Berita Terbaru

Kemendagri Minta Camat Bergerak Lebih Agresif, Program Prioritas Presiden Harus Tepat Sasaran

By On November 12, 2026

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA. 

JAKARTA, KabarXXI.Com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta seluruh Camat di Indonesia memperkuat kinerja dan kolaborasi dalam mengawal pelaksanaan program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto hingga ke tingkat desa dan kelurahan. 

Arahan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA, saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Camat di Hotel Sahid, Jakarta kemarin. 

Safrizal menegaskan, camat harus bekerja ekstra keras, bahkan super keras, dalam memastikan berbagai program pemerintah berjalan efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat. 

"Kami berharap bukan saja ekstra keras, tapi super keras," tegas Safrizal. 

Ia mengatakan, camat memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah pusat dengan pelaksanaan di tingkat kecamatan hingga desa. 

Karena itu, koordinasi, pendataan, serta identifikasi persoalan di lapangan harus diperkuat. 

Sejumlah program prioritas yang menjadi perhatian antara lain jaminan rumah, Makan Bergizi Gratis (MBG), pengendalian inflasi, ketahanan pangan, serta pemberantasan penyakit tuberkulosis (TBC). 

Khusus penanganan TBC, Safrizal meminta camat aktif berkoordinasi dengan petugas kesehatan untuk membantu pelacakan penderita sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjalani pengobatan secara konsisten. 

Menurutnya, keterlibatan aparat kewilayahan sangat diperlukan untuk memperkuat program teknis yang dijalankan kementerian dan lembaga. 

Rapat koordinasi tersebut diikuti sekitar 378 Camat secara langsung dan 7.000 Camat lainnya melalui daring. 

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas serta pemahaman Camat dalam mendukung pelaksanaan program prioritas nasional. 

Kemendagri juga menekankan agar Camat di daerah terdampak bencana tetap menjalankan fungsi koordinasi dan pengawalan program pemerintah, meskipun wilayahnya masih menjalani proses rehabilitasi dan rekonstruksi. 

Melalui penguatan peran Camat, pemerintah berharap pelaksanaan program prioritas nasional dapat berjalan lebih terarah, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Joniful Bahri)

Gagal Berangkat, Ratusan Jemaah Umrah Asal Pasaman Sumbar Telantar di Tangerang

By On November 11, 2026

Foto ilustrasi. 

TANGERANG, KabarXXI.Com - Sebanyak 105 jemaah umrah asal Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar), telantar di Tangerang, Banten, setelah gagal berangkat ke Arab Saudi sesuai jadwal yang dijanjikan. 

Mirisnya lagi, para jemaah justru menghadapi persoalan baru saat menunggu kepastian keberangkatan. Pihak Hotel Huswah Airport, Tangerang, tempat mereka menginap, menyampaikan tidak dapat melanjutkan layanan akomodasi karena biaya penginapan belum dibayarkan oleh pihak biro perjalanan atau travel. 

Kondisi tersebut mendapat perhatian Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). 

Pemerintah kini berupaya memastikan keselamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta penyelesaian hak-hak para jemaah. 

Kasubdit Pengawasan Umrah Kemenhaj, Andi M Taufik mengatakan, rombongan tersebut terdiri dari 103 jemaah dan dua orang mutawif. 

"Kami mendapatkan info ada rombongan jemaah Umrah yang terdiri 103 jemaah dan dua orang mutawif menginap di Hotel Huswah Airport berasal dari Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat," kata Andi dilansir dari situs Kementerian Haji dan Umrah, Selasa, 10 November 2026. 

Menurut Andi, persoalan tersebut bermula pada 03 November 2026. Saat itu, sebanyak 105 orang mulai masuk Asrama Haji untuk mempersiapkan keberangkatan menuju Arab Saudi pada 04 November 2026, melalui Kuala Lumpur, Malaysia. 

Namun, rencana perjalanan ibadah tersebut tidak berjalan sesuai jadwal. Hingga 05 November 2026, rombongan jemaah belum juga diberangkatkan. 

Mereka bahkan tidak mendapatkan kepastian informasi mengenai jadwal keberangkatan dari pihak penyelenggara perjalanan umrah. 

Para jemaah kemudian dipindahkan ke Hotel Huswah Airport, Tangerang, sambil menunggu kejelasan perjalanan menuju Tanah Suci. 

Namun, persoalan justru semakin rumit ketika pihak hotel menyampaikan bahwa layanan penginapan tidak dapat dilanjutkan karena biaya akomodasi belum dibayarkan oleh pihak travel. 

"Akibatnya, 105 orang tersebut berada dalam kondisi tanpa kepastian keberangkatan maupun penyelesaian hak-hak mereka," ujar Andi. 

Selain menangani nasib para jemaah, Kemenhaj juga tengah menelusuri dugaan pelanggaran penyelenggaraan ibadah umrah yang melibatkan PT SK dan PT KBB. 

Berdasarkan informasi awal yang diterima, PT SK diduga memiliki status perizinan tidak aktif. 

Meski demikian, perusahaan tersebut diduga tetap memberangkatkan jemaah dengan memanfaatkan akses atau data Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH) atas nama PT KBB. 

Dugaan penyalahgunaan sistem tersebut menjadi perhatian Kemenhaj karena berkaitan dengan kepatuhan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Imrah (PPIU) terhadap ketentuan perizinan dan penggunaan sistem resmi pemerintah. 

Kemenhaj juga menyoroti sejumlah persoalan lain, mulai dari kegagalan memberangkatkan jemaah sesuai jadwal, tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran akomodasi. (*/red)

Dipecat Polri Buntut Penyadapan Prabowo, Ahrie Sonta Ajukan Banding

By On November 11, 2026

Jumpa Pers Polri terkait hasil Sidang Etik terhadap Irjen Ahrie Sonta Nasution, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 10 November 2026. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Mantan Kadivkum Polri, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution menyatakan banding usai diputus Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. 

Vonis tersbut dibacakan oleh Majelis Hakim Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), pada Selasa, 10 November 2026, atas keterlibatan Ahrie Sonta dalam kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto. 

"Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 10 November 2026. 

Menurutnya, permohonan banding tersebut akan diproses dan diperiksa oleh Komisi Kode Etik Polri tingkat banding. 

Dalam sidang KKEP ini, Majelis Hakim menyatakan perilaku Ahrie Sonta sangat tercela. 

Hakim juga menjatuhkan sanksi berupa pemecatan sebagai anggota Polri. 

Ahrie dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. 

Ketentuan tersebut meliputi Pasal 5 ayat 1 huruf c dan g tentang kewajiban dalam etika kelembagaan, Pasal 8 huruf c angka 1 tentang kewajiban dalam etika kepribadian, serta Pasal 11 ayat 1 huruf a dan b tentang larangan dalam etika kelembagaan. 

Sidang KKEP terhadap Ahrie Sonta di Gedung Propam Polri berlangsung selama 11 jam, mulai 09.09 WIB hingga 20.10 WIB. 

Isir mengatakan, Majelis Hakim KKEP dipimpin oleh Jenderal Bintang Tiga, dengan wakil anggota Jenderal Bintang Dua. 

"Sidang Komisi Kode Etik Polri dengan terduga pelanggar AS, dipimpin oleh Komjen Pol Dr. Rudy Darmoko, S.I.K., M.Si. selaku Ketua Komisi. Dengan Wakil Ketua Komisi, Irjen Pol Roma Hutajulu, S.I.K., M.Si,” ujar Isir. 

“Beserta tiga anggota komisi, yaitu Irjen Pol M. Zulkarnain, S.I.K., M.Si., Irjen Pol Dr. Jayadi, S.I.K., M.H., dan Irjen Pol Dr. Rahmat Setyadi, S.I.K., S.H., M.H,” kata dia lagi. 

Selama 11 jam menjalani persidangan, majelis hakim KKEP mencecar Ahrie Sonta saat menjabat sebagai Plt Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) Biro Pembinaan Operasional (Robinopsnal) Bareskrim Polri. 

“(Saat menjabat) yaitu diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur,” ujar dia. 

Diketahui sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan empat Perwira Tinggi (Pati) Polri atas kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto. 

Keempat tersangka meliputi mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, dan mantan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso. 

Bukan hanya Prabowo, empat tersangka juga menyadap pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pengusaha. 

Penyidik menjerat Slamet Uliandi dengan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang akses ilegal, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 20 huruf j KUHP. 

Sementara, terhadap tiga tersangka lainnya dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). (*/red)

Pernyataan Lengkap Mensesneg Prasetyo Hadi soal Niatan Gibran Mundur dari Jabatan Wapres

By On November 11, 2026

Mensesneg Prasetyo Hadi di Kompleks Istana, Jakarta, Selasa, 10 November 2026. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming Raka menyampaikan keinginan mundur dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. 

Prabowo kemudian menyampaikan saran kepada Gibran. 

Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi saat Konferensi Pers di Istana, Jakarta Pusat, Selasa, 10 November 2026. 

Prasetyo membenarkan soal pertemuan Wapres Gibran dengan Presiden Prabowo. 

"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA," ujar Prasetyo. 

Menurutnya, Prabowo tidak menyampaikan penolakan niat tersebut. 

Dia mengatakan, Prabowo memberi masukan kepada Gibran. 

"Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," ujarnya. 

Berikut ini pertanyaan lengkap Prasetyo soal Gibran ajukan mundur: 

Benar, pagi hari ini tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden. Pertemuan berlangsung 2,5 jam. Di antaranya, dalam pembicaraan itu, Bapak Wapres bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto. 

Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung. 

Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. 

Namun, dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pertemuan tersebut memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

(*/red)

Ini Daftar 19 Tokoh yang Diberi Gelar Pahlawan Nasional oleh Prabowo

By On November 11, 2026

Presiden Prabowo Subianto. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Sebanyak 19 Tokoh diberi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto, di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 10 November 2026. 

Penganugerahan tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 93/TK/Tahun 2026 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. 

"Menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada mereka yang nama, pangkat, dan daerah asalnya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan dan penghormatan yang tinggi, atas jasa-jasanya yang luar biasa, yang semasa hidupnya pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik dalam bidang lain untuk mencapai merebut mempertahankan untuk mengisi kemerdekaan serta mewujudkan kejayaan bangsa dan negara," demikian kutipan Keppres yang dibacakan di Istana Negara. 

Salah satu Tokoh yang mendapat penganugerahan adalah Ekonom Raden Mas Margono Djojohadikusumo, yang juga kakek Presiden Prabowo Subianto. 

Selanjutnya, ada sejumlah nama Tokoh seperti Ali Sadikin (Bang Ali) yang pernah menjabat mantan Gubernur DKI Jakarta yang menjabat selama dua periode dari tanggal April 1966 hingga Juli 1977. 

Ada juga nama Jenderal Polisi (Purn) Drs. Hoegeng Iman Santoso yang pernah menjabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) ke-5 yang menjabat dari tahun 1968 hingga 1971. 

Berikut daftar nama tokoh yang dapat Gelar Pahlawan Nasional: 

1. Almarhum Jenderal Polisi (Purn) Drs. Hoegeng Iman Santoso dari Provinsi DKI Jakarta; 

2. Almarhum R.M. Margono Djojohadikusumo dari Provinsi Jawa Tengah; 

3. Almarhum Mr. Ali Sastroamidjojo dari Provinsi Jawa Timur; 

4. Almarhum Abdoel Moethalib Sangadji dari Provinsi Maluku; 

5. Almarhum Drs. Franciscus Xaverius Seda dari Provinsi Nusa Tenggara Timur; 

6. Almarhum Sutan Takdir Alisjahbana dari Provinsi DKI Jakarta; 

7. Almarhum Jenderal KKO (Purn) Ali Sadikin dari Provinsi DKI Jakarta; 

8. Almarhum Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah (Marhum Pekan) dari Provinsi Riau; 

9. Almarhum Jenderal TNI (Purn) Maraden Panggabean dari Provinsi Sumatera Utara; 

10. Almarhum Mayjen TNI (Purn) Soengkono dari Provinsi Jawa Timur;

11. Almarhum Marsekal TNI (Purn) R. Suryadi Suryadarma dari Provinsi Jawa Barat; 

12. Almarhum K.H. M. Yusuf Hasyim dari Provinsi Jawa Timur; 

13. Almarhum K.H. Wasyid dari Provinsi Banten; 

14. Almarhum Muslim Muhammad Khalifah (Kiai Modjo) dari Provinsi Sulawesi Utara; 

15. Almarhum Mohamad Roem dari Provinsi DKI Jakarta; 

16. Almarhum K.H. Abbas Abdul Jamil dari Provinsi Jawa Barat; 

17. Almarhum Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Provinsi Sulawesi Selatan; 

18. Almarhum Sultan Ibrahim Chaliluddin dari Provinsi Kalimantan Timur; 

19. Almarhum Letkol Moch. Sroedji dari Provinsi Jawa Timur. 

(*/red)

KPK Panggil Pj Bupati Pemalang Jadi Saksi Pemerasan Anom Widiyantoro

By On November 11, 2026

Jubir KPK, Budi Prasetyo. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil sejumlah saksi terkait kasus dugaan pemerasan dengan tersangka Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro. 

Salah satunya, yaitu Pj Bupati Pemalang, Nurkholes. 

"KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi dalam dugaan TPK terkait pemerasan di lingkungan Pemkab Pemalang Tahun 2025-2026," ujar Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa, 10 November 2026. 

Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK untuk empat saksi. Sedangkan satu saksi lainnya masih dalam penjadwalan ulang. 

Namun Budi belum menjelaskan apa saja yang akan didalami dari para saksi. 

Berikut ini daftar saksi yang dipanggil KPK: 

1. Nurkholes selaku Plt Bupati Pemalang; 

2. Suranto selaku Sekda Kabupaten Purworejo; 

3. Dias Pamungkas selaku Swasta; 

4. Dias Adi Dharma selaku Swasta; 

5. Petronela Krenak selaku Bupati Sorong Selatan (Penjadwalan Ulang). 

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. 

Berikut ini daftarnya: 

1. Anom Widiyantoro (AWI), selaku Bupati Pemalang; 

2. Mohamad Haris (GHA), selaku pihak swasta atau orang kepercayaan Bupati; 

3. Lilik Budi Suprianto (LBS), selaku pihak swasta; 

4. Iptu Setya Budi Dias Oktavianto (DIS), selaku staf administrasi KPK. 

Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein mengatakan, Anom diduga melakukan pemerasan melalui orang kepercayaannya, Mohammad Haris atau Gus Haris (GHA). Total yang dikumpulkan sebesar Rp 1,98 miliar. 

Uang yang terkumpul itu salah satunya diberikan kepada Lilik, yang merupakan ayah dari Setya Budi. 

Lilik mengaku bisa mengurus perkara di KPK karena anaknya bekerja sebagai staf di KPK. (*/red)

Kejagung Tetapkan Perusahaan Tambang Arif Kurniawan Jadi Tersangka Korporasi

By On November 11, 2026

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriyatna. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025. 

Perusahaan tersebut diketahui dikelola oleh Arif Kurniawan (AK). 

"Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka PT BSJ sebagai tersangka korporasi," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna kepada wartawan, Selasa, 10 November 2026. 

Menurutnya, PT BSJ diduga tetap melakukan aktivitas penambangan nikel meskipun masa berlaku izinnya telah berakhir sejak 2014. 

"PT BSJ ini sudah melakukan kegiatan penambangan nikel walaupun masa izinnya sudah berakhir di tahun 2014, tapi tetap melakukan kegiatan penambangan," ujarnya. 

Dalam perkara ini, PT BSJ disangkakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 

Atas perbuatannya, PT BSJ disangkakan dengan pasal, primer Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor, dengan sangkaan subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor juncto Pasal 618 juncto Pasal 20 huruf a dan huruf c KUHP. 

Kedua, Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 UU Tipikor. Ketiga, Pasal 606 ayat (1) juncto Pasal 49 KUHP. 

Diketahui, Kejagung tengah melakukan pengusutan kasus dugaan korupsi tata kelola nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2013-2025. 

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar mengatakan, dugaan peristiwa tindak pidana berlangsung periode 2013-2025. 

Menurutnya, ada lima perusahaan tambang nikel mulai PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ yang diduga dikendalikan oleh Arif Kurniawan (AK) selaku penerima manfaat. 

"Bahwa perbuatan pertambangan usaha nikel ini, yang dilakukan lima perusahaan ini dikendalikan oleh AK, sebagai penerima manfaat,” ujarnya. 

Saiful menjelaskan, salah satu temuan penyidik adalah manipulasi izin usaha pertambangan PT BSC dan PT KAA yang seharusnya berakhir tahun 2015. 

"Tetapi dikenakan suspend sebanyak tiga kali, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga terkait suspend ini harusnya izin IUP-nya itu dilakukan dihentikan dan dikembalikan kepada negara,” tuturnya. 

Selain itu, kata dia, perusahaan-perusahaan yang ada di bawah kendali AK tersebut diduga kuat menyuap pejabat penyelenggara negara guna melancarkan seluruh proses administrasi dan perizinan tambang. 

“Serta dalam proses-proses pengelolaan pertambangan, perusahaan-perusahaan ini telah melakukan pemberian sesuatu untuk mempermudah segala proses administrasi berupa suap kepada penyelenggara negara,” pungkasnya. (*/red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *