 |
| Wapres Gibran Rakabuming Raka (tengah) tiba di Istana Wapres, Jakarta, Kamis, 12 November 2026. Gibran tiba di Istana Wapres usai menyerahkan surat pengunduran dirinya ke MPR. |
Oleh: Jannus TH Siahaan
Ada yang berubah dalam peta kekuasaan di Jakarta. Dua tahun lalu, Joko Widodo masih menjadi salah satu figur paling menentukan dalam politik Indonesia.
Dukungan politiknya membantu mengantarkan Prabowo Subianto ke kursi kepresidenan, sementara putranya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi Wakil Presiden.
Kini, konfigurasi tersebut tersandung ujian yang sangat serius. Gibran dikabarkan telah menyampaikan pengunduran diri sebagai Wakil Presiden, sejumlah figur yang diasosiasikan dengan lingkaran Jokowi terseret persoalan hukum, sementara beberapa tokoh penting Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memilih meninggalkan partai.
Peristiwa-peristiwa ini mungkin terlihat terpisah. Namun, jika dibaca dalam satu rangkaian, terdapat perubahan besar di baliknya, yakni menyusutnya daya tawar politik Jokowi terhadap pemerintahan yang dahulu ikut dibangunnya.
Geng Solo, sebutan bagi jaringan politik yang diasosiasikan dengan Jokowi dan keluarganya, tampaknya sedang kehilangan sejumlah instrumen yang selama ini memungkinkan mereka mempertahankan pengaruh di pusat kekuasaan.
Persoalannya tentu bukan tentang apakah Jokowi masih populer atau masih mempunyai loyalis. Keduanya mungkin tetap ada.
Persoalan utamanya kini adalah apakah popularitas dan jaringan tersebut masih mampu diterjemahkan menjadi kekuatan untuk memengaruhi keputusan politik Prabowo.
Pasalnya, dalam politik, memiliki pengaruh tidak selalu berarti mempunyai daya tawar. Hubungan Prabowo dan Jokowi sejak awal memang dibangun melalui kompromi kepentingan.
Prabowo memperoleh dukungan politik dari presiden sebelumnya, sedangkan Jokowi mendapatkan kesinambungan pengaruh melalui keberadaan Gibran di dalam pemerintahan baru.
Keduanya saling membutuhkan, meskipun dengan kepentingan yang tidak sepenuhnya sama. Namun, hubungan semacam ini tidak pernah menjamin ketergantungan berlangsung selamanya.
Kini, setelah dua tahun memegang kendali pemerintahan, Prabowo mempunyai sumber legitimasi dan instrumen kekuasaan sendiri. Prabowo tidak lagi terlalu bergantung pada dukungan pendahulunya itu.
Sebaliknya, Jokowi justru menghadapi pertanyaan yang semakin sulit, seberapa jauh pengaruhnya masih bisa dipertahankan ketika sejumlah saluran kekuasaan yang dahulu dimilikinya mulai menyempit?
Untuk memahami perubahan tersebut, perlu melihat bagaimana Jokowi membangun pengaruh setelah meninggalkan Istana.
Kekuasaan seorang mantan presiden tidak otomatis berakhir ketika masa jabatannya selesai.
Sang mantan bisa bertahan melalui popularitas, jaringan loyalis, hubungan dengan elite partai politik, akses terhadap birokrasi, serta representasi politik di dalam pemerintahan penerusnya.
Dalam kasus Jokowi, Gibran merupakan representasi paling konkret. Jabatan Wakil Presiden memberikan akses institusional yang tidak mungkin diperoleh hanya melalui jaringan relawan atau hubungan personal.
Namun, representasi tersebut kini menghadapi persoalan serius. Kontroversi dokumen pendidikan Gibran berkembang menjadi persoalan hukum dan konstitusional.
Pada saat bersamaan, DPR mencatat 120 anggota dari delapan fraksi telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terhadap wakil presiden. Bahkan, 11 anggota berasal dari Gerindra dan 11 lainnya dari Golkar.
Meskipun tanda tangan anggota tidak otomatis mencerminkan sikap resmi partai, keterlibatan legislator dari partai pendukung pemerintah menunjukkan bahwa persoalan Gibran telah melampaui pertentangan antara pemerintah dan oposisi.
Tekanan lain datang dari kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh negeri ini.
Tiga jenderal polisi, termasuk mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, ditahan dalam penyidikan tersebut, sementara seorang pejabat lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka.
Kasus ini mempunyai dimensi politik yang lebih luas karena menyentuh persoalan loyalitas, keamanan presiden, dan hubungan antarelite di sekitar kekuasaan.
Sejumlah tersangka diketahui memiliki kedekatan dengan lingkaran pemerintahan sebelumnya. Namun, kedekatan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan Jokowi dalam perkara penyadapan.
Di lingkungan PSI, perubahan juga terlihat. Raja Juli Antoni, Giring Ganesha, dan Isyana Bagoes Oka mengumumkan pengunduran diri dari partai.
Ketiganya menyatakan ingin lebih memusatkan perhatian pada tanggung jawab pemerintahan dan mendukung Prabowo.
Peristiwa ini menarik karena PSI selama ini menjadi salah satu kendaraan politik yang diasosiasikan dengan keluarga Jokowi.
Memang, PSI bukan kekuatan besar di parlemen karena gagal melewati ambang batas parlemen pada Pemilu 2024.
Namun, keluarnya sejumlah figur penting tetap memperlihatkan bahwa loyalitas politik tidak selalu berjalan searah dengan kepentingan mempertahankan jaringan lama.
Dalam teori “power-dependence relations” yang diperkenalkan sosiolog Richard M. Emerson pada 1962, kekuasaan bersifat relasional.
Seseorang memiliki daya tawar terhadap pihak lain sejauh pihak tersebut membutuhkan sumber daya yang dikuasainya.
Semakin banyak alternatif yang dimiliki pihak yang bergantung, semakin kecil pula kekuasaan pihak yang sebelumnya menjadi pemasok sumber daya.
Kerangka ini menjelaskan perubahan hubungan Jokowi dan Prabowo. Pada 2024, dukungan dan jaringan Jokowi memiliki nilai strategis bagi Prabowo.
Kini, setelah mempunyai legitimasi elektoral sendiri, kendali pemerintahan, serta koalisi politik yang luas, ketergantungan Prabowo terhadap sumber daya Jokowi berpotensi menurun.
Prabowo bukan Presiden yang tidak mempunyai basis politik sendiri. Dalam Pilpres 2024, pasangan Prabowo-Gibran memperoleh 96.214.691 suara atau sekitar 58,58 persen suara sah nasional.
Gerindra juga memiliki 86 kursi di DPR, sementara partai-partai pendukung pemerintah menyediakan basis politik yang jauh lebih luas.
Mandat elektoral tersebut memberikan Prabowo legitimasi tersendiri, terlepas dari kontribusi Jokowi dalam kontestasi sebelumnya.
Di sinilah perubahan keseimbangan kekuasaan mulai terlihat. Ketika seorang Presiden semakin mampu mengendalikan Kabinet, menentukan prioritas kebijakan, membangun hubungan dengan partai koalisi, dan mengonsolidasikan instrumen pemerintahan, kebutuhan untuk terus mengakomodasi kepentingan pendahulunya bisa berkurang.
Ini tidak berarti Prabowo telah sepenuhnya lepas dari pengaruh Jokowi. Namun, pilihan politik yang tersedia baginya kini lebih banyak.
Sebaliknya, posisi Jokowi menjadi semakin rumit. Gibran yang semula merupakan aset politik paling penting justru berpotensi berubah menjadi beban negosiasi.
Semakin besar kebutuhan Jokowi mempertahankan posisi putranya, semakin rentan pula posisi tawarnya ketika pihak lain mempunyai alternatif untuk melanjutkan pemerintahan tanpa harus terus mengakomodasi kepentingan tersebut.
Dalam perspektif “The Strategy of Conflict” (1960), Thomas C. Schelling menjelaskan bahwa kekuatan negosiasi tidak hanya ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki, tetapi juga oleh alternatif yang tersedia apabila kesepakatan gagal.
Seseorang yang tidak mempunyai banyak pilihan akan lebih mudah terdesak dalam perundingan.
Dalam konteks ini, Gibran bisa menjadi semacam kartu negosiasi yang nilainya terus menurun ketika biaya politik untuk mempertahankannya semakin besar.
Karena itu, pengunduran diri Gibran, apabila diselesaikan secara formal, bisa menjadi jalan keluar yang relatif menguntungkan Prabowo.
Kontroversi yang membelit wakil presiden tidak lagi harus terus membayangi pemerintahan.
Prabowo juga memperoleh ruang untuk melakukan konsolidasi tanpa harus mempertahankan kompromi politik yang semakin mahal.
Secara konstitusional, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.
Dengan demikian, pengunduran diri Gibran tidak otomatis mengganggu keberlanjutan masa jabatan Prabowo.
Bagi Gibran sendiri, mundur bisa menjadi pilihan yang lebih rasional daripada menghadapi proses pemakzulan yang panjang.
Namun, pengunduran diri tidak serta-merta menghapus persoalan hukum maupun kontroversi administratif yang melatarbelakanginya, karena hanya mengubah cara persoalan tersebut berlanjut.
Terlebih, ketika Prabowo dikabarkan menyarankan Gibran menempuh jalur hukum, pertanyaan mengenai efektivitas langkah tersebut tetap terbuka.
Mekanisme hukum tidak boleh dilihat sebagai instrumen untuk sekadar memperpanjang waktu ketika persoalan substantif membutuhkan penyelesaian.
Perbandingan dengan Mohammad Hatta juga perlu ditempatkan secara proporsional. Hatta mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden pada 1 Desember 1956, karena perbedaan prinsip dan pandangan mengenai arah pemerintahan dengan Soekarno.
Hatta tidak menghadapi kontroversi kelayakan administratif seperti yang membelit Gibran. Pengunduran diri Hatta merupakan keputusan politik yang berakar pada perbedaan pemikiran mengenai demokrasi parlementer dan Demokrasi Terpimpin.
Karena itu, menyamakan kedua peristiwa hanya berdasarkan kesamaan jabatan yang ditinggalkan merupakan penyederhanaan sejarah.
Lebih jauh, kemungkinan berakhirnya representasi Gibran di Istana tidak berarti Jokowi otomatis selesai dalam politik Indonesia.
Mantan presiden ke-7 tersebut masih memiliki popularitas, jaringan relawan, hubungan dengan sejumlah elite, dan pengalaman politik yang tidak bisa dihapus begitu saja.
Namun, pengaruh sosial berbeda dari akses institusional. Seseorang bisa tetap populer, tetapi kehilangan kemampuan untuk menentukan agenda dan memengaruhi keputusan pemerintahan.
Di sinilah perubahan yang lebih fundamental sedang berlangsung. Gibran selama ini berfungsi sebagai penghubung yang memungkinkan pengaruh Jokowi diteruskan ke dalam pemerintahan Prabowo.
Apabila penghubung tersebut hilang, Jokowi harus mencari saluran lain untuk mempertahankan relevansi politiknya.
Sementara itu, Prabowo berpeluang menentukan konfigurasi pemerintahan berdasarkan kepentingannya sendiri, termasuk dalam memilih pengganti Wakil Presiden.
Jadi, persoalan ini bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah dalam pertarungan elite, tapi juga soal kelemahan politik yang terlalu bergantung pada personalisasi kekuasaan, ketika jabatan publik diperlakukan sebagai instrumen untuk mempertahankan pengaruh keluarga dan jaringan politik.
Demokrasi seharusnya bertumpu pada institusi, bukan pada kesinambungan kepentingan segelintir elite.
Jokowi mungkin masih menjadi figur penting dalam kancah politik nasional. Namun, pengaruh tanpa akses institusional, jaringan yang solid, dan kemampuan bernegosiasi bukanlah bentuk kekuasaan yang sama seperti ketika ia masih berada di Istana.
Persoalannya sekarang bukan lagi tentang Jokowi yang masih diperhitungkan atau tidak, tapi seberapa jauh Prabowo masih membutuhkan dirinya.
Di situlah perubahan keseimbangan kekuasaan Indonesia sesungguhnya sedang berlangsung.
Namun terlepas dari itu, di balik seluruh kegaduhan politik ini, ada pelajaran lain yang tidak kalah penting bagi masyarakat, terutama para orang tua. Anak-anak bukanlah perpanjangan ambisi orang tuanya.
Mereka memang berhak memperoleh pendidikan terbaik, dukungan, dan kesempatan untuk berkembang. Namun, mereka juga berhak menentukan jalan hidup, karier, serta kebahagiaannya sendiri.
Tidak seharusnya sejak kecil hingga dewasa seorang anak terus-menerus ditempatkan sebagai bagian dari skenario yang disusun oleh orang tuanya, apalagi ketika ambisi tersebut melibatkan perebutan kekuasaan.
John Stuart Mill, dalam karya klasiknya “On Liberty”, mengingatkan pentingnya kebebasan individu untuk menentukan arah kehidupannya sendiri.
Prinsip ini semestinya berlaku bagi siapa pun, tanpa memandang latar belakang keluarga maupun kedudukan sosialnya.
Karena, masa depan anak bukanlah warisan ambisi orang tua, tapi hak yang harus dihormati.
Pada akhirnya, menyusutnya daya tawar Geng Solo menandai berakhirnya era ketika popularitas mantan penguasa dapat menggantikan legitimasi elektoral Presiden yang sah, sekaligus menjadi pengingat bahwa republik ini hanya akan sehat jika jabatan publik dikembalikan pada logika institusi, bukan warisan ambisi keluarga, dan masa depan diserahkan kepada generasi muda untuk menentukannya sendiri.
Republik yang kita tinggali juga perlu belajar dari sini. Generasi muda tidak semestinya tumbuh dengan beban untuk meneruskan kekuasaan, nama besar, atau cita-cita politik keluarganya.
Mereka harus diberi ruang untuk menemukan kemampuan, membangun identitas, membuat pilihan, bahkan mengambil jalan yang berbeda dari kehendak orang tuanya.
Di situlah empati bangsa diuji, yakni ketika orang dewasa bersedia melepaskan keinginannya untuk mengatur seluruh masa depan generasi berikutnya.
Pasalnya, masa depan Indonesia pada akhirnya adalah milik anak-anak muda yang akan menjalaninya, bukan milik orang tua yang merasa berhak menuliskan seluruh skenarionya. Semoga!
Penulis adalah pengamat sosial dan kebijakan publik.
Sumber: kompas.com
