Berita Terbaru

Bantah Terlibat Penyadapan Ilegal, Bahlil: Abuleke Ini!

By On November 09, 2026

Ketum Partai Golkar, Bahlil Lahadia saat acara pelantikan DPD I Golkar Maluku di Ambon, Sabtu, 07 November 2026. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia membantah isu yang dia dengar bahwa dirinya ikut rapat dengan para jenderal soal penyadapan Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto. 

"Tiba-tiba ada satu cerita ngarang dari mana saya tidak tahu, yang mengatakan bahwa tiga jam sebelum para Jenderal-jenderal itu ditangkap, katanya ada Ketua Umum (Ketum) Partai rapat dengan mereka," ujar Bahlil dalam pidatonya di acara pelantikan DPD I Partai Golkar Maluku, Sabtu, 07 November 2026. 

"Abuleke ini,” ujar dia. 

Diketahui, istilah ”abuleke” adalah istilah bahasa Ambon yang berarti penipu atau munafik. 

Bahlil menilai, narasi Ketum Partai itu mengarah kepada dirinya. Ia pun merasa heran dengan narasi dalam cerita tersebut. 

"Awal-awalnya, saya tidak terlalu ngeh karena Ketum Partai kan banyak. Tapi begitu saya bangun tadi pagi dari pesawat, lihat, kok ini sudah menuduhnya ke saya? Saya bilang, 'Apa maksudnya ini, ya?'," ujar Bahlil. 

Bahlil kemudian membantah tudingan itu dan meminta pihak-pihak terkait memberikan bukti dan klarifikasi. 

"Jadi, saya mau sampaikan kepada saudara-saudara saya, ya, di dalam mimbar ini karena menuduh Ketum Partai, saya sengaja bicara di forum ini, segera klarifikasi itu! Segera klarifikasi itu! Dan buktikan!" tegasnya. 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi itu pun meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas soal ini. 

"Saya minta kepada pihak aparat keamanan, pihak kepolisian untuk diusut tuntas, dibuka saja! Jangan fitnah terus yang dibangun! Diusut saja!" pungkasnya. 

Ia juga akan melakukan somasi kepada pihak-pihak yang mengaitkan dirinya dengan narasi tersebut. 

"Ya, saya bilang kalau memang itu dinyatakan bahwa diduga saya, buktikan! Kalau tidak, saya akan somasi! Kalau tidak, saya akan proses secara hukum! Karena ini berbahaya! Ini berbahaya. Nih, ini tuduhan-tuduhan ini menurut saya tuduhan ini sama kuatnya dengan melakukan penyadapan," tuturnya. 

Diketahui sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama dua orang lainnya sebagai tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto. 

Selain Listyo Sigit, Bareskrim Polri menetapkan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso sebagai tersangka kasus penyadapan. 

"Terhadap para tersangka tersebut diduga melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap Presiden RI, pejabat negara tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM," kata Kabareskrim Polri, Komjen Pol Asep Safrudin saat Jumpa Pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa malam, 03 November 2026. 

Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menetapkan tersangka keempat pada Kamis, 05 November 2026. 

Tersangka baru tersebut adalah Inspektur Jenderal (Irjen) Slamet Uliandi. 

Ia diduga memiliki peran penting dalam operasional penyadapan. 

Penyidik Bareskrim Polri menjerat para jenderal itu dengan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang akses ilegal, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 20 huruf j KUHP. (*/red) 

Sudaryono Ungkap Alasan Rekrut Pejabat KPK di BGN

By On November 09, 2026

Kepala BGN, Sudaryono saat menghadiri acara penandatanganan perjanjian kerja sama BGN dan Kemendikdasmen serta peluncuran awal uji coba loka MBG, Jumat, 30 Oktober 2026. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Badan Gizi Nasional (BGN) merekrut dua mantan pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Hal itu untuk memperkuat tata kelola kelembagaan dan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar terhindar dari praktik korupsi.

Dua orang tersebut, yaitu Mungki Hadipratikno, mantan Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK, yang kini menjabat Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN. 

Selain itu, ada Haerudin, mantan Kepala Sekretariat Dewan Pengawas (Dewas) KPK, yang kini menjabat Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN. 

Kepala BGN, Sudaryono mengatakan, penugasan keduanya untuk memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola kelembagaan BGN. 

Pengalaman dan kompetensi mereka diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan program MBG yang transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas. 

"Kami menyambut baik dan mengapresiasi dukungan KPK dalam memperkuat tata kelola di lingkungan Badan Gizi Nasional. Ini adalah langkah kami perkuat komitmen antikorupsi. Bagi kami, integritas dan akuntabilitas bukan sekadar prinsip administratif, melainkan fondasi utama dalam menjalankan program sebesar MBG," ujar Sudaryono dalam keterangannya, Jumat, 06 November 2026. 

Dia menegaskan BGN berkomitmen sistem penyelenggaraan program yang transparansi dan mencegah potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. 

BGN, kata dia, terbuka terhadap berbagai masukan dan rekomendasi KPK, termasuk hasil kajian mengenai potensi kerawanan korupsi dalam penyelenggaraan program MBG. 

"Setiap rekomendasi yang diberikan oleh KPK menjadi masukan penting bagi kami untuk melakukan pembenahan dan penyempurnaan sistem. Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan program MBG berjalan sesuai ketentuan, memiliki mekanisme pengawasan yang kuat, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik," tuturnya. 

Menurutnya, besarnya cakupan dan manfaat program MBG menuntut BGN untuk memiliki sistem kelembagaan yang kuat, sumber daya manusia yang profesional, hingga mekanisme pengendalian dan pengawasan yang efektif. 

"Program ini menyangkut kepentingan masyarakat luas, terutama pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak Indonesia. Karena itu, pelaksanaannya harus benar-benar dijaga. Kita tidak hanya ingin program ini berjalan cepat dan menjangkau banyak penerima manfaat, tetapi juga harus tepat sasaran, berkualitas, efisien, dan bersih dari praktik korupsi," jelasnya. 

Dia menambahkan, pihaknya berkomitmen memastikan Program MBG dilaksanakan dengan standar tata kelola pemerintahan yang baik. BGN juga terus memperkuat koordinasi lintas lembaga untuk memastikan rekomendasi perbaikan dapat ditindaklanjuti. 

"Prinsip kami jelas, pencegahan harus dilakukan sejak awal. Jangan menunggu muncul persoalan baru dilakukan pembenahan. Kita bangun sistem yang kuat, pengawasan yang berjalan, dan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap program ini dapat terus kita jaga," pungkasnya. (*/red)

Dokumen Kasus ATR/BPN Diduga Bocor, KPK Usut Pegawainya

By On November 09, 2026

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan terdapat dugaan kebocoran dokumen terkait penanganan kasus dugaan suap terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) dan penerimaan lain di Kementerian ATR/BPN. 

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo mengatakan, Inspektorat dan Dewan Pengawas KPK tengah memeriksa sejumlah pegawai KPK untuk mengusut kasus kebocoran tersebut. 

"Pemeriksaan di internal, baik Inspektorat maupun Dewas masih berproses,” kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat, 06 November 2026. 

Menurutnya, pemeriksaan tersebut sebagai bagian dari pengujian sekaligus pengawasan untuk memastikan fungsi check and balances berjalan dengan baik. 

"Sehingga pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi, tidak hanya sesuai dengan ketentuan perundangan, namun juga dilaksanakan sesuai standar disiplin serta kode etik dan perilaku insan komisi,” ujarnya. 

Budi juga memastikan bahwa penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN terus berjalan dengan baik. 

"Penyidik masih terus melengkapi alat bukti tambahan yang diperlukan,” kata dia. 

Diketahui sebelumnya, KPK sudah menetapkan 8 orang sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi terkait suap pengurusan HGB PT Summarecon dan penerimaan lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN, 15 Septembet 2026 lalu. 

Empat orang di antaranya merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, yakni Erwin, Arif Sugianto, Muhammad Fakhry, dan Fahd El Fouz. Tersangka lainnya adalah Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrianto Pitoyo Adhi, dan Rizal Pahlefi selaku perantara. 

Dalam perkara ini, Adrianto melalui Rizal diduga memberi suap kepada Rp 1,5 miliar kepada Erwin dan Sontang untuk membuka blokir Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) milik Summarecon di Kabupaten Bogor. 

Selain itu, KPK juga mendeteksi sejumlah penerimaan lain dengan nilai mencapai miliaran rupiah yang mengalir ke Lampri dan orang-orang kepercayaan Nusron, yakni Erwin, Arif, dan Fakhry. Sementara itu, Fahd diduga berperan sebagai pihak yang menampung aliran uang ke orang-orang kepercayaan Nusron tersebut. 

Atas perbuatannya, Adrianto Pitojo Adi bersama Rizal Pahlevi disangka melanggar Pasal 605 ayat (1) huruf a atau huruf b UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal VII angka 48 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, atau Pasal 606 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal VII angka 49 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. 

Sedangkan tersangka lainnya disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, atau Pasal 606 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal VII angka 49 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. (*/red) 

Mensesneg Pastikan Istana Bersih-bersih Usai Penyadapan Ilegal Prabowo

By On November 08, 2026

Mensesneg, Prasetyo Hadi saat Konferensi Pers di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat, 06 November 2026. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Istana terus meningkatkan kewaspadaan menyusul terungkapnya kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret Listyo Sigit Prabowo. 

Hal tersebut disampaikan Prasetyo saat ditanya mengenai kekhawatiran adanya "musuh dalam selimut" setelah kasus penyadapan terhadap Presiden terungkap. 

"Lho kalo kewaspadaan kan terus menerus, ya. Kewaspadaan terus menerus. Bersih-bersih terus," kata Prasetyo kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 06 November 2026. 

Prasetyo juga meminta tim khusus yang menangani kasus penyadapan tersebut menjalankan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan dan mengedepankan transparansi. 

"Diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, transparan. Dan juga jangan ada yang ditutup-tutupi," pungkasnya. 

Diketahui sebelumnya, Mabes Polri membentuk tim khusus untuk mendalami berbagai isu terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. 

Tim tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Asep Safrudin atas perintah Kapolri. 

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pembentukan tim khusus tersebut merupakan respons pimpinan Polri terhadap berbagai informasi yang berkembang di masyarakat. 

Menurutnya, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto telah memerintahkan pembentukan tim untuk mengusut dan mendalami isu tersebut secara profesional serta sesuai ketentuan hukum. 

"Sebagai bentuk respons proaktif dan keseriusan institusi, pimpinan Polri dalam hal ini Bapak Kapolri telah membentuk tim secara khusus untuk merespons informasi dan isu-isu tersebut guna melakukan pendalaman yang langsung dipimpin oleh Bapak Kabareskrim," kata Brigjen Trunoyudo kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 05 November 2026. (*/red)

Kapolri Suyudi Tegaskan Kasus Penyadapan Murni Penegakan Hukum, Bukan Konflik Internal

By On November 08, 2026

Kapolri Jenderal Suyudi bertemu Pengurus Pusat Persatuan Purnawirawan (PP) Polri, Kamis, 05 November 2026. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Prabowo Subianto murni proses penegakan hukum. 

Ia menekankan pengusutan tak terkait dengan persaingan internal Polri. 

"Dan kami yakinkan bahwa ini semua adalah murni dalam bentuk penegakan hukum dan tidak ada kaitannya dengan persaingan atau apa pun. Tapi ini murni untuk kebaikan institusi Polri yang kita cintai dalam rangka memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat, bangsa, dan negara," ujar Suyudi kepada wartawan, di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 05 November 2026. 

Suyudi menyampaikan bahwa pihaknya menyadari dinamika dan tantangan tugas Korps Bhayangkara yang sangat dinamis. 

Terlebih terkait peristiwa penangkapan sejumlah pati Polri dalam kasus penyadapan yang sedang ditangani. 

"Khususnya kami menyadari bahwa dinamika pekerjaan dan tugas kami di Kepolisian Republik Indonesia tentunya sangat dinamis, banyak tantangan, terutama apa yang terjadi di belakangan ini yang terkait dengan adanya penangkapan terhadap beberapa Pati Polri yang terkait dengan kasus penyadapan yang saat ini sedang kita tangani," jelasnya. 

Suyudi menekankan peristiwa ini menjadi pelajaran bersama seraya memastikan bahwa kalangan internal Polri tetap solid dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

"Dan ini tentunya perlu menjadi pelajaran untuk kita semua, dan kami ingin Polri tetap solid, tetap menjadi sandaran masyarakat," ujar dia.

Dia juga memerintahkan seluruh jajaran untuk tetap fokus menjalankan tugas masing-masing dalam melayani masyarakat. 

"Untuk seluruh anggota di seluruh wilayah Indonesia untuk tetap bekerja dengan baik, melaksanakan tugas-tugas memelihara kamtibmas, senantiasa bersama masyarakat sesuai dengan slogan kami, slogan kita semua, yaitu Polisi Bersama Masyarakat," pungkasnya. (*/red)

Pining Gayo Lues Kembali Diterjang Banjir Bandang: 122 KK Terdampak, Warga Mengungsi

By On November 08, 2026

Banjir bandang menerjang permukiman warga di Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Aceh, Sabtu malam, 07 November 2026. 

GAYO LUES, KabarXXI.Com – Banjir bandang menerjang permukiman warga di Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Aceh, Sabtu malam, 07 November 2026. 

Luapan Sungai Pining yang membawa material kayu gelondongan merendam rumah penduduk dan merusak sejumlah fasilitas penghubung antarkawasan. 

Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah tersebut sejak sore hari diduga menjadi pemicu meningkatnya debit air sungai hingga meluap secara tiba-tiba dan menerjang kawasan permukiman. 

Seorang warga Kampung Pertik, Aminsyah mengatakan, air sungai mulai meluap deras sekitar pukul 21.00 WIB dan langsung memasuki permukiman penduduk. 

"Sekitar pukul sembilan malam, air sungai sudah meluap deras dan masuk ke permukiman warga," kata Aminsyah Minggu, 08 November 2026. 

Banjir bandang menerjang permukiman warga di Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Aceh, Sabtu malam, 07 November 2026. 

Menurut Aminsyah, sedikitnya 122 Kepala Keluarga (KK) di Kampung Pertik terdampak banjir. Hampir seluruh rumah warga di kawasan tersebut terendam sehingga masyarakat terpaksa meninggalkan rumah untuk menyelamatkan diri. 

Sebagian warga memilih berlindung di rumah kerabat, sementara lainnya mengungsi ke masjid kampung demi menghindari kemungkinan banjir susulan. 

Hingga Minggu, 08 November 2026, warga masih menghadapi dampak bencana dan membutuhkan perhatian serta penanganan dari pihak terkait, terutama untuk memastikan keselamatan para pengungsi dan mendata kerusakan akibat banjir bandang tersebut. 

Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) sebelumnya juga melaporkan kejadian banjir di Desa Sekuelen, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues, akibat hujan lebat pada 07 Oktober 2026. 

Luapan Daerah Aliran Sungai (DAS) Blangjerango saat itu mengakibatkan sejumlah rumah warga terendam air bercampur lumpur. Namun, berdasarkan laporan sementara BPBA, tidak terdapat korban jiwa dalam kejadian tersebut. (Joniful Bahri)

Puluhan Ekor Gajah Liar Kepung Tujuh Kampung di Pintu Rime Gayo, Aktivitas Warga Lumpuh

By On November 08, 2026

50 ekor gajah liar dilaporkan masih berkeliaran dan mengepung kawasan permukiman serta perkebunan warga di Pintu Rime Gayo, Bener Meriah sejak Rabu kemarin, 04 November 2026. 

BENER MERIAH, KabarXXI.Com – Sebanyak 50 ekor gajah liar dilaporkan masih berkeliaran dan mengepung kawasan permukiman serta perkebunan warga di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah sejak Rabu kemarin, 04 November 2026. 

Berdasarkan data terbaru Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bener Meriah, kawanan satwa dilindungi tersebut tersebar di tujuh kampung. 

Keberadaan puluhan gajah itu menimbulkan keresahan masyarakat dan berdampak terhadap aktivitas ekonomi, terutama para petani yang tidak berani beraktivitas di kebun. 

Kepala Pelaksana BPBD Bener Meriah, Ilham Abdi S.STP, MAP menegaskan bahwa kondisi di lapangan sudah memerlukan penanganan dan intervensi khusus secara lintas sektor. 

50 ekor gajah liar dilaporkan masih berkeliaran dan mengepung kawasan permukiman serta perkebunan warga di Pintu Rime Gayo, Bener Meriah sejak Rabu kemarin, 04 November 2026. 

BPBD Bener Meriah turut mengingatkan warga agar tidak mendekati, mengejar, mengepung, ataupun melakukan tindakan provokatif terhadap kawanan gajah. Langkah tersebut dinilai berisiko memancing agresivitas satwa dan membahayakan keselamatan manusia. 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bener Meriah juga mendorong keterlibatan pemerintah pusat dan instansi terkait untuk segera mengambil langkah konkret dalam menangani konflik gajah dan manusia yang terus berulang. 

"Penanganan jangka panjang dinilai mendesak, bukan hanya untuk melindungi keselamatan masyarakat dan menjaga sumber penghidupan petani, tetapi juga memastikan kelestarian habitat gajah sebagai satwa yang dilindungi," katanya. 

Konflik antara manusia dan satwa liar tersebut kini menjadi persoalan serius yang membutuhkan solusi bersama agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman tanpa mengancam keberlangsungan hidup satwa dilindungi di Aceh. (Joniful Bahri)

Dari Sadap Menjadi "Sedap": Ketika Puntadewa Menjadi Karna

By On November 07, 2026

Ilustrasi penyadapan. 

Oleh: Ari Junaedi 

"JABATAN ini yang membuat saya menjadi manusia. Kalau saya khianati Durudana, saya sama saja dengan mengkhianati diri saya sendiri” 

Kutipan yang paling terkenal dalam kisah pewayangan di epos Bharatayudha mengisahkan keteguhan Karna, kakak tertua dari keluarga Pandawa. 

Saat sang ibunya yang bernama Kunti meminta Karna untuk berpihak kepada saudara-saudara kandungnya, Karna begitu keukeuh dengan pendiriannya.  

Bagi Karna, dewa penolongnya adalah Duryudana karena  dia adalah orang yang menolongnya sejak kecil. 

Walaupun tahu Duryudana itu licik, serakah, dan jalannya melenceng serta paham betul Pandawa adalah saudara-saudara kandungnya, Karna selalu merasa berutang budi kepada Duryudana. 

Kunti sudah memohon-mohon kepada Karna agar segera meninggalkan Duryudana, tapi Karna semakin bebal. 

Duryudana malah diberi limpahan materi dan jabatan Adipati Awangga. Ujian terbesar bagi Karna justru bukan dari perang Bharatayudha, tetapi saat diberi pilihan. Apakah harus memilih kebenaran atau balas budi dari sebuah jabatan. 

Karna harus memilih setia atau sampai mati. Karna akhirnya meregang nyawa di tangan adik kandungnya sendiri, yang bernama Arjuna. 

Dalam kisah pewayangan, Karna tetap disebut ksatria yang kalah bukan karena kurang sakti tetapi karena terlalu setia pada jabatan yang salah. 

Memahami falsafah politik sepertinya kurang dipahami utuh oleh seorang Listyo Sigit Prabowo. Nama Listyo yang dulu dipuja dan dihormati karena jabatannya yang powerful di kepolisian kini menjadi pesakitan bersama sejumlah jenderal polisi yang menjadi komplotannya. 

Kasus penyadapan yang dipimpin Listyo tidak saja menggegerkan jagat politik nasional, tapi juga menjadi headline dan breaking news di media asing. 

Padahal saat pagelaran wayang orang yang mengambil judul “Pandowo Boyong” di Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki, 15 Januari 2023 lalu (Kompas.com, 15 Januari 2023), Listyo yang ketika itu masih menjabat Kapolri dengan mantap memilih tokoh Puntadewa. 

Sementara Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mendapuk dirinya menjadi tokoh Bima Sena, sementara KASAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman menjadi Batara Guru; KASAL Laksamana TNI Muhammad Ali sebagai Batara Baruna dan KASAU Marsekal TNI Fajar Prasetyo sebagai Eyang Abiyasa. 

Entah sengaja atau tidak pilihan itu, Listyo cukup mahir mengambil karakteristik  Puntadewa dengan kamuflase paling canggih yang dibangunnya selama ini. 

Bayangkan menjadi orang nomor satu di kepolisian terlama sepanjang sejarah (5 tahun 8 bulan), menjabat Kapolri di dua era presiden (Joko Widodo dan Prabowo Subianto), Kapolri termuda dengan melompati empat angkatan di atasnya, nama yang tidak masuk dalam daftar kandidat Kapolri yang ditelisik Kompolnas, serta masih menduduki jabatan Kepala Staf Kepresidenan sebelum kasus penyadapan terbongkar. 

Listyo pun juga bukan peraih Adhi Makayasa, anugerah untuk lulusan Akademi Kepolisian terbaik di angkatan 1991. 

Puntadewa atau Karna?

Dalam cerita pewayangan, Puntadewa adalah simbol Ketuhanan yang juga selaras dengan sila pertama Pancasila. 

Puntadewa digambarkan berhati suci, sabar, tekun, ibadahnya “kenceng”, ikhlas dan jujur. Puntadewa tidak pernah mau berbohong, bahkan saat harus kalah judi dan kehilangan kerajaan. Puntadewa juga sosok pemimpin yang mengedepankan kebijaksanaan dan bukan otot. 

Sebagai anak sulung Pandu yang juga kakak dari Bima, Arjuna, Nakula dan Sadewa, Puntadewa memang bukan yang paling perkasa, tetapi figur paling dipercaya jadi raja karena memiliki watak Hasta Brata atau memiliki delapan sifat kepemimpinan yang ideal. 

Entah kebetulan atau tidak lagi, jargon polisi yang digunakan Listyo saat menjadi Kapolri adalah Presisi, yakni prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan sangat sebangun dengan watak Puntadewa. 

Tidak gegabah, tidak main hakim sendiri dan selalu musyawarah dulu. Dan jangan heran, di banyak acara pagelaran wayang orang yang digelar di kepolisian, lelakon Puntadewa atau Wahyu Makutharama yang paling banyak dipilih jadi pementasan wayang di institusi Polri. 

Sebagai contoh, dalang Ki Harso Widisantoto pernah diundang untuk mementaskan wayang kulit dengan lakon “Wahyu Makutharama” di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan pada 3 Februari 2023. 

Selain Listyo, acara itu juga dihadiri Panglima TNI ketika itu (Tribratanews, 3 Februari 2023). 

Makna pementasan ini mengupas tentang Hastabrata atau delapan sifat alam yaitu matahari, bulan, bintang, awan, bumi, samudera, api, serta angin yang harus dimiliki seorang pemimpin sebagai teladan. 

Sampai sekarang pun, Hastabrata masih diajarkan di Lemhanas, Akpol, Akmil dan pelatihan kepala daerah. 

Hanya saja, berkaca dari kasus serius yang membelitnya – saya termasuk yang berpendapat bahwa kasus Listyo tersebut termasuk makar – Listyo kurang belajar banyak dan memaknai kearifan dari kisah-kisah pewayangan. 

Benedict Anderson dalam bukunya “Mythology and Tolerance of the Javanese” (1965) serta “Language and Power” (1990) adalah peneliti pertama yang membedah kenapa orang Jawa memandang kekuasaan itu seperti wayang. 

Bahwa kekuasaan itu menyatu, tidak terbagi, dan siapa yang memegang pusat kekuasaan adalah sakti. 

Clifford Geertz dalam bukunya “The Religion of Java “ (1960) serta “Negara : The Theatre State in Nineteenth Century Bali” (1980) menjelaskan, Jawa atau Bali itu seperti panggung wayang. Raja bisa berkuasa karena paham dengan seni pertunjukan. 

Soekarno pun dalam pidato-pidatonya dan di buku autobiografinya “Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat” (1965) kerap merujuk tokoh wayang untuk melegitimasi kekuasaannya dengan sebutan Arjuna atau Kresna. 

Tidak ketinggalan Soeharto – besan Presiden Prabowo pun – kerap mengidentikkan dirinya sebagai Semar yakni abdi yang jelek tapi paling bijak yang sebenarnya justru paling sakti daripada raja. 

Dan uniknya, wayang pula sebagai alat kritik yang paling aman  di zaman Soeharto. Kritik lewat banyolan Punakawan seperti Semar, Gareng, Petruk dan Bagong; mereka kerap memplesetkan keadaan di lapangan dengan canda kasar Semar kepada Raja. 

Jelas Semar tidak bisa dijerat dengan pasal penghinaan, subversif apalagi makar karena dia “cuma badut”.  Wayang bukan sekadar tontonan tetapi menjadi “bahasa politik” masyarakat Jawa. 

Harus diakui politik Indonesia sampai sekarang pun masih memakai logika perwayangan. 

Contoh paling nyata di Pemilihan Presiden 2014 dan 2019 silam, di mana Jokowi sering dibingkai sebagai “Petruk Dadi Ratu” atau “Satrio Piningit” sementara Prabowo Subianto diasosiasikan dengan sosok Bima atau Gatotkaca. 

Di masyarakat Jawa, politik tidak dimenangkan hanya dengan program tetapi juga dengan cerita. 

Siapa yang berhasil jadi “Pandawa” di benak rakyat, maka dia harus dimenangkan. 

Sementara siapa yang dianggap “Kurawa”, dia harus dikalahkan walau logikanya benar sekalipun. 

Siapa Sebenarnya Yang Menjadi Dalang?

Dalam setiap pementasan wayang, peran sentral dalang memang tidak terbantahkan. Dalang memainkan lelakon tokoh. 

Tokoh dalam kisah wayang bisa bersiasat, tokoh bisa menang, dan bisa pula takluk. 

Dalang atau kingmaker dalam politik Jawa, presiden atau menteri bisa terlihat berkuasa dan terlihat memimpin, tetapi sebetulnya ada “dalang” yang berada di balik layar. 

Jika Listyo yang mengobsesikan dirinya sebagai Puntadewa, namun kini telah bertransformasi menjadi Karna, harusnya mulai berani membuka siapa sebenarnya yang menjadi Duryudana atau “dalang” di balik semua kisah penyadapan tersebut ? 

Di semua cerita pewayangan, penonton yang menyaksikan pertunjukan dari awal sampai akhir pastinya paham siapa kiranya yang menjadi Duryudana atau dalang dari lakon “Puntadewa Menyadap”. 

Karna tidak mungkin bertindak sendirian tanpa ada “dalang” yang memainkannya. 

Hanya saja, Listyo yang terlalu mengidolakan Puntadewa mungkin melupakan pesan Semar yang selalu disampaikan ke Pandawa : “Ojo rumongso biso nanging biso rumongso”. Atau jangan merasa bisa, tetapi bisalah merasa. 

Penulis adalah Akademisi dan konsultan komunikasi. 

Sumber: kompas.com

12 Hari Operasi Patuh Maung di Serang, Kedisiplinan Masyarakat dalam Berlalu Lintas Mulai Terlihat

By On November 07, 2026

Personel Polres Serang saat kegiatan Operasi Patuh Maung 2026, di Simpang Modern, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, Sabtu, 07 November 2026. 

SERANG, KabarXXI.Com – Memasuki hari ke-12 pelaksanaan Operasi Patuh Maung Tahun 2026, Polres Serang mulai melihat adanya kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. 

Meski demikian, petugas masih menemukan sejumlah pengendara yang belum mematuhi aturan serta tidak menggunakan perlengkapan keselamatan berkendara. 

Kegiatan Operasi Patuh Maung 2026 tersebut dilaksanakan pada Sabtu, 07 November 2026, mulai pukul 09.00 WIB hingga 11.00 WIB, di Jalan Raya Serang–Jakarta, tepatnya di Simpang Modern, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. 

Dalam pelaksanaannya, personel Polres Serang memberikan imbauan kepada para pengguna jalan mengenai pentingnya keselamatan dan kelengkapan berkendara. 

Petugas juga melakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan, memberikan teguran kepada pengendara sepeda motor maupun pengemudi mobil yang melakukan pelanggaran, serta melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan Operasi Patuh Maung Tahun 2026. 

Kasetopsres Operasi Patuh Maung 2026, AKP Muhammad Hafizh mengatakan, Operasi Patuh Maung 2026 merupakan operasi kepolisian terpusat yang mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif, disertai penegakan hukum (Gakkum) secara humanis. 

Menurutnya, operasi tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, sekaligus menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, khususnya di wilayah hukum Polres Serang. 

Ia juga menekankan kepada seluruh personel yang bertugas agar senantiasa mengedepankan pendekatan humanis melalui prinsip Senyum, Sapa, dan Salam (3S), menghindari sikap arogan, serta menjaga nama baik institusi Polri dan mengutamakan keselamatan selama bertugas. 

Memasuki hari ke-12 ini, mulai terlihat perubahan positif dengan meningkatnya kesadaran sebagian masyarakat dalam mematuhi aturan berlalu lintas. 

Namun, petugas masih menemukan pengendara yang tidak menggunakan helm maupun kelengkapan keselamatan lainnya serta melakukan pelanggaran lalu lintas. 

Operasi Patuh Maung 2026 merupakan operasi kepolisian terpusat yang dilaksanakan di seluruh Indonesia dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat berlalu lintas guna mewujudkan Kamseltibcarlantas yang aman, selamat, tertib, dan lancar.

Polres Serang mengimbau kepada seluruh masyarakat agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan helm berstandar SNI bagi pengendara sepeda motor, mengenakan sabuk pengaman bagi pengemudi mobil, serta melengkapi surat-surat dan perlengkapan kendaraan sebelum bepergian. 

Dengan meningkatnya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat, diharapkan tercipta kondisi lalu lintas yang aman dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan. 

Kegiatan Operasi Patuh Maung 2026 hari ke-12 berakhir pada pukul 11.00 WIB. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. (*/red)

Warga Temukan Mayat di Perempatan Ciruas, Polsek Lakukan Evakuasi dan Identifikasi

By On November 07, 2026

Warga digegerkan dengan penemuan mayat di sekitar Perempatan Ciruas, Jalan Raya Jakarta-Serang, Sabtu, 07 November 2026. 

SERANG, KabarXXI.Com – Warga digegerkan dengan penemuan mayat di sekitar Perempatan Ciruas, Jalan Raya Jakarta-Serang, tepatnya di Kampung Citerep RT 01/01, Desa Citerep, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten, Sabtu, 07 November 2026. 

Korban diketahui bernama Ardi Yudistira (31), warga Kampung Ciruas Kecil RT 04/02, Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas. 

Kapolsek Ciruas, Kompol Salahudin mengatakan, keberadaan korban pertama kali diketahui dari masyarakat yang berada di sekitar lokasi. 

Berdasarkan keterangan saksi bernama Susun (60), seorang tukang ojek, korban telah terlihat berada di sekitar lokasi selama kurang lebih dua hari. 

Pada Sabtu pagi, saksi melihat korban berjalan dalam kondisi tidak stabil dan tampak mengalami sesak napas. 

“Korban kemudian duduk di sekitar lokasi. Saat saksi kembali melihat korban sekitar pukul 12.00 WIB, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia,” kata Kapolsek. 

Sementara itu, berdasarkan keterangan saksi lainnya, Dian Handayani (46), seorang perawat Puskesmas Ciruas, korban diketahui merupakan pasien Puskesmas Ciruas yang sebelumnya meninggalkan fasilitas kesehatan tersebut selama kurang lebih dua hari. 

Mendapat informasi tersebut, personel Polsek Ciruas bergerak cepat mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan awal, mengamankan TKP, serta melakukan pendataan dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. 

Dalam proses penanganan, Tim Inafis Polres Serang bersama Tim RS Bhayangkara Polda Banten melaksanakan pemeriksaan awal dan evakuasi terhadap jenazah korban dari lokasi kejadian. 

Sekitar pukul 12.35 WIB, Tim Forensik RS Bhayangkara Polda Banten tiba di lokasi dan bersama personel Polsek Ciruas serta Tim Inafis Polres Serang melakukan proses evakuasi jenazah untuk selanjutnya dibawa ke RS Bhayangkara Polda Banten guna menjalani pemeriksaan medis dan penanganan lebih lanjut. 

Kapolsek Ciruas mengimbau masyarakat agar tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi terkait penyebab meninggalnya korban. 

“Untuk mengetahui secara pasti penyebab meninggal dunia, masih menunggu hasil pemeriksaan medis dari pihak yang berwenang. Kami mengimbau masyarakat agar tidak berspekulasi dan tetap menghormati privasi serta keluarga korban,” ujar Kompol Salahudin. 

Dalam penanganan kejadian tersebut, personel Polsek Ciruas bersama Tim Inafis Polres Serang dan Tim RS Bhayangkara Polda Banten telah melakukan sejumlah langkah, di antaranya mendatangi TKP, mengamankan lokasi, melakukan pendataan dan pemeriksaan terhadap saksi, menghubungi pihak keluarga korban, berkoordinasi dengan Puskesmas Ciruas, melakukan pemeriksaan serta dokumentasi TKP, dan melaksanakan evakuasi jenazah ke RS Bhayangkara Polda Banten. 

“Penanganan dilakukan sesuai prosedur. Kami masih menunggu hasil pemeriksaan medis untuk mengetahui kondisi dan penyebab meninggalnya korban. Perkembangan lebih lanjut akan menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan selanjutnya,” tutupnya. (*/red)

Subuh Keliling di Singamerta, Wakapolres Serang Ajak Jamaah Jaga Kamtibmas dan Waspadai Narkoba

By On November 07, 2026

Wakapolres Serang, Kompol Andri Surya Kurniawan saat kegiatan Subuh Keliling (Subling), di Masjid Al-Ubbad, Kampung Singamerta RT 02 RW 01, Desa Singamerta, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Sabtu pagi, 7 November 2026. 

SERANG, KabarXXI.Com – Dalam rangka mendukung Quick Wins Program Kapolri, Wakapolres Serang, Kompol Andri Surya Kurniawan mewakili Kapolres Serang, AKBP Moehamad Probandono Bobby Danuardi melaksanakan kegiatan Shalat Subuh Keliling (Subling), di Masjid Al-Ubbad, Kampung Singamerta RT 02 RW 01, Desa Singamerta, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Sabtu pagi, 7 November 2026. 

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 04.00 WIB tersebut diikuti sekitar 30 orang, terdiri dari jajaran Polres Serang dan Polsek Ciruas, unsur TNI, tokoh agama, tokoh masyarakat serta warga Desa Singamerta. 

Turut hadir, Kapolsek Ciruas Kompol Salahuddin, sejumlah pejabat dan personel Polres Serang, Bhabinsa Desa Singamerta Serka Suwoyo, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. 

Usai melaksanakan Shalat Subuh berjamaah, Wakapolres Serang menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada para jamaah. 

Ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi gangguan kamtibmas. 

“Keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan, meningkatkan kepedulian dan segera melaporkan apabila menemukan adanya aktivitas yang mencurigakan,” ujar Wakapolres. 

Wakapolres juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak pidana pencurian, khususnya pencurian kendaraan bermotor, rumah kosong maupun barang berharga lainnya. 

Masyarakat diimbau untuk selalu memastikan kendaraan terkunci dengan baik, termasuk menggunakan kunci pengaman tambahan. 

Apabila menemukan adanya aktivitas yang mencurigakan, masyarakat dapat segera menghubungi pihak Kepolisian melalui Call Center 110. 

Selain persoalan kamtibmas, Wakapolres juga memberikan perhatian terhadap ancaman penyalahgunaan narkoba, khususnya di kalangan generasi muda. 

“Para orang tua kami harapkan terus meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan anak-anak. Waspadai juga peredaran dan penyalahgunaan narkoba dengan berbagai modus, termasuk yang memanfaatkan rokok elektrik atau vape,” katanya. 

Ia juga mengajak para tokoh masyarakat, tokoh agama, orang tua dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencegah kenakalan remaja, termasuk aksi tawuran antarpelajar maupun kelompok pemuda. 

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolres turut mengingatkan para orang tua agar tidak memberikan kendaraan bermotor kepada anak-anak yang belum cukup umur untuk mengendarai kendaraan di jalan raya. 

“Keselamatan adalah yang utama. Anak-anak yang belum cukup umur secara hukum belum diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya karena dapat membahayakan keselamatan dirinya sendiri maupun pengguna jalan lainnya,” tegasnya. 

Wakapolres menambahkan, kegiatan Subuh Keliling merupakan bagian dari upaya Polres Serang untuk mempererat silaturahmi dan membangun kemitraan dengan masyarakat. 

“Kami ingin kehadiran Polri tidak hanya dirasakan ketika terjadi gangguan keamanan, tetapi juga hadir di tengah masyarakat untuk mendengar, berdialog dan bersama-sama mencari solusi terhadap berbagai persoalan kamtibmas,” ungkapnya. 

Kegiatan Subuh Keliling tersebut selesai sekitar pukul 05.15 WIB. Selama kegiatan berlangsung, situasi berjalan aman, tertib dan kondusif. 

Melalui kegiatan ini, Polres Serang terus mendorong terciptanya sinergitas antara Polri, TNI, tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Serang. (*/red)

Dampingi Menko AHY Tinjau Underpass Bitung, Gubernur Andra Soni Harap Dapat Urai Kemacetan

By On November 06, 2026

Gubernur Banten, Andra Soni mendampingi Menko AHY meninjau progres pembangunan Underpass Bitung di Kabupaten Tangerang, Jumat, 06 November 2026. 

TANGERANG, KabarXXI.Com - Gubernur Banten, Andra Soni mendampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninjau progres pembangunan Underpass Bitung di Kabupaten Tangerang, Jumat, 06 November 2026. 

Proyek strategis yang ditargetkan beroperasi pada Februari 2027 ini diharapkan mampu menjadi solusi atas masalah kemacetan di wilayah tersebut. 

​Proyek lintas bawah sepanjang 350 meter ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan dukungan anggaran sebesar Rp 87,31 miliar. 

​Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan, progres pembangunan saat ini telah mencapai 70,7 persen dan berjalan sesuai dengan tenggat waktu yang direncanakan. 

Ia berharap kualitas dan standar keselamatan konstruksi tetap menjadi prioritas utama. 

​"Insya Allah akan terus dikejar hingga tahun depan, dan pada Februari (2027) akan ada serah terima pertama atau Provisional Hand Over (PHO)," ujar AHY. 

​Ia menambahkan, lokasi pembangunan ini sangat strategis karena menjadi titik utama yang selama ini menghambat arus kendaraan dari arah Kota Tangerang maupun Kabupaten Serang. 

​"Ini penting sekali. Sudah terlalu lama masyarakat yang melewati jalur ini terdampak kemacetan. Konektivitas merupakan urat nadi dari pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," tegasnya. 

​Sementara itu, Gubernur Banten, Andra Soni memproyeksikan kehadiran Underpass Bitung dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen. 

Namun, ia menekankan bahwa penanganan infrastruktur di kawasan tersebut tetap memerlukan langkah lanjutan agar arus lalu lintas benar-benar lancar. 

​Kawasan Bitung, kata Andra Soni, merupakan urat nadi penghubung berbagai wilayah, baik menuju Serang, Jakarta, maupun kawasan utara Tangerang. 

​“Dampaknya nanti bisa mengurai kemacetan hingga separuh dari kondisi saat ini. Artinya, masih ada beberapa hal lagi yang harus dikerjakan secara berkelanjutan supaya lalu lintas bisa lancar," jelasnya. 

Ia juga mengapresiasi sinergi antara pemerintah pusat dan Pemkab Tangerang. 

Andra Soni berharap, kolaborasi lintas pemerintahan ini dapat terus diperkuat guna meningkatkan konektivitas dan kelancaran mobilitas masyarakat di Banten. (Welfendry)

Polres Mojokerto Kota Bongkar Pabrik Oli Palsu Merek Mars, Omzet Rp 1,56 Miliar

By On November 06, 2026

Polres Mojokerto Kota mengungkap praktik produksi dan peredaran oli mesin diduga palsu merek Mars. 

MOJOKERTO, KabarXXI.Com – Praktik produksi dan peredaran oli mesin diduga palsu bermerek Mars berhasil dibongkar Satreskrim Polres Mojokerto Kota. 

Bisnis ilegal yang beroperasi di sebuah gudang di Desa Sumberwono, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur (Jatim), tersebut diperkirakan meraup omzet hingga Rp 1,56 miliar hanya dalam kurun waktu enam bulan. 

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan seorang pria berinisial FR (43), warga Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. 

Ia diduga sebagai pemilik sekaligus penanggung jawab produksi oli yang tidak memenuhi ketentuan standar dan perizinan tersebut. 

Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Dody Munandar didampingi Kasat Reskrim AKP Muhamad Kevin Ramadhan mengungkapkan kasus tersebut dalam konferensi pers, di halaman Satreskrim Polres Mojokerto Kota, Jumat, 06 November 2026. 

Pengungkapan bermula dari informasi masyarakat pada Selasa, 27 Oktober 2026, sekitar pukul 19.00 WIB, terkait dugaan peredaran oli ilegal. 

Produk tersebut dicurigai menggunakan label kemasan tanpa dilengkapi Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun nomor produk terdaftar. 

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas melakukan patroli dan mendapati dua pria mengendarai sepeda motor sambil membawa empat jerigen oli berkapasitas masing-masing 20 liter. 

Dari temuan awal itu, polisi melakukan pengembangan hingga mengarah pada sebuah gudang di Desa Sumberwono, Kecamatan Bangsal. 

Sekitar pukul 20.00 WIB, petugas mendapati FR bersama seorang karyawan berinisial DMA di lokasi yang diduga menjadi tempat produksi oli ilegal tersebut. 

Diproduksi Tanpa Standar dan Uji Laboratorium

Hasil pemeriksaan mengungkap bahwa oli merek Mars yang diproduksi di gudang tersebut tidak memiliki Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), tidak dilengkapi Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI), serta belum pernah menjalani pengujian laboratorium. 

Usaha tersebut juga diketahui belum mengantongi perizinan yang dipersyaratkan. 

Polisi menduga FR telah menyewa gudang produksi sejak April 2026. Aktivitas produksi mulai berjalan pada Mei 2026 dengan menggunakan bahan dasar oli atau base oil yang dipanaskan, kemudian dicampur bahan pengental berupa biji plastik aditif. 

Campuran tersebut diolah untuk menghasilkan tekstur menyerupai pelumas mesin dengan spesifikasi SAE 40 dan SAE 50. 

Namun, proses pencampuran diduga dilakukan tanpa takaran berdasarkan standar teknis maupun pengujian laboratorium. 

Setelah diproduksi, oli dikemas dalam jerigen berkapasitas 19 liter dan drum berukuran sekitar 190 liter. 

Kemasan kemudian ditempeli label merek Mars yang mencantumkan keterangan fully synthetic, kode SAE, serta nama PT Gemilang Citra Nusantara. 

Padahal, berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, perusahaan yang dicantumkan dalam label tersebut diketahui belum berbadan hukum. 

Penggunaan label dan keterangan spesifikasi itu diduga bertujuan memberikan kesan kepada konsumen bahwa produk tersebut merupakan pelumas resmi dengan kualitas dan standar tertentu. 

Dipasarkan ke Sejumlah Daerah di Jawa Timur

Untuk memasarkan produknya, tersangka diduga memanfaatkan grup WhatsApp sales. 

Pesanan yang masuk kemudian didistribusikan ke sejumlah toko di wilayah Pasuruan, Probolinggo, Jember, Lumajang, Situbondo, Bondowoso, serta beberapa daerah lainnya di Jawa Timur. 

Dari aktivitas tersebut, FR diduga memperoleh omzet sekitar Rp260 juta setiap bulan. 

Dengan aktivitas produksi yang berlangsung sejak Mei hingga Oktober 2026, total omzet bisnis tersebut diperkirakan mencapai Rp 1,56 miliar. 

Besarnya nilai transaksi ini menunjukkan luasnya jaringan pemasaran produk pelumas yang diduga diproduksi tanpa memenuhi ketentuan standar mutu, pengujian, dan perizinan. 

Puluhan Barang Bukti Disita

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi turut menyita berbagai barang bukti yang berkaitan dengan proses produksi hingga pemasaran oli. 

Barang bukti yang diamankan antara lain 55 jerigen kosong, satu jerigen berisi oli siap edar, sembilan drum bahan oli berwarn. (*/red)

Polres Tulungagung Tangkap Supratman dalam Kasus Tambang Diduga Ilegal di Desa Blimbing

By On November 06, 2026

Polres Tulungagung mengungkap kasus dugaan pertambangan ilegal. 

TULUNGAGUNG, KabarXXI.Com - Polres Tulungagung mengungkap kasus dugaan pertambangan ilegal di Desa Blimbing, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur (Jatim). 

Dalam pengungkapan tersebut, Polres Tulungagung menetapkan seorang pria bernama Supratman (44), warga Desa Blimbing, Kecamatan Rejotangan, sebagai tersangka. 

Pengungkapan kasus tambang ilegal ini disampaikan langsung oleh Kapolres Tulungagung, AKBP Wiwin Junianto Supriyadi, dalam konferensi pers di Mapolres Tulungagung, pada Senin, 02 November 2026. 

Kegiatan tersebut turut didampingi Waka Polres Tulungagung dan personel Satreskrim Polres Tulungagung. 

Kapolres Tulungagung menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari tingginya curah hujan beberapa hari sebelumnya yang mengakibatkan banjir di sejumlah titik aliran sungai di wilayah Kecamatan Rejotangan. 

Menindaklanjuti kejadian tersebut, jajaran Polres Tulungagung melakukan penyelidikan untuk mengetahui faktor-faktor yang diduga berkaitan dengan terjadinya banjir. 

Dari hasil penyelidikan, petugas Polres Tulungagung menemukan adanya aktivitas penambangan yang diduga dilakukan tanpa izin di wilayah Desa Blimbing, Kecamatan Rejotangan. 

Kepolisian kemudian melakukan penindakan terhadap aktivitas tersebut hingga menetapkan Supratman sebagai tersangka. 

“Polres Tulungagung mengamankan operator dan kru yang diduga terlibat dalam kegiatan penambangan tanpa izin, berikut sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan aktivitas tersebut,” ungkap Kapolres Tulungagung. 

Adapun barang bukti yang diamankan meliputi satu unit alat berat jenis ekskavator Keihatsu 921C warna kuning, satu unit truk Isuzu NMR 71HD warna putih bernomor polisi AG 8713 RY yang mengangkut dua batu marmer, dua buah palu, satu buah linggis, serta satu unit telepon genggam merek OPPO A33. 

Atas dugaan perbuatannya, Supratman dijerat dengan Pasal 158 juncto Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 

Kapolres Tulungagung menegaskan, pengungkapan kasus tambang ilegal ini merupakan bentuk respons cepat Polres Tulungagung dalam menindaklanjuti kejadian banjir di wilayah Kecamatan Rejotangan. 

Selain melakukan penyelidikan dan penegakan hukum, kepolisian juga memberikan perhatian terhadap upaya pencegahan bencana serta perlindungan lingkungan. 

Sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam, Polres Tulungagung akan menggelar apel bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pemerintah daerah. 

Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi lintas instansi dalam mengantisipasi serta menangani bencana, terutama di tengah kondisi cuaca dengan curah hujan tinggi. 

“Polres Tulungagung akan bersinergi dengan TNI dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan segera melaporkan apabila menemukan aktivitas yang diduga melanggar hukum atau berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan,” tegasnya. 

Melalui langkah penegakan hukum dan penguatan kesiapsiagaan bencana tersebut, Polres Tulungagung berkomitmen menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif sekaligus mendukung upaya perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat di wilayah Kabupaten Tulungagung. (*/red)

Gubernur Andra Soni dan Menko AHY Tinjau Kali Perancis, Bahas Mitigasi Banjir

By On November 06, 2026

Gubernur Banten, Andra Soni saat mendampingi Menko IPK, AHY meninjau Kali Perancis, di Kota Tangerang, Jumat, 06 November 2026. 

TANGERANG, KabarXXI.Com - Gubernur Banten, Andra Soni menilai, upaya mitigasi banjir perlu dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi lintas pemerintahan. 

Hal tersebut disampaikannya saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninjau Kali Perancis, di Kota Tangerang, Jumat, 06 November 2026. 

​Peninjauan tersebut merupakan bagian dari pengawasan persiapan mitigasi banjir, khususnya di jalur akses menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang kerap dilanda banjir setiap musim hujan. 

Gubernur Andra Soni mengatakan, penanganan banjir di kawasan tersebut tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan keterpaduan program dan koordinasi antar pemerintah daerah. 


​“Ini dalam rangka mengantisipasi kejadian berulang setiap tahun terkait banjir di sekitar jalan tol menuju bandara. Oleh karena itu, Pak Menteri berkesempatan untuk meninjau secara langsung hal-hal yang sudah dan akan dikerjakan,” ujar Andra Soni. 

Menurutnya, mitigasi banjir membutuhkan kolaborasi semua pihak secara terintegrasi agar program penanganan dapat memberikan hasil yang optimal. 

​“Harapannya, semua yang kita kerjakan ini terintegrasi sehingga hasilnya adalah pengurangan banjir atau tidak terjadinya banjir di kemudian hari di wilayah bandara,” ujarnya. 

Andra Soni juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan menggelar rapat koordinasi bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota se-Banten. 

Rapat tersebut dilakukan sebagai langkah untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim hujan. 

​“Dalam waktu dekat, kita akan melaksanakan rapat koordinasi seluruh kabupaten/kota dalam rangka mengantisipasi musim hujan,” tegasnya. 

​“Ini perlu dilakukan karena kita sudah lama berada di masa kemarau. Oleh sebab itu, potensi-potensi kebencanaan yang disampaikan oleh BMKG, salah satunya banjir dan longsor, harus kita antisipasi dan mitigasi,” imbuhnya. 

​Sementara itu, Menko IPK, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, upaya penanganan banjir di Kali Perancis dan anak sungainya menjadi prioritas. 

Hal ini bertujuan menjaga kelancaran mobilitas masyarakat dan operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta. 

​"Masalah banjir ini kerap terjadi, terutama yang sangat diwaspadai pada bulan Januari dan Februari," ujar AHY. 

Menurutnya, Kali Perancis di Kota Tangerang bersinggungan langsung dengan sejumlah daerah, yakni Kabupaten Tangerang dan Jakarta. 

"Oleh karena itu, koordinasi lintas instansi dan daerah sangat penting agar penanganan banjir dapat berjalan maksimal," pungkasnya. (Welfendry)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *