![]() |
| Tiga Tersangka yang ditahan oleh Kejari Lamongan saat hendak dipindahkan ke Lapas II B Lamongan. |
LAMONGAN, KabarXXI.Com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan menahan tiga tersangka kasus dugaan korupsi alih fungsi tanah negara yang berada di kawasan ekosistem mangrove lindung Dusun Klayar, Desa Sidokelar, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur (Jatim).
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lamongan, Hendro Wasisto menyampaikan bahwa ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung hingga 25 Oktober 2026, di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Lamongan.
Ketiga tersangka yang ditahan itu, diantaranya berinisial IR (Mantan Kepala Desa Sidokelar periode 2013–2017), MA (Pemohon Sertifikat), serta AR (Pihak Swasta).
"Ketiganya kami tahan untuk 20 hari ke depan sampai 25 Oktober 2026 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan," kata Hendro kepada wartawan, Selasa, 06 Oktober 2026.
Hendro menjelaskan, penahanan para tersangka merupakan bagian dari penyidikan yang berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor 945 tertanggal 26 Agustus 2025.
Penyidik Kejari Lamongan telah memeriksa 59 saksi, 14 ahli, serta menyita 28 dokumen surat.
Selain itu, penyidikan diperkuat dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim.
Kasus ini berawal pada September 2013, saat ketiga tersangka diduga membuat dan menggunakan dokumen fiktif atau yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Dokumen-dokumen tersebut mencakup Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2013 yang objek pajaknya tidak terdaftar, surat pernyataan penguasaan fisik tanah sejak 1990, hingga Surat Keterangan Tanah (SKT).
Dokumen itu kemudian dijadikan dasar pengajuan permohonan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hasilnya, terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 377 atas nama MA pada 14 Maret 2014 untuk lahan seluas 2.512 meter persegi.
"Objek perkara merupakan tanah negara di kawasan pesisir pantai yang berada dalam kawasan ekosistem mangrove lindung sehingga tidak semestinya diterbitkan SHM," kata Hendro.
Pada 2022, lahan tersebut dijual kepada pihak swasta dengan keuntungan yang diperkirakan mencapai Rp 1.384.689.392.
Kejari Lamongan juga telah menyita aset senilai Rp 1.840.251.500 berdasarkan penetapan pengadilan. Kejari menegaskan, penyidikan kasus ini masih akan terus dikembangkan.
"Tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru, termasuk dari pihak BPN," pungkas Hendro.
Selain kasus di Desa Sidokelar, Kejari Lamongan juga merespons aduan mengenai dugaan alih fungsi tanah negara dengan modus serupa di Desa Weru (Kecamatan Paciran) dan Desa Labuhan (Kecamatan Brondong).
"Kalau ada pengaduan, pasti kami tindak lanjuti dan akan kami kroscek pengaduannya di Kejari Lamongan," ujarnya.
Sementara itu, penasihat hukum ketiga tersangka, Muhammad Asyiqin, mempertanyakan langkah Kejari Lamongan yang langsung merubah status kliennya dari saksi menjadi tersangka sekaligus menahannya pada hari yang sama.
Menurut Asyiqin, ketiga kliennya dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dan selama proses penyidikan selalu bersikap kooperatif.
"Hari ini panggilan awalnya sebagai saksi. Kami sangat kooperatif dan selalu datang. Namun secara mengejutkan, statusnya langsung naik menjadi tersangka dan ditahan hari ini juga," ujarnya.
Selain soal penetapan tersangka dan prosedur pendampingan hukum, Asyiqin juga mempertanyakan mengapa pihak BPN yang menerbitkan sertifikat belum tersentuh.
"Orang BPN yang menerbitkan sertifikat belum menjadi tersangka. Sementara klien kami dari pihak swasta dan mantan Kepala Desa langsung ditahan. Kami akan mengambil langkah hukum," ucapnya. (*/red)
« Prev Post
Next Post »
