Berita Terbaru

Upaya Pelaku Hilangkan Jejak Pembunuhan di Madiun, Buang Tujuh Karung Abu ke Sungai

By On November 02, 2026

Pelaku pembunuhan mutilasi istri siri dan anak ketika digiring kr Polda Jatim, Selasa, 17 Oktober 2026. 

SURABAYA KabarXXI.Com - Kasus pembunuhan Dini Hardiyanti (30) dan anaknya, AGEF (4), oleh Dwi Bagus Martono (40) di Madiun, Jawa Timur (Jatim), meninggalkan sejumlah fakta baru. 

Dwi Bagus berulang kali berupaya menghilangkan jejak pembunuhan terhadap istri siri dan anak. 

Rangkaian perbuatannya terungkap melalui prarekonstruksi dan pendalaman penyidik Polda Jatim. 

Dwi diketahui memindahkan jasad Dini dari kamar hotel menuju mobil menggunakan sleeping bag atau kantong tidur yang tersimpan di mobilnya. 

Perlengkapan tersebut merupakan barang bekas kegiatan berkemah. 

Dwi diketahui memiliki hobi kamping dan terakhir kali melakukan kegiatan itu bersama Dini sekitar tiga bulan sebelum pembunuhan. 

Adapun di dalam kamar hotel Dwi melancarkan aksinya dengan mencekik Dini hingga tewas. 

Kanit III Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Muhammad Fauzi mengatakan, Office Boy (OB) Hotel sempat melihat Dwi menenteng sesuatu dari kamar tempatnya menginap. 

"Iya, ditenteng sendirian dan sempat dilihat oleh OB Hotel setempat, ini sudah kami minta keterangan," ujar Fauzi dilansir, Minggu, 01 November 2026. 

Pembunuhan diduga dilakukan pada 20 September 2026 di dua lokasi. Dini dicekik di kamar hotel, sedangkan anaknya dibunuh di dalam mobil. 

Setelah memindahkan jasad korban, Dwi membawa keduanya ke rumahnya di Jalan Kunir, Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. 

Di pekarangan belakang rumah tersebut, ia membakar jasad Dini dan anaknya. 

Tungku yang digunakan dibangun setelah pembunuhan. Bangunannya terbuat dari bata ringan atau hebel dengan tinggi sekitar 2 meter dan ukuran 70 sentimeter x 1 meter. 

Lokasi tungku berada di ujung selatan pekarangan belakang rumah, dekat dengan rumah tetangga. Bekas asap pembakaran bahkan terlihat pada tembok rumah sebelahnya. 

Upaya menghilangkan jejak berlanjut setelah proses pembakaran. Dwi mengaku mengumpulkan abu dan tulang belulang hasil pembakaran ke dalam tujuh karung. 

Pengumpulan sisa pembakaran itu dilakukan sendiri menggunakan sekop tanpa bantuan orang lain. Prosesnya berlangsung selama dua hari, yakni pada 28 dan 29 September 2026. 

"Saya masukkan karung," kata Dwi saat prarekonstruksi.

"Menggunakan alat sekop," ucapnya. 

Fakta terbaru lainnya adalah lokasi pembuangan abu dan tulang kedua korban. 

Dwi mengaku membuang tujuh karung tersebut dari dua jembatan, yakni Jembatan Kwadungan di Kabupaten Ngawi dan Jembatan Winongo di Kota Madiun. 

Pembuangan pertama dilakukan pada 28 September 2026. Ia membuang tiga karung dari Jembatan Kwadungan. Sehari berselang, empat karung lainnya dibuang dari Jembatan Winongo. 

"Di Jembatan Winongo dan Jembatan Kwadungan Ngawi," ujar Dwi saat prarekonstruksi. 

"Tanggal 28 (September) di Kwadungan dan besoknya di Jembatan Winongo," imbuhnya. 

Ia juga merinci jumlah karung yang dibuang pada masing-masing lokasi. Sisa pembakaran itu kemudian dimasukkan ke karung yang diikat menggunakan tali rafia. 

"Hari pertama 28 September tiga karung di Kwadungan dan hari kedua besoknya empat karung di Jembatan Winongo. Yang kedua tanggal 29 atau 30-an. Dibuang ke Sungai Winongo (Sungai Madiun, anak dari Bengawan Solo)," ucapnya. 

Diketahui, Dwi Bagus ditetapkan sebagai tersangka setelah penyelidikan atas laporan hilangnya Dini dan anaknya sejak 20 September 2026. 

Keluarga korban di Bogor sempat kehilangan kontak dengan Dini sebelum akhirnya melaporkan kehilangan tersebut ke Polres Madiun Kota pada 5 Oktober 2026. (*/red)

Dugaan Korupsi Rp 5 Miliar, Mantan Bendahara RSUD Sampang Jadi Tersangka

By On November 02, 2026

W saat mengenakan rompi pink keluar dari Kantor Kejari Sampang menuju mobil tahanan. 

SAMPANG, KabarXXI.Com - Mantan Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Moh Zyn Kabupaten Sampang, Jawa Timur (Jatim), ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang, pada Jumat, 30 Oktober 2026. 

Penetapan tersangka itu dilakukan setelah serangkaian pemeriksaan di kantor Kejari. 

Mantan Bendahara berinisial W itu keluar dari kantor Kejari Sampang mengenakan rompi merah muda lalu masuk ke mobil tahanan. 

Kepala Kejari (Kajari) Sampang, Mohammad Iqbal mengatakan, W diduga terlibat dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 

"Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, kami menetapkan satu orang tersangka, yakni W yang merupakan bendahara pengeluaran periode tahun 2022 sampai tahun 2025," ujarnya. 

Menurutnya, penetapan tersangka terhadap W dilakukan melalui proses yang panjang. 

Pihaknya telah mengantongi sejumlah alat bukti hingga W ditetapkan sebagai tersangka. 

Dalam kasus dugaan penyalahgunaan keuangan BLUD RSUD Moh Zyn Sampang itu, negara diduga mengalami kerugian mencapai Rp 5 miliar. 

"Diduga penyalahgunaan itu dilakukan pada tahun anggaran 2023 sampai 2025," pungkasnya. 

Diketahui sebelumnya, penyidik telah melakukan penggeledahan di sebuah rumah salah satu pegawai dan kantor di RSUD Moh Zyn Sampang pada akhir tahun 2025 lalu. 

Dalam penggeledahan itu, penyidik membawa sejumlah dokumen dan juga PC, CPU serta lima unit ponsel. (*/red)

Jual Ribuan Akun WA-Telegram untuk Promosi Judol, Pria di Sidoarjo Ditangkap Polisi

By On November 02, 2026

Ditressiber Polda Jatim merilis kasus penipuan, scam dan penyalahgunaan data pribadi untuk judol, Jumat, 30 Oktober 2026. 

SURABAYA, KabarXXI.Com - Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur (Jatim) mengungkap praktik jual beli ribuan kartu SIM dan akun WhatsApp (WA) serta Telegram yang diduga digunakan untuk promosi judi online. 

Seorang pria berinisial DNS, warga Kecamatan Krian, Sidoarjo, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. 

Wakil Direktur Reserse Siber Polda Jatim, AKBP Daniel S. Marunduri mengatakan, tersangka diduga telah menjalankan bisnis jual beli akun tersebut sejak 2023 hingga 2026. 

"Tersangka melakukan registrasi kartu SIM card dengan menggunakan data milik orang lain dan membuat akun WA dan Telegram kemudian diperjualbelikan oleh tersangka," ujar Daniel saat konferensi pers di Mapolda Jatim, Jumat, 30 Oktober 2026. 

Dalam menjalankan aksinya, pada 5 Agustus 2026 diketahui DNS membeli kartu perdana yang sudah dalam kondisi teregistrasi. 

Kartu tersebut kemudian digunakan untuk membuat akun WA dan Telegram yang selanjutnya dijual melalui platform Telegram. 

Harga akun yang ditawarkan bervariasi. Untuk satu akun WA, tersangka mematok harga Rp 500 hingga Rp 5.000. Sedangkan akun Telegram dijual dengan harga Rp 1.000 hingga Rp 3.000. 

Salah satu transaksi yang diungkap Polisi, yakni penjualan 647 akun WA personal kepada pengguna Telegram dengan username @kirimorderang dan nama akun tehkyu. Akun-akun tersebut dijual dengan harga sekitar Rp 600 per akun. 

Dari aktivitas jual beli akun tersebut, DNS disebut telah meraup keuntungan sekitar Rp 100 juta sejak 2023 hingga Oktober 2025. 

Transaksi pembelian kartu perdana dan aktivitas jual beli akun itu juga ditelusuri penyidik melalui sejumlah bukti digital dan mutasi rekening. (*/red)

KPK Cegah Dedi Congor ke Luar Negeri Usai Jadi Tersangka Kasus Korupsi di Bea Cukai

By On November 02, 2026

Ahmad Dedi alias Dedi Congor. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya pencegahan terhadap tersangka baru kasus importasi pada Ditjen Bea Cukai Kemenkeu, Ahmad Dedi alias Dedi Congor. Dedi dilarang bepergian ke luar negeri. 

"Benar penyidik telah melakukan cegah ke luar negeri untuk yang bersangkutan (Ahmad Dedi)," kata Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat, 30 Oktober 2026. 

Namun dia belum menjelaskan berapa lama pencegahan dilakukan. Dedi sendiri berstatus tersangka sejak September. 

Dedi sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri telah menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka. 

Penetapan tersangka terhadap Dedi Congor ini dilakukan penyidik kepolisian sejak 2023 terkait dugaan penerimaan gratifikasi. 

Selain Dedi, KPK juga melakukan pengembangan perkara terkait cukai rokok. 

KPK langsung menggeledah Kantor PT Djarum di Kudus, Jawa Tengah (Jateng) serta kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai (KPPBC TMC) Kudus. 

"Ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada penerimaan negara. Ya artinya berkaitan dengan kerugian keuangan negara atau Pasal 2, Pasal 3, atau di KUHP Pasal 603, 604 yang berkaitan dengan cukai," ujar Budi, Kamis, 29 Oktober 2026. 

"Untuk hitungan awal (kerugian negara) di angka triliunan," tambahnya. 

Sebelum Dedi, KPK sudah menetapkan delapan tersangka dalam kasus ini. Seiring dengan berjalannya proses hukum, tiga pihak Blueray Cargo telah dijatuhi vonis oleh hakim. Berikut ini vonisnya: 

1.⁠ ⁠John Field: tiga tahun penjara dan denda sejumlah Rp 300 juta subsider 100 hari pidana kurungan. 

2.⁠ ⁠Deddy Kurniawan Sukolo: 2,5 tahun penjara dan denda sejumlah Rp 200 juta subsider 80 hari pidana kurungan.

3.⁠ ⁠Andri: 2,5 tahun penjara dan denda sejumlah Rp 200 juta subsider 80 hari pidana kurungan. 

Selain itu, ada tiga orang dari pihak Bea Cukai yang sedang diadili dalam kasus ini. Ketiganya dituntut 7,5-11,5 tahun. Mereka ialah: 

1.⁠ ⁠Rizal: 11,5 tahun penjara, denda sejumlah Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan, serta uang pengganti Rp 15,7 miliar subsider 4 tahun kurungan. 

2.⁠ ⁠Sisprian Subiaksono: 10 tahun penjara, denda sejumlah Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan, serta uang pengganti Rp 7,4 miliar, SGD150.000 dan USD10.000 subsider 3 tahun kurungan. 

3.⁠ ⁠Orlando Hamonangan: 7,5 tahun penjara, denda sejumlah Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan, serta uang pengganti Rp 5.566.221.515 (5,5 miliar) subsider 1 tahun kurungan. 

Sementara, satu terdakwa lainnya, Budiman Bayu Prasojo selaku Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC Bea Cukai, masih menjalani sidang pemeriksaan saksi. 

Sedangkan Gatot Heroe selaku Kepala Pengawasan dan Pelayanan Ditjen Bea Cukai Wilayah Kediri masih berproses di KPK. (*/red)

Kotak Hitam Penggeledahan

By On November 02, 2026

Ponpes di Dukuh Laban Wetan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo dipasangi garis polisi usai digledah terkait kasus pembakaran dan perusakan warung Mi dan Babi, Rabu, 28 Oktober 2026. 

Oleh: Muhammad Ikmal 

Setiap pesawat komersial membawa kotak hitam. Alat itu dipasang bukan karena pilot dicurigai, melainkan karena saat paling genting dalam penerbangan hampir selalu terjadi tanpa saksi dari luar kokpit. 

Ketika ada yang salah, rekamannya menggantikan dugaan dengan fakta, dan tidak jarang justru membersihkan nama awak pesawat. 

Logika sederhana itu belum menjangkau salah satu tindakan negara yang paling menegangkan bagi warga, yaitu saat aparat membuka paksa pintu rumah pada dini hari. 

Pada 27 Oktober 2026, aparat gabungan Polda Jawa Tengah dan Polres Sukoharjo menggeledah sebuah pondok pesantren putri di Mojolaban, Sukoharjo, untuk memburu buronan perkara pembakaran warung mi dan babi di Grogol. 

Polisi menyatakan membawa izin dari Pengadilan Negeri Sukoharjo. Pengurus pondok menyebut dua belas santriwati berusia 10 hingga 16 tahun ditarik keluar kamar, dibentak, dan ditodong senjata laras panjang sebelum sempat berjilbab. 

Kedua klaim itu bisa benar sekaligus, dan justru di situlah persoalannya. 

Dunia akuntansi mengenal prinsip sederhana: persetujuan dan pelaksanaan harus diuji terpisah. 

Tanda tangan atasan hanya membuktikan, pembayaran boleh dilakukan, bukan bahwa uangnya sampai kepada orang yang benar. Izin pengadilan bekerja serupa. 

Pasal 113 KUHAP baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, mewajibkan penyidik meminta izin ketua pengadilan negeri sebelum menggeledah. 

Hakim menilai apakah suatu tempat layak digeledah, tetapi ia tidak ikut datang pada dini hari dan tidak melihat bagaimana anak-anak dibangunkan. 

Izin menjawab pertanyaan boleh atau tidak, bukan bagaimana caranya. Aturan tentang cara sebenarnya ada. KUHAP mensyaratkan dua saksi dari lingkungan setempat dan berita acara. 

Polisi pun menyatakan penggeledahan itu melibatkan polisi wanita dan didampingi ketua RT. 

Namun, saksi tidak mungkin mengikuti setiap personel ke setiap kamar. Tanda tangan mereka membuktikan apa yang dibawa keluar, bukan bagaimana penghuni diperlakukan. 

Standar Audit 500, pegangan akuntan publik dalam menilai bukti, memberi ukuran yang berguna. 

Bukti dianggap lebih kuat bila berasal dari pihak independen, dilihat langsung oleh pemeriksa, dan tertulis ketimbang lisan. 

Catatan buatan pihak yang diperiksa baru dapat dipercaya bila cara pembuatannya terkendali. 


Dengan ukuran itu, pemeriksaan Propam atas malam di Mojolaban berpijak rapuh, sebab yang tersedia hanya berita acara buatan pelaksana, rekaman bila memang ada, dan ingatan anak-anak yang terbangun dalam ketakutan. 

Standar yang sama juga mencatat, orang cenderung bertindak berbeda ketika tahu dirinya diamati. Kamera bukan hanya alat bukti sesudah kejadian, melainkan rem saat kejadian berlangsung. 

Ironisnya, KUHAP baru sudah mengenal rem itu. Pasal 30 mewajibkan pemeriksaan tersangka direkam kamera pengawas untuk mencegah intimidasi. 

Namun, kewajiban itu tidak menjangkau penggeledahan, juga tidak menjangkau saksi, padahal para penghuni pondok itu berstatus saksi dan akhirnya dipulangkan. 

Undang-undang memasang kamera di ruang pemeriksaan yang tertib dan terjadwal, tetapi tidak di kamar asrama yang didatangi aparat bersenjata pukul tiga pagi. Padahal, di sanalah penyalahgunaan paling mudah terjadi. 

Keberatan yang wajar datang dari dua arah. Pertama, soal taktik. Menurut polisi, buronan yang dicari adalah mantan narapidana terorisme, dan dari dua pondok yang digeledah, polisi menyatakan menyita senjata tajam serta busur panah. 

Namun, kamera di seragam merekam tanpa memberi tahu siapa pun, sehingga unsur kejutan tidak berkurang. 

Kedua, soal privasi anak. Rekaman santriwati yang belum berjilbab memang berbahaya bila beredar, tetapi itu alasan untuk mengatur penyimpanannya, bukan untuk tidak merekam. 

Seperti kotak hitam, rekaman yang utuh juga melindungi aparat dari tuduhan keliru. Dalam polemik ini, polisi justru tidak punya perlindungan itu. 

Pembenahannya tidak menuntut undang-undang baru. Kapolri dapat mewajibkan kamera tubuh lewat peraturan internal untuk penggeledahan tempat tinggal, setidaknya di asrama dan sekolah yang dihuni anak dan perempuan, sejak pintu diketuk hingga berita acara ditandatangani. 

Rekamannya disegel, salinannya diserahkan kepada pengadilan pemberi izin, dan hanya dibuka atas perintah hakim atau pemeriksa etik. 

Pengadilan juga dapat mencantumkan syarat dalam izinnya, seperti kehadiran polisi wanita dan pendamping anak. Penegakan hukum atas pembakaran warung itu tetap harus tuntas, sebab hak warga berusaha tanpa diteror juga dilindungi hukum. 

Tetapi negara hukum tidak cukup diukur dari surat yang dibawa aparat ketika mengetuk pintu, melainkan dari kemampuannya mempertanggungjawabkan apa yang terjadi setelah pintu terbuka. 

Selama yang wajib tersimpan hanya izinnya, setiap malam seperti di Mojolaban akan berakhir sama, yaitu dua cerita yang saling bertentangan, satu pihak yang memegang semua catatan, dan ingatan anak-anak sebagai satu-satunya arsip. 

Penulis adalah Praktisi Perpajakan, keuangan dan Akuntan. 

Sumber: kompas.com

Dua Perempuan di Surabaya Diduga Dijual Suami lewat Facebook, Tarif Rp 700 Ribu

By On Oktober 29, 2026

Kasat PPA-PPO Polrestabes Surabaya, Kompol Melati Sari. 

SURABAYA, KabarXXI.Com - Pihak Kepolisian mengungkap dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus eksploitasi seksual di Surabaya, Jawa Timur (Jatim). 

Pelakunya adalah suami yang menjual istrinya lewat media sosial Facebook untuk melayani pria hidung belang.

Kasatres PPA dan PPO Polrestabes Surabaya, AKBP Melatisari mengatakan, ada dua pelaku yang diamankan dalam dugaan TPPO itu, yaitu WBS (39) dan RW (25). 

Dari hasil penyelidikan, kedua pelaku berperan sebagai muncikari. Tersangka WBS (39) diduga menjual istrinya untuk memenuhi fantasi seks. 

"Yang pertama dengan korban RKR (37) dan tersangka WBS. Motifnya dia menjual istrinya dengan dugaan fantasi seks," kata Melatisari kepada wartawan, Rabu, 28 Oktober 2026. 

Sementara RW (25) diduga melakukan TPPO karena alasan ekonomi. 

"Kemudian yang satu lagi korban SNK dan tersangka RW. Ini suami istri, yang kemudian menjual istrinya dengan dengan alasan ekonomi," ujarnya. 

Menurut Melatisari, pelaku sudah melakukan tindakan tersebut lebih dari empat kali. Tarif layanannya berkisar antara Rp 700 ribu hingga Rp 1 juta. 

"Tarifnya antara Rp 700 ribu sampai Rp 1 juta sekali main. Dipasarkan melalui Facebook," pungkasnya. (*/red)

Polda Jatim Gelar Pra-Rekonstruksi Pembunuhan Ibu dan Anak di Madiun, Tersangka Peragakan 48 Adegan

By On Oktober 29, 2026

Tersangka DBM memperagakan salah satu adegan dalam pra rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap istri siri dan anaknya di Kota Madiun, Jatim, Selasa malam, 27 Oktober 2026. 

MADIUN, KabarXXI.Com – Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Timur (Jatim) menggelar pra-rekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak, DH (30) dan AGF (4), di Kota Madiun, Jatim, Selasa, 27 Oktober 2026. 

Dalam kegiatan tersebut, tersangka Dwi Bagus Martono dihadirkan secara langsung ke tiga Tempat Kejadian Perkara (TKP). 

Sebanyak 48 adegan diperagakan untuk menguji serta mencocokkan keterangan tersangka dengan fakta di lapangan. 

Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKBP Jumhur Arbaridi mengatakan, seluruh adegan diperagakan guna memastikan kesesuaian kronologi pembunuhan ibu dan anak ini. 

"Sebanyak 48 adegan diperagakan untuk mencocokkan keterangan tersangka dengan rangkaian kejadian di lokasi perkara," kata Jumhur usai pra-rekonstruksi, Selasa, 27 Oktober 2026. 

Rangkaian 48 adegan dalam pra-rekonstruksi kasus pembunuhan di Madiun tersebut dilaksanakan di tiga titik lokasi berbeda: 

TKP Pertama: Hotel Mataram Baru, Jalan dr Soetomo, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. 

TKP Kedua: Rumah orang tua tersangka di Gang Tentrem, Jalan Doho, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. 

TKP Ketiga: Rumah pribadi tersangka di Jalan Kunir Nomor 13, Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. 

Menurut Jumhur, pra-rekonstruksi dimulai dari hotel tempat korbannya, DH , meninggal dunia. 

Penyidik meragakan awal kedatangan tersangka dan korban di area resepsionis hotel hingga terjadi perselisihan yang berujung fatal. 

"Tadi kita TKP pertama di hotel. Kita lakukan peragaan-peragaan, mulai dia di resepsionis dengan komunikasi, dan akhirnya terjadi percekcokan, dan akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia di sana," ujar dia. 

Adegan dilanjutkan saat tersangka membawa jenazah korban keluar dari kamar hotel. Proses ini selaras dengan bukti rekaman kamera pengawas (CCTV) yang dikantongi penyidik. 

Tersangka memperagakan saat dirinya mengambil sleeping bag (kantong tidur) untuk memasukkan jenazah DH sebelum diangkut menggunakan mobil. 

Rombongan penyidik kemudian bergerak ke lokasi kedua, yaitu rumah orang tua tersangka di Jalan Doho, Madiun. 

Di tempat ini, tersangka meragakan peristiwa saat menghentikan nyawa anak Dini, AGF (4), yang berada di dalam mobil Suzuki Karimun terparkir. 

Jumhur mengatakan, pada titik kedua ini terdapat penyesuaian adegan berdasarkan klarifikasi bersama tersangka. 

"Di TKP kedua, di rumah orang tuanya, tadi ada adegan yang kurang pas. Kita diskusikan dan kita perbaiki terkait dengan cara tersangka menghabisi anak AGF sampai akhirnya meninggal dunia," ujar Jumhur. 

Selanjutnya, pra-rekonstruksi bergeser ke lokasi ketiga di rumah pribadi tersangka, Jalan Kunir. 

Lokasi ini diduga menjadi tempat tersangka melakukan tindakan penghilangan jejak terhadap kedua korban. 

Tersangka diketahui telah menyiapkan sejumlah peralatan pendukung, termasuk kayu bakar, beberapa hari setelah peristiwa di hotel. 

Penyidik juga mendalami keberadaan sebuah tungku di lokasi tersebut. 

Menurut penyidik, tungku tersebut sengaja dibuat tersangka setelah proses penghilangan sisa jenazah selesai dilakukan. 

"Tungku itu dibuat setelah ada pembakaran di situ, setelah abunya dibersihkan dan dilarutkan. Jadi, tungku itu untuk menutupi," kata Jumhur. 

Selain mendatangi lokasi pembuangan sisa abu di kawasan Jembatan Sungai Winongo, polisi menaruh perhatian khusus pada sebuah mesin pencacah yang sempat dibeli tersangka. 

Mesin pencacah tersebut dibeli tersangka setelah kejadian, lalu dijual kembali hanya dua hari kemudian melalui bantuan rekannya. 

"Yang menarik, tersangka membeli mesin itu setelah proses pembakaran. Setelah digunakan, dua hari kemudian menyuruh temannya menjualnya. Ini harus didalami," ujar Jumhur. 

Saat ini, barang bukti berupa mesin pencacah, sisa abu dari tungku, serta beberapa sampel bagian tulang telah diamankan dan diserahkan ke Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Jatim. 

Hasil uji laboratorium akan menentukan karakteristik sampel tulang yang ditemukan. 

Terkait motif pembunuhan, penyidik masih terus melakukan pendalaman. 

Dugaan sementara mengindikasikan percekcokan di hotel berawal dari masalah hubungan asmara dan permintaan perhatian lebih dari korban. (*/red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *