Berita Terbaru

SDN 24 Pangkalpinang Hormati Masukan, Sekolah Sampaikan Klarifikasi agar Pemberitaan Lebih Berimbang

By On September 03, 2026

PANGKALPINANG, KanarXXI.Com - Polemik komunikasi antara guru dan orang tua peserta didik di SD Negeri 24 Pangkalpinang berujung pada keputusan keluarga untuk memindahkan anaknya ke sekolah lain. 

Persoalan tersebut mencuat setelah pihak sekolah menerima keberatan dari orang tua peserta didik pada 17 Agustus 2026. 

Menindaklanjuti keberatan tersebut, pihak sekolah melakukan klarifikasi terhadap guru yang bersangkutan pada 18 Agustus 2026 dan memberikan pembinaan sebagai bagian dari evaluasi internal. 

Kepala SD Negeri 24 Pangkalpinang, Kusnita mengatakan, persoalan bermula dari komunikasi terkait kebutuhan belajar peserta didik. Sebelumnya, sekolah menganjurkan dilakukannya asesmen psikologis untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi dan kebutuhan belajar anak. 

Menurut Kusnita, anjuran tersebut bukan dimaksudkan untuk memberikan label maupun membedakan peserta didik dengan anak lainnya. 

“Tujuannya adalah untuk membantu guru dan orang tua memahami kebutuhan anak secara lebih baik. Dengan adanya informasi yang tepat, sekolah dapat menyesuaikan bentuk pendampingan dan pendekatan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik,” ujar Kusnita. 

Meski demikian, pihak sekolah mengakui bahwa cara menyampaikan informasi kepada orang tua merupakan bagian penting yang harus menjadi perhatian tenaga pendidik. 

“Sebagai Kepala Sekolah, saya melihat bahwa upaya untuk berkomunikasi dengan orang tua pada dasarnya merupakan bagian dari perhatian terhadap perkembangan peserta didik. Namun, kami juga memahami bahwa cara penyampaian suatu informasi sangat penting dan dapat menimbulkan persepsi yang berbeda,” katanya. 

Guru Diklarifikasi dan Diberi Pembinaan

Setelah menerima keberatan dari orang tua, sekolah bergerak melakukan klarifikasi terhadap guru yang bersangkutan pada 18 Agustus 2026. 

Kusnita menyebut klarifikasi tersebut kemudian dilanjutkan dengan pembinaan. Langkah itu, menurutnya, bukan semata-mata untuk menentukan pihak yang benar atau salah, melainkan sebagai evaluasi agar pelayanan pendidikan dan pola komunikasi sekolah dapat diperbaiki. 

“Setelah menerima masukan dari orang tua, kami segera melakukan klarifikasi dan pembinaan. Ini bukan semata-mata untuk mencari siapa yang benar atau salah, tetapi sebagai bahan evaluasi agar pelayanan pendidikan dan komunikasi kami ke depan dapat menjadi lebih baik,” ujarnya. 

Tak berhenti pada pembinaan terhadap guru yang bersangkutan, sekolah juga melakukan penguatan kapasitas seluruh tenaga pendidik melalui kegiatan In House Training (IHT) pada 24 Agustus 2026. 

Kegiatan tersebut menghadirkan psikolog sebagai narasumber dan diikuti seluruh guru SD Negeri 24 Pangkalpinang. Materi yang diberikan antara lain psikologi anak, karakteristik peserta didik, tahapan perkembangan anak, serta pendekatan yang tepat dalam mendampingi peserta didik di lingkungan sekolah. 

Kusnita menegaskan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh dan tidak hanya ditujukan kepada guru yang berkaitan dengan persoalan. 

“Penguatan ini bukan hanya ditujukan kepada satu atau dua orang guru. Kami mengajak seluruh guru untuk terus belajar bersama dan memperkuat pemahaman mengenai psikologi anak serta cara berkomunikasi dan mendampingi peserta didik dengan lebih baik,” katanya. 


Asesmen Dilakukan Sebelum Polemik

Kusnita juga menjelaskan bahwa asesmen terhadap peserta didik sebenarnya telah dilakukan sebelum persoalan komunikasi tersebut berkembang menjadi polemik. 

Berdasarkan catatan pihak sekolah, asesmen dilakukan sekitar 22 Juli 2026, atau pada awal tahun ajaran baru. 

Kemudian pada 17 Agustus 2026, orang tua menyampaikan keberatan kepada pihak sekolah sekaligus menyerahkan hasil asesmen lanjutan dari tenaga profesional. 

Menurut Kusnita, hasil asesmen lanjutan tersebut menunjukkan kemampuan intelektual peserta didik berada pada kategori di atas rata-rata. 

Informasi tersebut kemudian menjadi salah satu bahan bagi sekolah dalam memahami karakteristik serta kebutuhan belajar peserta didik secara lebih menyeluruh.

“Kami tidak memandang diri kami sudah sempurna atau selalu benar. Jika ada hal yang perlu diperbaiki, tentu kami jadikan sebagai evaluasi,” ucapnya. 

Pihak sekolah juga menyatakan telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang untuk mendapatkan arahan dalam penyelesaian persoalan tersebut. 

Pertemuan Berujung Keputusan Pindah Sekolah

Pertemuan antara pihak sekolah dan orang tua kembali dilakukan pada 21 Agustus 2026. 

Dalam pertemuan tersebut, pihak sekolah menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan keluarga. Guru yang bersangkutan juga memberikan penjelasan mengenai maksud komunikasi sebelumnya terkait asesmen peserta didik. 

Namun, setelah proses tersebut, orang tua tetap mengambil keputusan untuk memindahkan anaknya ke sekolah lain. 

Kusnita mengatakan keputusan tersebut merupakan hak keluarga dan dihormati oleh pihak sekolah. 

“Kami menghormati keputusan orang tua yang tentunya didasarkan pada pertimbangan terbaik untuk anaknya. Dari pihak sekolah, kami tidak pernah meminta atau mengarahkan agar peserta didik tersebut pindah sekolah,” tegasnya. 

Polemik ini sekaligus menjadi catatan penting mengenai bagaimana komunikasi antara sekolah dan orang tua harus dilakukan secara hati-hati, terutama ketika menyangkut kondisi, karakteristik, maupun kebutuhan khusus seorang peserta didik. 

Bagi sekolah, asesmen psikologis dipandang sebagai salah satu instrumen untuk membantu memahami kebutuhan anak. Namun di sisi lain, penyampaian informasi kepada orang tua membutuhkan pendekatan yang tepat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau persepsi berbeda. 

Kusnita berharap persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan dan dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak. 

Ia menegaskan bahwa sekolah dan orang tua pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni memastikan peserta didik mendapatkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, serta mendukung tumbuh kembangnya. 

“Kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik dan secara kekeluargaan. Bagi kami, yang paling utama adalah kepentingan dan masa depan anak,” ujarnya. 

Pihak SD Negeri 24 Pangkalpinang juga menyatakan akan terus melakukan evaluasi terhadap pola komunikasi antara guru, peserta didik, dan orang tua agar persoalan serupa tidak kembali terjadi. 

“Tidak ada niat dari pihak sekolah untuk merendahkan atau memberikan label kepada peserta didik. Kami mengambil persoalan ini sebagai evaluasi penting agar ke depan komunikasi antara sekolah dan orang tua dapat dilakukan dengan lebih bijaksana, empatik, dan saling memahami,” pungkasnya. (Syahrial)

Mendikdasmen Usul Tambah Anggaran, Salah Satunya untuk Revitalisasi 100 Ribu Sekolah

By On Agustus 31, 2026

Ilustrasi sekolah rusak. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti mengajukan tambahan anggaran 2027 sebesar Rp 157,76 triliun. 

Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas. 

Hal itu disampaikan Abdul Mu'ti dalam rapat kerja Komisi X DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 31 Agustus 2026. 

Adapun pagu anggaran 2027, Kemendikdasmen mendapatkan Rp 61,10 triliun. 

"Kemendikdasmen secara resmi mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 157,76 triliun untuk dukungan berbagai program prioritas nasional dan kementerian," ujar Mu'ti. 

Tambahan anggaran tersebut antara lain akan digunakan untuk memperluas sasaran revitalisasi satuan pendidikan hingga 100 ribu sekolah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. 

Selain itu, akan digunakan untuk meningkatkan satuan biaya Program Indonesia Pintar (PIP) jenjang SD dan SMP, menyediakan sarana dan peralatan pendidikan. 

Kemudian juga memperluas bantuan biaya pendidikan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi ke jenjang S1 atau D4. 

Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung program peningkatan pembelajaran yang inklusif, merata, dan berkeadilan. 

Lebih lanjut, Kemendikdasmen juga mengusulkan tambahan anggaran khusus untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendidikan dasar gratis. 

Dalam slide paparan Mu'ti, Kemendikdasmen memerlukan tambahan Rp 306,51 triliun untuk memenuhi putusan tersebut. 

"Selain itu, Kemendikdasmen juga telah mengusulkan tambahan anggaran untuk pembiayaan tindak lanjut amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024, yaitu memastikan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa memungut biaya secara bertahap dan berkelanjutan," jelas Mu'ti. 

Di sisi lain, Mu'ti mengatakan Kemendikdasmen mendapatkan pagu anggaran 2027 sebesar Rp 61,10 triliun. Angka tersebut meningkat Rp 2,86 triliun dari pagu indikatif 2027 sebesar Rp 58,24 triliun. 

"Pagu anggaran Kemendikdasmen meningkat 2,86 triliun rupiah dari pagu indikatif 2027 yang sebesar 58,24 triliun rupiah," ujarnya. 

Berikut adalah rincian sebaran pagu anggaran tersebut:

1. Rp 2,69 triliun untuk belanja operasional pegawai dan perkantoran. 

2. Rp 58,36 triliun rupiah untuk pendanaan program-program prioritas. 

3. Rp 30,8 miliar untuk Badan Layanan Umum pada Satker Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan di Unit PKPDM. 

4. Rp 9,05 miliar untuk PNBP pada unit Setjen, Ditjen GTK, Ditjen Dikmentiksus, dan Badan Bahasa. 

5. Rp 9,28 triliun untuk revitalisasi satuan pendidikan. 

6. Rp 5 triliun untuk terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya sebesar 5 triliun rupiah. 

7. Rp 250 miliar untuk bantuan perlengkapan sekolah sebesar 250 miliar rupiah. 

8. Rp 7,21 triliun untuk sekolah nasional terintegrasi sebesar. 

9. Rp 5,83 triliun untuk digitalisasi pembelajaran. 

10. Rp 14,09 triliun untuk peningkatan kesejahteraan guru non-ASN. 

11. Rp 13,79 triliun untuk Program Indonesia Pintar sebesar. 

12. Rp 40 miliar untuk studio guru. 

(*/red)

Kemendikdasmen Segera Revitalisasi SDN Tanggirejo yang Atapnya Ambruk

By On Juli 27, 2026

Kondisi atap ruang kelas yang ambruk di SD Negeri Tanggirejo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Jateng. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan segera merevitalisasi SDN Tanggirejo di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah (Jateng), yang atap kelasnya roboh. 

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal, Gogot Suharwoto mengatakan, sekolah tersebut dipastikan akan segera direvitalisasi melalui program Kemendikdasmen pada tahun anggaran 2026. 

"Saat ini kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari Kepala Sekolah, Dinas Pendidikan, hingga Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jateng untuk segera merevitalisasi sekolah tersebut," kata Gogot, dalam keterangannya, dikutip pada Sabtu, 25 Juli 2026. 

Dalam waktu dekat, kata Gogot, Kemendikdasmen juga akan mengundang Kepala SDN Tanggirejo ke Jakarta untuk melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) revitalisasi. 

"Program Revitalisasi Satuan Pendidikan merupakan salah satu prioritas Kemendikdasmen dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua," ujarnya. 

Menyikapi kondisi SDN Tanggirejo, Gogot menegaskan bahwa Kemendikdasmen berupaya memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan agar peserta didik dapat belajar di lingkungan yang layak. 

"SDN Tanggirejo merupakan salah satu sekolah yang masuk dalam tiga prioritas utama penerima program revitalisasi," kata dia. 

Dia mengeklaim, pada tahun ini, program revitalisasi difokuskan pada tiga prioritas utama, yakni sekolah yang terdampak bencana, sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta sekolah dengan tingkat kerusakan berat. 

"Kami berharap perbaikan sarana dan prasarana ini tidak hanya mengubah kondisi fisik bangunan sekolah, tetapi juga membangkitkan semangat belajar peserta didik dan mendorong peningkatan kualitas pendidikan," ucapnya. 

Diketahui sebelumnya, SDN Tanggirejo di Grobogan menjadi viral setelah potret siswanya menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) di depan kelas yang roboh. 

Pada foto tersebut, terlihat kerusakan pada beberapa ruang kelas sehingga membuat aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut berubah total. Setelah ramai dibicarakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng memastikan SDN Tanggirejo akan memperoleh bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat. 

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jateng, Sadimin mengatakan, kepastian itu diperoleh setelah Pemprov berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui BBPMP Jateng. 

"Kami dari Pemprov Jateng ikut membantu perbaikan gedung yang rusak," ujar Sadimin saat meninjau SDN Tanggirejo, dilansir dari laman resmi Pemprov Jateng, Kamis, 23 Juli 2026. 

Sadimin menjelaskan, peninjauan dilakukan atas arahan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi untuk memastikan kondisi sekolah yang rusak akibat usia bangunan dan serangan rayap. 

Menurutnya, setelah perjanjian kerja sama ditandatangani, dana bantuan ditargetkan cair pada Agustus 2026 sehingga rehabilitasi lima ruang kelas bisa segera dimulai. (*/red)

Mendikdasmen Sebut Revitalisasi 71.744 Sekolah di 2026 Libatkan 1,1 Juta Orang

By On Juli 27, 2026

Proyek revitalisasi di SMPN 17 Mataram, Rabu, 10 Desember 2025. SMPN 17 Mataram menjadi salah satu sekolah yang tengah direvitalisasi di tahun ini. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti mengatakan, pemerintah menargetkan 71.744 sekolah se-Indonesia direvitalisasi pada 2026. 

Menurut Mu'ti, revitalisasi dilakukan melalui mekanisme swakelola, sehingga proses pembangunan dan perbaikan dilaksanakan langsung oleh masing-masing satuan pendidikan dengan melibatkan masyarakat setempat. 

"Mereka yang mengerjakan revitalisasi untuk 71.744 (sekolah) itu sekitar 1,1 juta orang, yang akan bisa bekerja dalam rentang waktu antara tiga sampai delapan bulan,” ujar Mu’ti dalam keterangan persnya, Sabtu, 25 Juli 2026. 

Program revitalisasi mencakup renovasi gedung sekolah, mulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). 

Revitalisasi sekolah pada tahun ini diklaim melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni 11.744 sekolah dengan anggaran sebesar Rp 14 triliun. 

"Pemerintah telah berkomitmen menambah sasaran sebanyak 60 ribu satuan pendidikan, sehingga total revitalisasinya mencapai 71.744," ujarnya. 

Pada pertengahan Juni 2026, Mu'ti menyatakan bahwa pemerintah telah menyelesaikan sekitar 70 persen dari target awal revitalisasi 11.744 sekolah. 

"Beberapa di antaranya sudah bisa selesai di bulan Juli atau Agustus, dan sudah bisa diresmikan untuk memulai tahun ajaran 2026/2027," ujarnya. 

Salah satu sekolah yang bakal direvitalisasi adalah SDN Tanggirejo di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah (Jateng). 

Diketahui, SDN Tanggirejo di Grobogan menjadi viral setelah potret siswanya menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di depan kelas yang roboh. 

Pada foto tersebut, terlihat kerusakan pada beberapa ruang kelas sehingga membuat aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut berubah total. 

Dalam waktu dekat, Kemendikdasmen juga akan mengundang Kepala SDN Tanggirejo ke Jakarta untuk melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) revitalisasi. 

"SDN Tanggirejo merupakan salah satu sekolah yang masuk dalam tiga prioritas utama penerima program revitalisasi," kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto. 

Adapun setelah sekolah tersebut ramai dibicarakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng memastikan SDN Tanggirejo akan memperoleh bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat. 

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jateng, Sadimin mengatakan, kepastian itu diperoleh setelah Pemprov berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui BBPMP Jateng. 

"Kami dari Pemprov Jateng ikut membantu perbaikan gedung yang rusak," ujar Sadimin saat meninjau SDN Tanggirejo, dilansir dari laman resmi Pemprov Jateng, Kamis, 23 Juli 2026. 

Sadimin menjelaskan, peninjauan dilakukan atas arahan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi untuk memastikan kondisi sekolah yang rusak akibat usia bangunan dan serangan rayap. 

Menurutnya, setelah perjanjian kerja sama ditandatangani, dana bantuan ditargetkan cair pada Agustus 2026 sehingga rehabilitasi lima ruang kelas bisa segera dimulai. (*/red)

Sekolah Ambruk dan Fondasi Pendidikan yang Terabaikan

By On Juli 26, 2026

Siswa menyantap menu MBG dengan latar belakang ruang kelas mereka tanpa atap setelah ambruk berbulan-bulan di SD Negeri Tanggirejo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Selasa, 21 Juli 2026. 

Oleh: Waliyadin 

Pendidikan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh banyaknya program baru yang diluncurkan pemerintah, tetapi juga oleh kemampuannya merawat fondasi pendidikan yang telah ada. 

Dalam beberapa hari terakhir, berita sekolah ambruk sering muncul. Misalnya, Kompas.com memberitakan ambruknya atap sekolah menyebabkan 165 siswa SDN 1 Anturan Buleleng pindah belajar ke sekolah tetangga (20/7). 

SD di Jakarta Selatan terbengkalai 2 tahun sejak ambruk (21/7) dan sekelompok siswa tengah menyantap menu MBG dengan latar belakang ruang kelas mereka tanpa atap setelah ambruk berbulan-bulan di SD Negeri Tanggirejo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah (Kompas.id, 21/7). 

Masih banyak berita serupa yang memperlihatkan satu hal: ada paradoks dalam arah kebijakan pemerintah kita dan patut menjadi bahan refleksi bersama. 

Bagaimana tidak, 20 persen APBN yang seharusnya murni diperuntukkan pada sektor pendidikan seperti untuk pembangunan sekolah, peningkatan kesejahteraan guru, dan peningkatan kualitas pembelajaran, justru sebagian besar digunakan untuk program MBG. 

Target sasaran MBG, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak sekolah yang memerlukan intervensi gizi meskipun implementasinya terkadang tidak memandang latar belakang ekonomi keluarga siswa. 

Ironisnya, dana MBG yang sangat besar itu menjadi bancakan oleh pihak-pihak tertentu untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dan ada indikasi korupsi dalam pengelolaannya. 

Tak ayal, menu MBG yang sampai kepada penerima pun alakadarnya, bahkan terkadang di bawah standar gizi yang diharapkan. 

Persoalan tersebut semakin mengundang pertanyaan ketika kebutuhan dasar banyak sekolah justru belum terpenuhi. 

Di sinilah publik mulai membandingkan antara besarnya investasi pada program baru dengan minimnya perhatian terhadap kondisi sekolah dasar negeri yang telah lama berdiri. 

Faktanya, masih banyak sekolah dasar negeri yang mengalami kerusakan dan belum memperoleh rehabilitasi yang memadai. 

Memang, proses renovasi sekolah bukan perkara sederhana. Pengajuan anggaran membutuhkan prosedur birokrasi yang panjang, pelaksanaannya sering memerlukan waktu lama, dan dalam beberapa kasus masih dibayangi persoalan tata kelola sehingga hasil yang diterima sekolah tidak selalu optimal. 

Akibatnya, kerusakan yang seharusnya dapat segera ditangani justru terus berlarut-larut. Padahal, kondisi sekolah yang rusak tidak hanya berhenti pada masalah fisik bangunan sekolah. 

Lebih dari itu, Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD, 2024) dalam Learning Environment menegaskan bahwa lingkungan belajar merupakan prasyarat di mana pembelajaran berkualitas bisa berlangsung dan sangat erat kaitannya dengan keterlibatan siswa dan efektivitas pembelajaran. 

Pengabaian pada kebutuhan dasar tersebut sama halnya menutup harapan terjadinya pendidikan yang berkualitas untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. 

Ironisnya, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak memakan waktu lama untuk segera direalisasikan. 

Pembangunan Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda Unggulan, dan Sekolah Nasional Terintegrasi juga berjalan relatif cepat. 

Lagi-lagi, persoalan sebenarnya adalah soal prioritas kebijakan saja. Perbedaan prioritas tersebut juga tampak dari alokasi pembiayaan. 

Pemerintah memang telah menjalankan program revitalisasi sekolah dengan anggaran sekitar Rp 13,4 triliun untuk 11.744 satuan pendidikan di tahun 2026, yang kemudian ditingkatkan lagi menjadi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia (Kemendikdasmen, 16/06/2026). 

Namun, jumlah tersebut masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan MBG yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 1 triliun – Rp 1,2 triliun setiap hari. 

Perbandingan ini bukan dimaksudkan untuk mempertentangkan kedua program, melainkan menunjukkan bahwa kebutuhan mendasar pendidikan belum memperoleh perhatian yang sepadan dengan besarnya investasi pada program baru. 

Tak ayal, dampaknya pun kian jelas terlihat. Banyak sekolah dasar negeri yang kekurangan murid karena orangtua lebih mempercayakan anak-anaknya ke sekolah swasta yang kualitasnya lebih baik dengan sarana dan prasarana belajar yang lebih baik, meskipun dengan mengeluarkan biaya lebih besar. 

Merawat Fondasi, Menata Prioritas

Padahal, sekolah dasar merupakan fondasi seluruh sistem pendidikan. Pada jenjang inilah kemampuan literasi, numerasi, karakter, dan berbagai kompetensi dasar mulai dibangun. 

Apabila fondasi ini diabaikan, dampaknya akan menjalar ke jenjang pendidikan berikutnya. 

Karena itu, investasi pada pendidikan dasar semestinya menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pendidikan nasional. 

Pemerintah tentu tetap dapat menjalankan program MBG sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

Namun, pembiayaan program tersebut seharusnya tidak mengurangi kemampuan negara memenuhi kebutuhan paling mendasar pendidikan, seperti rehabilitasi sekolah, penyediaan sarana belajar, serta peningkatan kesejahteraan guru. 

Dengan demikian, peningkatan kualitas gizi peserta didik dapat berjalan seiring dengan penguatan kualitas lingkungan belajar mereka. 

Ironisnya, di tengah berbagai persoalan mendasar tersebut, pemerintah justru terus memperkenalkan berbagai program pendidikan baru. 

Tidak dimungkiri bahwa Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda Unggulan, maupun Sekolah Nasional Terintegrasi merupakan bagian dari ikhtiar meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. 

Program-program tersebut bahkan dapat menjadi legasi penting pemerintahan saat ini. 

Namun, keberhasilan sistem pendidikan tidak hanya diukur dari lahirnya berbagai program baru, melainkan juga dari kemampuan negara menjaga kualitas institusi pendidikan yang telah lama melayani masyarakat. 

Bukan berarti pemerintah tidak boleh meninggalkan warisan. Namun, setiap legasi yang ditinggalkan perlu dipastikan tidak berdampak buruk pada ekosistem pendidikan di masa depan setelah rezim pemerintahan saat ini berakhir. 

Pembangunan Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda Unggulan, dan Sekolah Nasional Terintegrasi dan yang terbaru Universitas RI (URI) menurut pandangan pemerintah saat ini merupakan langkah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. 

Namun, program-program tersebut sangat dipengaruhi oleh arah kebijakan pemerintahan yang sedang berkuasa sehingga keberlanjutannya sangat bergantung pada komitmen pemerintahan berikutnya. 

Misalnya, ketika pemerintahan saat ini selesai, akan ada rezim pemerintah baru yang memiliki pandangan berbeda dengan rezim pemerintah saat ini. Akibatnya program-program kembali terbengkalai. 

Sedangkan pendidikan memerlukan penanganan yang lebih konsisten dan koheren agar hasilnya benar-benar terlihat. 

Karena itu, pembangunan pendidikan seharusnya tidak hanya berorientasi pada penciptaan program baru, tetapi juga pada keberlanjutan dan penguatan fondasi pendidikan yang telah ada. 

Negara tentu boleh meninggalkan berbagai legasi melalui program-program baru. 

Namun, legasi terbaik dalam pendidikan bukanlah bangunan atau program yang lahir pada satu masa pemerintahan, melainkan keberhasilan memastikan setiap anak Indonesia dapat belajar di sekolah yang aman, layak, dan berkualitas. 

Sebab, sebelum membangun masa depan, negara terlebih dahulu harus merawat fondasi yang telah dimilikinya. 

Penulis adalah Dosen Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 

Sumber: kompas.com

Atap Sekolah di Malang Ambrol, Puluhan Siswa SD Belajar di Musala

By On Juli 22, 2026

Atap SDN Klepu 2 ambrol. Siswa terpaksa belajar di musala fasilitas umum belakang sekolah. 

MALANG, KabarXXI.Com - Puluhan siswa SD Negeri Klepu 2 Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur (Jatim), terpaksa belajar di musala di permukiman warga. 

Kondisi ini harus dialami para siswa karena atap kelas mereka ambrol. 

Kerusakan itu, yakni dua ruang kelas yang dihuni siswa kelas 4 dan kelas 5 dengan total sebanyak 37 murid. 

Ada sebanyak 18 siswa yang duduk di bangku kelas 4, sedangkan di kelas 5 ada sebanyak 19 siswa. 

Kepala SDN Klepu 2,Edi Iswanto mengatakan, kondisi plafon berbahan asbes itu merosot dan ambrol lantaran penopang balok kayu di bagian atas sudah tidak kokoh serta mengalami kebocoran saat hujan. 

Edi menyebut, balok kayu yang sudah termakan usia dan rapuh itu patah setelah diguncang gempa awal Juli 2026 lalu. 

"Kerusakan sebenarnya belum terlalu lama. Kerusakan parah itu terjadi setelah gempa awal Juli lalu. Inti kerusakannya ada di balok kayu bagian atas yang sambungannya turun, sehingga memicu kebocoran. Kebocoran itu yang membuat plafon asbes ambrol," ujar Edi Iswanto kepada wartawan, Senin, 20 Juli 2026. 

Mengingat potensi bahaya yang mengintai para siswa ketika mengikuti belajar mengajar di ruang kelas pihak sekolah mengambil langkah cepat dengan mengunci dua ruangan kelas yang terdampak. 

Untuk sementara, demi keselamatan anak didik, aktivitas Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dialihkan sementara waktu ke area pengajian musala fasilitas umum yang terletak di belakang sekolah. 

"Sementara dua kelas ini kita alihkan belajarnya ke musala di belakang sekolah. Apalagi bentar lagi mau musim hujan, kami tidak berani ambil risiko. Jadi ruangannya kami kunci dan anak-anak belajar di ruang pengajian musala. Alhamdulillah musalanya memadai," tutur Edi. 

Edi menambahkan, deretan ruang kelas itu merupakan satu blok bangunan memanjang yang terdiri dari 5 ruang kelas, yakni kelas 1, 2, 4, 5, dan 6. 

Menurut catatan sekolah, rehabilitasi terakhir bangunan itu dilakukan pada 2012. 

Pihak sekolah khawatir pergeseran struktur atap di bagian tengah bisa menjalar ke ruang kelas lain di sekitarnya. 

Menurut Edi, pihak sekolah telah mengajukan proposal perbaikan penuh untuk 5 ruangan kelas itu kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. 

Pejabat Dinas pendidikan pun telah meninjau langsung kondisi kerusakan di lokasi. 

"Kami sudah mengajukan proposal untuk perbaikan lima lokal kelas sekaligus. Pak Kabid juga sudah dua kali meninjau ke sini. Informasi yang kami terima sudah diusulkan dan diprioritaskan, tinggal menunggu kejelasan solusi anggaran," ujarnya. 

Pihak sekolah sangat berharap penanganan dan perbaikan gedung SDN Klepu 2 dapat segera direalisasikan agar para siswa dapat kembali belajar di ruang kelas dengan aman dan nyaman. 

"Harapan kami tentu ada percepatan penanganan dari pemerintah. Kasihan anak-anak kalau harus terlalu lama belajar di musala. Mudah-mudahan ada solusi anggaran agar perbaikan bisa segera berjalan," pungkasnya. (*/red)

Kakan Kemenhaj Lebak Soroti Peran KBIHU dalam Mewujudkan Jemaah Haji Mandiri dan Berkualitas

By On Juli 08, 2026

 


KabarXXI.com | Lebak – Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) memiliki peran strategis dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan ibadah haji. Selain memberikan pembekalan manasik, KBIHU juga menjadi mitra pemerintah dalam membentuk calon jemaah yang mandiri, disiplin, dan memahami tata cara ibadah sesuai syariat.

Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam audiensi KabarXXI.com bersama Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Lebak, Hj. Halimatusa'diyah, di ruang kerjanya, Jalan Siliwangi, Rangkasbitung.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, dibahas pentingnya sinergi antara Kantor Kementerian Haji Kabupaten Lebak dengan seluruh KBIHU yang ada di Kabupaten Lebak untuk meningkatkan kualitas pembinaan calon jemaah haji.

KBIHU dinilai memiliki kontribusi besar dalam memberikan edukasi kepada calon jemaah, mulai dari tata cara pelaksanaan ibadah haji, kesiapan mental dan spiritual, hingga pendampingan selama proses manasik. Dengan pembinaan yang baik, diharapkan jemaah tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah secara mandiri ketika berada di Tanah Suci.

Selain pembinaan ibadah, KBIHU juga berperan membantu pemerintah menyampaikan informasi resmi mengenai kebijakan penyelenggaraan haji. Di tengah maraknya informasi yang beredar di media sosial, masyarakat diharapkan memperoleh informasi dari sumber yang kredibel agar tidak mudah terpengaruh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam dialog tersebut juga dibahas tantangan yang dihadapi KBIHU, di antaranya semakin meningkatnya jumlah calon jemaah setiap tahun, kebutuhan pembimbing yang kompeten, serta pentingnya peningkatan kualitas pelayanan berbasis teknologi informasi.

Kantor Kementerian Haji Kabupaten Lebak terus mendorong agar KBIHU tidak hanya berorientasi pada pembinaan saat menjelang keberangkatan, tetapi juga memberikan edukasi sejak awal pendaftaran hingga pasca kepulangan jemaah. Dengan demikian, nilai-nilai kemabruran dapat terus terjaga dalam kehidupan bermasyarakat.

KabarXXI.com menilai keberadaan KBIHU merupakan mitra penting pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, sinergi yang baik antara pemerintah, KBIHU, dan media diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penyelenggaraan ibadah haji yang aman, tertib, dan sesuai regulasi.

Di akhir pertemuan, kedua belah pihak sepakat bahwa edukasi kepada masyarakat harus terus diperkuat. Peran media dinilai sangat penting untuk menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan membangun kepercayaan publik terhadap pelayanan haji di Kabupaten Lebak.

(Redaksi KabarXXI.com)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *