 |
| Ketua KPK Setyo Budiyanto. |
JAKARTA, KabarXXI.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait penanganan perkara dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) Kebencanaan pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Benar, kami sudah mengirimkan surat ke Panglima TNI, kemarin," ujar Ketua KPK, Setyo Budiyanto kepada wartawan, Rabu, 21 Oktober 2026.
Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo mengatakan, surat yang dikirimkan KPK kepada Panglima TNI ditujukan untuk kolaborasi penanganan perkara di BNPB.
Menurutnya, ada dugaan keterlibatan anggota TNI di kasus itu.
"Dalam surat tersebut, kami uraikan bagaimana konstruksi perkaranya, termasuk dugaan keterlibatan oknum TNI dalam pengadaan-pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, yang kemudian diduga adanya benturan kepentingan ataupun praktik penyuapan. Termasuk terkait dugaan aliran uangnya," tuturnya.
Namun, Budi belum merinci siapa oknum TNI yang dimaksud. KPK meyakini Puspom TNI akan menindaklanjuti informasi dari KPK.
"Kami meyakini Puspom TNI akan segera menindaklanjuti. Terlebih sejak awal KPK-TNI sudah berkoordinasi secara intensif," ujarnya.
Diketahui, KPK telah berkoordinasi dengan Puspom TNI terkait pengusutan kasus dugaan korupsi DSP Kebencanaan pada BNPB.
Salah satu koordinasi yang dilakukan ialah KPK telah menjelaskan peran mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto kepada Puspom TNI.
"Untuk Kepala BNPB saat ekspos sudah dijelaskan juga posisinya kepada rekan-rekan TNI yang sudah hadir, baik di hari tanggal 13 dan tanggal 14 yang lebih lengkap begitu, ada unsur unit penyidikannya juga yang hadir saat itu dan sudah disampaikan kondisi penanganan perkara di KPK," kata Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 16 Oktober 2026.
"Untuk peran adik ipar atau adik kandung, itu sudah kita dalami dan sudah ada beberapa alat bukti yang menguatkan dan kita meyakini bahwa itu juga melibatkan pihak PN (penyelenggara negara) di lingkungan BNPB," tuturnya.
Taufik mengatakan, penyidik KPK telah menjelaskan penerapan pasal oleh KPK terhadap para tersangka. Salah satunya Pasal 12 i UU Tipikor, yakni menyangkut konflik kepentingan dengan melibatkan penyelenggara negara dalam internal BNPB.
"Bahwa kita (menjelaskan ke Puspom TNI), sudah menetapkan tersangka dan naik tahap ke penyidikan dan sudah di-state di situ, dikunci, bahwa kewenangan KPK dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi harus melibatkan penyelenggara negara," kata Taufik.
Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan Tenaga Ahli sekaligus adik mantan Kepala BNPB Letjen Suharyanto, Bima Setiawan, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi DSP bencana BNPB.
KPK menyebutkan Bima diduga ikut dalam pengadaan yang dilakukan BNPB.
Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein mengatakan, DSP merupakan dana yang dicadangkan pemerintah untuk digunakan saat keadaan darurat bencana.
Dia mengatakan pencairan DSP bersifat fleksibel, namun harus memenuhi salah satu dari empat syarat.
DSP ini, kata Taufik, telah digunakan untuk penanganan sejumlah bencana di Tanah Air, di antaranta penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan dan Papua, gempa besar di Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga penanganan banjir di Aceh dan Sumatera.
Taufik mengatakan, BNPB telah menentukan sejumlah penyedia atau vendor terkait pengadaan barang dan jasa melalui metode penunjukan langsung dalam Rencana Kerja Kolaboratif (RKK).
Menurutnya, hal itu dilakukan agar pengadaan bisa dilakukan dengan cepat ketika ada penetapan bencana darurat.
"Termasuk menggunakan DSP sebagai mata anggaran penunjangnya," ucapnya.
Taufik mengatakan, pihaknya menemukan dugaan konflik kepentingan dan indikasi suap, sehingga membagi kasus ini dalam dua kluster.
Menurutnya, Bima menjadi tersangka dalam kasus kluster pertama, yakni konflik kepentingan dalam pengadaan tahun 2024-2026.
Pihaknya menduga sejumlah vendor untuk pengadaan lewat penunjukan langsung itu berafiliasi dengan Bima selaku Tenaga Ahli sekaligus adik Suharyanto yang saat itu menjabat Kepala BNPB.
"Di mana dari sejumlah penyedia tersebut diduga terafiliasi dengan saudara BMS selaku Tenaga Ahli Kepala BNPB sekaligus adik dari (mantan) Kepala BNPB, dengan total nilai pengadaan lebih kurang mencapai Rp 148 miliar," ujarnya.
Dia mengatakan, proses pengadaan dengan dana siap pakai bencana itu mengalir ke perusahaan yang berafiliasi ke Bima.
Pihaknya menduga Bima memanfaatkan uang dari pengadaan itu untuk membeli saham perusahaan lain.
"Bahwa dalam proses penggunaan DSP BNPB pada pengadaan tersebut, dana yang mengalir ke perusahaan yang terafiliasi dengan BMS dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, salah satunya pembelian saham PT MDLA (PT Medela Potentia) oleh PT AVE (Alfa Veritas Energizer). Adapun kepemilikan saham oleh PT AVE tersebut mencapai 150,4 juta lembar (1,07%) dengan nilai saham per tanggal 13 Oktober 2026 sebesar Rp 206 per lembar atau setara Rp 30,98 miliar," ujarnya.
Akibat perbuatannya, Bima dijerat dengan Pasal 12 huruf i UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
KPK juga menetapkan empat tersangka lain dalam kasus di kluster kedua. (*/red)
