 |
| Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias. |
JAKARTA, KabarXXI.Com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memutuskan untuk menolak permohonan Justice Collaborator (JC) yang diajukan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, terkait kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Permohonan tersebut ditolak lantaran dinilai belum memenuhi persyaratan sebagai JC sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku.
"Pak Sony itu tidak memenuhi persyaratan sebagai JC (justice collaborator) karena tidak memenuhi persyaratan di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 dan PP tentang JC, PP 24 Tahun 2025," ujar Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias dalam keterangannya, Selasa, 14 Juli 2026.
Menurutnya, salah satu syarat yang tidak terpenuhi, yakni belum terdapat keterangan yang disampaikan terkait nama besar yang diduga terlibat, ke LPSK maupun penyidik.
"Pertama berkaitan sifat penting keterangan, jadi informasi yang disampaikan itu sampai sejauh ini belum ada disampaikan kepada LPSK secara terbuka berkaitan dengan keterlibatan pihak lain yang lebih besar," tuturnya.
Tak hanya itu, permohonan justice collaborator tersebut ditolak juga dengan pertimbangan karena Sony yang merupakan pelaku utama dalam perkara tersebut.
Susilaningtias mengatakan, LPSK juga tidak menemukan adanya kekhawatiran terhadap ancaman yang dialami pemohon maupun komitmen untuk mengembalikan hasil tindak pidana.
Pihak Sony, kata dia, juga belum menyampaikan soal kesediannya mengembalikan hasil kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana.
"Berkaitan dengan hasil kekayaan. Kesediaan mengembalikan hasil kekayaan dari hasil tindak pidana itu juga belum disampaikan sehingga kami memutuskan tidak terpenuhi persyaratan justice collaborator dan kemudian LPSK menolak permohonan dari yang bersangkutan," tegasnya.
Diketahui, Sony Sonjaya sebelumnya juga telah mengajukan justice collaborator ke Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus yang menjeratnya.
Namun pada Selasa, 23 Juni 2026, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi mengumumkan pihaknya telah menolak permohonan justice collaborator Sony tersebut.
Hal itu dikarenakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, penyidik menyimpulkan Sony merupakan pelaku utama dalam perkara dimaksud. (*/red)
« Prev Post
Next Post »
