SERANG, KabarXXI.com — Kekayaan sumber daya alam mineral di Indonesia semestinya menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat. Sayangnya, sektor pertambangan rakyat yang selama ini menjadi sandaran hidup warga kerap berbenturan dengan persoalan regulasi.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ormas Badak Banten Provinsi Banten, Riswan, mendesak pemerintah untuk hadir secara objektif dan memberikan solusi konkrit, bukan sekadar penertiban. Ia menilai aktivitas pertambangan rakyat memiliki peran vital dalam menggerakkan ekonomi lokal, menyerap tenaga kerja, serta menopang pendapatan masyarakat di wilayah penghasil mineral.
Menurut Riswan, dampak ekonomi (multiplier effect) dari tambang rakyat sangat luas. Mulai dari sektor transportasi, perdagangan eceran, warung-warung kecil, hingga penyedia jasa angkutan material, semuanya hidup dari perputaran uang di sektor ini.
“Tambang rakyat bukan semata-mata persoalan aktivitas penggalian mineral. Di dalamnya ada kehidupan ekonomi masyarakat. Ada keluarga yang menggantungkan hidup, ada pedagang kecil yang mendapatkan penghasilan, dan ada perputaran ekonomi yang dirasakan masyarakat sekitar,” ungkap Riswan kepada kabarXXI.com, Rabu (18/11/26).
Ia menegaskan, penegakan hukum memang harus ditegakkan, namun negara tidak boleh menutup mata terhadap kelangsungan hidup rakyat kecil. Pemerintah harus menempatkan diri sebagai pembina dan fasilitator.
“Jangan sampai masyarakat kecil hanya menjadi korban dari persoalan regulasi. Jika ada aktivitas pertambangan yang belum memenuhi ketentuan, pemerintah harus hadir memberikan pembinaan, pendampingan, dan jalan keluar agar masyarakat bisa menjalankan usaha secara legal,” tegasnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Riswan mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memperluas akses legalitas melalui mekanisme Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai koridor perundang-undangan.
Legalitas ini dinilai penting agar penambang memiliki kepastian hukum, mudah diawasi, serta tetap mematuhi standar keselamatan kerja dan pelestarian lingkungan hidup.
“Kami tidak membenarkan pertambangan yang merusak lingkungan, menggunakan cara-cara berbahaya, atau mengabaikan keselamatan masyarakat. Tetapi jangan pula menutup mata terhadap kebutuhan ekonomi rakyat. Harus ada keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan lingkungan, dan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat,” tambahnya.
Mengacu pada amanat Pasal 33 UUD 1945, Riswan mengingatkan bahwa kekayaan alam Indonesia harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan dikuasai oleh segelintir pihak saja.
“Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton di tanah kelahirannya sendiri. Kekayaan alam harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Kita ingin masyarakat memiliki kesempatan untuk bekerja, berusaha, dan meningkatkan taraf kehidupannya,” tandasnya.
Menutup keterangannya, DPW Badak Banten berharap agar para pemangku kebijakan di daerah maupun pusat dapat merumuskan regulasi yang berpihak pada pemberdayaan ekonomi rakyat, disertai pengawasan yang transparan serta akuntabel.
“Intinya, tambang rakyat harus mendapatkan kepastian hukum dan pembinaan. Negara jangan hanya hadir untuk menertibkan, tetapi juga harus hadir memberikan solusi. Sebab, tujuan pengelolaan kekayaan alam adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” pungkas Riswan. (AK-74)
« Prev Post
Next Post »
