Berita Terbaru

Depresiasi Daya Tawar Geng Solo: Akses Mengalahkan Popularitas

By On November 14, 2026

Wapres Gibran Rakabuming Raka (tengah) tiba di Istana Wapres, Jakarta, Kamis, 12 November 2026. Gibran tiba di Istana Wapres usai menyerahkan surat pengunduran dirinya ke MPR. 

Oleh: Jannus TH Siahaan 

Ada yang berubah dalam peta kekuasaan di Jakarta. Dua tahun lalu, Joko Widodo masih menjadi salah satu figur paling menentukan dalam politik Indonesia. 

Dukungan politiknya membantu mengantarkan Prabowo Subianto ke kursi kepresidenan, sementara putranya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi Wakil Presiden. 

Kini, konfigurasi tersebut tersandung ujian yang sangat serius. Gibran dikabarkan telah menyampaikan pengunduran diri sebagai Wakil Presiden, sejumlah figur yang diasosiasikan dengan lingkaran Jokowi terseret persoalan hukum, sementara beberapa tokoh penting Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memilih meninggalkan partai. 

Peristiwa-peristiwa ini mungkin terlihat terpisah. Namun, jika dibaca dalam satu rangkaian, terdapat perubahan besar di baliknya, yakni menyusutnya daya tawar politik Jokowi terhadap pemerintahan yang dahulu ikut dibangunnya. 

Geng Solo, sebutan bagi jaringan politik yang diasosiasikan dengan Jokowi dan keluarganya, tampaknya sedang kehilangan sejumlah instrumen yang selama ini memungkinkan mereka mempertahankan pengaruh di pusat kekuasaan. 

Persoalannya tentu bukan tentang apakah Jokowi masih populer atau masih mempunyai loyalis. Keduanya mungkin tetap ada. 

Persoalan utamanya kini adalah apakah popularitas dan jaringan tersebut masih mampu diterjemahkan menjadi kekuatan untuk memengaruhi keputusan politik Prabowo. 

Pasalnya, dalam politik, memiliki pengaruh tidak selalu berarti mempunyai daya tawar. Hubungan Prabowo dan Jokowi sejak awal memang dibangun melalui kompromi kepentingan. 

Prabowo memperoleh dukungan politik dari presiden sebelumnya, sedangkan Jokowi mendapatkan kesinambungan pengaruh melalui keberadaan Gibran di dalam pemerintahan baru. 

Keduanya saling membutuhkan, meskipun dengan kepentingan yang tidak sepenuhnya sama. Namun, hubungan semacam ini tidak pernah menjamin ketergantungan berlangsung selamanya. 

Kini, setelah dua tahun memegang kendali pemerintahan, Prabowo mempunyai sumber legitimasi dan instrumen kekuasaan sendiri. Prabowo tidak lagi terlalu bergantung pada dukungan pendahulunya itu. 

Sebaliknya, Jokowi justru menghadapi pertanyaan yang semakin sulit, seberapa jauh pengaruhnya masih bisa dipertahankan ketika sejumlah saluran kekuasaan yang dahulu dimilikinya mulai menyempit? 

Untuk memahami perubahan tersebut, perlu melihat bagaimana Jokowi membangun pengaruh setelah meninggalkan Istana. 

Kekuasaan seorang mantan presiden tidak otomatis berakhir ketika masa jabatannya selesai. 

Sang mantan bisa bertahan melalui popularitas, jaringan loyalis, hubungan dengan elite partai politik, akses terhadap birokrasi, serta representasi politik di dalam pemerintahan penerusnya. 

Dalam kasus Jokowi, Gibran merupakan representasi paling konkret. Jabatan Wakil Presiden memberikan akses institusional yang tidak mungkin diperoleh hanya melalui jaringan relawan atau hubungan personal. 

Namun, representasi tersebut kini menghadapi persoalan serius. Kontroversi dokumen pendidikan Gibran berkembang menjadi persoalan hukum dan konstitusional. 

Pada saat bersamaan, DPR mencatat 120 anggota dari delapan fraksi telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terhadap wakil presiden. Bahkan, 11 anggota berasal dari Gerindra dan 11 lainnya dari Golkar. 

Meskipun tanda tangan anggota tidak otomatis mencerminkan sikap resmi partai, keterlibatan legislator dari partai pendukung pemerintah menunjukkan bahwa persoalan Gibran telah melampaui pertentangan antara pemerintah dan oposisi. 

Tekanan lain datang dari kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh negeri ini. 

Tiga jenderal polisi, termasuk mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, ditahan dalam penyidikan tersebut, sementara seorang pejabat lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka. 

Kasus ini mempunyai dimensi politik yang lebih luas karena menyentuh persoalan loyalitas, keamanan presiden, dan hubungan antarelite di sekitar kekuasaan. 

Sejumlah tersangka diketahui memiliki kedekatan dengan lingkaran pemerintahan sebelumnya. Namun, kedekatan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan Jokowi dalam perkara penyadapan. 

Di lingkungan PSI, perubahan juga terlihat. Raja Juli Antoni, Giring Ganesha, dan Isyana Bagoes Oka mengumumkan pengunduran diri dari partai. 

Ketiganya menyatakan ingin lebih memusatkan perhatian pada tanggung jawab pemerintahan dan mendukung Prabowo. 

Peristiwa ini menarik karena PSI selama ini menjadi salah satu kendaraan politik yang diasosiasikan dengan keluarga Jokowi. 

Memang, PSI bukan kekuatan besar di parlemen karena gagal melewati ambang batas parlemen pada Pemilu 2024. 

Namun, keluarnya sejumlah figur penting tetap memperlihatkan bahwa loyalitas politik tidak selalu berjalan searah dengan kepentingan mempertahankan jaringan lama. 

Dalam teori “power-dependence relations” yang diperkenalkan sosiolog Richard M. Emerson pada 1962, kekuasaan bersifat relasional. 

Seseorang memiliki daya tawar terhadap pihak lain sejauh pihak tersebut membutuhkan sumber daya yang dikuasainya. 

Semakin banyak alternatif yang dimiliki pihak yang bergantung, semakin kecil pula kekuasaan pihak yang sebelumnya menjadi pemasok sumber daya. 

Kerangka ini menjelaskan perubahan hubungan Jokowi dan Prabowo. Pada 2024, dukungan dan jaringan Jokowi memiliki nilai strategis bagi Prabowo. 

Kini, setelah mempunyai legitimasi elektoral sendiri, kendali pemerintahan, serta koalisi politik yang luas, ketergantungan Prabowo terhadap sumber daya Jokowi berpotensi menurun. 

Prabowo bukan Presiden yang tidak mempunyai basis politik sendiri. Dalam Pilpres 2024, pasangan Prabowo-Gibran memperoleh 96.214.691 suara atau sekitar 58,58 persen suara sah nasional. 

Gerindra juga memiliki 86 kursi di DPR, sementara partai-partai pendukung pemerintah menyediakan basis politik yang jauh lebih luas. 

Mandat elektoral tersebut memberikan Prabowo legitimasi tersendiri, terlepas dari kontribusi Jokowi dalam kontestasi sebelumnya. 

Di sinilah perubahan keseimbangan kekuasaan mulai terlihat. Ketika seorang Presiden semakin mampu mengendalikan Kabinet, menentukan prioritas kebijakan, membangun hubungan dengan partai koalisi, dan mengonsolidasikan instrumen pemerintahan, kebutuhan untuk terus mengakomodasi kepentingan pendahulunya bisa berkurang. 

Ini tidak berarti Prabowo telah sepenuhnya lepas dari pengaruh Jokowi. Namun, pilihan politik yang tersedia baginya kini lebih banyak. 

Sebaliknya, posisi Jokowi menjadi semakin rumit. Gibran yang semula merupakan aset politik paling penting justru berpotensi berubah menjadi beban negosiasi. 

Semakin besar kebutuhan Jokowi mempertahankan posisi putranya, semakin rentan pula posisi tawarnya ketika pihak lain mempunyai alternatif untuk melanjutkan pemerintahan tanpa harus terus mengakomodasi kepentingan tersebut. 

Dalam perspektif “The Strategy of Conflict” (1960), Thomas C. Schelling menjelaskan bahwa kekuatan negosiasi tidak hanya ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki, tetapi juga oleh alternatif yang tersedia apabila kesepakatan gagal. 

Seseorang yang tidak mempunyai banyak pilihan akan lebih mudah terdesak dalam perundingan. 

Dalam konteks ini, Gibran bisa menjadi semacam kartu negosiasi yang nilainya terus menurun ketika biaya politik untuk mempertahankannya semakin besar. 

Karena itu, pengunduran diri Gibran, apabila diselesaikan secara formal, bisa menjadi jalan keluar yang relatif menguntungkan Prabowo. 

Kontroversi yang membelit wakil presiden tidak lagi harus terus membayangi pemerintahan. 

Prabowo juga memperoleh ruang untuk melakukan konsolidasi tanpa harus mempertahankan kompromi politik yang semakin mahal. 

Secara konstitusional, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan presiden dalam waktu paling lambat 60 hari. 

Dengan demikian, pengunduran diri Gibran tidak otomatis mengganggu keberlanjutan masa jabatan Prabowo. 

Bagi Gibran sendiri, mundur bisa menjadi pilihan yang lebih rasional daripada menghadapi proses pemakzulan yang panjang. 

Namun, pengunduran diri tidak serta-merta menghapus persoalan hukum maupun kontroversi administratif yang melatarbelakanginya, karena hanya mengubah cara persoalan tersebut berlanjut. 

Terlebih, ketika Prabowo dikabarkan menyarankan Gibran menempuh jalur hukum, pertanyaan mengenai efektivitas langkah tersebut tetap terbuka. 

Mekanisme hukum tidak boleh dilihat sebagai instrumen untuk sekadar memperpanjang waktu ketika persoalan substantif membutuhkan penyelesaian. 

Perbandingan dengan Mohammad Hatta juga perlu ditempatkan secara proporsional. Hatta mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden pada 1 Desember 1956, karena perbedaan prinsip dan pandangan mengenai arah pemerintahan dengan Soekarno. 

Hatta tidak menghadapi kontroversi kelayakan administratif seperti yang membelit Gibran. Pengunduran diri Hatta merupakan keputusan politik yang berakar pada perbedaan pemikiran mengenai demokrasi parlementer dan Demokrasi Terpimpin. 

Karena itu, menyamakan kedua peristiwa hanya berdasarkan kesamaan jabatan yang ditinggalkan merupakan penyederhanaan sejarah. 

Lebih jauh, kemungkinan berakhirnya representasi Gibran di Istana tidak berarti Jokowi otomatis selesai dalam politik Indonesia. 

Mantan presiden ke-7 tersebut masih memiliki popularitas, jaringan relawan, hubungan dengan sejumlah elite, dan pengalaman politik yang tidak bisa dihapus begitu saja. 

Namun, pengaruh sosial berbeda dari akses institusional. Seseorang bisa tetap populer, tetapi kehilangan kemampuan untuk menentukan agenda dan memengaruhi keputusan pemerintahan. 

Di sinilah perubahan yang lebih fundamental sedang berlangsung. Gibran selama ini berfungsi sebagai penghubung yang memungkinkan pengaruh Jokowi diteruskan ke dalam pemerintahan Prabowo. 

Apabila penghubung tersebut hilang, Jokowi harus mencari saluran lain untuk mempertahankan relevansi politiknya. 

Sementara itu, Prabowo berpeluang menentukan konfigurasi pemerintahan berdasarkan kepentingannya sendiri, termasuk dalam memilih pengganti Wakil Presiden. 

Jadi, persoalan ini bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah dalam pertarungan elite, tapi juga soal kelemahan politik yang terlalu bergantung pada personalisasi kekuasaan, ketika jabatan publik diperlakukan sebagai instrumen untuk mempertahankan pengaruh keluarga dan jaringan politik. 

Demokrasi seharusnya bertumpu pada institusi, bukan pada kesinambungan kepentingan segelintir elite. 

Jokowi mungkin masih menjadi figur penting dalam kancah politik nasional. Namun, pengaruh tanpa akses institusional, jaringan yang solid, dan kemampuan bernegosiasi bukanlah bentuk kekuasaan yang sama seperti ketika ia masih berada di Istana. 

Persoalannya sekarang bukan lagi tentang Jokowi yang masih diperhitungkan atau tidak, tapi seberapa jauh Prabowo masih membutuhkan dirinya. 

Di situlah perubahan keseimbangan kekuasaan Indonesia sesungguhnya sedang berlangsung. 

Namun terlepas dari itu, di balik seluruh kegaduhan politik ini, ada pelajaran lain yang tidak kalah penting bagi masyarakat, terutama para orang tua. Anak-anak bukanlah perpanjangan ambisi orang tuanya. 

Mereka memang berhak memperoleh pendidikan terbaik, dukungan, dan kesempatan untuk berkembang. Namun, mereka juga berhak menentukan jalan hidup, karier, serta kebahagiaannya sendiri. 

Tidak seharusnya sejak kecil hingga dewasa seorang anak terus-menerus ditempatkan sebagai bagian dari skenario yang disusun oleh orang tuanya, apalagi ketika ambisi tersebut melibatkan perebutan kekuasaan. 

John Stuart Mill, dalam karya klasiknya “On Liberty”, mengingatkan pentingnya kebebasan individu untuk menentukan arah kehidupannya sendiri. 

Prinsip ini semestinya berlaku bagi siapa pun, tanpa memandang latar belakang keluarga maupun kedudukan sosialnya. 

Karena, masa depan anak bukanlah warisan ambisi orang tua, tapi hak yang harus dihormati. 

Pada akhirnya, menyusutnya daya tawar Geng Solo menandai berakhirnya era ketika popularitas mantan penguasa dapat menggantikan legitimasi elektoral Presiden yang sah, sekaligus menjadi pengingat bahwa republik ini hanya akan sehat jika jabatan publik dikembalikan pada logika institusi, bukan warisan ambisi keluarga, dan masa depan diserahkan kepada generasi muda untuk menentukannya sendiri. 

Republik yang kita tinggali juga perlu belajar dari sini. Generasi muda tidak semestinya tumbuh dengan beban untuk meneruskan kekuasaan, nama besar, atau cita-cita politik keluarganya. 

Mereka harus diberi ruang untuk menemukan kemampuan, membangun identitas, membuat pilihan, bahkan mengambil jalan yang berbeda dari kehendak orang tuanya. 

Di situlah empati bangsa diuji, yakni ketika orang dewasa bersedia melepaskan keinginannya untuk mengatur seluruh masa depan generasi berikutnya. 

Pasalnya, masa depan Indonesia pada akhirnya adalah milik anak-anak muda yang akan menjalaninya, bukan milik orang tua yang merasa berhak menuliskan seluruh skenarionya. Semoga! 

Penulis adalah pengamat sosial dan kebijakan publik. 

Sumber: kompas.com

Sanksi Pidana Mati Pelaku Makar kepada Presiden

By On November 10, 2026

Presiden Prabowo Subianto memanggil Kapolri Listyo Sigit Prabowo di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 24 April 2026. 

Oleh: Agus Riwanto 

Kasus dugaan penyadapan telepon Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh, apabila terbukti melibatkan institusi Polri atau setidaknya faksi di tubuh Polri, yang alat sadapnya bersumber dari APBN, maka bukan sekadar perkara pelanggaran terhadap UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang hanya terkait hak privasi. 

Bukan pula hanya melanggar KUHP terkait pidana biasa, namun dapat menjadi pintu masuk untuk mengusut penyalahgunaan wewenang Polri, spionase, bahkan konspirasi politik untuk menjatuhkan pemerintahan Prabowo Subianto yang konstitusional. 

Maka pernyataan Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mewakili Istana yang mengarah pada dugaan makar harus dibaca sebagai sinyal untuk menyelidiki lebih dalam. 

Makar Bukan Sekadar Niat Buruk

Berdasarkan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, makar adalah niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut. 

Melihat dugaan yang dilakukan beberapa jenderal Polri itu dengan menyadap percakapan Presiden Prabowo, maka dapat terpenuhi makna dari makar yang ditentukan dalam Pasal 160 KUHP, yakni pertama, serangan berupa penyadapan; kedua, penyadapan sebagai bentuk serangan telah terwujud berupa data percakapan dan upaya penghapusan; dan ketiga, diwujudkan dalam persiapan, berupa data informasi percakapan akan digunakan untuk kepentingan politik. 

Sedangkan berdasarkan Pasal 191, 192, dan 193 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. 

Terdapat sejumlah ketentuan makar, yaitu pertama, Pasal 191 mengatur makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden, atau menjadikan tidak mampu menjalankan pemerintahan. 

Kedua, Pasal 192 menyasar makar untuk menyerahkan wilayah Indonesia kepada kekuasaan asing atau memisahkan diri dari NKRI. 

Ketiga, Pasal 193 mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah. 

Konsekuensi sanksi pidananya berat, antara lain Pasal 191 dan Pasal 192 diancam pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun. 

Pasal 193 mengancam penjara paling lama 12 tahun, sedangkan pemimpin atau pengatur makar dapat dipidana paling lama 15 tahun. 

Apabila salah satu tujuan alternatif dalam Pasal 191 atau Pasal 192 terbukti, tujuan alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan sekaligus. 

Yang perlu dibuktikan adalah unsur makar, tujuan khusus, perbuatan yang sepadan dengan makar, dan unsur lainnya dapat merujuk pada UU ITE. 

Penyadapan ilegal tidak otomatis memenuhi Pasal 191, 192, atau 193. Namun, apabila penyadapan merupakan bagian dari rangkaian tindakan yang dipersiapkan untuk melumpuhkan Presiden agar tidak mampu menjalankan pemerintahan, sudah pasti itu adalah makar. 

Pertanyaan kuncinya bukan hanya siapa menyadap siapa, melainkan untuk apa informasi dikumpulkan, bagaimana informasi itu hendak digunakan, siapa yang mengendalikan operasi, dan apakah rangkaian perbuatannya menunjukkan tujuan khusus yang dilarang Undang-Undang. 

Karena itu, penyidik perlu membuktikan lebih dari sekadar percakapan mencurigakan atau motif politik. 

Rekonstruksi peristiwa, komunikasi elektronik yang autentik, pembagian peran, aliran informasi, saksi, serta bukti pendukung harus memperlihatkan hubungan nyata antara persiapan dan tujuan makar. 

Bukti digital harus diperoleh secara sah, dijaga keutuhannya, dan diuji konteksnya. 

Pesan yang terpotong, rekaman tanpa autentikasi, atau kesaksian yang hanya mengulang rumor tidak boleh dijadikan fondasi tuduhan sebesar makar. 

Jaksa harus membuktikan dakwaan di pengadilan, sedangkan hakim wajib menilai seluruh bukti secara independen. 

Sanksi Pidana Mati

Jika bukti mengarah pada rencana melumpuhkan Presiden atau menggulingkan pemerintahan, pasal makar harus diterapkan secara serius; berikutnya, perlu disanksi tegas dengan hukuman mati. 

Pangkat, jabatan, kedekatan dengan mantan presiden, maupun posisi dalam institusi penegak hukum tidak boleh menjadi penghalang. 

Sebaliknya, jika tuduhan makar dipaksakan tanpa bukti yang cukup, kerugiannya melampaui nasib tersangka, berupa kepercayaan publik runtuh, institusi keamanan terpolitisasi, dan yang berbahaya, demokrasi akan menjadi alat untuk kepentingan politik. 

Penegakan dan pemberian sanksi makar hingga maksimum hukuman mati, sesungguhnya yang dilindungi hukum bukan hanya pribadi Presiden semata, melainkan kekuasaan yang sah secara konstitusional dan juga hak rakyat atas pemerintahan yang sah. 

Negara yang membiarkan konspirasi mengancam kekuasaan yang sah secara konstitusi adalah negara yang lemah. 

Maka tindakan makar harus dibongkar sampai ke pusat kekuasaan jika buktinya mengarah pada suatu konspirasi besar yang melibatkan institusi lain, orang kuat, mantan-mantan Presiden, para konglomerat pendonor dana makar, politisi, politik kekuasaan global dan asing. 

Karena jika makar ini tidak dibongkar, akan berdampak pada lemahnya kekuasaan Presiden. 

Bahkan institusi Polri juga rapuh karena terjadi ketidakkonsolidan dan perseteruan antar faksi di tubuh Polri. 

Dampak luasnya, institusi Polri hanya akan menjadi alat politik, bukan alat negara untuk melindungi rakyat dan kekuasaan Presiden Prabowo yang sah dan konstitusional. 

Penulis adalah Guru Besar Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

Sumber: kompas.com

Dari Sadap Menjadi "Sedap": Ketika Puntadewa Menjadi Karna

By On November 07, 2026

Ilustrasi penyadapan. 

Oleh: Ari Junaedi 

"JABATAN ini yang membuat saya menjadi manusia. Kalau saya khianati Durudana, saya sama saja dengan mengkhianati diri saya sendiri” 

Kutipan yang paling terkenal dalam kisah pewayangan di epos Bharatayudha mengisahkan keteguhan Karna, kakak tertua dari keluarga Pandawa. 

Saat sang ibunya yang bernama Kunti meminta Karna untuk berpihak kepada saudara-saudara kandungnya, Karna begitu keukeuh dengan pendiriannya.  

Bagi Karna, dewa penolongnya adalah Duryudana karena  dia adalah orang yang menolongnya sejak kecil. 

Walaupun tahu Duryudana itu licik, serakah, dan jalannya melenceng serta paham betul Pandawa adalah saudara-saudara kandungnya, Karna selalu merasa berutang budi kepada Duryudana. 

Kunti sudah memohon-mohon kepada Karna agar segera meninggalkan Duryudana, tapi Karna semakin bebal. 

Duryudana malah diberi limpahan materi dan jabatan Adipati Awangga. Ujian terbesar bagi Karna justru bukan dari perang Bharatayudha, tetapi saat diberi pilihan. Apakah harus memilih kebenaran atau balas budi dari sebuah jabatan. 

Karna harus memilih setia atau sampai mati. Karna akhirnya meregang nyawa di tangan adik kandungnya sendiri, yang bernama Arjuna. 

Dalam kisah pewayangan, Karna tetap disebut ksatria yang kalah bukan karena kurang sakti tetapi karena terlalu setia pada jabatan yang salah. 

Memahami falsafah politik sepertinya kurang dipahami utuh oleh seorang Listyo Sigit Prabowo. Nama Listyo yang dulu dipuja dan dihormati karena jabatannya yang powerful di kepolisian kini menjadi pesakitan bersama sejumlah jenderal polisi yang menjadi komplotannya. 

Kasus penyadapan yang dipimpin Listyo tidak saja menggegerkan jagat politik nasional, tapi juga menjadi headline dan breaking news di media asing. 

Padahal saat pagelaran wayang orang yang mengambil judul “Pandowo Boyong” di Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki, 15 Januari 2023 lalu (Kompas.com, 15 Januari 2023), Listyo yang ketika itu masih menjabat Kapolri dengan mantap memilih tokoh Puntadewa. 

Sementara Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mendapuk dirinya menjadi tokoh Bima Sena, sementara KASAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman menjadi Batara Guru; KASAL Laksamana TNI Muhammad Ali sebagai Batara Baruna dan KASAU Marsekal TNI Fajar Prasetyo sebagai Eyang Abiyasa. 

Entah sengaja atau tidak pilihan itu, Listyo cukup mahir mengambil karakteristik  Puntadewa dengan kamuflase paling canggih yang dibangunnya selama ini. 

Bayangkan menjadi orang nomor satu di kepolisian terlama sepanjang sejarah (5 tahun 8 bulan), menjabat Kapolri di dua era presiden (Joko Widodo dan Prabowo Subianto), Kapolri termuda dengan melompati empat angkatan di atasnya, nama yang tidak masuk dalam daftar kandidat Kapolri yang ditelisik Kompolnas, serta masih menduduki jabatan Kepala Staf Kepresidenan sebelum kasus penyadapan terbongkar. 

Listyo pun juga bukan peraih Adhi Makayasa, anugerah untuk lulusan Akademi Kepolisian terbaik di angkatan 1991. 

Puntadewa atau Karna?

Dalam cerita pewayangan, Puntadewa adalah simbol Ketuhanan yang juga selaras dengan sila pertama Pancasila. 

Puntadewa digambarkan berhati suci, sabar, tekun, ibadahnya “kenceng”, ikhlas dan jujur. Puntadewa tidak pernah mau berbohong, bahkan saat harus kalah judi dan kehilangan kerajaan. Puntadewa juga sosok pemimpin yang mengedepankan kebijaksanaan dan bukan otot. 

Sebagai anak sulung Pandu yang juga kakak dari Bima, Arjuna, Nakula dan Sadewa, Puntadewa memang bukan yang paling perkasa, tetapi figur paling dipercaya jadi raja karena memiliki watak Hasta Brata atau memiliki delapan sifat kepemimpinan yang ideal. 

Entah kebetulan atau tidak lagi, jargon polisi yang digunakan Listyo saat menjadi Kapolri adalah Presisi, yakni prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan sangat sebangun dengan watak Puntadewa. 

Tidak gegabah, tidak main hakim sendiri dan selalu musyawarah dulu. Dan jangan heran, di banyak acara pagelaran wayang orang yang digelar di kepolisian, lelakon Puntadewa atau Wahyu Makutharama yang paling banyak dipilih jadi pementasan wayang di institusi Polri. 

Sebagai contoh, dalang Ki Harso Widisantoto pernah diundang untuk mementaskan wayang kulit dengan lakon “Wahyu Makutharama” di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan pada 3 Februari 2023. 

Selain Listyo, acara itu juga dihadiri Panglima TNI ketika itu (Tribratanews, 3 Februari 2023). 

Makna pementasan ini mengupas tentang Hastabrata atau delapan sifat alam yaitu matahari, bulan, bintang, awan, bumi, samudera, api, serta angin yang harus dimiliki seorang pemimpin sebagai teladan. 

Sampai sekarang pun, Hastabrata masih diajarkan di Lemhanas, Akpol, Akmil dan pelatihan kepala daerah. 

Hanya saja, berkaca dari kasus serius yang membelitnya – saya termasuk yang berpendapat bahwa kasus Listyo tersebut termasuk makar – Listyo kurang belajar banyak dan memaknai kearifan dari kisah-kisah pewayangan. 

Benedict Anderson dalam bukunya “Mythology and Tolerance of the Javanese” (1965) serta “Language and Power” (1990) adalah peneliti pertama yang membedah kenapa orang Jawa memandang kekuasaan itu seperti wayang. 

Bahwa kekuasaan itu menyatu, tidak terbagi, dan siapa yang memegang pusat kekuasaan adalah sakti. 

Clifford Geertz dalam bukunya “The Religion of Java “ (1960) serta “Negara : The Theatre State in Nineteenth Century Bali” (1980) menjelaskan, Jawa atau Bali itu seperti panggung wayang. Raja bisa berkuasa karena paham dengan seni pertunjukan. 

Soekarno pun dalam pidato-pidatonya dan di buku autobiografinya “Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat” (1965) kerap merujuk tokoh wayang untuk melegitimasi kekuasaannya dengan sebutan Arjuna atau Kresna. 

Tidak ketinggalan Soeharto – besan Presiden Prabowo pun – kerap mengidentikkan dirinya sebagai Semar yakni abdi yang jelek tapi paling bijak yang sebenarnya justru paling sakti daripada raja. 

Dan uniknya, wayang pula sebagai alat kritik yang paling aman  di zaman Soeharto. Kritik lewat banyolan Punakawan seperti Semar, Gareng, Petruk dan Bagong; mereka kerap memplesetkan keadaan di lapangan dengan canda kasar Semar kepada Raja. 

Jelas Semar tidak bisa dijerat dengan pasal penghinaan, subversif apalagi makar karena dia “cuma badut”.  Wayang bukan sekadar tontonan tetapi menjadi “bahasa politik” masyarakat Jawa. 

Harus diakui politik Indonesia sampai sekarang pun masih memakai logika perwayangan. 

Contoh paling nyata di Pemilihan Presiden 2014 dan 2019 silam, di mana Jokowi sering dibingkai sebagai “Petruk Dadi Ratu” atau “Satrio Piningit” sementara Prabowo Subianto diasosiasikan dengan sosok Bima atau Gatotkaca. 

Di masyarakat Jawa, politik tidak dimenangkan hanya dengan program tetapi juga dengan cerita. 

Siapa yang berhasil jadi “Pandawa” di benak rakyat, maka dia harus dimenangkan. 

Sementara siapa yang dianggap “Kurawa”, dia harus dikalahkan walau logikanya benar sekalipun. 

Siapa Sebenarnya Yang Menjadi Dalang?

Dalam setiap pementasan wayang, peran sentral dalang memang tidak terbantahkan. Dalang memainkan lelakon tokoh. 

Tokoh dalam kisah wayang bisa bersiasat, tokoh bisa menang, dan bisa pula takluk. 

Dalang atau kingmaker dalam politik Jawa, presiden atau menteri bisa terlihat berkuasa dan terlihat memimpin, tetapi sebetulnya ada “dalang” yang berada di balik layar. 

Jika Listyo yang mengobsesikan dirinya sebagai Puntadewa, namun kini telah bertransformasi menjadi Karna, harusnya mulai berani membuka siapa sebenarnya yang menjadi Duryudana atau “dalang” di balik semua kisah penyadapan tersebut ? 

Di semua cerita pewayangan, penonton yang menyaksikan pertunjukan dari awal sampai akhir pastinya paham siapa kiranya yang menjadi Duryudana atau dalang dari lakon “Puntadewa Menyadap”. 

Karna tidak mungkin bertindak sendirian tanpa ada “dalang” yang memainkannya. 

Hanya saja, Listyo yang terlalu mengidolakan Puntadewa mungkin melupakan pesan Semar yang selalu disampaikan ke Pandawa : “Ojo rumongso biso nanging biso rumongso”. Atau jangan merasa bisa, tetapi bisalah merasa. 

Penulis adalah Akademisi dan konsultan komunikasi. 

Sumber: kompas.com

Penyadapan Jurnalis: Pelanggaran Hukum dan Ancaman bagi Demokrasi

By On November 05, 2026

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra (tengah) saat Konferensi Pers di Jakarta, Selasa, 03 November 2026, terkait penetapan tiga jenderal kepolisian sebagai tersangka dugaan penyadapan. 

Oleh: Muhammad Ikhwan 

Pernyataan dan rasa penasaran publik yang ramai di media sosial dan grup percakapan sejak Selasa siang, 03 November 2026, akhirnya terjawab pada malam hari. 

Jawaban itu disampaikan oleh para petinggi di Mabes Polri dalam sebuah Konferensi Pers. 

Kabareskrim, Komjen Pol Asep Safrudin, mengakui ada “operasi senyap” yang telah dilakukan untuk mengungkap kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. 

Para tersangkanya adalah para jenderal. Salah satunya adalah mantan Kapolri yang baru sebulan melepaskan jabatannya. 

"Para tersangka telah melakukan penyadapan terhadap nomor presiden, tokoh politik, ormas, media, dan pengusaha." 

Demikian pernyataan Kabareskrim dalam konpers tersebut. Nama presiden sebagai korban penyadapan tentu saja punya nilai berita yang sangat tinggi. 

Maka tak heran, semua media menjadikan nama presiden sebagai angle dan judul berita (headline). Namun, jangan lupa. 

Korban penyadapan tersebut tidak hanya presiden, tetapi juga media. Kabareskrim tidak menyebut secara spesifik, siapa yang menjadi korbannya. 

Tetapi penyadapan terhadap para pekerja media, entah itu pemimpin redaksi atau bahkan jurnalisnya. Tentu saja, sebuah pelanggaran hukum yang tidak bisa diterima. 

Lalu, bagaimana kasus penyadapan ini dilihat dari aspek hukum pers? Apa dampaknya bagi kebebasan pers dan demokrasi? 

Bagaimana pekerja media harus melindungi diri, dari ancaman kejahatan digital yang dilakukan untuk membungkam media? 

Kerangka Hukum

Intersepsi atau penyadapan adalah tindakan mencuri atau menyadap komunikasi digital tanpa izin, yang dilakukan melalui metode hacking seperti Man-in-the-Middle (MITM), packet sniffing, atau aplikasi berbahaya seperti aplikasi mata-mata (spyware) dan aplikasi perekam keyboard (keylogger). 

Penyadapan menjadi serangan digital karena melanggar privasi, mengeksploitasi data sensitif, mengancam keamanan nasional, serta sering digunakan untuk aktivitas kriminal seperti pemerasan atau penipuan (AJI, 2025). 

Dari pengertian tersebut, penyadapan tanpa izin (unlawful interception) yang menyasar praktisi media atau jurnalis merupakan pelanggaran hukum serius. Hal ini tidak hanya memicu krisis keamanan siber, tetapi juga mengancam salah satu pilar utama demokrasi: kebebasan pers. 

Pekerjaan jurnalis selama ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai perangkat hukum khusus (lex specialis). 

Artinya, ketika seorang jurnalis melakukan tugas jurnalistik—mulai dari mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, hingga menyiarkan informasi—ia tidak dapat diperlakukan atau dipidana secara sewenang-wenang karena Undang-Undang memberikan benteng hukum dan hak-hak istimewa demi menjaga Kebebasan Pers. 

Pasal 4 Ayat (2) UU Pers menyatakan, terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran. 

Sementara ayat (3) menyebutkan, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. 

Berikutnya pada ayat 4 disebutkan, dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak. 

Dalam kasus sengketa pers, jurnalis memiliki hak untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas narasumber rahasia yang memberikan informasi kepada mereka, bahkan saat diperiksa di depan penyidik atau di persidangan. 

Pasal 4 di atas sudah sangat jelas berisi perlindungan terhadap pers, ketika mereka melakukan aktivitas jurnalistik. 

Karena itu, penyadapan secara tidak sah terhadap media atau jurnalis adalah ancaman nyata bagi independensi kelembagaan pers dan demokrasi. 

Apalagi ketika penyadapan berkaitan dengan pekerjaan jurnalis dalam mengumpulkan informasi terkait kepentingan publik. 

Penyadapan merusak asas Hak Tolak seperti hak jurnalis untuk merahasiakan identitas narasumber whistleblower. 

Jika narasumber merasa tidak aman dari intelijen atau penegak hukum, ruang kemerdekaan pers akan mengalami chilling effect (ketakutan untuk bersuara). 

Selain itu, penyadapan juga merupakan bentuk intervensi dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). 

Ketika aparat negara atau pihak mana pun melakukan intersepsi komunikasi jurnalis tanpa batasan legal yang transparan, tindakan tersebut mengarah pada upaya pembungkaman dan kontrol editorial terselubung.

Pasal 18 UU Pers juga memuat ancaman hukuman terhadap orang yang menghalangi pekerjaan jurnalis. 

Pada ayat 1 disebutkan, “ Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” 

Jika penyadapan dilakukan dengan sengaja dan secara melawan hukum sehingga menghambat atau menghalangi kemerdekaan pers, hak mencari informasi, atau hak menyebarluaskan informasi, tindakan tersebut berpotensi memenuhi unsur Pasal 18 ayat (1). 

Tidak hanya UU Pers, penyadapan terhadap media, juga bisa dilihat dari aspek konstitusi yang menjamin setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28F). 

Karena itu, persoalan penyadapan terhadap pekerja media bukan sekadar persoalan teknis penegakan hukum, melainkan juga menyangkut perlindungan hak konstitusional warga negara. 

Meski begitu, bukan berarti media kebal hukum. Penyadapan boleh dilakukan hanya untuk kepentingan penegakan hukum. 

Penyadapan dilakukan dengan persyaratan hukum yang sangat ketat (Strict Legal Authorization) dan bersifat proporsional. 

Penyadapan hanya sah secara hukum jika memenuhi prinsip-prinsip berikut: 

Pertama, Prinsip Legalitas (Due Process of Law). 

Penyadapan bisa dilakukan berdasarkan perintah atau izin resmi dari otoritas peradilan/pengadilan (judicial warrant) atau prosedur hukum yang diatur tegas dalam Undang-Undang khusus (seperti UU KPK). 

Kedua, Prinsip Proporsionalitas & Relevansi Pidana: Penyadapan tidak boleh menyasar aktivitas jurnalistiknya atau bertujuan menggali narasumber rahasia, melainkan khusus pada dugaan tindak pidana personal yang alat buktinya sah. 

Dampaknya terhadap Kebebasan Pers dan Independensi Media

Terbongkarnya kasus penyadapan ini menambah beban berat yang harus dipikul media. Belakangan, kondisi media sedang tidak baik-baik saja. 

Secara bisnis, industri media dalam kondisi tekanan maha berat, akibat berkurangnya pembaca/penonton dan pendapatan dari iklan. 

Hal ini terjadi sebagai akibat dari disrupsi digital, khususnya kehadiran platform media sosial. 

Kondisi ini kemudian menyebabkan banyak media sangat bergantung pada iklan pemerintah, BUMN, dan lembaga lain, yang menyebabkan independensi media menjadi barang yang amat mahal. 

Maka, terbongkarnya tindakan intersepsi komunikasi secara sengaja seperti ini bisa menambah atmosfer kepanikan dari dalam. 

Kekhawatiran diawasi (surveillance) secara tak kasatmata dapat mendorong jurnalis atau ruang redaksi melunakkan nada pemberitaan dan menghindari topik-topik yang sensitif. 

Misalnya, kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan aktor yang memiliki hubungan dengan penegak hukum dan kekuasaan. 

Jika mengutip pernyataan Kabareskrim, penyadapan sudah berlangsung sejak 2015. Maka, bisa jadi polisi atau pihak yang menggunakan polisi untuk kepentingannya, sudah mengetahui dan memetakan agenda setting atau kebijakan redaksi (editorial policy) terhadap berita yang sedang digarap media. 

Pihak luar ini memiliki kepentingan untuk mengendalikan pemberitaan agar tidak merugikan kepentingannya. 

Selain itu, dengan mengetahui agenda media, pihak yang berkepentingan tersebut akan memiliki kemampuan untuk melakukan upaya penangkalan (counter-narrative), intervensi politik, atau intimidasi pra-publikasi. 

Bagaimanapun, kebebasan pers juga mensyaratkan ruang kerja yang aman bagi jurnalis untuk mencari informasi, berkomunikasi dengan narasumber, dan mengungkap persoalan yang menyangkut kepentingan publik. 

Ketika komunikasi jurnalis diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal, ancamannya melampaui persoalan privasi. 

Independensi pers dan kualitas demokrasi ikut dipertaruhkan. 

Dalam konteks ini, media idealnya berperan sebagai pengawas kekuasaan. 

Maka, ketika media diintervensi dengan berbagai “teror” digital, bagaimana media dapat menjalankan fungsinya sebagai pengawas kekuasaan secara independen? 

Pentingnya Digital Security pada Jurnalis

Terungkapnya kasus ini membuktikan bahwa ancaman terhadap kebebasan pers tidak lagi sekadar intimidasi fisik di lapangan, melainkan telah bergeser ke intersepsi siber terselubung (surveillance state). 

Terbongkarnya kasus ini bisa menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya kesadaran akan keamanan digital (Digital Security Hygiene). 

Sudah saatnya, organisasi media memiliki skema proteksi yang kuat agar tidak mudah ditembus oleh pihak luar. 

Redaksi media tidak bisa lagi memosisikan keamanan siber sebagai urusan IT semata, melainkan sebagai bagian integral dari keselamatan jiwa dan independensi berita. 

Ada beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan sebagai bagian dari perlindungan digital. 

Ada beberapa langkah kecil yang bisa dilakukan. Misalnya, audit rutin perangkat redaksi, penggunaan VPN, enkripsi hard drive, dan pelatihan anti-ransomware/spyware tingkat lanjut.  

Jurnalis juga wajib menerapkan protokol enkripsi end-to-end, penggunaan burner phone, higienitas metadata, dan audit siber berkala untuk meminimalkan risiko pengawasan (surveillance). 

Selain itu, perlu tindakan untuk melindungi perangkat, baik ponsel maupun laptop yang terkoneksi dengan jaringan. 

Prinsipnya, perilaku menentukan seberapa besar risiko atau kerentanan terhadap serangan. 

Meski begitu, tindakan tersebut tidak akan menjamin pekerja media akan aman dari serangan digital, termasuk penyadapan. 

Sekuat apa pun langkah pencegahan yang dilakukan, selalu kalah dengan kemajuan teknologi. 

Karena itu, langkah lain yang juga patut dilakukan adalah  adanya gerakan bersama di antara para praktisi media, asosiasi jurnalis, untuk merancang strategi pengamanan digital yang komprehensif. 

Selain itu, perlu adanya perbaikan regulasi terhadap perlindungan media atau jurnalis dari ancaman kejahatan digital. 

Tujuan dari itu semua, tentu saja, adalah untuk menjaga kebebasan pers demi demokrasi. 

Di luar itu semua, penegakan hukum terhadap para tersangka harus dilakukan secara tegas dan transparan. 

Di sisi lain, sudah saatnya media juga lebih berani “bersuara” untuk melaporkan fakta dan kebenaran, tanpa harus takut terhadap ancaman kehilangan iklan dari para pihak atau kelompok yang punya kuasa dan modal. 

Penulis adalah Dosen Ilmu Komunikasi, Universitas Budi Luhur Jakarta.

Sumber: kompas.com

Kotak Hitam Penggeledahan

By On November 02, 2026

Ponpes di Dukuh Laban Wetan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo dipasangi garis polisi usai digledah terkait kasus pembakaran dan perusakan warung Mi dan Babi, Rabu, 28 Oktober 2026. 

Oleh: Muhammad Ikmal 

Setiap pesawat komersial membawa kotak hitam. Alat itu dipasang bukan karena pilot dicurigai, melainkan karena saat paling genting dalam penerbangan hampir selalu terjadi tanpa saksi dari luar kokpit. 

Ketika ada yang salah, rekamannya menggantikan dugaan dengan fakta, dan tidak jarang justru membersihkan nama awak pesawat. 

Logika sederhana itu belum menjangkau salah satu tindakan negara yang paling menegangkan bagi warga, yaitu saat aparat membuka paksa pintu rumah pada dini hari. 

Pada 27 Oktober 2026, aparat gabungan Polda Jawa Tengah dan Polres Sukoharjo menggeledah sebuah pondok pesantren putri di Mojolaban, Sukoharjo, untuk memburu buronan perkara pembakaran warung mi dan babi di Grogol. 

Polisi menyatakan membawa izin dari Pengadilan Negeri Sukoharjo. Pengurus pondok menyebut dua belas santriwati berusia 10 hingga 16 tahun ditarik keluar kamar, dibentak, dan ditodong senjata laras panjang sebelum sempat berjilbab. 

Kedua klaim itu bisa benar sekaligus, dan justru di situlah persoalannya. 

Dunia akuntansi mengenal prinsip sederhana: persetujuan dan pelaksanaan harus diuji terpisah. 

Tanda tangan atasan hanya membuktikan, pembayaran boleh dilakukan, bukan bahwa uangnya sampai kepada orang yang benar. Izin pengadilan bekerja serupa. 

Pasal 113 KUHAP baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, mewajibkan penyidik meminta izin ketua pengadilan negeri sebelum menggeledah. 

Hakim menilai apakah suatu tempat layak digeledah, tetapi ia tidak ikut datang pada dini hari dan tidak melihat bagaimana anak-anak dibangunkan. 

Izin menjawab pertanyaan boleh atau tidak, bukan bagaimana caranya. Aturan tentang cara sebenarnya ada. KUHAP mensyaratkan dua saksi dari lingkungan setempat dan berita acara. 

Polisi pun menyatakan penggeledahan itu melibatkan polisi wanita dan didampingi ketua RT. 

Namun, saksi tidak mungkin mengikuti setiap personel ke setiap kamar. Tanda tangan mereka membuktikan apa yang dibawa keluar, bukan bagaimana penghuni diperlakukan. 

Standar Audit 500, pegangan akuntan publik dalam menilai bukti, memberi ukuran yang berguna. 

Bukti dianggap lebih kuat bila berasal dari pihak independen, dilihat langsung oleh pemeriksa, dan tertulis ketimbang lisan. 

Catatan buatan pihak yang diperiksa baru dapat dipercaya bila cara pembuatannya terkendali. 


Dengan ukuran itu, pemeriksaan Propam atas malam di Mojolaban berpijak rapuh, sebab yang tersedia hanya berita acara buatan pelaksana, rekaman bila memang ada, dan ingatan anak-anak yang terbangun dalam ketakutan. 

Standar yang sama juga mencatat, orang cenderung bertindak berbeda ketika tahu dirinya diamati. Kamera bukan hanya alat bukti sesudah kejadian, melainkan rem saat kejadian berlangsung. 

Ironisnya, KUHAP baru sudah mengenal rem itu. Pasal 30 mewajibkan pemeriksaan tersangka direkam kamera pengawas untuk mencegah intimidasi. 

Namun, kewajiban itu tidak menjangkau penggeledahan, juga tidak menjangkau saksi, padahal para penghuni pondok itu berstatus saksi dan akhirnya dipulangkan. 

Undang-undang memasang kamera di ruang pemeriksaan yang tertib dan terjadwal, tetapi tidak di kamar asrama yang didatangi aparat bersenjata pukul tiga pagi. Padahal, di sanalah penyalahgunaan paling mudah terjadi. 

Keberatan yang wajar datang dari dua arah. Pertama, soal taktik. Menurut polisi, buronan yang dicari adalah mantan narapidana terorisme, dan dari dua pondok yang digeledah, polisi menyatakan menyita senjata tajam serta busur panah. 

Namun, kamera di seragam merekam tanpa memberi tahu siapa pun, sehingga unsur kejutan tidak berkurang. 

Kedua, soal privasi anak. Rekaman santriwati yang belum berjilbab memang berbahaya bila beredar, tetapi itu alasan untuk mengatur penyimpanannya, bukan untuk tidak merekam. 

Seperti kotak hitam, rekaman yang utuh juga melindungi aparat dari tuduhan keliru. Dalam polemik ini, polisi justru tidak punya perlindungan itu. 

Pembenahannya tidak menuntut undang-undang baru. Kapolri dapat mewajibkan kamera tubuh lewat peraturan internal untuk penggeledahan tempat tinggal, setidaknya di asrama dan sekolah yang dihuni anak dan perempuan, sejak pintu diketuk hingga berita acara ditandatangani. 

Rekamannya disegel, salinannya diserahkan kepada pengadilan pemberi izin, dan hanya dibuka atas perintah hakim atau pemeriksa etik. 

Pengadilan juga dapat mencantumkan syarat dalam izinnya, seperti kehadiran polisi wanita dan pendamping anak. Penegakan hukum atas pembakaran warung itu tetap harus tuntas, sebab hak warga berusaha tanpa diteror juga dilindungi hukum. 

Tetapi negara hukum tidak cukup diukur dari surat yang dibawa aparat ketika mengetuk pintu, melainkan dari kemampuannya mempertanggungjawabkan apa yang terjadi setelah pintu terbuka. 

Selama yang wajib tersimpan hanya izinnya, setiap malam seperti di Mojolaban akan berakhir sama, yaitu dua cerita yang saling bertentangan, satu pihak yang memegang semua catatan, dan ingatan anak-anak sebagai satu-satunya arsip. 

Penulis adalah Praktisi Perpajakan, keuangan dan Akuntan. 

Sumber: kompas.com

Relevansi Pikiran Bung Hatta soal Korupsi

By On Oktober 28, 2026

Penampakan tong biru berisi Rp 934 juta yang disita KPK dari OTT Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo. 

Oleh: Abdul Khalid 

"Korupsi di Indonesia bukan lagi penyakit, melainkan sudah menjadi kebudayaan." (Mohammad Hatta, 1974) 

Kutipan legendaris Bung Hatta di atas mengenai korupsi yang telah membudaya menarik untuk dikaji dan dikonteksualisasikan dengan setting sosial politik kita hari ini. 

Terlebih pernyataan Wapres pertama RI disampaikan berkaitan dengan kapasitas beliau sebagai penasihat Komisi Empat—semacam KPK, kalau kita mengenalnya hari ini—sebuah wadah bentukan Presiden Soeharto yang dirancang secara khusus untuk mengusut perkara korupsi birokrasi. 

Pernyataan bapak bangsa tersebut sejatinya bukan bermaksud melegitimasi korupsi sebagai kebudayaan asli bangsa Indonesia, melainkan sebuah ungkapan sarkasme, keprihatinan mendalam, sekaligus kritik pedas Bung Hatta melihat betapa masif, sistematis, dan normalnya praktik rasuah dilakukan oleh para pejabat negara pada masa itu. 

Pernyataan sang proklamator itu justru disampaikan pada tahun 1974 di saat kekecewaannya memuncak akibat skandal korupsi dahsyat di tubuh Pertamina yang melibatkan direktur utamanya saat itu, Ibnu Sutowo. 

Menyaksikan penegakan hukum yang mandek dan komisi antikorupsi yang dibubarkan secara kontroversial oleh presiden, Bung Hatta dengan geram melontarkan kritik keras bahwa korupsi di Indonesia telah menjadi "budaya kita". 

Ketika Bung Hatta menggunakan kata "budaya", beliau merujuk pada situasi di mana korupsi tidak lagi dianggap sebagai anomali. 

Melainkan sesuatu yang lumrah, biasa dilakukan sehari-hari, dan mengakar di berbagai lapisan birokrasi. 

Korupsi telah bertransformasi dari kejahatan sembunyi-sembunyi menjadi kebiasaan sistemik yang diwajarkan masyarakat (misalnya, munculnya istilah uang pelicin, uang semir, atau pungli). 

Penegasan dari pendiri republik itu terasa relevan dengan isu yang berkembang belakangan—terkait wacana penyempurnaan atau perubahan definisi unsur kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. 

Gagasan yang diusulkan oleh Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan itu kini terus menuai polemik tajam masyarakat, dan terus dilakukan pendalaman khususnya dari kelompok koalisi masyarakat sipil. 

Pokok usulan itu tampak menarik karena dikemas dalam doktrin Business Judgment Rule (BJR), yakni memberikan kepastian hukum bagi pejabat publik agar tidak dibayangi kekhawatiran berlebihan akan ancaman kriminalisasi atas kebijakan administratif. 

Persoalannya, jika unsur kerugian negara dipangkas atau dikaburkan, Indonesia seolah-olah telah bersih dari praktik-praktik rasuah. 

Padahal yang terjadi justru sebaliknya, sama persis seperti ramalan Bung Hatta di atas. 

Korupsi telah menjadi penyakit struktural yang akut dan susah diurai—bukan karena ketiadaan regulasi teknis, melainkan akibat buruknya tata kelola birokrasi, tingginya intervensi kekuasaan, dan kian masifnya banalitas politik. 

Meminjam istilah Bung Hatta, praktik korupsi di Indonesia sedikit banyak dipengaruhi oleh tata kelola buruk di masa lampau, termasuk perilaku korup para pejabat era Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) dan sistem feodal kolonial. 

Para elit politik pascakemerdekaan justru meneruskan mentalitas buruk tersebut ketimbang membangun mentalitas baru yang merdeka dan bersih. 

Pernyataan "korupsi budaya kita" yang dilempar Bung Hatta tidak ubahnya tamparan keras agar bangsa Indonesia, khususnya para pemimpin, merasa malu. 

Bung Hatta sejatinya ingin memutus rantai fatalisme moral—sebuah kondisi di mana orang-orang berkuasa menyerah pada keadaan dan ikut arus melakukan korupsi dengan dalih "karena semua orang juga melakukannya". 

Dalam konteks itulah, manjadi wajar jika publik membaca manuver otak-otak definisi korupsi yang diusulkan oleh peringgi DEN itu tidak ubahnya sebuah upaya sistemik yang berpotensi melonggarkan ruang praktik korupsi justru di level hulu. 

Realitas Empiris Korupsi Pejabat

Kecurigaan publik itu bersanding dengan kondisi objektif—di mana data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan, sepanjang tahun 2026 tidak kurang dari 13 Kepala Daerah (Walikota dan Bupati) terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait tindak pidana korupsi, pemerasan, serta gratifikasi. 

Secara yuridis, KPK hanya memiliki waktu 1 × 24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang diamankan. 

Namun, bukti lapangan dalam OTT selalu memperlihatkan betapa transaksionalnya kekuasaan di tingkat lokal saat ini. 

Deretan kasus sepanjang 2026 memperlihatkan anatomi tersebut: Pada bulan Maret 2026, Walikota Madiun Maidi ditangkap atas dugaan pemerasan izin usaha dan dana CSR, bersamaan dengan Bupati Pati Sudewo terkait suap pengisian jabatan dan proyek. 

Begitu juga dengan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, yang tersandung kasus rasuah pengadaan barang/jasa dan outsourcing. 

Sementara Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari terkait suap izin proyek serta Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman terjaring atas dugaan pungli berkedok dana THR. 

Berlanjut pada bulan April–Juni, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo ditangkap pada April, disusul Bupati Muara Enim Edison dan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby pada Juni. 

OTT KPK berlanjut pada Juli–September 2026. Dalam OTT bulan Juli, Bupati Langkat Syah Afandin, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, dan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro terjaring bersama sejumlah barang bukti. 

Terbaru, Bupati Bolaang Mongondow Utara, Sirajudin Lasena, ditangkap atas dugaan suap proyek jalan Dinas PUPR (Kompas, 23/9/2026). 

Maraknya perilaku koruptif di lingkar pejabat publik ini berdampak langsung pada tergerusnya kualitas demokrasi kita. 

The Economist Intelligence Unit (EIU, 2024) mengategorikan Indonesia secara konsisten sebagai flawed democracy (demokrasi cacat). 

Setelah sempat mencatat skor 6,95 pada awal 2014, indeks demokrasi Indonesia berfluktuasi dengan kecenderungan menurun pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo: 6,30 (2020), 6,53 (2023), hingga merosot ke angka 6,44 (peringkat ke-59 dunia) pada 2024. 

Korupsi Pejabat sebagai Regresi Demokrasi

Dalam diskursus ilmu politik mutakhir, fakta maraknya korupsi yang bertali-temali dengan penataan regulasi yang "ramah elit" merupakan manifestasi nyata dari democratic regression atau democratic backsliding (Bermeo, 2016). 

Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam hal ini mewarisi beban kemunduran demokratis yang akut dari rezim sebelumnya. 

Regresi demokrasi hari ini tidak lagi ditandai oleh peristiwa dramatis seperti kudeta militer berdarah atau pembubaran parlemen secara terbuka. 

Kemunduran ini berjalan secara halus, perlahan, dan acap kali berkedok legalitas formal—suatu fenomena yang disebut oleh Ozan Varol (2014) sebagai stealth authoritarianism atau dengan istilah autocratic legalism (Scheppele 2018). 

Anatomi regresi demokrasi dalam konteks Indonesia tergambar dari lima karakteristik berikut: 

Pertama, telah terjadi apa yang saya sebut sebagai erosi bertahap yang bersifat kumulatif pada institusi-institusi demokrasi—sehingga tidak langsung disadari sebagai ancaman nyata oleh publik. 

Kedua, adanya gejala autocratic legalism. Instrumen hukum dan revisi undang-undang formal digunakan secara sadar untuk melayani kepentingan kelompok elit. 

Wacana penyempurnaan unsur kerugian negara yang saya bahas berada dalam rumpun ini. 

Ketiga, adanya pemusatan kekuasaan di level eksekutif (executive aggrandizement). 

Dalam hal ini, adanya pembengkakan wewenang eksekutif, secara sistematis mengikis mekanisme fungsi pengawasan dan kontrol (checks and balances). 

Keempat, terjadi pelemahan kelembagaan pada lembaga-lembaga independen. 

Dalam konteks ini, kita bisa melihat, adanya intervensi terselubung terhadap lembaga penegak hukum, peradilan, hingga penyelenggara pemilu. 

Kelima, gejala penyempitan ruang sipil (dwindling civic space). 

Adanya tekanan pada kebebasan pers, kriminalisasi atas kritik, dan rekayasa regulasi politik yang meminggirkan oposisi adalah cerminan dari situasi itu. 

Teoretikus politik Jeffrey Winters (2011) serta Robison & Hadiz (2004) menegaskan, fenomena di atas tidak lain adalah muara dari praktik oligarchic democracy. 

Dalam demokrasi oligarkis, prosedur-prosedur demokratis—seperti pemilu dan pembentukan UU—hanya dijadikan instrumen formalis yang direkayasa oleh segelintir elit kaya untuk mempertahankan akumulasi kekayaan dan konsentrasi kekuasaan. 

Dampak dari keadaan itu, masyarakat sipil kian hari, kian kehilangan daya tawar politik di luar siklus lima tahunan (tahun politik). 

Rakyat dirangkul hangat saat bilik suara dibuka dalam Pilpres, Pileg, maupun Pilkada, tetapi segera disisihkan oleh kalkulasi pragmatis begitu kekuasaan telah terbagi. 

Rakyat dipaksa menanggung dampak paling buruk dari bobroknya pelayanan publik, maraknya money politics, hingga pembentukan kebijakan yang jauh dari kepentingan umum. 

Ketika demokrasi direduksi sebatas pemenuhan syarat administratif per lima tahun, etika bernegara menjadi menguap dan yang muncul ke permukaan hanyalah bentuk-bentuk dari banalitas kekuasaan (banality of power). 

Menguji Daya Tahan Demokrasi

Kendati didera kemunduran kualitas yang sistematis, Indonesia sejatinya belum sepenuhnya kehilangan harapan. 

Pemerhati politik mencatat bahwa demokrasi Indonesia masih memiliki daya tahan (democratic resilience) yang patut diperhitungkan (Aspinall & Mietzner, 2019). 

Daya tahan ini tidak lahir dari kebaikan elit, melainkan dari tetap hidupnya kanal-kanal kritik di ruang publik, ketahanan media massa, serta kemampuan gerakan masyarakat sipil yang masih memiliki kapasitas konsolidatif dalam membendung kebijakan yang tidak pro rakyat dan mencederai konstitusi. 

Hemat saya, ujian terbesar pemerintahan saat ini adalah membuktikan komitmen politiknya: apakah akan melanjutkan kompromi oligarkis dengan mempreteli instrumen pemberantasan korupsi, ataukah berani melakukan pemulihan demokrasi (democratic recovery). 

Dan pemulihan kepercayaan publik hanya bisa dicapai jika hukum tidak dijadikan tameng bagi elit, dan kedaulatan rakyat dikembalikan sebagai tujuan utama bernegara. 

Penulis adalah Pegiat Politik, Tenaga Ahli DPR RI

Sumber: kompas.com

Nalar Hukum Kerugian Negara

By On Oktober 25, 2026

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan. 

Oleh: Agus Riwanto 

Usulan Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) agar delik kerugian negara dihapus dan tak menjadi objek delik pidana, sontak viral dan memantik perdebatan hukum. 

Meski belakangan, ia mengklarifikasi pernyataannya, bahwa kerugian keuangan negara tetap menjadi unsur dalam UU Tipikor. 

Menurut Luhut, DEN ingin agar pembuktian perkara dugaan korupsi jelas dan objektif. Pelaku korupsi tidak lolos, sementara seseorang yang mengambil keputusan atau tindakan dengan itikad baik tidak dipidana tanpa dasar. 

Bagaimana seharusnya pengaturan unsur kerugian negara agar tidak mengkriminalisasi kebijakan yang dibuat pejabat administrasi negara atau keputusan bisnis di BUMN yang sah, tetapi juga tidak melindungi penyalahgunaan kewenangan yang merugikan negara? 

Delik Kerugian Kabur

Perdebatan tentang unsur kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi seharusnya tidak diarahkan pada pilihan semu, yakni mempertahankan pasal berarti mengkriminalisasi pejabat, sedangkan menghapusnya berarti membebaskan koruptor. 

Persoalan sesungguhnya, bagaimana hukum membedakan kerugian sebagai akibat risiko yang sah dari kerugian yang lahir karena penyalahgunaan kekuasaan. 

Dalam negara hukum, kerugian negara penting, tetapi tidak boleh menjadi jalan pintas pembuktian. 

Angka kerugian adalah akibat yang perlu dijelaskan, bukan bukti otomatis bahwa korupsi telah terjadi. 

Sebaliknya, tidak setiap suap menghasilkan kerugian negara yang mudah dihitung. Karena itu, penekanan pada penyuapan saja juga tidak memadai. 

Pemberantasan korupsi membutuhkan rumusan delik yang menjangkau beragam penyalahgunaan kekuasaan, sekaligus standar pembuktian yang menjaga hak warga negara. 

Dari sudut politik hukum, pasal kerugian negara tidak semestinya dihapus, melainkan dirumuskan lebih presisi. 

Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP harus diterapkan dengan membuktikan setiap unsur secara terpisah. 

Misalnya, perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesalahan pelaku, hubungan sebab akibat, dan kerugian yang nyata sesuai rumusan deliknya. 

Kerugian yang muncul dari keputusan buruk tidak dengan sendirinya membuktikan niat koruptif. Namun, niat jahat (mens rea) juga tidak boleh dijadikan mantra yang menuntut pengakuan niat jahat. 

Sesungguhnya niat jahat dapat disimpulkan dari bukti objektif, seperti rekayasa dokumen, konflik kepentingan tersembunyi, keuntungan tidak sah, atau pengabaian sadar terhadap prosedur demi pihak tertentu. 

Kepastian Hukum

Dari perspektif hukum tata negara, kepastian tersebut merupakan bagian dari asas negara hukum dan perlindungan hak atas proses hukum yang adil. 

Rumusan pidana yang kabur memberi ruang diskresi (kebijakan) terlalu besar kepada penyidik dan penuntut, bahkan berpotensi membuat hukum menjadi alat tekanan politik. 

Sebaliknya, kekebalan bagi pengambil keputusan atas nama risiko bisnis dapat membentuk kekuasaan ekonomi tanpa akuntabilitas. 

Maka dalam UU Tipikor wajib merumuskan batas yang dapat diperkirakan, sementara pengadilan harus menjelaskan secara konsisten mengapa suatu keputusan memenuhi atau tidak memenuhi unsur pidana. 

Reformulasi perlu dituangkan dalam undang-undang, bukan sekadar surat edaran atau pedoman internal. 

Penjelasan pasal tentang kerugian negara dalam UU Tipikor harus memberi indikator operasional mengenai penyalahgunaan kewenangan, sifat melawan hukum, kesalahan, kausalitas, dan penghitungan kerugian. 

Auditor berwenang (BPK/Kejaksaan) perlu menerangkan metode, asumsi, serta hubungan kerugian dengan perbuatan yang dituduhkan. 

Namun, penetapan kerugian oleh auditor bukan putusan tentang bersalah atau tidaknya seseorang; penilaian akhir atas seluruh unsur tetap berada pada hakim. 

Keahlian audit menyediakan bukti, bukan menggantikan proses peradilan. 

Kesalahan Administrasi

Hukum administrasi negara juga harus menjadi garis pembeda yang bekerja, bukan alasan untuk menunda penindakan. 

Kekeliruan prosedur, keputusan yang tidak efisien, atau kerugian akibat fluktuasi pasar dapat diselesaikan melalui koreksi administratif, ganti rugi, audit, atau mekanisme perdata apabila tidak terbukti unsur pidana. 

Sebaliknya, penyalahgunaan wewenang yang disengaja, pengaturan tender, transaksi fiktif, konflik kepentingan yang disembunyikan, atau manipulasi penilaian aset harus diproses pidana ketika seluruh unsur deliknya terbukti. 

Pengembalian uang dapat memulihkan aset, tetapi tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana. 

Pemeriksaan awal juga perlu berjenjang, mulai dari audit kepatuhan dan pemeriksaan administratif dapat mengidentifikasi penyimpangan, tetapi tidak boleh menjadi prasyarat mutlak jika bukti awal menunjukkan suap, pemalsuan, atau penghilangan barang bukti. 

Penegak hukum harus mencatat alasan memilih jalur pidana, sedangkan tersangka berhak menguji metode penghitungan kerugian dan menghadirkan ahli tandingan di pengadilan secara terbuka dan independen. 

Bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), prinsip business judgment rule (BJR) patut dijadikan alat uji, bukan tameng mutlak. 

Keputusan bisnis layak memperoleh perlindungan apabila dibuat dengan itikad baik, kehati-hatian, informasi memadai, tanpa konflik kepentingan, dan untuk kepentingan perusahaan. 

Kegagalan usaha setelah proses yang wajar berbeda secara mendasar dari keputusan yang sejak awal direkayasa untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain. 

Perlindungan harus melekat pada kualitas proses pengambilan keputusan, bukan semata-mata jabatan pelakunya atau besarnya kerugian. 

Akhirnya, reformasi harus membangun dua hal sekaligus. Pertama, terhadap kriminalisasi kebijakan yang sah. Kedua, terhadap penyalahgunaan kekuasaan. 

Caranya tentu saja memperjelas unsur delik, menuntut pembuktian kausalitas dan kesalahan secara disiplin, memperkuat independensi audit serta peradilan, dan membuka alasan keputusan kepada pengawasan publik. 

Dalam negara hukum tidak boleh menghukum Direksi BUMN hanya karena bisnisnya gagal, juga tidak boleh membiarkan kegagalan bisnis di BUMN karena ada unsur rekayasa menjadi kedok korupsi. 

Ke depan yang harus dipertahankan bukan pasal tentang kerugian negara dalam UU Tipikor yang kabur sehingga mudah disalahgunakan oleh aparatur penegak hukum antikorupsi, melainkan hukum yang tegas terhadap pejabat korupsi dan adil terhadap keputusan bisnis BUMN yang sah. 

Penulis adalah Guru Besar Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta

Sumber: kompas.com

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *