari ini, Nusron akhirnya memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa dalam kasus korupsi di Kementerian ATR/BPN. 

Namun, saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Nusron enggan berbicara banyak ke awak media ketika ditanya soal kasus yang menyeretnya itu.

Diketahui sebelumnya, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi terkait suap pengurusan HGB PT Summarecon dan penerimaan lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN, 15 Septembet 2026 lalu. 

Empat orang di antaranya merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, yakni Erwin, Arif Sugianto, Muhammad Fakhry, dan Fahd El Fouz. 

Tersangka lainnya adalah Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrianto Pitoyo Adhi, dan Rizal Pahlefi selaku perantara. 

Dalam perkara ini, Adrianto melalui Rizal diduga memberi suap kepada Rp 1,5 miliar kepada Erwin dan Sontang untuk membuka blokir sertifikat hak guna bangunan (SHGB) milik Summarecon di Kabupaten Bogor. 

Selain itu, KPK juga mendeteksi sejumlah penerimaan lain dengan nilai mencapai miliaran rupiah yang mengalir ke Lampri dan orang-orang kepercayaan Nusron, yakni Erwin, Arif, dan Fakhry. 

Sementara itu, Fahd diduga berperan sebagai pihak yang menampung aliran uang ke orang-orang kepercayaan Nusron tersebut. 

Atas perbuatannya, Adrianto Pitojo Adi bersama Rizal Pahlevi disangka melanggar Pasal 605 ayat (1) huruf a atau huruf b UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal VII angka 48 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, atau Pasal 606 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal VII angka 49 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. 

Sedangkan tersangka lainnya disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, atau Pasal 606 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal VII angka 49 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. (*/red)

Kerahkan Pasukan ke Jakarta, TNI: Untuk Kesiapsiagaan

By On November 05, 2026

Ilustrasi TNI. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Tentara Nasional Indonesia (TNI) buka suara soal kabar pengerahan prajurit dalam jumlah besar ke DKI Jakarta. 

Pengerahan pasukan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan tugas negara dan menjaga kesatuan Republik Indonesia. 

"Pengerahan pasukan merupakan hal yang biasa dilakukan karena TNI dituntut senantiasa siap siaga untuk melindungi segenap bangsa dan menjaga keutuhan NKRI, selalu siap melaksanakan tugas berpedoman perundang-undangan yang berlaku," ukar Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Muhammad Nas, Rabu, 04 November 2026. 

Namun dia tidak merinci secara detail maksud dari pengerahan pasukan TNI tersebut. 

Dia juga tidak menjelaskan secara rinci berapa personel yang dikerahkan ke ibu kota. 

Sementara itu, Nas juga sempat ditanya soal dugaan pengerahan personel untuk mengantisipasi aksi demonstrasi dalam waktu dekat. 

Namun, Nas tidak merespons terkait hal tersebut. 

Beredar kabar bahwa personel dari tiga matra TNI dalam jumlah besar dikerahkan ke Jakarta. 

Salah satu matra TNI yang mengerahkan pasukan adalah TNI AL. 

Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul sempat dikonfirmasi terkait hal tersebut. Namun, Tunggul belum memberikan jawaban. (*/red)

Dewan Pres Kecam Jenderal Listyo Sadap Presiden-Media: Skandal Besar Tak Termaafkan

By On November 05, 2026

Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat menyampaikan bahwa dugaan penyadapan ilegal yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merupakan sebuah bentuk teror terhadap pers. 

Pasalnya, tindakan penyadapan itu juga menyasar media massa, di samping ke Presiden Prabowo Subianto, pimpinan partai politik, organisasi masyakat, hingga pengusaha. 

"Penyadapan terhadap pers itu sebuah teror yang melanggar prinsip hukum dan etika," ujar Komaruddin kepada wartawan, Rabu, 04 November 2026. 

Menurutnya, praktik tersebut tidak dapat dimaafkan dan harus ditindaklanjuti oleh Polri demi membersihkan nama institusi itu. 

"Yang pasti penyadapan yang dilakukan oknum pimpinan Polri sebuah skandal etik yang tak termaafkan," ujarnya. 

"Polri mesti membersihkan diri untuk mendapatkan kepercayaan rakyat," ujar dia. 

Komarudin menyebut, Dewan Pers akan mengambil tindakan bila terdapat aduan mengenai praktik penyadapan tersebut. 

Ia mengatakan, langkah itu sesuai dengan tugas dan kewenangan Dewan Pers dalam menangani konflik dan aduan. 

"Mediasi jika ada konflik dan pengaduan, melakukan edukasi publik dan verifikasi lembaga pers. Kalau ada pengaduan kami bergerak," tuturnya. 

Diketahui sebelumnya, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dua tersangka lain diduga juga menyadap media, politikus, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 

"Telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," kata Kabareskrim Polri, Komjen Pol Asep Safrudin saat Konferensi Pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 03 November 2026. 

Asep menjelaskan, ada sejumlah nomor ponsel yang dimasukkan ke Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi. 

Setelah dimasukkan ke sistem tersebut, nomor ponsel itu disadap meski sedang tidak ada proses penegakan hukum yang berlangsung. 

"Selanjutnya pada sekitar bulan Oktober 2026 tersangka memerintahkan untuk penghapusan file hasil sadapan pada komputer sistem listed tersebut," ujarnya. 

Listyo dan dua tersangka lainnya dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

"Yang berbunyi, secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik. Ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut adalah selama 10 tahun," ujarnya. 

Ketiga tersangka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP, dengan ancaman pidana selama enam tahun. 

"Kita juga terapkan Undang-Undang ITE, yaitu terhadap Pasal 32 ayat (1), di mana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain atau milik publik dengan ancaman pidana selama delapan tahun," kata Asep. (*/red)

Menko PMK Sebut Jenderal Listyo Sigit Lakukan Insubordinasi ke Prabowo

By On November 05, 2026

Menko PMK, Sugiono. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono menegaskan, penyadapan ilegal oleh mantan Kepala Staf Presiden (KSP) Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Prabowo Subianto merupakan bentuk insubordinasi di dalam pemerintahan. 

Ia bertanya-tanya mengenai motif Listyo Sigit dkk menyadap Prabowo.

Awalnya Sugiono ditanya mengenai penyadapan ilegal disebut hanya menyasar Presiden dan tidak menyasar Wakil Presiden, Sugiono menilai hal itu telah menimbulkan pertanyaan besar di publik. 

Dia juga menyerahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menguak motif atas penyadapan tersebut. 

"Saya belum tahu, ya. Tapi yang pasti kemarin disampaikan bahwa penyadapan ini dilakukan kepada Presiden dan itu saja cukup untuk membuat sebuah pertanyaan besar di benak kita semua apa yang (jadi) motif dari semua ini, kemudian ke mana arahnya. Dan seperti tadi saya bilang, kita tunggu saja hasil dari proses yang sedang berjalan," kata Sugiono di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 04 November 2026. 

Menurutnya, tindakan Listyo Sigit dkk adalah bentuk insubordinasi. Insubordinasi adalah tindakan menolak secara sengaja untuk mematuhi perintah atasan. 

"Penyadapan dilakukan kepada kepala pemerintahan, kepada Presiden, dalam hal ini oleh institusi yang berada di bawah beliau, ya. Kalau saya sih berpendapat bahwa ini merupakan satu bentuk insubordinasi, ya. Insubordinasi, bisa jadi kemudian juga ditemukan motif-motif yang mengarah ke makar kepada Presiden," ujar Sugiono. 

Sekjen Gerindra ini mengatakan pihaknya turut mendalami aksi penyadapan terhadap ketua umum partainya. 

"Itu juga yang sedang kita dalami. Dan itu tadi, kalau disebut kebobolan, ya ini dari dalam sendiri kan, gitu kan. Dari dalam pemerintahan sendiri, makanya itu yang saya bilang, ini bisa saja diterjemahkan sebagai suatu insubordinasi yang mengarah," ujarnya. (*/red)

Mensesneg Sebut Tindakan Listyo Sigit Sadap Presiden Mengarah ke Makar

By On November 05, 2026

Mensesneg Prasetyo Hadi. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menilai tindakan penyadapan secara ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto sebagai perbuatan mengarah makar. 

Dalam kasus itu, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan dua jenderal bintang dua aktif Polri ditetapkan tersangka. 

“Kami berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar,” ujar Mensesneg saat Konferensi Pers, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 04 November 2026. 

Istana juga menilai tindakan Listyo Sigit Cs sudah mengarah pada perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kepentingan negara. Bahkan, membahayakan keselamatan pimpinan negara. 

Prasetyo mengungkapkan hal yang mendasari Istana menilai tindakan Listyo Sigit dan pihak lainnya sebagai perbuatan yang mengarah makar karena sengaja melakukan penyadapan dan penghilangan barang bukti secara ilegal. 

Padahal, penyadapan sendiri telah diatur secara ketat dalam peraturan yang berlaku. 

"Nah karena kalau sudah berbicara Kepala Negara, berbicara pimpinan negara di situ kan banyak informasi-informasi yang tentu sangat sensitif yang itu akan membahayakan, bisa jadi informasi sensitif tersebut membahayakan kepentingan dan kedaulatan bangsa dan negara,” pungkasnya. (*/red)

Gelar Coffee Morning Bareng Wartawan, Dandim 0602/Serang: Bangun Kedekatan Tanpa Batas

By On November 05, 2026

Dandim 0602/Serang, Kolonel Inf Marsen Sinaga saat kegiatan coffee morning bersama awak media di Makodim 0602/Serang, Kamis, 05 November 2026. 

SERANG, KabarXXI.Com – Komandan Kodim (Dandim) 0602/Serang, Kolonel Inf Marsen Sinaga mengajak insan pers memperkuat sinergi dan komunikasi dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, serta membangun bagi masyarakat. 

Hal tersebut disampaikan Kolonel Inf Marsen saat menggelar coffee morning bersama awak media di Makodim 0602/Serang, Kamis, 05 November 2026. 

Kegiatan ini menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus membangun komunikasi yang lebih terbuka antara jajaran TNI AD dan insan pers. 

Marsen mengatakan, kegiatan tersebut merupakan salah satu langkah awal untuk menjalin hubungan baik dengan awak media sejak dirinya resmi menjabat sebagai Dandim 0602/Serang pada 25 September 2026. 

“Tujuan kegiatan ini untuk silaturahmi. Saya sebagai Dandim yang baru menjabat, mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir. Kami juga mohon maaf apabila masih ada rekan media yang terlewat atau belum mendapatkan undangan,” ujar Marsen. 

Ia juga membuka ruang komunikasi seluas-luasnya bagi awak media yang ingin berkoordinasi, mencari informasi, maupun menyampaikan berbagai masukan terkait kondisi wilayah Kota Serang dan Kabupaten Serang. 

Menurutnya, media memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas TNI, terutama dalam menyampaikan berbagai kegiatan, program, serta informasi kepada masyarakat. 

“Kami membutuhkan feedback dari rekan-rekan media. Ke depan, kami berharap dukungan penuh dari rekan-rekan media sehingga kami bisa bergerak dan bertindak untuk memberikan yang terbaik bagi Kota Serang dan Kabupaten Serang,” tegasnya. 

Marsen menilai, hubungan antara TNI dan media tidak cukup hanya dibangun melalui komunikasi satu arah. 

Diperlukan keterbukaan dan komunikasi dua arah agar berbagai persoalan maupun informasi yang berkembang di tengah masyarakat dapat diketahui dan ditindaklanjuti secara cepat. 

Sebagai pejabat yang baru bertugas di wilayah Serang, ia mengakui masih perlu mengenal lebih jauh karakteristik wilayah, kondisi sosial, serta berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. 

Dandim 0602/Serang, Kolonel Inf Marsen Sinaga saat kegiatan coffee morning bersama awak media di Makodim 0602/Serang, Kamis, 05 November 2026. 

Karena itu, kata dia, masukan dari awak media dinilai penting sebagai salah satu sumber informasi untuk membantu jajaran Kodim memahami perkembangan situasi di lapangan. 

“Saya belum memahami semuanya karena baru menjabat. Namun, melalui komunikasi seperti ini, kami bisa saling memberikan masukan. Hal-hal yang disampaikan rekan-rekan media tentu menjadi perhatian kami dan akan langsung kami respons,” ucapnya. 

Rekam Jejak Penugasan Kolonel Inf Marsen Sinaga

Kolonel Inf Marsen Sinaga merupakan abituren Akademi Militer (Akmil) tahun 2004. Sebelum dipercaya menjabat sebagai Dandim 0602/Serang, ia telah menjalani berbagai penugasan di sejumlah wilayah Indonesia. 

Karier militernya diawali di Papua setelah resmi dilantik sebagai perwira. Selama kurang lebih 11 tahun, ia bertugas di berbagai satuan, mulai dari batalyon hingga Resimen Induk Daerah Militer (Rindam), sebelum kemudian mendapat penugasan di Pusat Intelijen. 

Setelah mengikuti pendidikan dan menjalani tugas operasi, Marsen selanjutnya ditempatkan di Kalimantan, tepatnya di lingkungan Kodam VI/Mulawarman. 

Pengalamannya di bidang intelijen semakin berkembang ketika dipercaya menjabat sebagai Komandan Intelijen di Papua. 

Ia kemudian mendapat amanah sebagai Dandim di Biak selama dua tahun. 

Selanjutnya, Marsen ditarik ke Jakarta untuk mengemban tugas sebagai Wakil Asisten Intelijen di lingkungan Kostrad sebelum akhirnya dipercaya memimpin Kodim 0602/Serang. 

Melalui kegiatan coffee morning tersebut, Marsen berharap hubungan harmonis antara Kodim 0602/Serang dan insan pers dapat terus terpelihara serta semakin kuat ke depannya. 

Ia menegaskan, keterbukaan informasi dan komunikasi yang baik menjadi bagian penting dalam mendukung tugas TNI sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 

“Komunikasi yang terbuka diperlukan agar setiap kegiatan dan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dapat tersampaikan dengan baik,” pungkasnya. (*/red)

Penyadapan Jurnalis: Pelanggaran Hukum dan Ancaman bagi Demokrasi

By On November 05, 2026

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra (tengah) saat Konferensi Pers di Jakarta, Selasa, 03 November 2026, terkait penetapan tiga jenderal kepolisian sebagai tersangka dugaan penyadapan. 

Oleh: Muhammad Ikhwan 

Pernyataan dan rasa penasaran publik yang ramai di media sosial dan grup percakapan sejak Selasa siang, 03 November 2026, akhirnya terjawab pada malam hari. 

Jawaban itu disampaikan oleh para petinggi di Mabes Polri dalam sebuah Konferensi Pers. 

Kabareskrim, Komjen Pol Asep Safrudin, mengakui ada “operasi senyap” yang telah dilakukan untuk mengungkap kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. 

Para tersangkanya adalah para jenderal. Salah satunya adalah mantan Kapolri yang baru sebulan melepaskan jabatannya. 

"Para tersangka telah melakukan penyadapan terhadap nomor presiden, tokoh politik, ormas, media, dan pengusaha." 

Demikian pernyataan Kabareskrim dalam konpers tersebut. Nama presiden sebagai korban penyadapan tentu saja punya nilai berita yang sangat tinggi. 

Maka tak heran, semua media menjadikan nama presiden sebagai angle dan judul berita (headline). Namun, jangan lupa. 

Korban penyadapan tersebut tidak hanya presiden, tetapi juga media. Kabareskrim tidak menyebut secara spesifik, siapa yang menjadi korbannya. 

Tetapi penyadapan terhadap para pekerja media, entah itu pemimpin redaksi atau bahkan jurnalisnya. Tentu saja, sebuah pelanggaran hukum yang tidak bisa diterima. 

Lalu, bagaimana kasus penyadapan ini dilihat dari aspek hukum pers? Apa dampaknya bagi kebebasan pers dan demokrasi? 

Bagaimana pekerja media harus melindungi diri, dari ancaman kejahatan digital yang dilakukan untuk membungkam media? 

Kerangka Hukum

Intersepsi atau penyadapan adalah tindakan mencuri atau menyadap komunikasi digital tanpa izin, yang dilakukan melalui metode hacking seperti Man-in-the-Middle (MITM), packet sniffing, atau aplikasi berbahaya seperti aplikasi mata-mata (spyware) dan aplikasi perekam keyboard (keylogger). 

Penyadapan menjadi serangan digital karena melanggar privasi, mengeksploitasi data sensitif, mengancam keamanan nasional, serta sering digunakan untuk aktivitas kriminal seperti pemerasan atau penipuan (AJI, 2025). 

Dari pengertian tersebut, penyadapan tanpa izin (unlawful interception) yang menyasar praktisi media atau jurnalis merupakan pelanggaran hukum serius. Hal ini tidak hanya memicu krisis keamanan siber, tetapi juga mengancam salah satu pilar utama demokrasi: kebebasan pers. 

Pekerjaan jurnalis selama ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai perangkat hukum khusus (lex specialis). 

Artinya, ketika seorang jurnalis melakukan tugas jurnalistik—mulai dari mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, hingga menyiarkan informasi—ia tidak dapat diperlakukan atau dipidana secara sewenang-wenang karena Undang-Undang memberikan benteng hukum dan hak-hak istimewa demi menjaga Kebebasan Pers. 

Pasal 4 Ayat (2) UU Pers menyatakan, terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran. 

Sementara ayat (3) menyebutkan, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. 

Berikutnya pada ayat 4 disebutkan, dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak. 

Dalam kasus sengketa pers, jurnalis memiliki hak untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas narasumber rahasia yang memberikan informasi kepada mereka, bahkan saat diperiksa di depan penyidik atau di persidangan. 

Pasal 4 di atas sudah sangat jelas berisi perlindungan terhadap pers, ketika mereka melakukan aktivitas jurnalistik. 

Karena itu, penyadapan secara tidak sah terhadap media atau jurnalis adalah ancaman nyata bagi independensi kelembagaan pers dan demokrasi. 

Apalagi ketika penyadapan berkaitan dengan pekerjaan jurnalis dalam mengumpulkan informasi terkait kepentingan publik. 

Penyadapan merusak asas Hak Tolak seperti hak jurnalis untuk merahasiakan identitas narasumber whistleblower. 

Jika narasumber merasa tidak aman dari intelijen atau penegak hukum, ruang kemerdekaan pers akan mengalami chilling effect (ketakutan untuk bersuara). 

Selain itu, penyadapan juga merupakan bentuk intervensi dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). 

Ketika aparat negara atau pihak mana pun melakukan intersepsi komunikasi jurnalis tanpa batasan legal yang transparan, tindakan tersebut mengarah pada upaya pembungkaman dan kontrol editorial terselubung.

Pasal 18 UU Pers juga memuat ancaman hukuman terhadap orang yang menghalangi pekerjaan jurnalis. 

Pada ayat 1 disebutkan, “ Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” 

Jika penyadapan dilakukan dengan sengaja dan secara melawan hukum sehingga menghambat atau menghalangi kemerdekaan pers, hak mencari informasi, atau hak menyebarluaskan informasi, tindakan tersebut berpotensi memenuhi unsur Pasal 18 ayat (1). 

Tidak hanya UU Pers, penyadapan terhadap media, juga bisa dilihat dari aspek konstitusi yang menjamin setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28F). 

Karena itu, persoalan penyadapan terhadap pekerja media bukan sekadar persoalan teknis penegakan hukum, melainkan juga menyangkut perlindungan hak konstitusional warga negara. 

Meski begitu, bukan berarti media kebal hukum. Penyadapan boleh dilakukan hanya untuk kepentingan penegakan hukum. 

Penyadapan dilakukan dengan persyaratan hukum yang sangat ketat (Strict Legal Authorization) dan bersifat proporsional. 

Penyadapan hanya sah secara hukum jika memenuhi prinsip-prinsip berikut: 

Pertama, Prinsip Legalitas (Due Process of Law). 

Penyadapan bisa dilakukan berdasarkan perintah atau izin resmi dari otoritas peradilan/pengadilan (judicial warrant) atau prosedur hukum yang diatur tegas dalam Undang-Undang khusus (seperti UU KPK). 

Kedua, Prinsip Proporsionalitas & Relevansi Pidana: Penyadapan tidak boleh menyasar aktivitas jurnalistiknya atau bertujuan menggali narasumber rahasia, melainkan khusus pada dugaan tindak pidana personal yang alat buktinya sah. 

Dampaknya terhadap Kebebasan Pers dan Independensi Media

Terbongkarnya kasus penyadapan ini menambah beban berat yang harus dipikul media. Belakangan, kondisi media sedang tidak baik-baik saja. 

Secara bisnis, industri media dalam kondisi tekanan maha berat, akibat berkurangnya pembaca/penonton dan pendapatan dari iklan. 

Hal ini terjadi sebagai akibat dari disrupsi digital, khususnya kehadiran platform media sosial. 

Kondisi ini kemudian menyebabkan banyak media sangat bergantung pada iklan pemerintah, BUMN, dan lembaga lain, yang menyebabkan independensi media menjadi barang yang amat mahal. 

Maka, terbongkarnya tindakan intersepsi komunikasi secara sengaja seperti ini bisa menambah atmosfer kepanikan dari dalam. 

Kekhawatiran diawasi (surveillance) secara tak kasatmata dapat mendorong jurnalis atau ruang redaksi melunakkan nada pemberitaan dan menghindari topik-topik yang sensitif. 

Misalnya, kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan aktor yang memiliki hubungan dengan penegak hukum dan kekuasaan. 

Jika mengutip pernyataan Kabareskrim, penyadapan sudah berlangsung sejak 2015. Maka, bisa jadi polisi atau pihak yang menggunakan polisi untuk kepentingannya, sudah mengetahui dan memetakan agenda setting atau kebijakan redaksi (editorial policy) terhadap berita yang sedang digarap media. 

Pihak luar ini memiliki kepentingan untuk mengendalikan pemberitaan agar tidak merugikan kepentingannya. 

Selain itu, dengan mengetahui agenda media, pihak yang berkepentingan tersebut akan memiliki kemampuan untuk melakukan upaya penangkalan (counter-narrative), intervensi politik, atau intimidasi pra-publikasi. 

Bagaimanapun, kebebasan pers juga mensyaratkan ruang kerja yang aman bagi jurnalis untuk mencari informasi, berkomunikasi dengan narasumber, dan mengungkap persoalan yang menyangkut kepentingan publik. 

Ketika komunikasi jurnalis diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal, ancamannya melampaui persoalan privasi. 

Independensi pers dan kualitas demokrasi ikut dipertaruhkan. 

Dalam konteks ini, media idealnya berperan sebagai pengawas kekuasaan. 

Maka, ketika media diintervensi dengan berbagai “teror” digital, bagaimana media dapat menjalankan fungsinya sebagai pengawas kekuasaan secara independen? 

Pentingnya Digital Security pada Jurnalis

Terungkapnya kasus ini membuktikan bahwa ancaman terhadap kebebasan pers tidak lagi sekadar intimidasi fisik di lapangan, melainkan telah bergeser ke intersepsi siber terselubung (surveillance state). 

Terbongkarnya kasus ini bisa menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya kesadaran akan keamanan digital (Digital Security Hygiene). 

Sudah saatnya, organisasi media memiliki skema proteksi yang kuat agar tidak mudah ditembus oleh pihak luar. 

Redaksi media tidak bisa lagi memosisikan keamanan siber sebagai urusan IT semata, melainkan sebagai bagian integral dari keselamatan jiwa dan independensi berita. 

Ada beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan sebagai bagian dari perlindungan digital. 

Ada beberapa langkah kecil yang bisa dilakukan. Misalnya, audit rutin perangkat redaksi, penggunaan VPN, enkripsi hard drive, dan pelatihan anti-ransomware/spyware tingkat lanjut.  

Jurnalis juga wajib menerapkan protokol enkripsi end-to-end, penggunaan burner phone, higienitas metadata, dan audit siber berkala untuk meminimalkan risiko pengawasan (surveillance). 

Selain itu, perlu tindakan untuk melindungi perangkat, baik ponsel maupun laptop yang terkoneksi dengan jaringan. 

Prinsipnya, perilaku menentukan seberapa besar risiko atau kerentanan terhadap serangan. 

Meski begitu, tindakan tersebut tidak akan menjamin pekerja media akan aman dari serangan digital, termasuk penyadapan. 

Sekuat apa pun langkah pencegahan yang dilakukan, selalu kalah dengan kemajuan teknologi. 

Karena itu, langkah lain yang juga patut dilakukan adalah  adanya gerakan bersama di antara para praktisi media, asosiasi jurnalis, untuk merancang strategi pengamanan digital yang komprehensif. 

Selain itu, perlu adanya perbaikan regulasi terhadap perlindungan media atau jurnalis dari ancaman kejahatan digital. 

Tujuan dari itu semua, tentu saja, adalah untuk menjaga kebebasan pers demi demokrasi. 

Di luar itu semua, penegakan hukum terhadap para tersangka harus dilakukan secara tegas dan transparan. 

Di sisi lain, sudah saatnya media juga lebih berani “bersuara” untuk melaporkan fakta dan kebenaran, tanpa harus takut terhadap ancaman kehilangan iklan dari para pihak atau kelompok yang punya kuasa dan modal. 

Penulis adalah Dosen Ilmu Komunikasi, Universitas Budi Luhur Jakarta.

Sumber: kompas.com

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *