Berita Terbaru

Pemerintah Buka Opsi Guru PPPK Jadi ASN Pusat untuk Ringankan Beban Pemda

By On Agustus 11, 2026

Mendagri Tito Karnavian. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Pemerintah tengah mengkaji opsi penarikan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah pusat. 

Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian usai rapat bersama pimpinan DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 10 Agustus 2026. 

Tito mengatakan, opsi tersebut menjadi salah satu skenario yang sedang dihitung untuk mengatasi persoalan pengelolaan dan pembiayaan tenaga pendidik di daerah. 

"Untuk urusan PPPK ini sedang dibicarakan mengenai statusnya ya. Kalau untuk Undang-Undang Pemda Pemerintah Daerah 23/2014 itu sebetulnya ada pembagian kewenangan untuk ini khusus guru ya yang dibicarakan tadi, untuk PAUD, TK, SD, SMP itu oleh kewenangan kabupaten kota. Kemudian, untuk urusan SMA dan SMK oleh pemerintah provinsi, kalau Pendidikan Tinggi oleh pusat ya," ujar Tito. 

Menurut Tito, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat ruang bagi pemerintah pusat untuk menangani tenaga pendidik dan guru. 

Dia mengatakan, pemerintah mengkaji opsi penarikan guru PPPK menjadi ASN pusat. 

"Nah khusus untuk masalah tenaga pendidik ya dan guru itu bisa ditangani oleh pemerintah pusat. Jadi artinya bisa ditarik menjadi ASN pemerintah pusat, bisa nanti ditransfer mungkin di tempat-tempat yang kurang guru sehingga nggak numpuk di satu tempat. Bisa. Nah ini sedang dilakukan exercise," ujarnya. 

Dia juga mengatakan, pembahasan lanjutan mengenai status PPPK dijadwalkan kembali dilakukan pekan depan. 

Dia berharap, nasib para guru tersebut bisa segera diputuskan. 

"Mudah-mudahan. Kita semua diminta untuk melakukan exercise kalau nanti PPPK-nya ditarik berapa jumlahnya, yang paruh waktu misalnya menjadi penuh waktu berapa dan kemudian angkanya berapa. Kalau dia menjadi ASN daerah berapa harus diberikan kepada daerah lagi tambahan, kalau seandainya dia menjadi ASN pusat berapa kebutuhan biaya pusat semuanya baik untuk yang sekolah umum maupun yang sekolah keagamaan," ujarnya. 

Selain itu, kata Tito, status guru non-ASN saat ini masih dibahas, dan terdapat sejumlah opsi yang juga tengah dikaji. 

"Masih dibicarakan apakah di-exercise semua, apakah nanti mereka ditarik menjadi ASN daerah cuma kemampuan daerah bagaimana? Kalau seandainya kemampuan daerahnya nggak kuat ya mau nggak mau harus diberikan DAK non fisik atau tambahan DAU kan," tuturnya. 

"Nah kalau seandainya ditarik dia menjadi ASN-nya pusat berarti ASN Kemendikdasmen, maka otomatis Kemendikdasmen harus diberikan tambahan anggaran. Nah, mungkin tunkin-nya ya yang mungkin dilakukan sharing antara pusat dan daerah," imbuhnya. (*/red)

BGN Klarifikasi Isu 13 Ribu Dapur MBG Baru Segera Dibuka

By On Agustus 07, 2026

Kepala BGN Sudaryono. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menepis narasi yang menyebut pihaknya seolah-olah segera membuka 13 ribu dapur baru. 

Sudaryono menyebut, SPPG akan dirilis secara bertahap. 

"Sempat ramai, Pak Menko, ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13 ribu dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13 ribu lebih dapur yang statusnya ada semua, ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai," ujar Sudaryono saat Jumpa apers terkait perbaikan tata kelola MBG di Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis, 06 Agustus 2026. 

Sudaryono menyebut data yang dipegang pihaknya akan dicocokkan dengan kementerian lain. 

Dia menyebut, pekan depan, beberapa SPPG sudah siap beroperasi. 

"Maka dari data ini kita overlay dengan data Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stunting-nya tinggi dan tinggi sekali. Itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan dapur yang sudah siap. Ini insyaallah di minggu depan, kita pelan-pelan rilis yang sudah siap ini," ujarnya. 

Saat ini, kata dia, sudah ada seribu lebih dapur di wilayah dengan angka stunting tinggi yang dinyatakan siap. Dapur-dapur MBG tersebut akan segera dioperasikan secara bertahap. 

"Dari data overlay tadi, ada 1.700 dapur sudah siap, sudah jadi, tinggal operasional yang berada di daerah yang stunting tinggi dan stunting sekali. Ini bertahap kita bereskan. Nanti insyaallah mungkin minggu depan ada sekitar 300-an yang kita aktivasi, minggu depannya lagi. Sehingga, 13 ribu ini kemudian mana yang memang belum perlu, ini kita sisir semua," tuturnya. 

BGN juga akan mengecek kesiapan SPPG di lingkungan pondok pesantren. Ia menekankan seluruh proses pembangunan SPPG dilakukan secara transparan. 

"Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahamannya berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf, Pak Menko, menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapa pun kemudian bisa membantu, saya pastikan bohong. Jadi semua kita by system dan kita transparan semuanya," pungkasnya. 

Selain itu, BGN memprioritaskan kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). 

Ia menyebut, wilayah-wilayah tersebut sangat membutuhkan program MBG. 

"Keputusan-keputusan sudah diambil. Yang jelas kita, yang ada sekarang ini ada 27 ribu sekian, kita lagi sisir termasuk penerima manfaat di sekolah mana, kita sisir semua, beres. Kemudian minggu depan mana yang kurang itu prioritas kita, daerah Papua, NTT, Nias, daerah-daerah yang jauh di Kepulauan Maluku Utara, Maluku, itu jauh-jauh dan mereka sangat membutuhkan," tuturnya. (*/red)

Menkes Mengaku Sedih dengar Komentar Nirempati Nakes ke Masyarakat

By On Agustus 07, 2026

Menkes Budi Gunadi Sadikin. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin akhirnya buka suara mengenai ramai Tenaga Kesehatan (Nakes) yang berkomentar nirempati. 

Hal ini mengenai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang meninggal dunia setelah sebelumnya mengeluhkan lamanya proses mendapatkan ruang perawatan di rumah sakit. 

"Hati saya sedih, harusnya apapun profesi kita, kita harus punya empati lah ke masyarakat," kata Budi di Istana, Jakarta, Kamis, 06 Agustus 2026. 

Adapun keluhan pasien tersebut diunggah akun Threads milik Yurizal Tri Chaerawan dengan nama pengguna @yur********* pada Rabu, 22 Juli 2026. 

Dalam unggahannya, ia mengaku telah menunggu sekitar delapan jam, tetapi belum memperoleh ruang perawatan. 

Ia juga tidak menyebutkan rumah sakit tempat dirinya menjalani perawatan. 

"Delapan jam belum dapat ruangan. Gamau spill RS-nya, soalnya gue pake BPJS," tulis akun tersebut, sebagaimana dikutip, Rabu, 05 Agustus 2026. 

Unggahan itu kemudian memicu beragam tanggapan dari pengguna Threads. 

Sejumlah komentar dari akun yang mengaku atau diduga merupakan tenaga kesehatan menjadi sorotan warganet. 

"PP-nya kayak orang have tapi aslinya haven't kah? haven't some brain cells," tulis salah satu akun yang diduga merupakan dokter. 

Sementara itu, akun lain yang diduga merupakan perawat juga menuliskan komentar yang dinilai tidak berempati terhadap kondisi pasien. 

Komentar-komentar tersebut menuai kritik dari sejumlah warganet karena dinilai tidak menunjukkan empati terhadap pasien ataupun keluarganya. (*/red)

Prabowo Kutip Habibie soal Satu Persen Orang Pintar di Indonesia: Bahan Baku Kita Banyak

By On Agustus 07, 2026

Presiden Prabowo Subianto. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, Indonesia membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang menguasai sains dan teknologi sebagai fondasi membangun bangsa. 

Prabowo mengenang Presiden ke-3 RI, Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie, yang menurutnya pernah menyampaikan pentingnya memiliki banyak orang pintar di Indonesia. 

"Jadi kita cari penyebabnya apa, baru kita harus berani berbuat. Sains dan teknologi, kita butuh orang-orang pintar, banyak orang pintar. Saya ingat Profesor Habibie mengatakan, oke kita nggak usah takut, satu persen saja orang pintar di Indonesia, satu persen saja itu hampir tiga juta orang," ujar Prabowo saat memberikan Taklimat dalam pertemuan dengan para peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 06 Agustus 2026. 

Menurutnya, Indonesia sebenarnya memiliki potensi SDM yang sangat besar. Namun, potensi tersebut harus dicari, dibina, diberi kesempatan, dan didukung agar mampu menghasilkan inovasi bagi kemajuan bangsa. 

"Jadi kita sebetulnya bahan bakunya banyak sekali. Tapi apa pun yang kita punya, harus saudara-saudara saintis, harus dicari, dibina, diberi kesempatan, dibesarkan, didukung melalui suatu proses," ujarnya. 

Prabowo menekankan, kebangkitan Indonesia harus dibangun dengan pendekatan yang ilmiah dan rasional. 

Menurutnya, keputusan yang tidak didasarkan pada sains dan rasionalitas berpotensi menghasilkan kekeliruan. 

"Jadi pendekatan kita terhadap kebangkitan suatu bangsa, kebangkitan suatu bangsa yang dicita-citakan semua pendiri bangsa, termasuk cita-cita kita semua, adalah bagaimana membangun negara yang tidak ada kemiskinan dan tidak ada ketidakadilan," ujarnya. 

"Nah kalau kita mendekati dengan cara saintifik, cara rasional, jangan dengan cara lain daripada rasional. Nanti kita akan keliru. Rasional, sains, mathematics, reality. Reality is science, reality is mathematics. Kalau kita mendekati dengan pola lain itu sudah masuk ke ranah lain," pungkasnya. (*/red)

Bahlil Ungkap Arahan Prabowo Harga BBM Subsidi Tak Naik

By On Agustus 05, 2026

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 04 Agustus 2026. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Bahlil Lahadalia tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi meski harga minyak dunia bergejolak. 

"Arahan Bapak Presiden memerintahkan agar menjaga harga BBM subsidi untuk tidak boleh dinaikkan," ujar Bahlil kepada wartawan usai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 04 Agustus 2026. 

Di sisi lain, Kepala Negara juga meminta Bahlil segera menyesuaikan harga BBM nonsubsidi ketika harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price /ICP) turun. 

Diketahui sejauh ini, harga BBM nonsubsidi naik karena harga minyak dunia yang tinggi. 

Untuk Pertamax salah satunya, harganya menyentuh Rp 15.950 per liter di DKI Jakarta. 

"Kalau memang harga ICP dunia turun, kita yang non-subsidinya juga dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan harga pasar. Kalau turun, ya turun, jangan dinaikkan," kata Bahlil. 

Bahlil mengatakan, saat pertemuan, keduanya juga membahas pemadaman listrik bergilir di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. 

Kemudian, membahas program hilirisasi beberapa perusahaan nasional yang mendapatkan perpanjangan dari PKP2B menjadi UPK. 

"Yang salah satu kewajibannya itu adalah harus melakukan hilirisasi. Arahan Bapak Presiden harus betul-betul dijalankan sesuai dengan aturan dan kalau ada yang tidak menjalankan sesuai dengan aturan, segera dilakukan langkah-langkah yang terukur untuk kemudian bisa menjalankan sesuai dengan pasal 33 UU 1945," pungkas Bahlil. (*/red)

Dukcapil Ungkap Sejumlah Tokoh Anime Dijadikan Nama Anak: Uzumaki, Nobita, hingga Sasuke

By On Agustus 05, 2026

Tokoh Anime terkenal dijadikan nama anak di Indonesia. (Dok YouTube Dukcapil Kemendagri). 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Ada fakta menarik yang diungkap Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal pemberian nama di Indonesia, yakni Tokoh Anime terkenal dijadikan nama anak. 

Hal tersebut diungkap Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil 2026 sekaligus Rilis Data Kependudukan Bersih Semester I Tahun 2026, dikutip dari siaran Youtube Dirjen Dukcapil, Selasa, 04 Agustus 2026. 

Teguh mengatakan, ada orang tua di Indonesia menggunakan Tokoh Anime kesukaannya menjadi nama anak. 

"Ada nama-nama yang menggunakan Tokoh Animasi ternyata orang tua yang suka animasi, ini serius ini, saya bisa dituntut kalau ngomong, kalau bohong, Dirjen Dukcapil ini ngomong atas dasar data kependudukan, tapi ternyata banyak," ujar Teguh. 

Menurutnya, nama tokoh animenya beragam, mulai dari Nobita, Doraemon, Sasuke hingga karakter utama serial One Piece, D Luffy. Ada juga orang tua yang menjadikan tokoh anime Shinchan menjadi nama anaknya. 

"Ada yang namanya Nobita, Uzumaki, Sasuke, Naruto, Uchiha, Shinchan, ada yang namain Shinchan juga, Boruto, dan sebagainya, Suneo ada delapan yang suka nangis itu," ujarnya. 

Berikut nama Tokoh Anime yang dijadikan nama di Indonesia berdasarkan data Dukcapil Kemendagri: 

1. Uzumaki dengan jumlah penduduk 190 orang. 

2. Nobita dengan jumlah penduduk 181 orang. 

3. Sasuke dengan jumlah penduduk 158 orang. 

4. Naruto dengan jumlah penduduk 157 orang. 

5. Uchiha dengan jumlah penduduk 152 orang. 

6. D. Luffy dengan jumlah penduduk 79 orang. 

7. Shinchan dengan jumlah penduduk 65 orang. 

8. Boruto dengan jumlah penduduk 60 orang. 

9. Usopp dengan jumlah penduduk 37 orang. 

10. Inuyasha dengan jumlah penduduk 23 orang. 

11. Doraemon dengan jumlah penduduk 16 orang. 

12. Suneo dengan jumlah penduduk 8 Orang. 

Ada juga nama-nama negara yang dijadikan sebagai nama penduduk di Indonesia. 

Ada nama Oman dengan 28.818 penduduk, Yunani 12.288 penduduk, Yaman 10.103 penduduk, Suriah 7.127 penduduk, Saudi 6.689 penduduk, serta Iran 3.562 penduduk. 

Ada juga Rusia 2.082 penduduk, Timor 1.622 penduduk, Ghana 1.511 penduduk dan Bahrain 1.325 penduduk. (*/red)

Kepala BGN Larang SPPG Masak MBG Pakai Minyakita, Gas Melon dan Beras SPHP

By On Juli 28, 2026

Kepala BGN, Sudaryono. 

JAKARTA, KabarXXI.Com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono menegaskan, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilarang menggunakan gas elpiji, beras, maupun minyak bersubsidi untuk memasak makanan Makan Bergizi Gratis (MBG). 

“Tidak boleh masak untuk MBG memakai Minyakita, tidak boleh memakai gas melon tiga kilogram, dan tidak boleh memakai beras-beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP),” ujar Sudaryono saat konferensi pers, di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin, 27 Juli 2026. 

Sudaryono meminta semua masyarakat, termasuk awak media untuk melaporkan bila menemukan adanya dapur SPPG yang melanggar ketentuan tersebut. 

“Kalau ada, misalnya awak media menemukan di sosial media silakan dilaporkan. Dapur mana menggunakan MinyakKita,” ujarnya. 

Sudaryono mengatakan, jika ada dapur SPPG tetap “ngeyel” melanggar ketentuan, maka ia akan memberikan teguran berupa penutupan permanan. 

“Itu nanti kita akan beri teguran, akan kita beri teguran surat peringatan, kalau memang memang ngeyel bandel ya kita tutup dapurnya ya. Tidak boleh memakai barang subsidi,” ujarnya. 

Selain larangan memakai barang subsidi, SPPG juga harus membeli bahan pangan sesuai dengan Harga Acuan Penjualan (HAP). 

Ia mencontohkan, harga telur ayam yang pernah anjlok di harga Rp 12.500, sementara HAP telur Rp 25.000. 

Maka, dapur SPPG harus membeli dengan harga sesuai HAP, bukan mengikuti harga terendah. 

“Harga telur yang harusnya HAP-nya Rp 25.000 di kandang, itu kemudian pernah jatuh sampai Rp 12.500 – Rp 15.000. Maka si kepala dapur harus membeli telur bukan di harga Rp 12.500 sampai Rp 15.000, tetapi harus membeli telur di harga acuan pemerintah,” kata dia. 

Sudaryono menegaskan, pihaknya telah berkomitmen untuk melakukan "bersih-bersih" terhadap pegawai maupun SPPG yang enggan mengikuti aturan. 

“Kami mencoba untuk bersih-bersih, kami mencoba untuk kemudian yang melanggar, kami berikan sanksi,” tegasnya. 

Saat ini, kata Sudaryono, BGN sedang berupaya menyelesaikan masalah tata kelola dan perbaikan MBG melalui penajaman sasaran dari penerima hingga SPPG. 

Oleh karenanya, manta Wakil Menteri Pertanian itu meminta masyarakat juga ikut mengawasinya. 

“Pelibatan publik dalam mengawasi apakah itu menu, apakah itu penyaluran, apakah itu dapur, kebersihan, dan lain-lain, maka kami berusaha untuk memperbaiki itu semua,” pungkasnya. (*/red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *