Berita Terbaru

IKA Unpad Bentuk Forum Ekonomi Hijau, Dorong Kolaborasi Lintas Sektor

By On Juni 02, 2026

Hutan Indonesia. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Di tengah meningkatnya ancaman krisis iklim, kerusakan lingkungan, dan ketidakpastian ekonomi global, gagasan ekonomi hijau semakin menjadi kebutuhan mendesak, bukan lagi wacana akademik. 

Indonesia kini berada di titik penting untuk menentukan arah pembangunan masa depan, pilihannya tetap bertumpu pada pola ekonomi lama yang eksploitatif, atau mulai bertransisi menuju model pembangunan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan resilien. 

Kesadaran inilah yang mendorong Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (IKA Unpad) menginisiasi lahirnya Forum Ekonomi Hijau (FEH), sebuah forum kolaboratif lintas sektor untuk memperkuat dialog, gagasan, dan sinergi menuju pembangunan berkelanjutan di Indonesia. 

Forum ini akan diluncurkan pada 17 Juni 2026 di Jakarta dan menghadirkan sejumlah tokoh nasional, akademisi, pengambil kebijakan, pelaku industri, serta komunitas masyarakat sipil. 

Komut PLN, Dr. (HC) Ir. Burhanuddin Abdullah, M.A. 

Secara global, konsep ekonomi hijau telah menjadi perhatian utama banyak negara. United Nations Environment Programme (UNEP) mendefinisikan ekonomi hijau sebagai “ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sambil secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis.” 

Definisi tersebut menjadi fondasi berbagai kebijakan ekonomi hijau sejak awal dipublikasikan melalui laporan Towards a Green Economy pada 2011. 

World Bank juga memperkenalkan pendekatan ekonomi yang dikenal dengan inclusive green growth, yakni ekonomi yang efisien dalam penggunaan sumber daya alam, minim polusi, serta tangguh menghadapi perubahan lingkungan dan risiko bencana. 

Meski memiliki pendekatan berbeda, hampir seluruh konsep ekonomi hijau memiliki benang merah yang sama,  pertumbuhan ekonomi harus tetap berjalan, namun tanpa mengorbankan lingkungan dan masa depan generasi mendatang. 

Ketua Pelaksana Forum Ekonomi Hijau sekaligus Corporate Transformation Group Head PT Angkasa Pura Indonesia, Dr. Ferdian Agustiana.  

Dalam konteks Indonesia, urgensi ekonomi hijau menjadi semakin nyata. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam, hutan tropis, potensi energi baru terbarukan, serta bonus demografi yang dapat menjadi modal besar menuju ekonomi masa depan. 

Namun di sisi lain, Indonesia juga menghadapi ancaman serius berupa banjir, krisis air, polusi udara, kerusakan hutan, cuaca ekstrem, hingga ketergantungan ekonomi pada eksploitasi sumber daya alam mentah. 

Ketua Dewan Pembina IKA Unpad Dr. (HC), Ir. Burhanuddin Abdullah, M.A., menilai bahwa Indonesia tidak lagi memiliki banyak waktu untuk menunda transformasi menuju ekonomi berkelanjutan. 

“Biaya mempertahankan model pembangunan lama hari ini sebenarnya sudah jauh lebih mahal dibandingkan biaya untuk bertransisi menuju ekonomi hijau. Kita harus melihat ekonomi hijau bukan sebagai beban, tetapi sebagai peluang besar menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, lapangan kerja baru, sekaligus menjaga keberlanjutan bangsa,” ujarnya. 

Sekjen IKA Unpad, Yhodhisman Sorata. 

Menurut Burhanuddin, transisi menuju ekonomi hijau juga akan menentukan daya saing Indonesia di tingkat global. Dunia internasional saat ini semakin menuntut praktik pembangunan dan industri yang lebih rendah karbon, lebih efisien dalam penggunaan energi, dan lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. 

“Ke depan, negara yang mampu beradaptasi dengan ekonomi hijau justru akan menjadi pemenang ekonomi dunia. Indonesia punya modal besar untuk itu, tetapi dibutuhkan kolaborasi lintas sektor agar transformasi ini tidak berjalan parsial,” jelas Burhanuddin Abdullah. 

Gagasan mengenai pentingnya kolaborasi lintas sektor inilah yang kemudian menjadi dasar lahirnya Forum Ekonomi Hijau. 

Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat IKA Unpad, Yhodhisman Soratha, S.IP., M.H., menjelaskan bahwa forum ini diinisiasi sebagai ruang strategis untuk mempertemukan berbagai perspektif dalam merumuskan masa depan pembangunan Indonesia. 

“Forum Ekonomi Hijau diharapkan menjadi ruang dialog yang terbuka dan produktif antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga generasi muda. Tantangan keberlanjutan tidak mungkin diselesaikan oleh satu sektor saja,” kata Yhodhisman. 

Ia menambahkan, pada tahap awal Forum Ekonomi Hijau akan diluncurkan sebagai bagian dari ekosistem IKA Unpad. Namun dalam jangka panjang, forum ini diharapkan dapat berkembang menjadi platform independen yang membuka ruang diskusi publik lebih luas mengenai kebijakan hijau, inovasi berkelanjutan, serta transformasi ekonomi Indonesia. 

'IKA Unpad ingin mengambil peran strategis sebagai katalisator kolaborasi. Kampus memiliki kekuatan pengetahuan, alumni memiliki jejaring lintas sektor, dan masyarakat membutuhkan ruang diskusi yang sehat mengenai masa depan pembangunan kita,” lanjutnya. 

Peluncuran Forum Ekonomi Hijau nantinya juga akan menghadirkan sejumlah tokoh nasional dan pakar untuk berdiskusi mengenai formula terbaik penerapan ekonomi hijau di Indonesia. Di antaranya Dr. Ferry Juliantono, S.E., Ak., M.Si., Menteri Koperasi RI sekaligus Ketua Umum IKA Unpad; Purbaya Yudhi Sadewa, S.T., M.Sc., Ph.D., Menteri Keuangan RI; Drs. Moh. Jumhur Hidayat, M.Si., Menteri Lingkungan Hidup RI; Dr. Tasdiyanto Rohadi, Dewan Pakar Bidang Lingkungan Hidup IKA Unpad; Prof. Dr. Ir. Laode Masihu Kamaluddin, M.Sc., M.Eng., Alumni MIPA Unpad/Mantan Rektor UICI; dan Masyita Crystalin, Ph.D, Head of Economics, Portfolio Alignment & Sustainability. Danantara Indonesia, serta sejumlah pakar lainnya. 

Ketua Pelaksana Forum Ekonomi Hijau sekaligus Corporate Transformation Group Head PT Angkasa Pura Indonesia, Dr. Ferdian Agustiana, menilai bahwa pembicaraan mengenai ekonomi hijau harus mulai diterjemahkan menjadi langkah nyata dan terukur. 

“Selama ini kita sering berbicara tentang keberlanjutan dalam level konsep. Padahal tantangan yang kita hadapi sudah sangat konkret. Karena itu Forum Ekonomi Hijau ingin mendorong lahirnya diskusi yang lebih aplikatif, kolaboratif, dan menghasilkan rekomendasi nyata,” ujarnya. 

Ferdian juga menekankan bahwa ekonomi hijau tidak hanya berbicara tentang lingkungan, tetapi juga tentang kualitas hidup masyarakat dan masa depan ekonomi nasional. 

"Ekonomi hijau bukan berarti menghentikan pertumbuhan ekonomi. Justru sebaliknya, ini tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat berjalan lebih cerdas, lebih efisien, lebih inklusif, dan tidak menciptakan biaya lingkungan yang diwariskan kepada generasi berikutnya,” katanya. 

Menurutnya, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pemain utama dalam ekonomi hijau global apabila mampu memanfaatkan momentum transisi energi, pengembangan industri hijau, hilirisasi berkelanjutan, hingga inovasi berbasis teknologi ramah lingkungan. 

Melalui Forum Ekonomi Hijau, IKA Unpad berharap lahir lebih banyak diskusi, kolaborasi, dan gerakan bersama untuk mendorong pembangunan Indonesia yang tidak hanya bertumbuh secara ekonomi, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial dan tata kelola Environmental, Social, and Governance / ESG untuk keberlanjutan jangka panjang. 

“Peluncuran forum ini sekaligus menjadi pengingat bahwa masa depan pembangunan tidak dapat diukur hanya dari angka pertumbuhan ekonomi semata. Di tengah tantangan perubahan iklim dan ketidakpastian global, keberhasilan sebuah bangsa juga ditentukan oleh kemampuan menjaga bumi tetap layak dihuni bagi generasi mendatang,” pungkas Yhodisman. (*/red)

Peringati Hari Lahir Pancasila, Polda Jatim Ajak Perkuat Persatuan

By On Juni 02, 2026

Wakapolda Jatim Brigjen Pasma Royce saat memimpin upacara Hari Lahir Pancasila di Polda Jatim.

SURABAYA, KabarXXI.Com - Polda Jawa Timur (Jatim) memperingati Hari Lahir Pancasila 2026 dengan mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat persatuan di tengah berbagai tantangan global. 

Nilai-nilai Pancasila dinilai tetap relevan sebagai fondasi menjaga keutuhan Indonesia sekaligus mewujudkan perdamaian dunia. 

Wakapolda Jatim, Brigjen Pasma Royce mengatakan, peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekadar agenda tahunan. Tapi, momentum menjaga nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

"Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya. Indonesia tetap kokoh menyatukan keberagaman di tengah ketidakpastian global," ujar Pasma saat membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI pada upacara Hari Lahir Pancasila 2026, di Mapolda Jatim, Senin, 01 Juni 2026. 

Dalam amanat itu, Pasma juga menegaskan, Indonesia memiliki tanggung jawab menjaga ketertiban dunia sesuai amanat UUD 1945. 

Menurutnya, musyawarah dan mufakat dinilai menjadi instrumen penting dalam diplomasi, penyelesaian konflik, dan kebijakan luar negeri bebas aktif Indonesia. 

Dia juga mengajak generasi muda menjadikan Pancasila sebagai living ideology atau ideologi yang hidup, seiring kemajuan ekonomi dan teknologi yang tetap harus disertai arah moral yang kuat. 

Menurutnya, hal itu sesuai dengan tema yang diusung, yakni "Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia". 

Dia menilai, Pancasila tidak hanya menjaga keutuhan Indonesia. Tetapi juga menjadi jawaban atas tantangan global dan upaya menciptakan perdamaian dunia. 

"Jangan biarkan nilai-nilai luhur Pancasila hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau teks di buku sejarah," ujarnya. 

Dalam amanat tersebut, Pasma mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat komitmen kebangsaan, melawan intoleransi dan radikalisme. 

Serta, menunjukkan Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung religiusitas, persatuan, dan nilai kemanusiaan. 

"Selama darah Indonesia masih mengalir di tubuh kita, Pancasila akan senantiasa hidup dalam setiap denyut nadi seluruh anak bangsa. Selamat Hari Lahir Pancasila. Jayalah Indonesiaku! Merdeka!" tutupnya (*/red)

PDI-P Ungkap Tujuan "Bung Karno Bapak Marhaenis" sebagai Lagu Wajib Partai

By On Juni 01, 2026

Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memperkenalkan lagu 'Bung Karno Bapak Marhaenisme' di acara Pembekalan dan Bimbingan Teknis Anggota DPRD PDI-P seluruh Indonesia masa bakti 2024-2029. 

Lagu itu disebut sebagai bagian dari upaya pelurusan sejarah bangsa. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-P, Hasto Kristiyanto mengatkan, selama masa Orde Baru, Indonesia mengalami 'keterputusan sejarah'. Salah satu contohnya adalah larangan memperingati hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945. 

Kondisi ini, kata Hasto, membuat bangsa Indonesia sempat kehilangan orientasi terhadap cita-cita awal pembentukan Negara Republik Indonesia. 

Menurut Hasto, lagu tersebut diaransemen ulang Ketua DPP PDI-P Bidang Ekonomi Kreatif yang juga cucu Sukarno (Bung Karno) sekaligus putra Presiden ke-5 RI dan Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Prananda Prabowo. 

"Karena itulah dilakukan pelurusan sejarah dan konsolidasi ideologi. Nah, Mas Prananda Prabowo mengambil peran di situ," ujar Hasto kepada wartawan, Senin, 01 Juni 2026. 

Lagu ini, kata dia, bertujuan menghapus stigma negatif yang selama ini sengaja dilekatkan pada istilah 'Marhaen'. 

Selain lagu 'Bung Karno Bapak Marhaenis', Prananda menciptakan Himne PDI-P dan memperkenalkan kembali tradisi pembacaan dedication of life. 

"Mas Prananda memperkenalkan kembali dengan aransemen yang baru. Itu membangkitkan kesadaran kita tentang watak sejati Pancasila untuk mengubah struktur yang menindas berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, kebangsaan, dan kerakyatan itu sendiri," jelasnya. 

Selama ini, kata Hasto, istilah 'Marhaen' sering kali disalahartikan dan dicap sebagai komunisme. Padahal, lanjut dia, Marhaenisme adalah realitas sosial yang menjadi latar belakang sejarah bagi Bung Karno untuk memerdekakan rakyat Indonesia yang terpinggirkan. 

"Selama ini kita berbicara Marhaen itu kemudian dicap komunis dan sebagainya. Padahal itu adalah suatu realitas sosial yang terjadi sebagai setting historis bagi Bung Karno untuk memerdekakan rakyat Indonesia yang terpinggirkan. Mereka mandiri, tapi mereka harus dibangun kesadarannya," ujar Hasto. 

Terkait kemungkinan PDI-P mengusulkan lagu tersebut untuk diputar di acara kenegaraan, Hasto menekankan bahwa hal yang paling utama bagi partai adalah penyerapan spirit dari lagu itu sendiri dalam kebijakan nyata demi kesejahteraan rakyat. 

"Bagi PDI-P, lagu mars Bung Karno Bapak Marhaenisme yang penting adalah spiritnya itu, spirit tentang kemerdekaan kita, tentang politik kita itu untuk rakyat Marhaen. Itu penuh dengan upaya-upaya nyata bagaimana kebijakan-kebijakan ideologis sampai teknokratis itu memberi kemanfaatan bagi rakyat," tegasnya. 

Hasto menambahkan, refleksi terhadap pemikiran para pendiri bangsa sangat krusial mengingat kondisi Indonesia saat ini yang dinilai tertinggal dalam beberapa sektor. Melalui esensi lagu tersebut, pihaknya ingin mengembalikan fokus politik pada esensi mencerdaskan dan membebaskan bangsa. 

"Kita sudah tertinggal dengan Singapura, bahkan dengan Malaysia, pendidikan kita menurun kualitasnya. Maka dengan spirit lagu Bung Karno Bapak Marhaenisme, kita memperkuat watak sejati politik yang membebaskan dari berbagai belenggu kemiskinan, kebodohan dan ketidakadilan," pungkasnya. 

Lagu ini sempat diputar di awal sesi Pembekalan dan Bimbingan Teknis Anggota DPRD PDI-P seluruh Indonesia masa bakti 2024-2029 yang digelar di Novotel Mangga Dua, Jakarta Utara, pada Sabtu, 29 Mei 2026. 

Adapun lirik lagu tersebut, yaitu: 

Rakyat Marhaen Majulah Bersatu

Membangun Dunia yang Baru

Satukanlah Gerak Langkahmu

Turut Komando yang Satu

Hiduplah Bung Karno Kita

Bapak Marhaenisme Jaya

Hiduplah Pemimpin Kita

Marhaenisme Pastilah Jaya 

(*/red)

Prabowo Sebut Pancasila Merupakan Penunjuk Arah bagi Indonesia

By On Juni 01, 2026

Presiden Prabowo Subianto. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Pancasila merupakan penunjuk arah bagi Indonesia dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. 

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat peringatan Hari Lahir Pancasila, di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Jakarta, Senin, 01 Juni 2026. 

"Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita," kata Prabowo dalam pidatonya. 

Meski sebagai kompas atau pedoman, Prabowo menilai, Pancasila belum sepenuhnya diikuti dalam pembangunan ekonomi Indonesia. 

Ia melihat pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dan kekayaannya dinikmati oleh pihak-pihak yang berada di luar negeri. 

"Kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atas sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri," tuturnya. 

Dalam peringatan Hari Lahir Pancasila, ia menggaungkan Ekonomi Pancasila yang berdiri di atas lima prinsip, yakni religius, kemanusiaan, berpihak kepada kepentingan nasional, kerakyatan, dan keadilan sosial. 

Ia menegaskan, kekayaan alam Indonesia bukan sekadar komoditas yang bebas diperjualbelikan, melainkan amanah yang harus dikelola sebesar-besarnya untuk rakyat. 

"Tugas sejarah saya sebagai Presiden ke-8 RI adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila," ujarnya. 

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat koperasi, UMKM, dan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945. 

Salah satu wujud nyatanya, kata dia, yaitu pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang dirancang untuk memangkas peran tengkulak dan memajukan ekonomi daerah. 

"Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam, kita membangun ketahanan pangan nasional, kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa, kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas," pungkasnya. (*/red)

Pengelola Angkat Bicara: Tidak Ada Intimidasi, Ada Permintaan Tambahan Karena Datang Bertiga

By On Juni 01, 2026

Foto ilustrasi. 

SERANG, KabarXXI.Com – Tuduhan intimidasi terhadap sejumlah wartawan yang meliput aktivitas pembakaran limbah timah di Kampung Parigi Bakung, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, dibantah keras oleh pihak pengelola. 

Pihak pengelola menyebut bahwa tuduhan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Mereka justru mengaku memiliki rekaman percakapan yang menunjukkan adanya permintaan penambahan nominal uang transportasi oleh oknum yang mengaku sebagai wartawan. 

Menurut pengelola, setelah proses konfirmasi dan komunikasi berlangsung, pihaknya berinisiatif memberikan uang transportasi. Namun, nominal yang disiapkan disebut tidak langsung diterima. 

"Dalam komunikasi yang terjadi, mereka menyampaikan bahwa datang bertiga dan meminta agar nominal yang diberikan ditambah," ujar sumber dari pihak pengelola. 

Pengelola menegaskan bahwa tidak pernah melakukan ancaman, tekanan, maupun upaya menghalangi peliputan. Mereka menilai narasi intimidasi yang kemudian muncul justru mengaburkan persoalan yang sebenarnya terjadi. 

Lebih lanjut, pihak pengelola mengaku siap membuka rekaman percakapan tersebut apabila diperlukan oleh aparat penegak hukum maupun pihak berwenang untuk mengungkap kronologi secara utuh. 

Menurut mereka, publik perlu mengetahui seluruh fakta sebelum menarik kesimpulan. Pasalnya, tuduhan intimidasi yang telah beredar luas dinilai berpotensi merugikan pihak yang dituduh tanpa melihat keseluruhan rangkaian peristiwa yang terjadi. (*/red)

Pancasila di Tengah Perubahan Geopolitik Global

By On Juni 01, 2026

Foto ilustrasi. 

Oleh: Aris Heru Utomo 

Melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016, pemerintah menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila dan hari libur nasional. Penetapan tersebut merujuk pada pidato Soekarno di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945. 

Dalam pidatonya di hari terakhir sidang BPUPK, 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan lima prinsip dasar negara Indonesia merdeka yang diberi nama Pancasila. 

Usulan Soekarno tersebut kemudian disepakati oleh peserta sidang BPUPK, yang secara garis besar terbagi menjadi kelompok nasionalisme kebangsaan dan religius, untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang dapat diterima seluruh elemen bangsa. 

Lebih lanjut, usulan Soekarno kemudian dibahas oleh panitia kecil yang diketuai oleh Soekarno dan terdiri atas tokoh-tokoh yang mewakili kelompok nasionalisme kebangsaan dan religius yaitu Mohammad Hatta (Wakil Ketua) dengan anggota K.H. Wachid Hasyim, K.H. Kaharoezie Moezakkir, Agoes Salim, Abikoesno Tjokrosoejoso, Achmad Soebardjo, Alexander Andries Maramis, dan Mohammad Yamin. Hasilnya adalah rumusan Pancasila seperti yang tercantum dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945. 

Rumusan Piagam Jakarta ini pun dibahas kembali dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945 dan akhirnya menghasilkan rumusan Pancasila seperti yang dikenal saat ini dan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. 

Di sinilah letak keistimewaan Pancasila. Ia sejatinya merupakan hasil kompromi politik, sosial, dan budaya yang sangat matang, bukan produk pemikiran satu kelompok semata. 

Ia lahir dari kesadaran bahwa Indonesia adalah bangsa yang sangat beragam. Perbedaan suku, agama, budaya, bahasa, dan pandangan politik tidak mungkin dipersatukan melalui ideologi yang hanya mewakili sebagian kelompok masyarakat. 

Dalam sejarahnya, tampak bahwa kesepakatan tentang Pancasila sebagai dasar negara memang tidak selalu berjalan mulus. Setelah kemerdekaan, terjadi berbagai upaya untuk menggantikan Pancasila. 

Ada gerakan yang ingin menjadikan komunisme sebagai dasar negara, ada pula yang berusaha membawa Indonesia menjadi negara agama. 

Situasi tersebut semakin kompleks ketika dunia memasuki era Perang Dingin, tidak lama setelah berakhirnya Perang Dunia II. 

Dunia terbelah menjadi dua kutub besar, yakni blok liberal yang dipimpin Amerika Serikat dan blok komunis yang dipimpin Uni Soviet. 

Banyak negara berkembang dipaksa memilih salah satu kubu dalam pertarungan ideologi global tersebut. Indonesia mengambil jalan berbeda. 

Dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-15 pada 30 September 1960 dengan judul "To Build the World Anew" (Membangun Dunia Kembali), Soekarno memperkenalkan Pancasila sebagai “ideologi ketiga”. 

Ideologi yang menawarkan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama, antara kehidupan beragama dan kehidupan bernegara, serta antara nasionalisme dan kemanusiaan universal. 

Langkah ini menunjukkan keberanian Indonesia menawarkan perspektif sendiri dalam tata dunia yang sedang terpolarisasi. 

Indonesia tidak sekadar menjadi objek pertarungan ideologi global, tetapi berusaha menjadi subjek yang menawarkan jalan alternatif. 

Indonesia tidak ingin didefinisikan sebagai negara liberal maupun komunis, melainkan sebagai bangsa yang memiliki nilai dan jalan sendiri. 

Identitas tersebut kemudian tercermin dalam politik luar negeri bebas aktif yang hingga kini menjadi salah satu ciri diplomasi Indonesia. 

Dalam kajian Hubungan Internasional, apa yang dilakukan Soekarno sejalan dengan pendekatan Konstruktivisme yang menegaskan bahwa identitas, norma, dan ideologi turut memengaruhi cara negara memandang dirinya dan bertindak dalam lingkungan internasional. 

Dalam perspektif ini, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai identitas nasional yang membentuk orientasi politik luar negeri Indonesia. 

Kini, lebih dari delapan dekade setelah Pancasila lahir, tantangan yang dihadapi tidak lagi sama. Perang Dingin telah berakhir. Uni Soviet runtuh. Komunisme kehilangan sebagian besar pengaruh globalnya. Namun bukan berarti pertarungan ideologi berhenti. 

Dunia saat ini memasuki era globalisasi dan revolusi digital yang membawa tantangan baru. Arus informasi bergerak tanpa batas. 

Media sosial memungkinkan berbagai ideologi, paham, dan nilai asing masuk ke ruang kehidupan masyarakat dalam hitungan detik. 

Polarisasi politik, radikalisme, ekstremisme, populisme, hingga individualisme yang berlebihan menjadi fenomena yang semakin mudah ditemukan. 

Persaingan geopolitik pun semakin menguat seperti tampak dari rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, konflik di Timur Tengah, perang Rusia-Ukraina, serta ketidakpastian ekonomi global. 

Kompetisi antarnegara tidak pernah benar-benar berakhir. Dan di tengah perkembangan geopolitik kontemporer ini, ideologi tetap memiliki peran penting dalam hubungan internasional. 

Setiap negara memerlukan fondasi ideologis yang mampu menjaga kohesi nasional di tengah derasnya pengaruh eksternal. 

Oleh karena itu, Pancasila bukan sekadar dokumen historis yang diperingati setiap 1 Juni. Pancasila merupakan panduan moral dan politik dalam menghadapi perubahan dunia yang semakin kompleks. 

Nilai Ketuhanan menjaga bangsa agar tidak kehilangan dimensi spiritual. Nilai Kemanusiaan mengingatkan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia. Nilai Persatuan menjadi perekat di tengah polarisasi. Nilai Kerakyatan mendorong penyelesaian masalah melalui musyawarah. 

Sementara nilai Keadilan Sosial menjadi kompas dalam pembangunan nasional. Lebih jauh, Pancasila dapat dipahami sebagai sumber ketahanan nasional Indonesia, yang tidak hanya berkaitan dengan kekuatan militer ekonomi atau pangan, tetapi juga kemampuan bangsa mempertahankan identitas, nilai, dan persatuannya di tengah perubahan geopolitik global. 

Negara yang kehilangan identitas ideologis sering kali rentan terhadap fragmentasi sosial, polarisasi politik, dan intervensi pengaruh asing. Oleh karena itu, pertanyaan yang lebih penting hari ini bukanlah apakah Pancasila masih relevan, melainkan sejauh mana bangsa Indonesia mampu mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Tantangan terbesar Pancasila bukan berasal dari luar negeri, melainkan ketika nilai-nilainya berhenti menjadi pedoman dan hanya menjadi slogan. Pada akhirnya, memperingati Hari Lahir Pancasila seharusnya tidak berhenti pada upacara dan seremonial. Momentum ini perlu dimaknai sebagai pengingat bahwa Indonesia lahir dari semangat kompromi, persatuan, dan gotong royong. 

Nilai-nilai itulah yang memungkinkan bangsa ini bertahan melewati kolonialisme, pemberontakan, krisis ekonomi, hingga berbagai perubahan geopolitik global. Delapan puluh satu tahun setelah lahirnya Pancasila, dunia memang telah berubah. Persaingan antarnegara tidak lagi hanya berlangsung melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui pengaruh ekonomi, teknologi, informasi, budaya, dan ideologi. 

Dalam situasi seperti itu, Pancasila menjadi sumber ketahanan nasional yang membantu Indonesia menjaga identitas, persatuan, dan arah pembangunan bangsa. 

Selama nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial tetap hidup dalam praktik kehidupan berbangsa, Pancasila akan terus relevan bukan hanya sebagai warisan sejarah, tetapi juga sebagai kompas Indonesia dalam menghadapi dinamika geopolitik global abad ke-21.

Penulis adalah Dosen Hubungan International Universitas Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta. 

Sumber: kompas.com

Sistem Tidak Diuji saat Normal

By On Juni 01, 2026

Secure Parking Indonesia (SPI). 

Ketika antrean dan tekanan operasional bisa memengaruhi arus kendaraan satu kawasan 

JAKARTA, KabarXXI.Com — Jam pulang kantor. Hujan turun deras. Kendaraan mulai menumpuk di pintu keluar sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta. Dalam beberapa menit, antrean memanjang dan tekanan di lapangan meningkat. Di situasi seperti itu, sistem parkir tidak punya kemewahan untuk ikut melambat. 

Bagi Secure Parking Indonesia (SPI), kualitas operasional justru diuji dalam kondisi padat seperti ini— bukan saat semuanya berjalan normal, melainkan ketika ribuan kendaraan harus tetap bergerak tanpa mengganggu pengalaman pengguna maupun arus lalu-lintas kawasan di sekitarnya. 

“Sistem parkir tidak diuji saat kondisi normal. Sistem diuji ketika volume kendaraan meningkat, situasi berubah, tapi layanan tetap harus berjalan dengan cepat, akurat, dan tertib,” ujar Andiyanto, General Manager Operation Secure Parking Indonesia. 

Bagi sebagian besar orang, parkir mungkin terlihat sederhana: masuk, menemukan ruang parkir kosong, melakukan pembayaran, lalu pergi. Namun di balik proses yang tampak rutin tersebut, terdapat operasi yang harus menjaga ritme kendaraan, akurasi transaksi, hingga koordinasi lapangan secara bersamaan. 

Dalam mobilitas urban yang tinggi, gangguan kecil di area parkir dapat memengaruhi arus kendaraan satu kawasan. Karena itu, pengelolaan parkir kini menjadi bagian dari bagaimana mobilitas urban tetap terkendali. 

Bagi SPI, menjaga arus kendaraan tetap terkendali tidak bisa dipisahkan dari integritas operasional.

Dalam situasi padat, antrean harus tetap terurai tanpa mengorbankan akurasi maupun akuntabilitas transaksi. 

Seiring meningkatnya volume kendaraan dan ekspektasi layanan publik yang semakin tinggi, operasional parkir juga menghadapi tekanan yang semakin kompleks. 

Dalam operasional parkir, keterlambatan beberapa detik saja di gerbang dapat berkembang menjadi antrean panjang yang memengaruhi arus kendaraan satu kawasan. 

Secure Parking Indonesia (SPI). 

Operasional parkir modern harus menjaga layanan tetap prima di bawah tekanan operasional sehari-hari. Tanpa bergantung pada jumlah petugas di lapangan, sistem harus mampu bekerja secara real time, responsif, sekaligus tetap transparan. 

“Menjaga layanan parkir agar semakin seamless dengan arus kendaraan tetap terkendali tidak bisa dipisahkan dari integritas operasional. Kepadatan antrean harus terurai tanpa mengorbankan akurasi maupun akuntabilitas transaksi,” tambah Andiyanto. 

Teknologi sebagai Pendukung

Untuk mendukung operasional tersebut, SPI mengembangkan Epsilon Parking System (EPS), yang mengintegrasikan berbagai teknologi mulai dari License Plate Recognition (LPR), sistem parkir non-tiket eNOS, pembayaran non-tunai, monitoring real time, hingga digital audit trail. 

Salah satu komponen utamanya adalah teknologi LPR yang tidak hanya membaca nomor polisi kendaraan, tetapi juga melakukan proses verifikasi dan validasi otomatis (2V) sebelum transaksi diproses. 

Kemampuan ini membantu memastikan akurasi identifikasi kendaraan sekaligus menjaga kelancaran arus kendaraan tanpa mengorbankan aspek keamanan. 

“Pengguna mungkin hanya melihat kendaraan masuk dan keluar dengan lancar. Padahal di belakangnya, sistem harus terus melakukan verifikasi dan validasi secara real time untuk memastikan kendaraan yang tepat, transaksi yang tepat, dan arus kendaraan yang tetap lancar tanpa mengorbankan keamanan,” ujar Hendri, Deputy GM Business Development Regional Secure Parking Indonesia. 

Namun bagi SPI, teknologi bukan tujuan akhir. Transparansi dan kontrol menjadi semakin penting terutama di lokasi dengan volume kendaraan tinggi dan ekspektasi layanan yang semakin besar. 

Melalui digital audit trail, setiap aktivitas operasional tercatat otomatis, mulai dari pembukaan barrier gate, perubahan tarif, hingga aktivitas login petugas. 

Sistem ini memungkinkan seluruh proses lebih mudah ditelusuri apabila terjadi kendala maupun investigasi operasional. 

“Parkir yang bagus bukan soal punya teknologi canggih atau lahan luas, tapi soal disiplin manusia yang konsisten menggunakan teknologi itu setiap hari,” kata Andiyanto menambahkan. 

Secure Parking Indonesia (SPI). 

Koordinasi dan Konsistensi

Pada periode libur panjang atau akhir pekan tertentu – seperti pada periode Mei 2026 dengan sejumlah hari libur nasional – volume kendaraan di sejumlah lokasi bahkan dapat meningkat hingga 40–60 persen dibandingkan hari biasa. 

Dalam kondisi seperti itu, kualitas layanan tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga koordinasi lapangan dan kemampuan menjaga standar operasional tetap konsisten di bawah tekanan. 

“Dalam kawasan dengan trafik tinggi, parkir bukan lagi sekadar fasilitas pendukung. Cara arus kendaraan dikelola ikut menentukan pengalaman pengunjung hingga kelancaran kawasan secara keseluruhan,” ujar Sofian Chandra, General Manager Business Development Secure Parking Indonesia. 

Di tengah ekspektasi publik terhadap layanan yang semakin cepat dan seamless, parkir yang berjalan lancar mungkin memang terlihat sederhana. 

Ketika semuanya terasa lancar, sebagian besar orang mungkin tidak memikirkan bagaimana sistem itu bekerja. Padahal, di baliknya ada operasi yang harus terus presisi, keputusan yang diambil dalam hitungan detik, dan koordinasi yang tidak boleh terputus meski tekanan di lapangan terus berubah. 

Tentang Secure Parking

Didirikan pada 1992, Secure Parking adalah pelopor layanan parkir profesional di Indonesia dengan pengalaman lebih dari tiga dekade. 

Perusahaan mengelola ribuan lokasi di berbagai sektor, termasuk pusat perbelanjaan, bandara, rumah sakit, universitas, dan area perkantoran. 

Melalui inovasi seperti Epsilon Parking System (EPS), eNOS, dan Secure Park, Secure Parking terus menghadirkan layanan berbasis teknologi yang aman, efisien, dan dijalankan oleh manusia berintegritas. 

Smart Mobility. Trusted People. Teknologi yang cerdas, dijalankan oleh manusia berintegritas. (*/red)

Momentum Hari Lahir Pancasila, Ketua Karang Taruna Pasirbuyut Dorong Pemuda Jadi Motor Penggerak Desa

By On Juni 01, 2026

​SERANG, KabarXXI.com – Peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 menjadi pemantik semangat bagi Karang Taruna Desa Pasirbuyut, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, untuk terus menelurkan karya nyata. Di bawah komando Nana Suryana, organisasi kepemudaan ini berkomitmen mentransformasikan nilai-nilai ideologi negara ke dalam aksi sosial dan pemberdayaan masyarakat.

​Nana Suryana menegaskan, momentum bersejarah ini tidak boleh terjebak dalam seremonial belaka. Bagi dia, Pancasila harus dihidupkan lewat gerakan konkret di tingkat akar rumput, salah satunya melalui optimalisasi potensi pemuda desa.

​"Pancasila adalah perekat kita semua. Melalui wadah Karang Taruna, kami ingin menghidupkan kembali roh gotong royong dan kepedulian sosial yang mulai tergerus zaman," ujar Nana, Minggu (1/6/2026).

​Menghadapi era globalisasi dan lompatan teknologi, Nana mengingatkan agar generasi muda tidak kehilangan kompas moral dan jati dirinya. Karang Taruna Pasirbuyut sendiri aktif memfasilitasi berbagai kegiatan positif, mulai dari olahraga hingga peningkatan keterampilan, guna mencetak kader pemimpin yang berintegritas.

​Dalam kesempatan tersebut, Nana juga menyampaikan ucapan selamat Hari Lahir Pancasila kepada seluruh elemen bangsa.

​"Selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026. Mari kita jadikan lima sila sebagai koridor dalam bertindak demi merajut tatanan sosial yang harmonis dan sejahtera. Masa depan bangsa ini ada di tangan pemuda yang kreatif dan berkarakter," pungkasnya.

Edarkan Sabu, Dua Pemuda di Cikeusal Diamankan Satresnarkoba Polres Serang

By On Mei 31, 2026

Foto ilustrasi. 

SERANG, KabarXXI.Com - Dua pemuda asal Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, nekat terjun ke bisnis haram peredaran narkotika jenis sabu karena alasan ekonomi. 

Meski baru sekitar satu bulan menjalankan aktivitas tersebut, keduanya akhirnya berhasil diringkus petugas Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Serang. 

Kedua pelaku berinisial HF (25), dan RA (26), warga Desa Dahu, Kecamatan Cikeusal. 

Mereka ditangkap saat berada di rumah salah satu pelaku pada Sabtu, 23 Mei 2026 sekitar pukul 10.00 WIB. 

Saat penggerebekan berlangsung, keduanya diketahui tengah bersantai sambil memainkan telepon genggam. 

Kapolres Serang, AKBP Andri Kurniawan mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas peredaran narkoba di wilayah Kecamatan Cikeusal. 

“Pengungkapan kasus ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat. Setelah menerima informasi, tim Satresnarkoba langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan para pelaku,” kata Kapolres, Minggu, 31 Mei 2026. 

Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Satresnarkoba yang dipimpin Iptu Gilang Ramadhan bergerak ke lokasi dan melakukan penggerebekan di rumah HF. 

Dari hasil penggerebekan, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang diduga kuat terkait peredaran narkotika jenis sabu. 

Saat dilakukan penggeledahan di kamar HF, petugas menemukan tas yang disimpan di lantai dekat tempat duduk pelaku. 

Di dalam tas tersebut terdapat dua paket sabu serta satu unit telepon genggam yang diduga digunakan untuk menunjang aktivitas transaksi narkoba. 

“Dari hasil penggeledahan awal, petugas menemukan dua paket sabu di dalam tas warna hitam yang berada di dekat pelaku. Selanjutnya dilakukan pengembangan dengan menggeledah seluruh ruangan,” ujar Kapolres didampingi Kasatresnarkoba, AKP Bondan Rahadiansyah. 

Penggeledahan kemudian dilanjutkan ke dalam lemari pakaian di kamar pelaku. 

Dari lokasi tersebut, petugas menemukan 24 paket kecil sabu siap edar, empat paket sabu ukuran sedang, satu unit timbangan digital, serta satu pak plastik klip yang biasa digunakan untuk mengemas narkotika. 

Secara keseluruhan, Polisi berhasil mengamankan 30 paket sabu yang diduga akan diedarkan di wilayah Kabupaten Serang dan sekitarnya. Seluruh barang bukti beserta kedua pelaku kemudian dibawa ke Mapolres Serang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, HF mengaku memperoleh narkotika jenis sabu dari seseorang berinisial IA yang berada di daerah Jakarta Barat. Namun pelaku mengaku tidak mengetahui alamat pasti pemasok tersebut karena transaksi dilakukan tanpa pertemuan langsung. 

“Pengakuan tersangka, barang haram itu diperoleh dari seseorang berinisial IA di daerah Jakarta Barat. Saat ini identitas dan keberadaan pemasok masih kami dalami dan lakukan pengembangan,” jelas Kapolres. 

Kapolres menambahkan, motif kedua pelaku terjun ke bisnis narkoba didorong faktor ekonomi. Keduanya mengaku kesulitan mendapatkan pekerjaan setelah lulus sekolah sehingga memilih jalan pintas dengan menjadi pengedar sabu. 

Atas perbuatannya, kedua tersangka kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum dan terancam hukuman berat sesuai Pasal 114 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal enam tahun penjara. (*/red)

IPAL Bermasalah, Puluhan Dapur MBG di Sumenep Ditutup Sementara

By On Mei 31, 2026

Puluhan SPPG program MBG di Kabupaten Sumenep, Jatim, ditutup sementara oleh BGN. 

SUMENEP, KabarXXI.Com - Puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur (Jatim), ditutup sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN). 

Penutupan sementara itu dilakukan karena sejumlah SPPG belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau fasilitas IPAL yang tersedia belum memenuhi standar. 

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Badan Gizi Nasional Nomor 2741/D.TWS/05/2026 tertanggal 25 Mei 2026, yang ditujukan kepada seluruh Kepala SPPG di Jatim. 

Dalam surat itu, BGN meminta SPPG yang masuk daftar evaluasi menghentikan sementara operasional sampai fasilitas sanitasi dan pengelolaan limbah diperbaiki. 

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Albertus Dony Dewantoro mengatakan, penghentian sementara dilakukan berdasarkan hasil pemantauan terhadap kelayakan fasilitas IPAL di sejumlah SPPG. 

"Ditemukan bahwa IPAL di SPPG terlampir belum tersedia dan/atau belum memenuhi standar yang ditetapkan," tulis Albertus dalam surat resmi tersebut. 

BGN menilai, IPAL menjadi salah satu komponen penting dalam pelaksanaan program MBG. 

Fasilitas tersebut dibutuhkan untuk menjaga standar sanitasi, keamanan pangan, dan kualitas produksi makanan bagi penerima manfaat. 

Kebijakan ini mengacu pada Keputusan Kepala BGN Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026. 

Selain menghentikan operasional sementara, BGN juga merekomendasikan penghentian sementara penyaluran dana bantuan pemerintah bagi SPPG yang masuk kategori perbaikan mayor maupun non-kejadian menonjol. 

Para pengelola SPPG diminta segera melakukan pembenahan fasilitas IPAL dan melengkapi dokumen pendukung agar operasional dapat kembali berjalan. 

Di Kabupaten Sumenep, penghentian sementara menyasar sejumlah SPPG yang tersebar di wilayah daratan hingga kepulauan. 

Wilayah yang terdampak, di antaranya Kecamatan Kota Sumenep, Kalianget, Gapura, Rubaru, Saronggi, Talango, Guluk-Guluk, Kangayan, dan Sapeken. 

SPPG yang masuk daftar terdampak meliputi SPPG Kolor, Kebunagung, Rubaru, Palasa Talango, Saronggi, Kalianget Timur, Tambuko Guluk-Guluk, Kangayan 2, Sapeken 1, Kebunan, Kolor 2, Kalianget Barat 3, Kangayan, Gapura Timur 2, Kalianget Barat, serta Karangduak. 

Penutupan sementara puluhan SPPG itu berpotensi memengaruhi distribusi makanan bergizi kepada penerima manfaat di sejumlah wilayah. 

Dampak tersebut terutama berpotensi dirasakan di kawasan kepulauan Sumenep yang memiliki keterbatasan akses layanan dan distribusi. 

BGN menegaskan, penghentian sementara dapat dicabut setelah pengelola SPPG menyerahkan bukti perbaikan lengkap. 

Dokumen pendukung juga harus disampaikan kepada Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN untuk diverifikasi. 

Selain itu, seluruh Kepala SPPG diwajibkan menyelesaikan pembayaran melalui virtual account (VA) paling lambat 1 x 24 jam sejak surat diterbitkan. 

Kewajiban pembayaran tersebut berlaku untuk seluruh aktivitas operasional SPPG yang telah berjalan sebelumnya. 

Langkah BGN ini disebut sebagai bagian dari upaya memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai standar kesehatan lingkungan, keamanan pangan, dan kualitas gizi. (*/red)

Jambret HP Turis Jerman di Surabaya Ditangkap Polisi, Pelaku Ditembak

By On Mei 31, 2026

Pelaku jambret WN Jerman di Surabaya. 

SURABAYA, KabarXXI.Com - Pelaku penjambretan iPhone 13 Pro milik Warga Negara (WN) Jerman di Surabaya, Jawa Timur (Jatim), dihadiahi timah panas di kedua kakinya. 

Tindakan tegas dan terukur itu dilakukan karena pelaku melakukan perlawanan saat diamankan. 

Pelaku diketahui berinisial KRH (26), warga Wonokromo, Surabaya. Ia ditangkap anggota Unit Reaksi Cepat (URC) Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada Sabtu sot, 30 Mei 2026. 

Kasatreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, AKP M Prasetyo mengatakan, pelaku sempat melawan saat penangkapan sehingga Polisi mengambil tindakan tegas terukur. 

"Pelaku sempat melawan saat dibawa petugas," kata Prasetyo, Minggu, 31 Mei 2026. 

Diketahui, aksi penjambretan itu terjadi pada Minggu, 03 Mei 2026,di Jalan Karet, Surabaya. 

Korbannya Nina Vanessa Gerken (36), warga negara Jerman yang saat itu tengah berjalan kaki bersama temannya dan seorang pemandu wisata. 

Saat kejadian, korban sedang menggunakan iPhone 13 Pro untuk video call dengan pacarnya. Tiba-tiba seorang pengendara motor mendekat lalu merampas ponsel korban yang masih dalam keadaan menyala. 

Pacar korban pun sempat merekam layar ponsel yang saat itu mengarah ke wajah pelaku. 

Prasetyo mengatakan  proses penyelidikan sempat menemui kendala karena KRH tidak memiliki tempat tinggal tetap. Namun, petugas terus melakukan pendalaman. 

"Anggota melakukan olah TKP awal, pemeriksaan korban dan saksi-saksi, serta analisa beberapa titik CCTV di sekitar lokasi kejadian. Dari hasil analisa CCTV, anggota memperoleh petunjuk ciri-ciri pelaku yang kemudian dilakukan pendalaman hingga diketahui identitas terduga pelaku," tururnya. 

Dari penyelidikan, kata Prasetyo, pihaknya mendapat informasi pelaku bekerja di kawasan Jalan Embong Malang. Kemudian dilakukan pengintaian hingga akhirnya KRH ditangkap saat keluar dari tempat kerjanya. 

"Saat pelaku keluar tempat kerjanya, anggota langsung melakukan penangkapan di depan Jalan Embong Malang. Saat dilakukan pengecekan, ditemukan sarana kendaraan yang dipakai oleh pelaku," ujarnya. 

Kini pelaku berikut barang bukti telah diamankan di Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak. Polisi pun melakukan proses penyidikan lebih lanjut. 

"Pelaku dijerat dengan Pasal 479 ayat (1) KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tentang pencurian dengan kekerasan," pungkasnya. (*/red)

Geledah Sejumlah Tempat di Jakut, Bareskrim Telusuri Jejak Manipulasi Ekspor Sawit

By On Mei 31, 2026

Tim penyidik Dittipidter Bareskrim Polri melakukan penggeledahan dalam penyidikan dugaan manipulasi data ekspor komoditas sawit atau praktik under invoicing. 

JAKARTA, KabarXXI.Com  - Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri tengah mendalami dugaan manipulasi data ekspor komoditas sawit atau praktik under invoicing yang dilakukan salah satu perusahaan eksportir sawit. 

Selain mengamankan sejumlah dokumen dan perangkat elektronik dalam penggeledahan, penyidik kini fokus menelusuri pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab dalam praktik tersebut. 

"Kami akan mendalami siapa saja yang bertanggung jawab dalam kasus ini serta memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional," ujar Kasubdit I Dittipidter Bareskrim Polri, Kombes Setyo K. Heriyatno dalam keterangannya, Sabtu, 30 Mei 2026. 

Setyo mengatakan, pihaknya masih memeriksa dan menganalisis seluruh barang bukti yang telah disita untuk mengungkap pihak yang terlibat. 

"Kami masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap dokumen-dokumen yang ditemukan saat penggeledahan untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang terjadi,” ujarnya. 

Diketahui, kasus dugaan under invoicing itu telah naik ke tahap penyidikan setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan, pengumpulan alat bukti permulaan, dan gelar perkara. 

Sebagai bagian dari proses penyidikan, Tim Subdit I Dittipidter Bareskrim Polri menggeledah kantor PT MMS di Jalan Ampera IV, Pademangan, Jakarta Utara, serta gudang perusahaan di kawasan Pergudangan Laksana, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, pada 29 Mei 2026. 

Penggeledahan dipimpin langsung oleh Setyo bersama tim penyidik. 

Dari lokasi tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas ekspor perusahaan. 

Barang bukti yang diamankan meliputi dokumen perusahaan, dokumen invoice, dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), hingga sejumlah central processing unit (CPU) komputer. 

Menurut penyidik, barang bukti tersebut akan menjadi dasar untuk mengungkap dugaan manipulasi data ekspor yang dilakukan dengan cara mengurangi nilai sebenarnya dari komoditas sawit yang diekspor. 

Praktik under invoicing itu diduga menyebabkan nilai transaksi ekspor yang dilaporkan lebih rendah dibandingkan nilai sebenarnya sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara. 

Kasus dugaan manipulasi ekspor sawit juga tengah menjadi perhatian aparat penegak hukum lainnya. 

Diketahui sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah memeriksa sejumlah pihak dari perusahaan maupun kementerian terkait dugaan transfer pricing dan under invoicing ekspor crude palm oil (CPO). 

Kasus tersebut mencuat setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku mengantongi data 10 perusahaan besar CPO yang diduga melakukan manipulasi harga ekspor. 

Menurutnya, hasil penelusuran Kementerian Keuangan menemukan adanya perbedaan signifikan antara nilai ekspor yang tercatat di Indonesia dengan nilai impor yang tercatat di negara tujuan, terutama Amerika Serikat. 

Ia menilai praktik tersebut dapat membuat pendapatan perusahaan di dalam negeri terlihat lebih kecil dan berdampak pada penerimaan negara. (*/red)

PDI-P Bentuk Tim Evaluasi UU Pemilu untuk Persiapan 2029

By On Mei 31, 2026

Ketua DPP PDI-P, Andreas Hugo Pareira. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) membentuk tim evaluasi Undang-Undang (UU) Pemilu dan persiapan menuju Pemilu 2029. 

Ketua DPP PDI-P, Andreas Hugo Pareira mengatakan, revisi UU tentang Pemilu sudah dibahas di DPR. 

"Di PDI-P kita sudah membentuk tim yang akan melakukan evaluasi terhadap undang-undang pemilu dan persiapan-persiapan menuju pada Pemilu tahun 2029. Tapi yang penting sekarang juga bahwa ya di DPR sedang menjadi apa, menjadi pembicaraan soal undang-undang pemilu karena itu adalah pintu masuk untuk kita bicara soal persiapan menuju 2029," ujar Andreas Hugo Pareira kepada wartawan, Sabtu, 30 Mei 2026. 

Andreas mengaku mendengar informasi bahwa revisi UU tentang Pemilu ini akan dialihkan ke pemerintah. 

"Dan ya itu di Komisi II tapi yang saya dengar kemarin katanya ini akan dialihkan ke pemerintah jadi inisiatifnya adalah pemerintah," ujarnya. 

Diketahui sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima mengatakan, hingga kini DPR masih menjadi pengusul revisi Undang-Undang (UU) tentang Pemilu. 

Ia mengatakan RUU Pemilu masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun ini. 

"Sampai hari ini DPR RI, sampai hari ini di dalam Prolegnas ya, bahwa RUU Pemilu entah itu RUU Pemilu, Pilpres ya, dan Pilkada, ataupun kodifikasi menjadi bagian Prolegnas inisiatif DPR," ujar Aria Bima kepada wartawan, Selasa, 12 Mei 2025. 

Aria Bima mengatakan, pihaknya mengikuti keputusan yang telah diambil pada rapat paripurna. 

Ia menilai pembentukan Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu ini tak mudah lantaran semua pendapat fraksi harus dipadukan dalam satu Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). 

"Sampai hari ini ya (masih usul DPR). Nah, kita ngikutin yang sudah ada sandaran hukumnya, yang sudah ada keputusan paripurna, (pembahasan) di Komisi II. Tentang Panjanya memang tidak mudah karena kita ini kan satu DIM. Kalau urusan inisiatif DPR, kita ini satu DIM. Nggak bisa kita ini beda DIM antar satu fraksi dengan fraksi yang lain," ujarnya. 

Dia juga mengatakan, penyusunan DIM dari DPR harus satu suara. Beda cerita, lanjutnya, jika RUU Pemilu inisiatif pemerintah maka masing-masing fraksi bisa mengajukan DIM yang berbeda. 

"DIM kita DPR dengan pemerintah. Ini yang salah satu, selain dalam penyusunan draf ya, kita ini harus satu lembaga. Beda kalau itu inisiatif pemerintah, kita bisa DIM fraksi. Ini yang salah satu juga tidak memudahkan kita menyusun draf RUU," ujarnya. 

"Kita ributnya, silang pendapatnya, demokrasinya, kan di penyusunan draf RUU. Kalau sudah RUU kan satu persepsi. Ya ini teman-teman, kalau ada yang mengatakan penundaan-penundaan, pembahasannya ulet, alot, memang ndak mudah menerjemahkan putusan MK yang kali ini," imbuhnya. 

Ia mencontohkan terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) yang diajukan DPR harus satu suara. 

Namun, kata Aria, sejauh ini masih muncul pandangan yang berbeda dari fraksi di DPR dalam penentuan ambang batas. 

"Yang kedua inisiatif DPR kita dalam satu daftar inventarisasi masalah, misalnya, soal parliamentary threshold. Nantinya harus satu DIM. Mau nol, mau empat, mau lima, mau tujuh, DPR nggak boleh berselisih. Kan gitu. Ada yang tumpuannya, acuannya per komisi ada dua. Ada 13, berarti ada 26 minimal anggota DPR. Ya kan. Berarti itu takarannya empat persen dari 580," tuturnya. 

Dalam pembahasan ambang batas muncul pula usulan dua, tiga partai politik untuk merger pascapileg dalam satu partai. Ketetapan ini berlangsung untuk pemilu berikutnya pada 2034. 

"Misalnya gitu kan karena kurang dari dua (di komisi) nggak efektif. Ada nggak bisa dua, tiga karena tiga kali 13, 39, berarti itu di atas lima, enam persen. Loh, keputusan MK kan nol persen. Ada yang mengusulkan bahwa sebelum pemilu, dua, tiga gabungan partai politik sudah sepakat untuk merger pasca pileg dalam satu partai," ujarnya. 

"Tapi melebur ini, yang lain hilang. Pemilu 2034 mereka nggak boleh lagi tiga partai, tetep satu partai. Ada yang punya formulasi begitu sehingga yang dimaksud tidak ada batasan parliamentary threshold itu ada batas jumlah fraksi minimal, tapi gabungan. Seperti tadi, bisa tiga kursi per komisi dari 39. Yang kayak gini-gini ini kan kita ramainya di draf RUU dan badan keahlian," imbuhnya. 

Ia menyebut, Komisi II DPR RI terus menerima aspirasi dari sejumlah pihak terkait penyusunan RUU Pemilu. 

Komisi II DPR akan melibatkan pakar, akademisi, lembaga swadaya masyarakat untuk membahas draf RUU Pemilu dengan baik. 

"Termasuk pileg DPRD dan Pilkada. Ini yang menurut saya hari ini kita tadi sepakat mengundang pakar-pakar dari kampus dan tetep NGO, kita ambil senior setingkat Pak Ramlan Subakti dan temen-temen dari Muhammadiyah untuk periode ini in-depth. Syukur-syukur sudah ada peningkatan-peningkatan kualitatif di dalam kita menyusun bersama badan keahlian untuk draf RUU-nya," pungkasnya. (*/red)

Pasca Temuan Audit BPK RI, ‎DPW Badak Banten Monitoring 13 Titik Program Bang Andra

By On Mei 31, 2026

Ketua DPW Badak Banten Provinsi Banten, Asep Pahridin. 

SERANG, KabarXXI.Com - Menindaklanjuti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terkait pelaksanaan Program Bang Andra, DPW Badak Banten Provinsi Banten membentuk tim monitoring untuk melakukan pengumpulan data, pemantauan, dan pengecekan langsung di lapangan. 

Pembentukan tim tersebut dilakukan sebagai respons atas temuan BPK RI terhadap 13 paket pekerjaan dalam Program Bang Andra yang berkaitan dengan mutu pekerjaan konstruksi, termasuk kualitas dan kekuatan beton pada sejumlah proyek infrastruktur jalan desa. 

Ketua DPW Badak Banten Provinsi Banten, Asep Pahrudin.mengatakan, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen organisasi dalam mengawal pelaksanaan program pembangunan agar berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. 

Menurutnya, tim monitoring akan turun langsung ke lokasi pelaksanaan program guna melakukan pengecekan, pengumpulan data, serta meminta keterangan dari berbagai pihak terkait untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan Program Bang Andra. 

"Sebagai organisasi kemasyarakatan yang lahir di Banten, kami memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mengawasi dan memastikan setiap program pembangunan berjalan dengan baik, transparan, dan tepat sasaran,” tegas Asep. 

Ia menegaskan, DPW Badak Banten tidak akan main-main dalam mengawal program yang menjadi bagian dari agenda pembangunan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Pengawasan dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Asep menjelaskan, proses monitoring akan dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Hasil pemantauan nantinya akan dihimpun dalam bentuk laporan dan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pihak terkait sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. 

Menurutnya, kegiatan monitoring tersebut bukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. 

“Hasil audit BPK RI harus menjadi bahan evaluasi bersama. Kami ingin mengetahui secara utuh bagaimana pelaksanaan program di lapangan sehingga dapat memberikan masukan yang konstruktif demi penyempurnaan program ke depan,” ujarnya. 

DPW Badak Banten juga berharap seluruh pihak dapat bersikap terbuka dan kooperatif selama proses monitoring berlangsung. 

Organisasi tersebut menilai pengawasan publik menjadi bagian penting dalam memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. 

"Kami ingin memastikan bahwa setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat. Karena itu, pengawasan dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta pembangunan yang berkelanjutan di Banten,” pungkasnya. (Cup) 

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *