Berita Terbaru

Tanggapi Usulan MUI, Menko Yusril Sebut Hukuman Mati Koruptor Sudah Diatur UU

By On Agustus 07, 2026

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra merespons Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mendorong adanya hukuman mati bagi para koruptor. 

Yusril mengatakan, hukuman mati dalam sistem hukum pidana nasional merupakan ultimum remedium, yakni pidana paling berat yang dapat dijatuhkan pengadilan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). 

Mulanya Yusril mengatakan bahwa dalam memutus suatu perkara, Hakim terlebih dahulu wajib menilai apakah dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan atau tidak. 

Jika diyakini terbukti, kata dia, hakim menjatuhkan pidana yang dianggap paling adil dan proporsional terhadap perbuatan terdakwa beserta dampaknya bagi korban, bangsa, dan negara. 

"Putusan Hakim harus didasarkan atas irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan pertimbangan hati nurani. Hakim tidak boleh memutus perkara atas dasar kemarahan atau kebencian. Seperti dikatakan Al-Qur'an hendaklah kalian memutuskan sesuatu dengan adil. 'Jangan sekali-kali kebencian kalian kepada suatu golongan menyebabkan kalian berlaku tidak adil terhadap mereka. Berlaku adillah, karena sesungguhnya adil itu lebih dekat kepada taqwa' (Al-Maidah 8)," ujar Yusril dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 06 Agustus 2026. 

Yusril menjelaskan, saat menjabat Menteri Kehakiman, dirinya mengambil inisiatif melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 

Dalam perubahan tersebut ditambahkan sejumlah ketentuan baru, antara lain mengenai gratifikasi, suap kepada penyelenggara negara, pemerasan oleh pejabat, serta tetap mempertahankan ancaman pidana mati bagi pelaku korupsi dalam keadaan tertentu. 

Ia juga menjelaskan bahwa keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Tipikor meliputi negara dalam keadaan bahaya, bencana alam nasional, residivisme, serta krisis ekonomi dan moneter. Prinsip yang sama juga diadopsi dalam KUHP Nasional yang baru. 

"Walaupun jaksa menuntut pidana mati dan undang-undang membenarkannya, hakim tetap wajib mempertimbangkan apakah tuntutan itu pantas dijatuhkan atau tidak. Bisa saja setelah menimbang seluruh keadaan, hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup," jelasnya. 

Menanggapi usulan Wakil Ketua Umum MUI agar hukuman mati diterapkan terhadap koruptor, Yusril berpandangan bahwa persoalan korupsi tidak semata-mata berkaitan dengan berat-ringannya ancaman pidana ataupun keberadaan aparat penegak hukum. 

Menurutnya, Indonesia telah memiliki semua instrumen, mulai dari hukum, kelembagaan yang lengkap, mulai dari ancaman pidana mati dalam UU Tipikor, keberadaan aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Pengadilan Tipikor di setiap provinsi, hingga hakim ad hoc tipikor pada Mahkamah Agung. 

Tapi, kata dia, pada kenyataannya korupsi terus berjalan mulai dari orang biasa, aparatur pemberantas korupsi seperti polisi, jaksa dan hakim saja korupsi, bahkan hingga Menteri Agama. 

"Yang kurang adalah etika keagamaan yang didasarkan atas sila Ketuhanan Yang Maha Esa atau tauhid dalam agama Islam. Mengapa ritual keagamaan semakin banyak, tetapi akhlak belum tumbuh? Apakah ada yang salah dalam pendidikan agama, dakwah, dan tabligh selama ini? Apakah sekadar ritual yang belum menyentuh kedalaman hati nurani sehingga belum mampu membedakan mana yang haq dan mana yang batil," tuturnya. 

Diketahui sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong Pemerintah serta DPR RI menerapkan hukum mati bagi koruptor. 

Selain mengakomodasi aspirasi masyarakat yang mendesak, hal ini juga jadi tindak hukum yang tegas melihat kejahatan korupsi di Indonesia sudah sampai pada tahap darurat dan jadi perbincangan luas. 

"Kita kan selalu diskusi. Berapa yang lalu kan Pak Yusril (Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan) ke MUI bicara dua hal, soal hukuman mati, soal hukum LGBT. Kita selalu mendiskusikan," kata Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, dikutip dari MUI Digital, Rabu, 05 Agustus 2026. 

MUI menegaskan, pihaknya terus berkomunikasi dan berdiskusi dengan pemerintah terkait penegakan hukum, termasuk pembahasan sanksi berat bagi kejahatan yang merusak tatanan bernegara. 

Kiai Cholil --sapaan akrabnya-- menilai penegakan hukum di Indonesia harus mempertimbangkan common sense atau rasa keadilan umum serta common opinion yang berkembang di tengah masyarakat. 

Saat publik secara luas menyadari korupsi sudah menghancurkan masa depan bangsa serta memiskinkan rakyat, menurut MUI negara tidak boleh tutup mata. 

"Penangkapan yang sekian banyak itu bukan keberhasilan pemberantasan korupsi, tapi menunjukkan kegagalan pemberantasan korupsi. Karena orang tidak takut dan orang tidak jera," tuturnya. 

Merespons wacana publik yang kerap mempertentangkan antara eksekusi mati dan pemiskinan, MUI menilai kedua langkah tersebut seharusnya berjalan sejajar. 

Kiai Cholil menjelaskan, perampasan aset merupakan kewajiban negara untuk mengambil kembali kekayaan rakyat yang dicuri oleh koruptor. 

"Jadi tidak dikotomi bahwa hukuman mati tanpa mengambil kekayaan. Kalau sudah mati, kekayaan milik negara dikembalikan. Dua-duanya sebenarnya: perampasan aset iya, dan kalau menimbulkan masalah sistemik/kehancuran negara, perlu dilakukan hukuman mati," pungkasnya. (*/red)

Prabowo Kutip Habibie soal Satu Persen Orang Pintar di Indonesia: Bahan Baku Kita Banyak

By On Agustus 07, 2026

Presiden Prabowo Subianto. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, Indonesia membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang menguasai sains dan teknologi sebagai fondasi membangun bangsa. 

Prabowo mengenang Presiden ke-3 RI, Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie, yang menurutnya pernah menyampaikan pentingnya memiliki banyak orang pintar di Indonesia. 

"Jadi kita cari penyebabnya apa, baru kita harus berani berbuat. Sains dan teknologi, kita butuh orang-orang pintar, banyak orang pintar. Saya ingat Profesor Habibie mengatakan, oke kita nggak usah takut, satu persen saja orang pintar di Indonesia, satu persen saja itu hampir tiga juta orang," ujar Prabowo saat memberikan Taklimat dalam pertemuan dengan para peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 06 Agustus 2026. 

Menurutnya, Indonesia sebenarnya memiliki potensi SDM yang sangat besar. Namun, potensi tersebut harus dicari, dibina, diberi kesempatan, dan didukung agar mampu menghasilkan inovasi bagi kemajuan bangsa. 

"Jadi kita sebetulnya bahan bakunya banyak sekali. Tapi apa pun yang kita punya, harus saudara-saudara saintis, harus dicari, dibina, diberi kesempatan, dibesarkan, didukung melalui suatu proses," ujarnya. 

Prabowo menekankan, kebangkitan Indonesia harus dibangun dengan pendekatan yang ilmiah dan rasional. 

Menurutnya, keputusan yang tidak didasarkan pada sains dan rasionalitas berpotensi menghasilkan kekeliruan. 

"Jadi pendekatan kita terhadap kebangkitan suatu bangsa, kebangkitan suatu bangsa yang dicita-citakan semua pendiri bangsa, termasuk cita-cita kita semua, adalah bagaimana membangun negara yang tidak ada kemiskinan dan tidak ada ketidakadilan," ujarnya. 

"Nah kalau kita mendekati dengan cara saintifik, cara rasional, jangan dengan cara lain daripada rasional. Nanti kita akan keliru. Rasional, sains, mathematics, reality. Reality is science, reality is mathematics. Kalau kita mendekati dengan pola lain itu sudah masuk ke ranah lain," pungkasnya. (*/red)

Pasien BPJS "Dibully": Membedah Luka yang Sesungguhnya

By On Agustus 07, 2026

Suasana ruang IGD RSUD Ahmad Ripin saat tenaga kesehatan menerima keterangan dari keluarga sejumlah pelajar yang mengalami gejala keracunan makanan di Sengeti, Muaro Jambi, Jambi, Jumat malam, 30 Januari 2026. 

Oleh: Alexander Philiph Sitinjak 

Belakangan ini, linimasa Threads berubah menjadi ruang pengadilan publik bagi pelayanan kesehatan Indonesia. 

Hampir setiap hari muncul kisah yang menyayat hati: pasien BPJS yang mengaku terlunta-lunta menunggu penanganan, keluarga yang kehilangan anggota keluarganya dan menuding adanya keterlambatan pelayanan, hingga tangkapan layar komentar bernada sinis dari sejumlah akun yang disebut milik tenaga kesehatan maupun dokter terhadap pasien BPJS. 

Dalam hitungan jam, unggahan-unggahan itu menyebar ke berbagai platform, memancing kemarahan publik dan membentuk satu kesimpulan yang terasa sederhana: dokter dianggap kehilangan empati, rumah sakit dinilai tidak lagi berpihak kepada pasien, dan BPJS kembali ditempatkan sebagai sumber segala persoalan. 

Beberapa kasus bahkan masih diperdebatkan karena rumah sakit membantah adanya penelantaran atau menyampaikan versi kronologi yang berbeda, tetapi kemarahan publik telanjur meluas. 

Namun, apabila dicermati lebih dalam, fenomena yang sedang viral ini sesungguhnya bukan sekadar persoalan seorang dokter yang membentak pasien. 

Ia adalah gejala dari tekanan yang telah lama mengendap di dalam sistem pelayanan kesehatan nasional. 

Viral hanyalah percikan api. Yang sesungguhnya terbakar adalah tumpukan persoalan tata kelola, pembiayaan, kapasitas pelayanan, budaya organisasi, hingga relasi yang semakin rapuh antara dokter dan pasien. 

Ironisnya, pada saat yang sama, ketika publik mengecam dokter yang dianggap tidak berempati kepada pasien, dunia kedokteran sendiri sedang menghadapi krisis yang tidak kalah serius. 

Kasus dugaan perundungan terhadap dokter muda dan peserta pendidikan dokter spesialis, beban kerja ekstrem, hingga isu kesehatan mental di kalangan tenaga medis menjadi sorotan nasional dalam beberapa waktu terakhir. 

Artinya, sistem yang sama yang hari ini, melukai sebagian pasien, dalam banyak kasus juga memberikan tekanan yang tidak ringan kepada tenaga kesehatannya sendiri. 

Namun, benarkah persoalannya sesederhana itu? Setiap kali video berdurasi kurang dari satu menit atau potongan-potongan postingan media sosial menjadi viral, ruang publik seolah dipaksa mengambil kesimpulan dalam hitungan detik. 

Seorang dokter berbicara dengan nada tinggi. Seorang pasien menangis. Keluarga meluapkan kemarahan di lorong rumah sakit. 

Dalam sekejap, publik menemukan pihak yang harus disalahkan. Dokter dianggap kehilangan empati. Rumah sakit dicap tidak manusiawi. BPJS kembali ditempatkan sebagai biang keladi. 

Padahal, rekaman yang beredar sering kali hanyalah potongan kecil dari peristiwa yang jauh lebih panjang dan lebih rumit. Fenomena itu menyerupai gunung es. Yang tampak di permukaan hanyalah ekspresi, emosi, dan konflik yang terekam kamera. 

Sementara di bawah permukaan, terdapat lapisan-lapisan persoalan yang selama bertahun-tahun menumpuk tanpa pernah benar-benar diselesaikan. 

Persoalan mengenai pembiayaan kesehatan, tata kelola rumah sakit, kapasitas pelayanan, distribusi tenaga medis, hingga desain sistem Jaminan Kesehatan Nasional yang harus menjaga dua kepentingan sekaligus: memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat dan menjaga agar setiap rupiah uang publik digunakan secara akuntabel. 

Yang tidak terlihat adalah tekanan yang mengiringi setiap keputusan klinis. Dalam waktu yang sangat terbatas, ia harus mendengarkan keluhan pasien, melakukan pemeriksaan fisik, menegakkan diagnosis, menentukan terapi, menjelaskan kondisi penyakit, mengedukasi keluarga, mengisi rekam medis elektronik yang semakin kompleks dengan berbagai aplikasi-aplikasi yang tidak secara penuh terintegrasi, memastikan seluruh tindakan sesuai standar pelayanan, sekaligus melengkapi berbagai persyaratan administrasi yang menjadi dasar pengajuan klaim kepada BPJS Kesehatan. 

Semua itu dilakukan sambil menunggu puluhan pasien lain yang telah mengantre sejak pagi. Tekanan serupa juga terjadi di balik meja administrasi rumah sakit. 

Setiap berkas pelayanan yang telah diberikan kepada pasien tidak serta-merta berubah menjadi pembayaran. 

Rumah sakit harus menyusun klaim dengan dokumen lengkap, kode diagnosis yang tepat, tindakan medis yang sesuai standar, serta bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Kesalahan sekecil apa pun dapat menyebabkan klaim dikembalikan untuk diperbaiki atau bahkan tidak dapat dibayarkan. 

Di balik pelayanan yang diterima pasien hari ini, terdapat proses administratif yang sangat panjang sebelum rumah sakit benar-benar memperoleh penggantian biaya. 

Di sisi lain, BPJS Kesehatan pun berada dalam posisi yang tidak sederhana. Dana yang dikelola bukanlah dana milik perusahaan swasta yang bebas dibelanjakan, melainkan dana publik yang berasal dari iuran jutaan peserta dan dukungan keuangan negara. 

Setiap pembayaran klaim harus melewati proses verifikasi untuk memastikan bahwa pelayanan memang diberikan sesuai indikasi medis, sesuai ketentuan, dan tidak mengandung praktik fraud. 

Kehati-hatian itu bukan semata-mata persoalan birokrasi, melainkan bentuk pertanggungjawaban kepada seluruh masyarakat yang mempercayakan keberlangsungan sistem jaminan kesehatan nasional. 

Di sinilah paradoks itu muncul. Semakin ketat proses verifikasi untuk melindungi uang negara, semakin panjang pula proses yang harus dilalui rumah sakit sebelum menerima pembayaran. 

Sebaliknya, semakin cepat klaim dibayarkan tanpa pengawasan yang memadai, semakin besar pula risiko penyalahgunaan dana publik. 

Sistem dipaksa mencari titik keseimbangan di antara dua kepentingan yang sama-sama penting: menjaga akuntabilitas keuangan negara dan menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan. 

Sayangnya, ketika keseimbangan itu mulai terganggu, pihak pertama yang merasakan dampaknya adalah hubungan antara dokter dan pasien. 

Apa yang sesungguhnya merupakan tekanan sistem perlahan berubah menjadi ketegangan di ruang pemeriksaan. 

Pasien merasa diabaikan. Dokter merasa terus ditekan. Rumah sakit berjuang menjaga arus kas. BPJS berusaha menjaga akuntabilitas. 

Semua menjalankan perannya masing-masing, tetapi pada akhirnya saling berhadapan dalam ruang yang sama. 

Ketika konflik itu terekam kamera dan menjadi viral, publik hanya melihat ledakannya. Yang luput terlihat adalah bara yang telah lama menyala di bawah permukaan. 

Di titik inilah publik sering kali kehilangan konteks. Ketika seorang pasien mengeluhkan pelayanan yang lambat atau merasa diperlakukan berbeda karena menggunakan BPJS Kesehatan, perhatian masyarakat hampir selalu tertuju pada pelayanan Rumah Sakit. Yang terlihat hanyalah interaksi antara dokter dan pasien. 

Padahal, jauh sebelum seorang dokter memanggil nama pasien di ruang praktik, ataupun pasien sudah memasuki ruangan rawat, terdapat rantai tata kelola yang panjang dan kompleks yang menentukan bagaimana pelayanan kesehatan itu dapat berlangsung. 

Tidak banyak yang memahami bahwa pelayanan kepada peserta BPJS pada dasarnya dibangun di atas prinsip akuntabilitas penggunaan dana publik. 

Rumah sakit memang memberikan pelayanan terlebih dahulu kepada pasien, tetapi biaya pelayanan tersebut baru akan dibayarkan setelah melalui mekanisme pengajuan klaim dan proses verifikasi. 

Konsekuensinya sederhana, tetapi sangat fundamental: setiap rupiah yang dibayarkan harus dapat dipertanggungjawabkan. 

Dalam sistem yang mengelola dana publik dalam jumlah sangat besar, pembayaran tanpa pengawasan justru akan membuka ruang penyimpangan yang jauh lebih besar daripada manfaat yang ingin dicapai. 

Kehati-hatian itu bukanlah bentuk ketidakpercayaan kepada rumah sakit maupun tenaga kesehatan. Ia lahir dari kenyataan bahwa sektor pelayanan kesehatan merupakan salah satu sektor dengan risiko fraud yang tinggi di berbagai negara. 

Modusnya beragam, mulai dari manipulasi diagnosis agar memperoleh tarif klaim yang lebih tinggi (upcoding), pengajuan tindakan medis yang tidak pernah dilakukan (phantom billing), klaim ganda, penggunaan identitas pasien secara tidak sah, hingga pelayanan yang tidak sesuai indikasi medis tetapi tetap ditagihkan. 

Apabila mekanisme verifikasi diabaikan, kebocoran dana dapat terjadi dalam skala yang sangat besar. 

Yang hilang bukan hanya uang negara, tetapi juga kemampuan sistem Jaminan Kesehatan Nasional untuk terus menjamin pelayanan kesehatan bagi jutaan masyarakat Indonesia. 

Namun, di sisi lain terdapat kenyataan yang tidak kalah penting. Rumah sakit tidak beroperasi di atas kertas administrasi, melainkan di atas arus kas yang harus bergerak setiap hari. 

Gaji dokter, perawat, tenaga kesehatan, dan pegawai pendukung harus dibayarkan tepat waktu. Obat-obatan harus selalu tersedia di instalasi farmasi. Alat kesehatan membutuhkan perawatan berkala. 

Supplier harus memperoleh pembayaran agar rantai pasok tetap berjalan. Listrik tidak boleh padam. Oksigen medis tidak boleh habis. Laboratorium harus tetap beroperasi selama dua puluh empat jam. Ambulans harus selalu siap bergerak. Seluruh aktivitas itu membutuhkan pembiayaan yang tidak mengenal istilah menunggu. 

Di sinilah paradoks besar dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional mulai terlihat. Di satu sisi, BPJS Kesehatan dituntut menjaga akuntabilitas setiap pembayaran agar dana publik tidak bocor akibat penyimpangan. Di sisi lain, rumah sakit membutuhkan kepastian arus kas agar pelayanan kepada pasien tidak terganggu. 

Kedua kepentingan tersebut sama-sama benar. Keduanya sama-sama dibangun atas kepentingan publik. Persoalan muncul ketika titik keseimbangan di antara keduanya mulai bergeser. 

Ketika proses pembayaran klaim berlangsung lebih lama daripada kemampuan rumah sakit menjaga likuiditasnya, tekanan finansial perlahan berubah menjadi tekanan operasional. 

Rumah sakit mulai lebih berhati-hati dalam melakukan pengadaan obat dan alat kesehatan. Perawatan maupun penggantian peralatan medis yang membutuhkan biaya besar dapat mengalami penundaan. Pembayaran kepada distributor menjadi lebih lambat sehingga berpotensi mengganggu kelancaran pasokan. 

Rekrutmen tenaga kesehatan baru sering kali harus ditunda meskipun jumlah pasien terus meningkat. Dalam jangka panjang, kapasitas pelayanan tidak lagi tumbuh secepat kebutuhan masyarakat. 

Akibatnya, tekanan tersebut tidak berhenti pada neraca keuangan rumah sakit. Ia menjalar masuk ke ruang-ruang pelayanan. Seorang dokter harus melayani lebih banyak pasien dibandingkan kapasitas idealnya. 

Seorang perawat menangani lebih banyak tempat tidur dalam satu giliran kerja. Petugas administrasi bekerja di bawah tekanan agar ribuan dokumen klaim selesai tepat waktu demi menjaga arus kas rumah sakit. 

Beban kerja meningkat hampir di setiap lini, sementara sumber daya yang tersedia tidak selalu bertambah secara seimbang. 

Dalam kondisi seperti itu, manusia mulai menunjukkan batas kemampuannya. Kelelahan tidak lagi hanya bersifat fisik, tetapi juga emosional. 

Dokter dituntut mengambil keputusan klinis yang tepat dalam waktu sempit. Perawat harus tetap menunjukkan empati meskipun bekerja dalam ritme yang nyaris tanpa jeda. 

Petugas administrasi diburu target penyelesaian klaim sambil memastikan tidak ada kesalahan sekecil apa pun yang dapat menyebabkan klaim ditolak. 

Tekanan yang terus berlangsung tanpa jeda pada akhirnya melahirkan burnout, bukan karena tenaga kesehatan kehilangan rasa kemanusiaannya, melainkan karena energi psikologis yang menopang empati tersebut perlahan terkuras oleh sistem yang bekerja tanpa memberi cukup ruang untuk memulihkannya. 

Ironisnya, burnout tidak pernah muncul dalam laporan keuangan rumah sakit ataupun statistik BPJS Kesehatan. Ia hadir dalam bentuk yang jauh lebih halus: senyum yang mulai menghilang, penjelasan yang semakin singkat, nada bicara yang terdengar lebih keras, dan hubungan dokter-pasien yang perlahan kehilangan kehangatannya. 

Pada titik itulah, persoalan tata kelola yang semula berada di balik meja administrasi berubah menjadi pengalaman yang dirasakan langsung oleh pasien. Yang awalnya merupakan persoalan sistem akhirnya diterjemahkan masyarakat sebagai persoalan sikap individu. 

Sayangnya, pasien tidak melihat semua itu. Yang mereka lihat hanyalah wajah dokter yang tampak terburu-buru. Nada bicara yang terasa dingin. Penjelasan yang terlalu singkat. Senyum yang mulai menghilang. 

Dari sudut pandang pasien, pengalaman tersebut terasa seperti perlakuan yang tidak manusiawi. Perasaan itulah yang kemudian dibawa ke media sosial. Di sana, pengalaman pribadi berubah menjadi opini publik. 

Di sisi lain, tenaga kesehatan pun merasa tidak selalu dipahami. Mereka melihat pasien datang dengan berbagai tuntutan, sementara ruang gerak klinis dibatasi oleh regulasi, formularium, prosedur rujukan, dan sistem pembiayaan. 

Ketika dokter mengatakan suatu pemeriksaan belum memiliki indikasi medis atau obat tertentu tidak termasuk manfaat yang dijamin, tidak jarang penolakan itu diterjemahkan sebagai bentuk ketidakpedulian. 

Konflik pun lahir, bukan semata karena ada pihak yang jahat, melainkan karena setiap orang sedang berada dalam tekanan yang berbeda. 

Fenomena "dokter membully pasien BPJS" sesungguhnya menjadi alarm bahwa ada persoalan yang lebih besar daripada sekadar etika komunikasi. 

Ia memperlihatkan adanya retakan dalam tata kelola pelayanan kesehatan. Ketika tekanan sistem semakin besar, relasi antara dokter dan pasien menjadi pihak pertama yang merasakan dampaknya. 

Padahal, hubungan dokter dan pasien sejak dahulu dibangun di atas fondasi kepercayaan. Pasien memercayakan nyawanya kepada dokter. Dokter mengabdikan ilmu dan profesionalismenya demi keselamatan pasien. 

Begitu kepercayaan itu mulai tergantikan oleh rasa curiga, ruang pelayanan berubah menjadi ruang konflik. 

Pasien datang sambil menyalakan kamera telepon genggam. Dokter berbicara dengan kekhawatiran akan dipotong menjadi video tiga puluh detik. Yang hilang bukan hanya kenyamanan, tetapi juga kemanusiaan. 

Karena itu, solusi tidak boleh berhenti pada menghukum satu dokter atau menyalahkan satu rumah sakit. Perbaikan harus menyentuh sistem secara keseluruhan. 

Proses verifikasi klaim harus semakin cepat tanpa mengurangi kualitas pengawasan. Rumah sakit harus memperkuat tata kelola keuangan dan transparansi pelayanan. 

Manajemen wajib jujur mengenai kapasitas tempat tidur dan kondisi layanan yang tersedia. Tenaga kesehatan perlu terus mengembangkan komunikasi empatik, bahkan di tengah tekanan kerja yang tinggi. 

Di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami bahwa BPJS bukanlah kartu yang menjamin semua layanan tanpa batas, melainkan sistem jaminan sosial yang memiliki aturan, hak, dan kewajiban yang harus dihormati bersama. 

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan Jaminan Kesehatan Nasional bukan sekadar berapa triliun rupiah klaim yang berhasil dibayarkan atau berapa banyak fraud yang berhasil dicegah. 

Ukurannya jauh lebih sederhana sekaligus lebih sulit: apakah masyarakat tetap merasa diperlakukan sebagai manusia ketika sedang berada pada titik paling rapuh dalam hidupnya. Ketika masyarakat datang ke rumah sakit, ia tidak hanya membawa kartu BPJS. 

Ia membawa rasa sakit, kecemasan, harapan, dan keyakinan bahwa sistem kesehatan akan hadir sebagai tempat terakhir untuk mencari pertolongan. 

Jika kepercayaan itu hilang, maka yang sesungguhnya sedang sakit bukan hanya pasien, melainkan sistem pelayanan kesehatan itu sendiri. 

Penulis adalah Aparatur Sipil Negara di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai Auditor. 

Sumber: kompas.com

Gubernur Andra Soni Tegaskan Komitmen Pemprov Banten Dukung Program Makan Bergizi Gratis

By On Agustus 06, 2026

Gubernur Banten, Andra Soni saat menerima kunjungan Kepala KPPG Jakarta Wilayah Jakarta-Banten, Ida Wahyuni beserta jajaran, di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Selasa, 04 Agustus 2026. 

SERANG, KabarXXI.Com - Gubernur Banten, Andra Soni menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk terus mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas nasional. 

Komitmen tersebut disampaikan saat menerima kunjungan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Jakarta Wilayah Jakarta-Banten, Ida Wahyuni beserta jajaran di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Selasa, 04 Agustus 2026. 

"Di daerah sangat mendukung Program MBG. Sebagai kepala daerah kami ikut yang terbaik untuk program ini. Kami bukan berpikir kami mendapat apa, tetapi apa yang bisa kami bantu," ujar Andra Soni. 

Andra Soni mengatakan, Pemprov Banten sejak awal telah menyiapkan berbagai dukungan bagi pelaksanaan Program MBG. Salah satunya dengan menyediakan Pusat Informasi dan Koordinasi Program Makan Bergizi Gratis Provinsi Banten sebagai wadah koordinasi antara pemerintah daerah dengan Badan Gizi Nasional (BGN). 

Menurutnya, pemerintah daerah akan terus menjalankan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pengawasan sesuai kewenangannya tanpa masuk ke ranah operasional pelaksanaan program. 

"Kami pastikan tidak akan ikut dalam konteks operasional. Tetapi kami akan menjalankan tugas dan fungsi kami untuk memastikan keterlancaran program. Sebaik apa pun kebijakan, pengawasan tetap diperlukan agar implementasinya berjalan dengan baik," ujarnya. 

Andra Soni juga mengajak seluruh pemangku kepentingan membangun pemahaman yang sama mengenai tujuan MBG. 

"Ini bukan program makan enak atau banyak gratis, tetapi Program Makan Bergizi. Yang ingin kita capai adalah pemenuhan gizi yang seimbang bagi anak-anak sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia," ujarnya. 

Hingga saat ini, kata Andra Soni, lebih dari tiga juta masyarakat Banten telah menerima manfaat MBG. 

Ia berharap, koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus diperkuat agar berbagai informasi terkait pelaksanaan program dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. 

Sementara itu, Kepala KPPG Jakarta Wilayah Jakarta-Banten, Ida Wahyuni menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Banten terhadap pelaksanaan MBG. 

"Dukungan Pemprov Banten terhadap pelaksanaan program ini sangat luar biasa. Sejak kami bertugas, kami sudah berkoordinasi dengan Pemprov Banten," ujarnya. 

Hingga saat ini, kata Ida Wahyuni, sudah terdapat 1.403 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Banten yang telah melayani 3.397.020 penerima manfaat. 

Ia juga menjelaskan bahwa proses pemenuhan Sertifikat Layak Higienis (SLHS) bagi SPPG terus berlangsung dengan dukungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten. 

Selain itu, kata dia, BGN tengah melakukan pembaruan data penerima manfaat sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola dan transparansi pelaksanaan MBG. 

"Kita juga terus melakukan evaluasi pendataan penerima manfaat program MBG," pungkasnya. (Welfendry)

Polres Serang Salurkan 24 Ribu Liter Air Bersih untuk Warga Terdampak Kekeringan di Kecamatan Tanara

By On Agustus 06, 2026

Polres Serang bersama Polsek Tanara melaksanakan bakti sosial penyaluran air bersih di tiga desa di Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Selasa, 04 Agustus 2026. 

SERANG, KabarXXI.Com – Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak musim kemarau, Polres Serang bersama Polsek Tanara melaksanakan bakti sosial penyaluran air bersih di tiga desa di Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Selasa, 04 Agustus 2026. 

Kegiatan yang dimulai pukul 13.00 WIB tersebut dipimpin oleh Kapolsek Tanara, Iptu Iwan Rudini, dengan menyalurkan total 24 ribu liter air bersih kepada masyarakat di Desa Pedaleman, Desa Cerukcuk, dan Desa Siremen yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih akibat musim kemarau. 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kanit Reskrim Polsek Tanara, Kasium Polsek Tanara, Ka SPK Polsek Tanara, Kanit Provost Polsek Tanara, Kanit Samapta Polsek Tanara, para Bhabinkamtibmas, anggota Polsek Tanara, Kepala Desa Pedaleman dan Kepala Desa Siremen, serta masyarakat penerima manfaat. 

Distribusi air bersih itu dilakukan di tiga titik, di antaranya Kampung Pesisir, Desa Pedaleman sebanyak 8.000 liter, Kampung Cikeli, Desa Cerukcuk sebanyak 8.000 liter; dan Kampung Bayak, Desa Siremen sebanyak 8.000 liter. 

Kapolres Serang, AKBP Andri Kurniawan  menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam membantu warga yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. 

"Air bersih merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat meringankan beban masyarakat yang sedang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih," ujarnya. 

Masyarakat menyambut baik bantuan tersebut dan mengapresiasi kepedulian Polres Serang serta Polsek Tanara yang hadir memberikan solusi atas kebutuhan air bersih di wilayah mereka. 

Kegiatan penyaluran air bersih selesai pada pukul 14.30 WIB dan berlangsung dalam keadaan aman, tertib, serta lancar. 

Melalui kegiatan kemanusiaan ini, Polres Serang terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dan hadir sebagai pelindung, pengayom, sekaligus sahabat masyarakat. (*/red)

Pejabat Bea Cukai Terdakwa Gratifikasi Rp 7,6 Miliar Minta Dakwaan Dibatalkan

By On Agustus 05, 2026

Sidang kasus gratifikasi Bea Cukai. 

JAKARTA, KabarXXI.Com – Mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Budiman Bayu Prasojo mengajukan eksepsi atas dakwaan gratifikasi senilai lebih dari Rp 5,8 miliar plus valas dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa, 04 Agustus 2026. 

Tim Kuasa Hukumnya menilai, dakwaan Jaksa KPK tidak jelas menguraikan perbuatan Budiman dan mencampuradukkannya dengan pihak lain tanpa mengindividualisasi dugaan perbuatan Budiman. 

"Akibatnya, terdakwa harus membantah seluruh aliran dana dan tindakan pihak lain tanpa mengetahui batas tuduhan individual yang sebenarnya. Keadaan ini menjadikan dakwaan kabur dan merugikan hak pembelaan," kata penasihat hukum, saat membacakan nota perlawanan, Selasa. 

Menurut Penasihat Hukum, dakwaan juga tidak menjelaskan hubungan antara penerimaan uang, jabatan terdakwa, dan kewajiban yang diduga dilanggar. 

"Dalam dakwaan a quo, unsur 'berhubungan dengan jabatan' dan 'berlawanan dengan kewajiban atau tugas' hanya diulang sebagai kesimpulan normatif," ujarnya. 

Penasihat Hukum juga mempersoalkan tidak adanya penjelasan mengenai tindakan konkret yang dituduhkan kepada Budiman. 

"Tanpa uraian tersebut, terdakwa tidak dapat mengetahui apakah ia dituduh menyalahgunakan kewenangan, menghentikan penindakan, membocorkan informasi, mengabaikan pengawasan, atau melakukan tindakan lain," tuturnya. 

Selain itu, Tim Kuasa Hukum menilai, pencantuman Pasal 127 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tidak didukung uraian fakta yang memadai. 

"Ketentuan perbarengan tidak dapat menggantikan kewajiban Penuntut Umum merumuskan setiap tindak pidana secara cermat, jelas, dan lengkap," ucapnya. 

Kuasa Hukum juga menyoroti penggunaan frasa "baik sendiri maupun bersama-sama" dalam surat dakwaan. 

"Surat dakwaan tidak menerangkan transaksi mana yang dilakukan sendiri dan mana yang dilakukan bersama," ujar dia. 

Menurut dia, kondisi itu membuat teori perkara menjadi tidak pasti. 

"Rumusan yang lentur memungkinkan Penuntut Umum berpindah dari satu konstruksi ke konstruksi lain sesuai perkembangan pembuktian, sedangkan terdakwa harus menghadapi semua kemungkinan sekaligus," kata dia. 

Bahkan, tim pembela menyebut hal tersebut merupakan cacat materiil. 

"Hal ini merupakan cacat materiil karena menghilangkan kepastian mengenai teori perkara yang harus dibantah," kata penasihat hukum. 

Diketahui sebelumnya, Jaksa KPK mendakwa Budiman menerima gratifikasi berupa Rp 5.278.500.000, 525.000 dollar Singapura, 10.000 dollar Amerika Serikat, 119.755 dollar Singapura, 4.700 dollar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia pada periode September 2024 hingga Januari 2026. 

Jaksa mengatakan, gratifikasi tersebut diterima Budiman bersama mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal serta mantan Kasubdit Intelijen Sisprian Subiyaksono. 

"Telah melakukan dan turut serta melakukan perbuatan perbarengan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri menerima gratifikasi," ujar Jaksa, saat membacakan surat dakwaan pada sidang 28 Juli 2026. 

Menurut Jaksa, gratifikasi berasal dari pemilik Bluerey Cargo Group John Field, Manajer Operasional Custom Clearance Pelabuhan Bluerey Cargo Dedi Kurniawan Sukolo, Ketua Tim Dokumen Importasi Bluerey Cargo Andri, para pengusaha rokok, serta sejumlah pihak lain yang memiliki kepentingan dengan Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC. 

Jaksa menyebut, penerimaan tersebut berkaitan dengan jabatan para terdakwa. Salah satunya, setelah rapat terkait aktivitas Bluerey Cargo pada 11 Juli 2025, Rizal disebut meminta agar perusahaan tersebut dibantu. 

Budiman kemudian didakwa menerima uang melalui Orlando Hamonangan sebanyak tujuh kali dengan total Rp525 juta dalam bentuk dollar Singapura. Jaksa juga menyatakan seluruh penerimaan tersebut tidak pernah dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sebagaimana diatur undang-undang. 

Atas perbuatannya, Budiman didakwa melanggar Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. (*/red)

Kejagung Janji Ungkap Pemilik Emas 74 Kg dalam Kasus Febrie di Persidangan

By On Agustus 05, 2026

Temuan emas di rumah mewah di Sentul, Bogor, saat penggeledahan kasus korupsi PLN-Asabri-Krakatau Steel, Rabu, 08 Juli 2026. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Kejaksaan Agung (Kejagung) belum mengungkap kepemilikan emas seberat 74 kg hingga uang tunai miliaran yang disita terkait kasus yang menyeret eks Jampidsus Febrie Adriansyah. 

Kejagung menyebut, pihaknya akan mengungkap kepemilikan emas itu di pengadilan. 

"Semua itu nanti akan kita buktikan di persidangan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, Selasa, 04 Agustus 2026. 

Anang menyebut, pihaknya sudah terbuka dalam pengusutan perkara itu. Namun demikian, ada beberapa hal yang belum bisa diungkap demi kepentingan penyidikan, termasuk terkait kepemilikan emas. 

"Kita sudah sangat terbuka, namun demikian ada beberapa hal yang penyidik tidak bisa terbuka karena alasan untuk kepentingan kelancaran dari proses penyidikan supaya tidak kesulitan," ujar Anang. 

Saat ini, kata Anang, pihaknya masih maraton memeriksa sejumlah saksi dan alat bukti. Tim 9 Kejagung masih melakukan pendalaman. 

"Saat ini penyidik sedang mendalami saksi-saksi dan alat-alat bukti, barang bukti termasuk kepemilikan emas dan uang-uang yang sudah disita oleh penyidik dari Kortas Polri yang ada guna memperkuat pembuktian dan konstruksi perkara yang sedang ditangani. Tim 9 penyidik dalam melakukan penyidikan akan profesional transparan dan sesuai ketentuan/peraturan," tuturnya. 

Diketahui sebelumnya, Polri telah menggeledah 12 lokasi terkait tiga kasus korupsi, termasuk rumah di Sentul. 

Polisi menyita sejumlah barang bukti, mulai dari 74 kg emas batangan hingga uang tunai miliaran. 

Kasus itu kini sudah dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung dan ditangani Tim 9, disupervisi KPK dan diawasi Komisi III DPR RI. 

Febrie Adriansyah sendiri mundur dari Jampidsus Kejagung usai terseret dalam pusaran kasus tersebut. 

Pada Jumat, 24 Juli 2026, Febrie Adriansyah sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). 

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Febrie langsung ditahan. Penahanan Febrie dititipkan di Rutan KPK. (*/red)

Bahlil Ungkap Arahan Prabowo Harga BBM Subsidi Tak Naik

By On Agustus 05, 2026

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 04 Agustus 2026. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Bahlil Lahadalia tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi meski harga minyak dunia bergejolak. 

"Arahan Bapak Presiden memerintahkan agar menjaga harga BBM subsidi untuk tidak boleh dinaikkan," ujar Bahlil kepada wartawan usai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 04 Agustus 2026. 

Di sisi lain, Kepala Negara juga meminta Bahlil segera menyesuaikan harga BBM nonsubsidi ketika harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price /ICP) turun. 

Diketahui sejauh ini, harga BBM nonsubsidi naik karena harga minyak dunia yang tinggi. 

Untuk Pertamax salah satunya, harganya menyentuh Rp 15.950 per liter di DKI Jakarta. 

"Kalau memang harga ICP dunia turun, kita yang non-subsidinya juga dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan harga pasar. Kalau turun, ya turun, jangan dinaikkan," kata Bahlil. 

Bahlil mengatakan, saat pertemuan, keduanya juga membahas pemadaman listrik bergilir di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. 

Kemudian, membahas program hilirisasi beberapa perusahaan nasional yang mendapatkan perpanjangan dari PKP2B menjadi UPK. 

"Yang salah satu kewajibannya itu adalah harus melakukan hilirisasi. Arahan Bapak Presiden harus betul-betul dijalankan sesuai dengan aturan dan kalau ada yang tidak menjalankan sesuai dengan aturan, segera dilakukan langkah-langkah yang terukur untuk kemudian bisa menjalankan sesuai dengan pasal 33 UU 1945," pungkas Bahlil. (*/red)

Dukcapil Ungkap Sejumlah Tokoh Anime Dijadikan Nama Anak: Uzumaki, Nobita, hingga Sasuke

By On Agustus 05, 2026

Tokoh Anime terkenal dijadikan nama anak di Indonesia. (Dok YouTube Dukcapil Kemendagri). 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Ada fakta menarik yang diungkap Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal pemberian nama di Indonesia, yakni Tokoh Anime terkenal dijadikan nama anak. 

Hal tersebut diungkap Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil 2026 sekaligus Rilis Data Kependudukan Bersih Semester I Tahun 2026, dikutip dari siaran Youtube Dirjen Dukcapil, Selasa, 04 Agustus 2026. 

Teguh mengatakan, ada orang tua di Indonesia menggunakan Tokoh Anime kesukaannya menjadi nama anak. 

"Ada nama-nama yang menggunakan Tokoh Animasi ternyata orang tua yang suka animasi, ini serius ini, saya bisa dituntut kalau ngomong, kalau bohong, Dirjen Dukcapil ini ngomong atas dasar data kependudukan, tapi ternyata banyak," ujar Teguh. 

Menurutnya, nama tokoh animenya beragam, mulai dari Nobita, Doraemon, Sasuke hingga karakter utama serial One Piece, D Luffy. Ada juga orang tua yang menjadikan tokoh anime Shinchan menjadi nama anaknya. 

"Ada yang namanya Nobita, Uzumaki, Sasuke, Naruto, Uchiha, Shinchan, ada yang namain Shinchan juga, Boruto, dan sebagainya, Suneo ada delapan yang suka nangis itu," ujarnya. 

Berikut nama Tokoh Anime yang dijadikan nama di Indonesia berdasarkan data Dukcapil Kemendagri: 

1. Uzumaki dengan jumlah penduduk 190 orang. 

2. Nobita dengan jumlah penduduk 181 orang. 

3. Sasuke dengan jumlah penduduk 158 orang. 

4. Naruto dengan jumlah penduduk 157 orang. 

5. Uchiha dengan jumlah penduduk 152 orang. 

6. D. Luffy dengan jumlah penduduk 79 orang. 

7. Shinchan dengan jumlah penduduk 65 orang. 

8. Boruto dengan jumlah penduduk 60 orang. 

9. Usopp dengan jumlah penduduk 37 orang. 

10. Inuyasha dengan jumlah penduduk 23 orang. 

11. Doraemon dengan jumlah penduduk 16 orang. 

12. Suneo dengan jumlah penduduk 8 Orang. 

Ada juga nama-nama negara yang dijadikan sebagai nama penduduk di Indonesia. 

Ada nama Oman dengan 28.818 penduduk, Yunani 12.288 penduduk, Yaman 10.103 penduduk, Suriah 7.127 penduduk, Saudi 6.689 penduduk, serta Iran 3.562 penduduk. 

Ada juga Rusia 2.082 penduduk, Timor 1.622 penduduk, Ghana 1.511 penduduk dan Bahrain 1.325 penduduk. (*/red)

Polisi Pulangkan Tiga WNI Korban TPPO dari Libya, Kondisinya Sakit-sakitan

By On Agustus 05, 2026

Konferensi Pers pemulangan tiga WNI dari Libya. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Polda Metro Jaya berhasil memulangkan tiga Warga Negara Indonesia (WNI), yang menjadi korban dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dari Libya. 

Ketiganya diduga menjadi korban eksploitasi saat bekerja hingga mengalami gangguan kesehatan. 

Direktur Reserse PPA/PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari mengatakan, proses pemulangan para korban dilakukan melalui kerja sama lintas Kementerian serta koordinasi antara pemerintah Indonesia dan otoritas terkait di luar negeri. 

"Dari proses kegiatan penegakan hukum, ternyata korban masih ada di negara Libya, sehingga ada proses kegiatan penyelamatan terhadap korban dengan adanya bantuan kerja sama G-to-G (Government to Government), kita dengan pemerintahan, kemudian peran daripada Kementerian Luar Negeri, peran dari Kementerian P2MI/BP2MI, dan keterpaduan penanganan kasus PMI kita yang dipekerjakan di luar negeri ini bersama-sama dengan BP3MI Jawa Barat," ujar Rita, Selasa, 04 Agustus 2026. 

Rita menjelaskan, tiga korban yang telah dipulangkan berinisial NAR, SS, dan NKR. Mereka sebelumnya dijanjikan bekerja sebagai asisten rumah tangga, namun justru mengalami eksploitasi selama berada di Libya. 

Akibat kondisi kerja yang tidak manusiawi, ketiga korban mengalami gangguan kesehatan. 

"Secara kesehatan, ditemukan adanya sakit medis ya, mungkin karena ketidakteraturan jam kerja, kemudian asupan makanan yang mereka terima, istirahat, sehingga mengakibatkan ada permasalahan terkait dengan lambung, ulu hati yang dirasakan sakit," tuturnya. 

Meski demikian, Rita menyebut masih terdapat 41 WNI lainnya yang berada di Libya. Proses pemulangan mereka akan dilakukan secara bertahap. 

Polda Metro Jaya juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak melalui prosedur resmi. 

"Kami di Direktorat Reserse PPA-PPO juga mengelola pengaduan online melalui 'Lapor Bu'. Kemudian kiranya dari imbauan ini akan menjadi upaya kita untuk konsisten dan berkomitmen untuk memberantas perdagangan orang," tutupnya. 

Diketahui sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menangkap dua tersangka kasus dugaan TPPO jaringan Indonesia-Libya, yakni Risnawati alias Ica dan Dede Yousoef alias DY. 

Keduanya diduga menipu 105 calon pekerja migran Indonesia (PMI) dengan menjanjikan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Turki dengan gaji Rpb7 juta per bulan. Namun, para korban justru diberangkatkan secara nonprosedural ke Libya. 

Selama berada di Libya, para korban diduga mengalami berbagai bentuk eksploitasi, mulai dari tidak menerima upah, mengalami kekerasan dan ancaman, paspor ditahan, kebebasan dibatasi, hingga dipaksa bekerja dengan jam kerja tinggi tanpa waktu istirahat yang layak. 

"Dugaan TPPO bermodus rekrut dan pemberangkatan calon PMI secara nonprosedural. Para korban dijanjikan bekerja sebagai ART di Turki berpenghasilan Rp 7 juta per bulan, tetapi justru ditempatkan di Libya secara nonprosedural dan mengalami eksploitasi, seperti tidak menerima upah, kekerasan, ancaman, penahanan paspor, pembatasan kebebasan, serta jam kerja tinggi tanpa mendapat istirahat," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, Jumat, 24 Juli 2026. 

Sementara itu, Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut bermula dari beredarnya video viral seorang korban TPPO di Libya yang meminta Presiden RI membantu memulangkannya ke Indonesia. 

"Kami melakukan pendalaman dan selanjutnya melakukan penyelidikan terhadap jaringan yang diduga memperdagangkan Warga Negara Indonesia ke luar negeri secara ilegal. Sudah terbit laporan polisi tertanggal 3 Juli 2024," ujar Iman. (*/red)

Akankah MK Terus Jadi Bengkel Anggaran Negara?

By On Agustus 05, 2026

Ketua MK, Suhartoyo (tengah) memimpin sidang pembacaan putusan 20 permohonan uji materiil di Gedung MK, Jakarta, Kamis, 30 Juli 2026. 

Oleh: Jannus TH Siahaan 

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadirkan persoalan yang lebih rumit daripada pemindahan satu pos belanja. 

Mahkamah telah menetapkan arah konstitusional, tetapi arah itu baru dapat bekerja setelah diterjemahkan ke dalam angka, kode anggaran, batas belanja, dan pilihan pembiayaan. 

Pada titik ini, MK hadir sebagai korektor konstitusional terhadap struktur dan klasifikasi anggaran. Mahkamah tidak menyusun APBN, tetapi menetapkan batas yang harus dipatuhi dalam penyusunan APBN berikutnya. 

Pemerintah dan DPR tetap menentukan prioritas, besaran program, serta sumber pembiayaan. MK memastikan pilihan tersebut berjalan sesuai kewajiban konstitusional. 

Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 mempertahankan keberlakuan susunan APBN 2026, tetapi memerintahkan agar MBG dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat pada APBN 2028. 

Mahkamah bahkan menilai pemisahan sejak APBN 2027 akan lebih baik. Angkanya tidak kecil. Belanja negara dalam APBN 2026 mencapai Rp 3.842,7 triliun, dengan pendapatan Rp 3.153,6 triliun dan defisit Rp 689,1 triliun. 

Anggaran pendidikan ditetapkan sekitar Rp 769,1 triliun. Dari jumlah itu, Rp 223,6 triliun digunakan untuk MBG bagi siswa sekolah dan madrasah. Artinya, belanja MBG tersebut menyerap sekitar 29,1 persen dari pos pendidikan. 

Desain putusan ini bersinggungan dengan budgetary annuality, yaitu asas bahwa otorisasi pendapatan dan belanja diberikan untuk satu tahun anggaran. 

UU APBN memiliki watak einmalig atau berlaku sekali untuk periode tertentu. Namun, amar MK terhadap APBN 2026 justru membentuk kewajiban yang menjangkau APBN 2027 dan 2028. Lahirlah intertemporal judicial constraint, yakni pembatasan yudisial yang bekerja melintasi beberapa periode fiskal. 

Setiap APBN tetap dibahas sebagai undang-undang baru, tetapi ruang klasifikasinya sudah dipagari oleh putusan atas undang-undang tahun sebelumnya. 

Mahkamah memilih bentuk prospective remedy, yaitu pemulihan yang akibat penuhnya diberlakukan pada masa mendatang. Pilihan lain sebenarnya tersedia. 

MK dapat membatalkan dasar penganggaran MBG seketika, mempertahankannya seluruhnya, atau menyatakan masalah konstitusional tanpa menentukan tenggat. 

Pembatalan langsung berisiko mengganggu program yang sedang berjalan dan membuat porsi pendidikan 2026 jatuh di bawah 20 persen. 

Mahkamah akhirnya merancang masa peralihan. Pendekatan ini mencerminkan remedial constitutionalism, yaitu cara berhukum yang tidak hanya menilai benar atau salahnya norma, tetapi juga mengatur jalan perubahan agar pemulihan konstitusional tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. 

Konsekuensi fiskalnya dapat dilihat melalui simulasi sederhana. Jika Rp 223,6 triliun MBG dikeluarkan dari Rp 769,1 triliun anggaran pendidikan, tersisa sekitar Rp 545,5 triliun. 

Jumlah itu setara dengan kurang lebih 14,2 persen dari belanja negara 2026. Dengan total belanja tetap Rp 3.842,7 triliun, pemerintah harus mengembalikan anggaran pendidikan mendekati Rp 768,5 triliun sekaligus menyediakan Rp 223,6 triliun untuk MBG di luar pos tersebut. 

Secara statis, gabungan keduanya mendekati Rp 992,1 triliun atau 25,8 persen dari belanja negara. 

Angka ini merupakan ilustrasi dengan asumsi skala MBG dipertahankan, bukan besaran yang diperintahkan MK. 

Perhitungannya menjadi lebih menantang ketika pemerintah memilih menambah belanja tanpa mengurangi pos lain. 

Muncul denominator effect, yaitu keadaan ketika penambahan anggaran sekaligus memperbesar dasar penghitungan persentase wajib. 

Jika kekurangan pendidikan ditutup sepenuhnya dengan belanja baru, maka total belanja negara ikut naik. 

Dengan basis angka 2026, tambahan yang diperlukan bukan hanya sekitar Rp 223 triliun. 

Secara matematis nilainya mendekati Rp 279 triliun agar anggaran pendidikan tetap mencapai 20 persen dari total belanja yang telah membesar. 

Simulasi ini tentu tidak memprediksi APBN 2027, tetapi menunjukkan bahwa pemisahan klasifikasi mempunyai efek aritmetika yang sering luput dari bahasa putusan. 

Pemerintah kemudian menghadapi fiscal trilemma, yaitu tiga sasaran fiskal yang sulit dipertahankan sekaligus tanpa pengorbanan. 

Sasarannya ialah menjaga skala MBG, memulihkan pendidikan murni menjadi 20 persen, serta mempertahankan total belanja dan defisit. 

Ketiganya hanya dapat berjalan bersama jika ada tambahan penerimaan atau penghematan yang sebanding. 

Jika penerimaan tidak bertambah, pemisahan harus dibayar melalui pengurangan program lain, perubahan cakupan MBG, atau pelebaran pembiayaan. 

Putusan hukum dengan demikian menghasilkan fiscal incidence, yakni penyebaran manfaat dan beban anggaran kepada sektor lain, kelompok penerima, dan tahun fiskal berikutnya. 

Masalah berikutnya berasal dari bentuk perintah konstitusi. Ketentuan 20 persen merupakan input rule, yaitu aturan yang menjamin besaran sumber daya sebelum hasil kebijakan diketahui. 

Aturan ini melindungi pendidikan dari persaingan anggaran, tetapi tidak otomatis menjamin mutu pembelajaran. 

MK lalu menambahkan batas kualitatif dengan menyebut komponen utama pendidikan, antara lain peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, evaluasi, serta pengembangan pendidikan. 

Dengan langkah itu, Mahkamah tidak hanya menjaga angka 20 persen. Ia ikut membentuk taksonomi mengenai pengeluaran yang layak memperoleh perlindungan konstitusional. 

Taksonomi tersebut dibutuhkan, tetapi kebijakan modern jarang tinggal dalam satu kotak. MBG mempunyai keluaran berupa makanan, hasil langsungnya berupa perbaikan asupan gizi, dan kemungkinan dampak lanjutan berupa kehadiran serta kesiapan belajar. 

Dalam kerangka whole-of-government, yaitu pendekatan yang menghubungkan beberapa sektor untuk mencapai satu hasil publik, kesehatan dan pendidikan memang dapat bertemu. 

Persoalannya ialah cara membebankan biaya. Kolaborasi kebijakan tidak selalu berarti seluruh biaya boleh dimasukkan ke fungsi yang memiliki perlindungan anggaran paling kuat. 

Pemerintah membutuhkan principal-purpose test, yaitu pengujian berdasarkan tujuan dominan dan mekanisme utama suatu belanja. 

Pengujian ini berbeda dari benefit-incidence analysis, yaitu analisis mengenai kelompok yang menerima manfaat program. Siswa merupakan penerima MBG, tetapi hal itu hanya menjawab siapa yang memperoleh manfaat. 

Untuk menentukan pos anggaran, pertanyaan yang relevan ialah masalah apa yang langsung ditangani oleh belanja tersebut dan keluaran apa yang dibeli negara. 

Pemisahan dua analisis ini penting agar klasifikasi anggaran tidak ditentukan oleh identitas penerima semata. Pada saat yang sama, putusan MK dapat menimbulkan category entrenchment, yaitu mengerasnya kategori kebijakan setelah memperoleh pengesahan yudisial. 

Daftar komponen utama pendidikan berpotensi diperlakukan sebagai daftar tertutup, padahal teknologi dan metode pembelajaran terus berubah. 

Layanan kesehatan mental di sekolah, konektivitas digital, transportasi bagi siswa di wilayah terpencil, atau intervensi gizi tertentu dapat mempunyai hubungan kausal yang kuat dengan akses pendidikan. 

Karena itu, putusan perlu diterapkan sebagai batas terhadap penggerusan anggaran, bukan sebagai larangan terhadap seluruh desain kebijakan lintas sektor. 

Tantangan terbesar sekarang ialah implementation gap, yaitu jarak antara rumusan hukum dan tindakan administratif yang diperlukan untuk menjalankannya. Amar MK memakai kategori besar: MBG, anggaran pendidikan, dan komponen utama pendidikan. 

Dokumen APBN bekerja melalui fungsi, program, organisasi, keluaran, akun, transfer, dan rincian belanja. 

Pemisahan pada tingkat undang-undang belum tentu otomatis menghasilkan pemisahan pada seluruh kode pelaksanaan. 

Putusan ini mendekati structural remedy, yaitu pemulihan yang menuntut perubahan praktik kelembagaan lintas waktu, meskipun MK tidak mempertahankan pengawasan langsung setelah perkara selesai. 

Tenggat hingga 2028 juga membuka persoalan baseline resetting, yaitu penyusunan ulang angka dasar yang dipakai untuk membandingkan anggaran antartahun. 

Selama ini, kenaikan pendidikan dapat dihitung dari angka yang masih memuat MBG. 

Setelah MBG dikeluarkan, pemerintah harus menetapkan dasar pembanding baru agar kenaikan nominal tidak menciptakan kesan yang keliru. 

APBN 2027 dan 2028 seharusnya memperlihatkan seri data yang dapat dibandingkan: pendidikan dengan definisi lama, pendidikan dengan definisi baru, serta MBG sebagai pos terpisah. 

Tanpa itu, publik tidak dapat membedakan tambahan sumber daya dari perubahan pencatatan. Pilihan fiskal tersebut dapat dibuka melalui scenario budgeting, yaitu penyajian beberapa postur anggaran berdasarkan asumsi kebijakan yang berbeda. 

Satu skenario mempertahankan total belanja sehingga penambahan pendidikan diambil dari pos lain. Skenario kedua menjaga seluruh program dengan dukungan penerimaan baru. Skenario ketiga menyesuaikan cakupan atau biaya satuan MBG. 

Setiap skenario perlu menunjukkan akibat pada defisit, transfer ke daerah, dan layanan pendidikan. 

Putusan pengadilan kemudian hadir sebagai batas yang sama bagi semua pilihan, sedangkan biaya politik setiap pilihan tetap terlihat dan dapat diperdebatkan. 

Pemerintah dan DPR karena itu memerlukan fiscal translation protocol, yaitu tata cara resmi untuk menerjemahkan amar pengadilan menjadi postur anggaran. 

RAPBN berikutnya perlu menampilkan perbandingan anggaran pendidikan sebelum dan sesudah pemisahan MBG, sumber pengganti, perubahan total belanja, serta dampaknya terhadap defisit. 

Perhitungan tersebut juga perlu dimasukkan ke dalam medium-term expenditure framework, yaitu kerangka belanja jangka menengah yang memperlihatkan kebutuhan hingga beberapa tahun. 

Tanpa tampilan lintas tahun, biaya putusan mudah disembunyikan melalui perpindahan angka antartahun atau perubahan nama program. 

MK tetap perlu menjaga batas perannya. Mahkamah berwenang menentukan bahwa kewajiban 20 persen tidak boleh dipenuhi melalui klasifikasi yang mengurangi komponen utama pendidikan. 

Pilihan mengenai besaran MBG, sumber dana, program yang disesuaikan, dan strategi pendapatan tetap berada pada pemerintah bersama DPR. 

Pembagian ini menghasilkan constitutional specification, yaitu penetapan standar konstitusional oleh pengadilan, kemudian diikuti pilihan instrumen oleh pembentuk anggaran. 

Jika MK mulai menentukan nominal atau sumber pembiayaan, pengujian norma akan berubah menjadi penyusunan kebijakan fiskal dari ruang sidang. 

MK akan terus terseret ke dalam koreksi anggaran apabila putusan ini hanya diterjemahkan sebagai perubahan label. 

Risiko terdekat ialah lahirnya APBN yang secara formal memisahkan MBG, tetapi tidak memperlihatkan biaya pemisahan, sumber pembiayaan pengganti, serta pihak yang menanggung penyesuaian. 

Pemisahan semacam itu hanya memindahkan klasifikasi tanpa membuka konsekuensi fiskalnya kepada publik. 

Putusan MK telah menetapkan batas konstitusional yang harus dipatuhi. Pemerintah dan DPR kini wajib menjabarkannya melalui rancangan fiskal yang transparan, terukur, dan dapat dibandingkan antartahun. 

Penentuan prioritas, besaran program, sumber pendanaan, serta konsekuensinya bagi sektor lain tetap menjadi tanggung jawab pemegang mandat politik. 

Dengan pembagian tersebut, koreksi yudisial dapat menjaga konstitusi tanpa mengambil alih urusan penyusunan APBN. 

Penulis adalah Pengamat sosial dan kebijakan publik. 

Sumber: kompas.com

TP-PKK Kabupaten Serang Lakukan Binwil dan Monev 10 Program Pokok PKK di Desa Tunjung Teja

By On Agustus 04, 2026

SERANG, BeritaKilat.com — Tim Bina Wilayah (Binwil) sekaligus Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Serang melaksanakan kegiatan pembinaan dan penilaian pelaksanaan 10 Program Pokok PKK Tahun 2026 di Aula Kantor Desa Tunjung Teja, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Banten, Senin (4/8/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pembinaan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di tingkat desa berjalan secara optimal, berkelanjutan, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Tim Binwil TP-PKK Kabupaten Serang melakukan monitoring terhadap berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh TP-PKK Desa Tunjung Teja. Selain melakukan penilaian administrasi dan pelaksanaan program, tim juga meninjau secara langsung sejumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat, termasuk produk olahan Kelompok Wanita Tani (KWT) Anggrek Mandiri PKK Desa Tunjung Teja.

Rombongan juga melihat berbagai produk UMKM binaan PKK yang dikembangkan oleh masyarakat setempat. Beragam produk tersebut di antaranya makanan tradisional dan aneka olahan unggulan lainnya yang menjadi bagian dari upaya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan potensi lokal.

Kegiatan Binwil dan Monev tersebut turut dihadiri Camat Tunjung Teja, Sekretaris Kecamatan Tunjung Teja, Ketua TP-PKK Kecamatan Tunjung Teja, Ketua APDESI Kecamatan Tunjung Teja, para kepala desa se-Kecamatan Tunjung Teja, Bhabinkamtibmas, Babinsa, para Ketua TP-PKK desa se-Kecamatan Tunjung Teja, Ketua RT dan RW Desa Tunjung Teja, kader PKK, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Ketua TP-PKK Kabupaten Serang, Hj. Tifa Hensifa Hanum Najib Hamas, mengatakan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut merupakan bagian dari pembinaan berkelanjutan terhadap pelaksanaan program PKK di tingkat desa.

"Kami berharap kegiatan Bina Wilayah ini tidak hanya menjadi ajang penilaian atau perlombaan semata. Yang terpenting adalah bagaimana seluruh program yang telah dijalankan dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Ia menjelaskan, kegiatan Binwil tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung sejauh mana pelaksanaan program PKK di Desa Tunjung Teja telah berjalan, sekaligus memberikan arahan dan pembinaan terhadap berbagai hal yang masih perlu ditingkatkan.

"Harapan kami, kegiatan ini dapat membawa semangat baru bagi kita semua. Kegiatan ini bukan sekadar perlombaan semata, melainkan bagaimana program-program PKK benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, khususnya bagi para kader dan anggota PKK," katanya.

Menurutnya, masih terdapat berbagai hal yang perlu diperbaiki dan dikembangkan dalam pelaksanaan program PKK. Karena itu, ia berharap para kader PKK dapat terus berinovasi dan menyelenggarakan berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi desa dan masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di bidang ekonomi.

"Banyak hal yang masih perlu kita perbaiki. Namun, harapan kita ke depan, semoga kader PKK senantiasa dapat menyelenggarakan kegiatan yang bermanfaat bagi desa, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kemandirian ekonomi keluarga. Terima kasih, semoga kita semua diberikan kemudahan dan keberhasilan," tuturnya.

Ia menambahkan, kegiatan pembinaan dan monitoring tersebut tidak berhenti pada kunjungan kali ini. Ke depan, akan dilakukan monitoring dan pembinaan lanjutan guna memastikan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di Desa Tunjung Teja semakin baik, berkembang, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

" Kunjungan ini bukan yang terakhir. Ke depan akan ada monitoring dan pembinaan lanjutan agar pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di Desa Tunjung Teja semakin baik dan terus berkembang," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Desa Tunjung Teja, Endang Mubarok, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kehadiran Ketua TP-PKK Kabupaten Serang beserta jajaran Tim Binwil dan Monev.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Ketua TP-PKK Kabupaten Serang beserta seluruh tim. Kehadiran tim monitoring dan evaluasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan program PKK di Desa Tunjung Teja," ungkapnya.

Ia berharap hasil pembinaan dan penilaian yang dilakukan oleh Tim Binwil TP-PKK Kabupaten Serang dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus penyemangat bagi seluruh kader PKK di Desa Tunjung Teja untuk terus berinovasi dan meningkatkan berbagai program pemberdayaan masyarakat.

"Mudah-mudahan hasil pembinaan dan penilaian ini dapat menjadi penyemangat bagi seluruh kader PKK untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat," pungkasnya.

Kegiatan Binwil dan Monev TP-PKK Kabupaten Serang tersebut berlangsung lancar dan penuh antusiasme. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah desa, TP-PKK, kader, kelompok masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera, mandiri, dan berdaya melalui pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.

(Sopian)

HUT Ke-81 RI, UPTD PJJ Pandeglang Tegaskan Komitmen Perkuat Infrastruktur Jalan dan Jembatan untuk Dorong Ekonomi Masyarakat

By On Agustus 04, 2026

PANDEGLANG, KabarXXI.com — Momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 menjadi refleksi sekaligus penyemangat bagi jajaran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Jalan dan Jembatan (PJJ) Wilayah Pandeglang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Semangat kemerdekaan tahun ini tidak hanya dimaknai melalui kegiatan seremonial, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk pengabdian nyata melalui upaya menjaga, merawat, dan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan provinsi yang menjadi bagian penting dalam mendukung konektivitas antarwilayah di Kabupaten Pandeglang.

Infrastruktur jalan dan jembatan yang aman, nyaman, dan andal memiliki peran strategis dalam menunjang berbagai aktivitas masyarakat. Selain memperlancar mobilitas warga, keberadaan infrastruktur yang baik juga menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan konektivitas kawasan di wilayah Banten.

Refleksi Kemerdekaan melalui Pengabdian dan Pembangunan Infrastruktur

Kepala UPTD PJJ Pandeglang, Heru Iswanto, ST, menyampaikan bahwa peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, makna kemerdekaan di era pembangunan saat ini dapat diwujudkan melalui kerja nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Salah satunya adalah memastikan infrastruktur jalan dan jembatan provinsi tetap dalam kondisi baik sehingga dapat mendukung kelancaran aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.

"Kemerdekaan adalah ruang untuk terus berkarya dan melayani. Bagi kami di UPTD PJJ Pandeglang, bentuk perjuangan di masa kini adalah memastikan akses jalan dan jembatan provinsi di Pandeglang terjaga dengan baik. Infrastruktur yang mantap adalah urat nadi perekonomian, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat Banten," ujar Heru Iswanto.

Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur tidak semata-mata berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan pemerataan pembangunan dan membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat.

Dengan konektivitas jalan yang semakin baik, diharapkan distribusi barang dan jasa dapat berjalan lebih lancar, waktu tempuh masyarakat menjadi lebih efisien, serta potensi ekonomi di berbagai wilayah dapat berkembang secara optimal.

Tim Teknis Siap Jaga Keandalan Jalan Provinsi

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPTD PJJ Pandeglang, Samsul, ST, menegaskan bahwa jajaran teknis di lapangan terus berkomitmen menjaga kondisi jalan dan jembatan provinsi agar tetap berfungsi secara optimal.

Pemeliharaan rutin, monitoring kondisi infrastruktur, hingga penanganan terhadap kondisi darurat menjadi bagian dari upaya yang terus dilakukan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.

Menurut Samsul, tantangan dalam pengelolaan infrastruktur jalan dan jembatan membutuhkan respons cepat dan koordinasi yang baik, terutama ketika terjadi kerusakan akibat faktor cuaca maupun berbagai kondisi lainnya.

"Pemeliharaan rutin maupun penanganan darurat terus kami maksimalkan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81! Mari kita satukan tekad untuk terus bekerja keras demi infrastruktur Banten yang makin maju dan merata," tegas Samsul.

Ia berharap semangat peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI dapat menjadi energi positif bagi seluruh jajaran DPUPR Provinsi Banten, khususnya UPTD PJJ Pandeglang, untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan infrastruktur yang terbaik bagi masyarakat.

Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81 pada akhirnya menjadi pengingat bahwa semangat perjuangan tidak berhenti setelah bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Di era pembangunan, semangat tersebut terus dilanjutkan melalui kerja keras, pengabdian, dan pelayanan publik yang mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui komitmen menjaga kualitas jalan dan jembatan provinsi, UPTD PJJ Pandeglang turut mengambil bagian dalam mewujudkan konektivitas wilayah yang lebih baik sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan Banten yang maju, merata, dan berkelanjutan.

Kilat Bak Sangkuriang, 42 Jembatan Merah Putih Presisi di Lebak Rampung dalam Tiga Bulan

By On Agustus 03, 2026


LEBAK, KabarXXI.Com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) secara serentak membangun dan merehabilitasi ribuan jembatan di berbagai daerah melalui Program Jembatan Merah Putih Presisi. 

Di Provinsi Banten, program ini diwujudkan melalui pembangunan dan revitalisasi 145 jembatan yang tersebar di delapan kabupaten/kota. 

Dari total tersebut, sebanyak 42 jembatan gantung di Kabupaten Lebak berhasil dibangun melalui kolaborasi intensif antara Polda Banten dan Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Wakabareskrim) Mabes Polri, Irjen Pol. Nunung Syaifuddin. 

Dalam pelaksanaannya, Wakabareskrim menggandeng DPD APDESI Merah Putih Provinsi Banten untuk menuntaskan proyek yang tersebar di 42 desa pada 17 kecamatan tersebut. 

Ketua Karetaker DPD APDESI Merah Putih Provinsi Banten, Rafik Rahmat Taufik menyampaikan apresiasi tertinggi kepada Kapolri, Wakabareskrim Mabes Polri, serta jajaran Polda Banten. 

Menurutnya, program ini menjadi solusi nyata di tengah keterbatasan anggaran pemerintah desa. 

"Selain memberikan akses konektivitas yang layak, Program Jembatan Merah Putih Presisi ini juga berdampak langsung pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan," ujar Rafik kepada wartawan, Senin, 03 Agustus 2026. 

Rafik mengungkapkan, pembangunan 42 jembatan gantung dengan bentang panjang bervariasi antara 40 hingga 81 meter ini rampung hanya dalam waktu tiga bulan. 

Kecepatan pengerjaan yang luar biasa ini dinilai mirip dengan legenda "Sangkuriang", namun terwujud nyata berkat kerja sama yang solid. 

"Berkat sinergi antara APDESI Merah Putih Banten, Polda Banten, Sat Brimob, Polres, Polsek, hingga para kepala desa dan warga setempat, proyek ini selesai dalam tiga bulan. Waktu singkat itu sudah mencakup seluruh proses perencanaan, pabrikasi, hingga konstruksi akhir," jelas Rafik. 

Melihat keberhasilan ini, Rafik berharap Program Jembatan Merah Putih Presisi bisa terus berlanjut. Sebab, masih banyak wilayah di Banten yang membutuhkan infrastruktur serupa. 

"Khususnya di wilayah Lebak, Pandeglang, Serang, dan Tangerang, masih banyak titik jembatan yang memerlukan penanganan. Kami berharap program ini terus berjalan agar manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat," pungkasnya. (Cup/Angga)

HUT ke-81 RI, DPUPR Lebak Tegaskan Komitmen Membangun Infrastruktur dan Menata Ruang untuk Lebak yang Lebih Maju dan Sejahtera

By On Agustus 02, 2026

 


LEBAK, KabarXXI.com — Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Lebak menyampaikan pesan kemerdekaan dengan semangat membangun daerah melalui penguatan infrastruktur dan penataan ruang yang berkelanjutan.

Mengusung semangat “Lebih Kuat, Lebih Maju, Lebih Sejahtera”, DPUPR Kabupaten Lebak menegaskan bahwa momentum kemerdekaan bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi menjadi pengingat bagi seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat untuk terus berkontribusi dalam mengisi kemerdekaan melalui karya dan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui pesan yang disampaikan dalam peringatan HUT ke-81 RI, DPUPR Kabupaten Lebak membawa semangat pembangunan dengan slogan “Membangun Infrastruktur, Menghidupkan Ruang”. Pesan tersebut menggambarkan peran strategis infrastruktur dan penataan ruang sebagai bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak, H. Dade Yan Apriandi, S.ST., M.Si., bersama jajaran DPUPR Kabupaten Lebak, mengajak seluruh insan pekerjaan umum dan penataan ruang untuk menjadikan momentum kemerdekaan sebagai energi baru dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pembangunan infrastruktur, baik jalan, jembatan, irigasi, maupun sarana prasarana lainnya, memiliki peran penting dalam membuka akses dan memperlancar mobilitas masyarakat. Infrastruktur yang baik juga menjadi salah satu fondasi utama dalam mendukung aktivitas perekonomian, pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga sektor pariwisata.

Di sisi lain, penataan ruang menjadi bagian yang tidak kalah penting dalam memastikan pembangunan daerah berjalan secara terarah, terencana, dan berkelanjutan. Pengelolaan ruang yang baik diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan, kelestarian lingkungan, serta kepentingan masyarakat.

Semangat tersebut sejalan dengan cita-cita mewujudkan Kabupaten Lebak yang Rukun, Unggul, Hegar, Aman, dan Yakin (RUHAY). Pembangunan infrastruktur dan penataan ruang diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperkuat fondasi pembangunan daerah dan menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

“Kemerdekaan nasional adalah bukan pencapaian akhir, tapi rakyat bebas berkarya adalah pencapaian puncaknya.”

Pesan tersebut menjadi refleksi bahwa kemerdekaan harus diisi dengan kerja nyata, inovasi, pengabdian, dan kolaborasi. Bagi DPUPR Kabupaten Lebak, semangat kemerdekaan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat pembangunan infrastruktur yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Dengan semangat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, DPUPR Kabupaten Lebak berkomitmen untuk terus mengambil peran dalam pembangunan daerah. Infrastruktur yang kuat diharapkan mampu membuka konektivitas dan peluang ekonomi, sementara penataan ruang yang baik menjadi landasan bagi terciptanya pembangunan yang tertib, harmonis, dan berkelanjutan.

Momentum kemerdekaan juga menjadi ajakan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lebak untuk bersama-sama menjaga dan memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun. Sebab, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif seluruh masyarakat.

“Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat kemerdekaan, mari terus berkarya, membangun infrastruktur, menata ruang, dan bersama-sama mewujudkan Kabupaten Lebak yang lebih kuat, lebih maju, dan lebih sejahtera.”

Lebih Kuat. Lebih Maju. Lebih Sejahtera.

Membangun Infrastruktur, Menghidupkan Ruang.

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *