Berita Terbaru

Menjelang Bahasa Inggris Wajib di Madrasah Ibtidaiyah 2027, British Council dan Kemenag Perkuat 6.000 Guru melalui STEPS-CoP

By On Oktober 15, 2026

Program ‘Penguatan Pembelajaran Bahasa Inggris di Madrasah Ibtidaiyah melalui Komunitas Praktik’ secara resmi diluncurkan di Gedung Kemenag Lapangan Banteng (13/10). (ki-ka) Summer Xia, Country Director Indonesia dan Director Southeast Asia British Council, Fiona Ritchie, Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Kate Joyce, Direktur Asia Pasifik, British Council, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A. Menteri Agama RI, Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin — Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI dan Dr. Fesal Musaad, M.Pd. — Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kemenag RI.  

Program berbasis Community of Practice (CoP) mendorong pengembangan profesional guru yang berkelanjutan dan membuka peluang pembelajaran Bahasa Inggris berkualitas bagi lebih banyak siswa madrasah di Indonesia

JAKARTA, KabarXXI.Com – Menjelang penerapan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib bagi siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) kelas III–VI mulai Juli 2027, British Council bersama Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah, Kementerian Agama Republik Indonesia meluncurkan program Strengthening the Teaching of English in Primary Schools through Communities of Practice (STEPS-CoP). 

Program ini akan dimulai dengan Training of Trainers (ToT) yang dilakukan kepada 68 Community of Practice (CoP) Leaders yang nantinya akan memberikan pelatihan kepada 6.000 guru Bahasa Inggris dan guru kelas MI di 34 kota/kabupaten. Lebih dari sekadar mencapai jumlah peserta pelatihan, STEPS-CoP dirancang untuk memastikan para guru memiliki ruang, dukungan, dan kesempatan yang cukup untuk terus berkembang menjelang penerapan kebijakan tersebut. 

Country Director Indonesia dan Director Southeast Asia British Council, Summer Xia mengatakan, kolaborasi dengan Direktorat GTK Madrasah menjadi kesempatan penting untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia memperkuat pendidikan Bahasa Inggris sejak jenjang dasar. 

“Mempersiapkan penerapan wajib Bahasa Inggris di Madrasah bukan sekadar perubahan kurikulum. Lebih dari itu, ini adalah upaya membekali para guru agar dapat membuka lebih banyak peluang bagi jutaan anak di seluruh Indonesia. Melalui STEPS-CoP, kami memadukan keahlian global British Council dengan pengetahuan dan pengalaman para pendidik Indonesia untuk membangun model pengembangan profesional yang dapat diperluas dan berkelanjutan. Dengan mendorong guru untuk saling belajar dan memimpin perubahan di komunitas masing-masing, kami ingin memastikan bahwa semakin banyak anak mendapatkan pendidikan Bahasa Inggris berkualitas, di mana pun mereka tinggal dan apa pun latar belakang mereka,” ujar Summer Xia. 

Kemampuan berbahasa Inggris kini semakin penting bukan hanya sebagai kompetensi akademik, tetapi juga sebagai salah satu pintu untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, jejaring, dan berbagai peluang global. 

Bagi siswa MI, pembelajaran sejak dini diharapkan menjadi fondasi agar mereka semakin siap tumbuh dan berpartisipasi di dunia yang semakin terhubung. 

Karena itu, kesiapan menghadapi kebijakan 2027 tidak cukup hanya dengan menghadirkan Bahasa Inggris di dalam kurikulum. 

Kualitas pengalaman belajar siswa pada akhirnya sangat bergantung pada kesiapan orang yang berada di depan kelas. 

Bukan Pelatihan yang Berakhir di Ruang Kelas

Salah satu pembeda STEPS-CoP adalah pendekatan pengembangan profesional berbasis komunitas. Alih-alih menempatkan pelatihan sebagai kegiatan yang selesai ketika sesi berakhir, program ini mendorong guru terus belajar bersama, mendiskusikan persoalan yang mereka temui di kelas, saling bertukar pengalaman, serta mengembangkan praktik baik bersama rekan sejawat. 

Sebanyak 68 CoP Leaders akan dipersiapkan melalui Training of Trainers (ToT) untuk menjadi fasilitator dan penggerak komunitas belajar di 34 kota/kabupaten. 

Mereka akan mendukung pengembangan 6.000 guru sekaligus membantu menjaga agar proses pembelajaran profesional dapat terus berjalan melalui komunitas. 

Selain itu, EnglishScore British Council dan Self-Assessment Tool (SAT) digunakan untuk membantu memetakan kompetensi Bahasa Inggris dan pedagogi guru. 

Dengan mengetahui titik awal dan kebutuhan pengembangan masing-masing, peningkatan kapasitas dapat dilakukan dengan lebih terarah dan tidak menggunakan pendekatan seragam untuk semua guru. 

“Guru tidak membutuhkan satu lagi pelatihan yang selesai ketika sesi berakhir. Kami membutuhkan ruang untuk terus belajar setelah kembali ke kelas, untuk mendiskusikan tantangan yang kami hadapi, berbagi praktik yang berhasil, dan belajar dari pengalaman sesama guru,” ungkap Septriani Nidi, Pengawas Sekolah di Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Bandar Lampung, UK Alumni, sekaligus salah satu pelatih yang memfasilitasi Training of Trainer bagi para CoP Leaders. 

Menurut Septriani, pengalaman mengikuti pengembangan profesional sebelumnya memperlihatkan bahwa proses belajar menjadi jauh lebih bermakna ketika guru merasa menjadi bagian dari sebuah komunitas. 

“Itulah yang ingin kami bangun melalui STEPS-CoP: agar guru tidak berjalan sendiri, dan setiap peningkatan kompetensi yang kami peroleh pada akhirnya benar-benar terasa manfaatnya oleh siswa,” tambahnya. 

Memperluas Kemungkinan bagi Siswa Madrasah

Berdasarkan data resmi BPS semester ganjil 2025, terdapat 26.826 Madrasah Ibtidaiyah di seluruh Indonesia. Dengan skala sebesar itu, STEPS-CoP tidak diposisikan sebagai satu-satunya jawaban atas seluruh kebutuhan pengembangan guru, melainkan sebagai langkah awal untuk membangun model pengembangan profesional yang dapat terus tumbuh, direplikasi, dan diperluas secara bertahap. 

Karena itu, 6.000 guru yang terlibat dalam program ini menjadi titik awal bagi dampak yang diharapkan dapat berkembang lebih luas. 

Pendidikan menjadi salah satu fondasi penting dalam hubungan jangkanpanjang antara Inggris dan Indonesia. 

Melalui STEPS-CoP, kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat kualitas pengajaran Bahasa Inggris di Madrasah agar semakin banyak siswa memiliki bekal untuk mengakses pengetahuan dan peluang yang lebih luas. 

Pendekatan ini sekaligus menempatkan guru sebagai pusat perubahan. Ketika seorang guru memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya, manfaatnya tidak berhenti pada dirinya sendiri. 

Pengetahuan, keterampilan, dan praktik pengajaran yang berkembang akan dibawa kembali ke ruang kelas dan terus memberi manfaat kepada banyak siswa sepanjang perjalanan profesinya. 

Dengan memperkuat seorang guru, kita tidak hanya meningkatkan kualitas satu ruang kelas, tetapi juga memperluas kemungkinan masa depan bagi setiap anak yang akan belajar darinya. 

Menteri Agama (Menag) Republik Indonesia (RI), Nasaruddin Umar menegaskan bahwa penerapan Bahasa Inggris di Madrasah Ibtidaiyah perlu ditempatkan dalam visi pendidikan Madrasah yang lebih luas. 

“Penerapan Bahasa Inggris di Madrasah Ibtidaiyah bukan semata-mata penambahan mata pelajaran, tetapi bagian dari ikhtiar mempersiapkan generasi Madrasah agar memiliki kemampuan untuk mengakses ilmu pengetahuan dan berinteraksi dengan dunia yang semakin terbuka, tanpa kehilangan akar nilai dan karakter mereka,” ujarnya. 

Menurutnya, kesiapan guru menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan perubahan tersebut. 

“Guru harus diberikan kesempatan untuk terus belajar, meningkatkan kompetensi, dan saling menguatkan. Kolaborasi ini kami harapkan dapat membangun budaya pengembangan profesional yang berkelanjutan, sehingga perubahan kebijakan pada 2027 benar-benar menghadirkan pengalaman belajar yang semakin berkualitas bagi siswa Madrasah di seluruh Indonesia,” lanjutnya. 

Dukungan untuk Guru, Investasi untuk Siswa

Keberhasilan penerapan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib pada akhirnya membutuhkan dukungan lebih luas daripada pemerintah, British Council, atau para guru yang mengikuti program. 

Pimpinan Madrasah perlu memberikan waktu dan ruang bagi guru untuk terus belajar. Orang tua dan masyarakat juga memiliki peran dalam membangun sikap positif terhadap pembelajaran Bahasa Inggris sejak dini tanpa menjadikannya semata-mata sebagai tambahan tekanan akademik bagi anak. 

“Pelatihan bisa menjadi awal dari perubahan, tetapi guru yang berdaya dan komunitas profesional yang kuat yang dapat membuat perubahan ini terus berlanjut. STEPS- CoP dirancang agar pembelajaran profesional menjadi bagian dari praktik mengajar sehari-hari, sehingga dampaknya bisa menjangkau lebih dari 6.000 guru yang terlibat secara langsung. Pada akhirnya, program ini bukan sekadar pembekalan untuk guru mengajar Bahasa Inggris, tetapi agar mereka juga dapat membekali murid dengan keterampilan, kepercayaan diri, juga peluang untuk membentuk masa depan mereka. Saat kita berinvestasi kepada guru, kita juga memperbesar peluang yang diciptakan untuk setiap generasi pelajar.,” tutup Summer Xia. 

Tentang British Council

British Council adalah organisasi internasional Inggris untuk hubungan budaya dan kesempatan pendidikan. 

Kami mendukung perdamaian dan kemakmuran dengan membangun hubungan, kesepahaman, dan saling percaya antara masyarakat di Inggris dan negara-negara di seluruh dunia. 

Kami mewujudkannya melalui berbagai program di bidang seni dan budaya, pendidikan, serta bahasa Inggris. 

Kami bekerja dengan masyarakat di lebih dari 150 negara dan menjangkau lebih dari 700 juta orang. (*/red)

British International Investment Menargetkan Pendanaan Iklim Sebesar US$1,6 Miliar di Asia Tenggara

By On Oktober 13, 2026

Komitmen ini disampaikan bertepatan dengan peringatan lima tahun kantor pusat British International Investment di Asia, Singapura. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - British International Investment, lembaga pembiayaan pembangunan dan investor berdampak asal Inggris, akan menandai lima tahun pembukaan kantor pusatnya untuk kawasan Asia di Singapura dengan komitmen pendanaan iklim sebesar US$1,6 miliar di Asia Tenggara. 

Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung negara-negara berkembang di Asia Tenggara, termasuk Vietnam, Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Thailand, dalam beralih dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil yang menghasilkan emisi tinggi menuju sistem energi berbasis energi terbarukan. 

Dari total US$1,6 miliar yang akan diinvestasikan selama lima tahun ke depan, sekitar setengahnya akan berasal dari modal BII, sementara jumlah yang hampir sama akan dihimpun dari investor swasta. 

British Climate Partners (BCP), sebuah inisiatif pendanaan iklim yang diluncurkan BII pada awal tahun ini, akan menjadi salah satu saluran penyaluran modal tersebut. 

BCP didirikan khusus untuk berinvestasi di negara-negara Asia dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan tingkat emisi karbon yang tinggi. 

Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, mengatakan, “Krisis iklim merupakan masalah keamanan nasional yang membutuhkan perhatian segera. Karena itu, pemerintah Inggris memiliki agenda terdepan di dunia dalam upaya mengatasi krisis iklim, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional.” 

“Saya bangga BII turut membantu negara-negara di Asia Tenggara dalam membangun perekonomian yang lebih bersih dan tangguh. Sebagai lembaga pembiayaan pembangunan Inggris, BII berperan penting dalam mendorong investasi swasta yang lebih besar untuk mendukung pencapaian target iklim dan pembangunan kami.” 

Leslie Maasdorp, Chief Executive Officer BII, yang berada di Singapura untuk meluncurkan strategi lima tahun terbaru perusahaan di kawasan ini, mengatakan, “Satu-satunya fokus kami untuk kawasan Asia Tenggara adalah mendanai proyek-proyek di bidang pendanaan iklim yang akan berkontribusi pada masa depan ekonomi kawasan yang bersih dan berkelanjutan. Krisis iklim merupakan tantangan global yang tidak mengenal batas negara. Karena itu, kami berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan ini, sekaligus menurunkan emisi dan memberikan imbal hasil bagi pembayar pajak di Inggris.” 

Pada periode 2023–2025, BII berkomitmen menyediakan hampir US$400 juta untuk pendanaan iklim di Asia Tenggara, sejalan dengan ambisi organisasi tersebut selama periode itu. 

Investasi ini mencakup ib vogt, Skye Renewables, Asian Development Bank, VPBank, HDBank, dan Xurya, serta sejumlah dana investasi, seperti Green Investment Partnership dari Pentagreen Capital, SUSI Asia Energy Transition Fund dari Gresham House, dan 100x100 Impact Fund I. 

BII berinvestasi di berbagai sektor yang berperan penting dalam mengurangi emisi dan membangun perekonomian yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim di Asia Tenggara. 

Sektor-sektor tersebut mencakup pembangkit dan transmisi energi terbarukan, infrastruktur kendaraan listrik (EV), pengelolaan limbah, serta infrastruktur air. 

Investasi ini diperkirakan akan menambah kapasitas energi bersih sebesar 1,8 GW dan menghindari emisi karbon hingga hampir 1,7 juta ton. 

Portofolio infrastruktur dan iklim BII di Asia Tenggara telah mendukung kapasitas energi bersih sekitar 358 MW yang telah terpasang atau beroperasi, menghasilkan lebih dari 556.000 MWh listrik dari energi terbarukan, serta mencatat penghindaran emisi karbon sekitar 368.000 ton. 

Portofolio ini juga telah mendukung terciptanya lebih dari 2.000 lapangan kerja, termasuk pekerjaan langsung, operasional, dan sementara selama masa konstruksi. 

Srini Nagarajan, Managing Director sekaligus Head of Asia BII, menambahkan, “BII telah memantapkan posisinya di Asia Tenggara sebagai penyedia modal yang berfokus pada percepatan pengembangan proyek-proyek utama di bidang pendanaan iklim. 

Dalam lima tahun ke depan, kami akan mengalokasikan modal dalam jumlah yang jauh lebih besar untuk memperluas peluang pendanaan iklim dan mempercepat transisi menuju ekonomi hijau.” 

Tentang British International Investment

British International Investment (BII) adalah lembaga pembiayaan pembangunan dan investor berdampak milik Inggris. 

Organisasi ini berinvestasi pada perusahaan di negara-negara berkembang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membantu melindungi bumi. 

BII berfokus pada penanganan akar permasalahan kemiskinan dan krisis iklim, serta membantu negara-negara melepaskan diri dari ketergantungan pada bantuan secara berkelanjutan.

Pada periode 2026–2031, setidaknya 40% dari total komitmen investasi baru BII berdasarkan nilai akan dialokasikan untuk pendanaan iklim. 

BII juga merupakan salah satu anggota pendiri 2X Challenge, sebuah inisiatif yang berhasil menghimpun lebih dari US$33 miliar selama periode 2018–2023 untuk mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan. 

Saat ini, BII memiliki investasi di hampir 1.700 perusahaan dengan total aset bersih sebesar £9,88 miliar. (*/red)

Anggota DPRD Kabupaten Serang Afrizal Takziah ke Rumah Duka Almarhum Mufrodi

By On Oktober 12, 2026


SERANG, KabarXXI.Com - Anggota DPRD Kabupaten Serang dari Fraksi Partai Golkar, Afrizal SE melakukan takziah ke rumah duka almarhum Mufrodi, di Perumahan Cikande RT 02 RW 07, Desa Cikande Permai, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, Minggu, 11 Oktober 2026. 

Almarhum Mufrodi merupakan salah satu tim pemenangan Afrizal di Daerah Pemilihan (Dapil) II, khususnya di lingkungan RW 07 Desa Cikande Permai. 

Kedatangan Afrizal didampingi sejumlah tim pemenangan lainnya, yakni Ahmad Surya, Uda Feri, Kunto, Wiski Darman. 

Afrizal menyampaikan belasungkawa kepada keluarga almarhumah. 

Ia berharap almarhum Mufrodi mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan.

“Saya lansung datang untuk takziah ke rumah duka setelah mendapat informasi bahwa beliau sudah berpulang. Atas nama pribadi saya turut berduka cita. Semoga almarhumah husnul khatimah dan keluarga diberikan ketabahan,” kata Afrizal saat takziah, Minggu malam, 11 Oktober 2026. 

Kedatangan Afrizal disambut hangat oleh keluarga, tokoh masyarakat dan warga yang berada di rumah duka. 

Sementara itu, Ketua RW 07, Edi Suhaedi didampingi Ketua RT 02 Nurjaya mewakili keluarga almarhum Mufrodi, menyampaikan terima kasih atas kedatangan dan doa yang diberikan Afrizal kepada keluarganya.

“Atas nama keluarga, terima kasih Pak Dewan Afrizal sudah menyambangi rumah duka dan mendoakan almarhum,” ujar Edi. (*/red)

Apresiasi Karya Kreatif Banten, Gubernur Andra Soni Targetkan UMKM dan Wastra Lokal Bersaing di Kancah Global

By On Oktober 11, 2026

Gubernur Banten, Andra Soni saat menghadiri peragaan busana (fashion show) Karya Kreatif Banten, di Bintaro Jaya Xchange Mall, Kota Tangerang Selatan, Sabtu, 10 Oktober 2026. 

TANGERANG, KabarXXI.Com - Gubernur Banten, Andra Soni menyatakan bahwa gelaran Karya Kreatif Banten secara efektif mampu mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Provinsi Banten untuk naik kelas. 

Kegiatan ini dinilai sukses mengkurasi produk UMKM agar mampu bersaing dan tampil di panggung provinsi, nasional, bahkan internasional. 

​“Kami mengapresiasi kegiatan Karya Kreatif Banten yang alhamdulillah rutin dilaksanakan setiap tahun oleh Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten. Ini adalah salah satu upaya mengkurasi UMKM kita agar bisa tampil di ajang bergengsi seperti ini,” kata Gubernur Andra Soni usai menyaksikan peragaan busana (fashion show) Karya Kreatif Banten di Bintaro Jaya Xchange Mall, Kota Tangerang Selatan, Sabtu, 10 Oktober 2026. 

​Menurut Gubernurnya, ragam karya desain yang dipamerkan sangat menarik, terutama inovasi wastra tenun Baduy yang dikembangkan oleh para pelaku usaha. 

“Niat baik dari acara ini adalah bagaimana UMKM kita bisa naik kelas sekaligus mendukung pariwisata daerah, dengan menjadikan tenun Baduy sebagai ikon,” ujarnya. 

​Hal senada disampaikan oleh Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni. 

Ia turut mengapresiasi perhelatan tersebut sebagai wadah unjuk gigi bagi talenta lokal. 

​“Saya ikut serta dalam rangka memperkenalkan karya para desainer muda Banten. Banyak desainer muda kita yang kini turut menjadi aset daerah,” ujar Tinawati. 

​Ia menegaskan, tenun Baduy merupakan salah satu kekayaan Provinsi Banten yang harus terus dilestarikan dan diperkenalkan. 

Ia berharap wastra khas ini semakin dikenal luas, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga internasional. 

"Tadi banyak juga karya adibusana yang potensial untuk kita bawa ke mancanegara,” katanya. 

​Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Banten, Sofwan Kurnia mengatakan, kegiatan Karya Kreatif Banten rutin diselenggarakan dari tahun ke tahun melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah. 

Fokus utamanya, kata dia, mendorong wastra Banten yang memiliki kekhasan etnik, seperti tenun Baduy, agar semakin menembus pasar global. 

​“Tenun Baduy kini digandrungi oleh para eksekutif muda maupun senior karena tampilannya yang keren. Siapa pun bisa mengenakan wastra Banten, terutama tenun Baduy,” tutur Sofwan. 

Diketahui, peragaan busana dalam gelaran tersebut menampilkan beragam karya desain pakaian, tas, topi, dan aksesori berbahan dasar tenun Baduy, teknik cetak ramah lingkungan (ecoprint), batik, hingga rajut. 

Di lokasi yang sama, dipamerkan pula berbagai produk unggulan UMKM Provinsi Banten lainnya, mulai dari jajanan pasar, produk herbal, kopi, hingga kerajinan khas daerah. (Welfendry)

Pesta Rakyat Hari Jadi ke-500 Kabupaten Serang, Bupati Ratu Zakiyah Ajak Perkuat Solidaritas

By On Oktober 11, 2026

Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah saat menghadiri kegiatan Pesta Rakyat dalam rangka menyemarakkan HUT ke-500 Kabupaten Serang, Puspemkab Serang, Jumat, 09 Oktober 2026. 

SERANG, KabarXXI.Com - Menyemarakkan HUT ke-500 Kabupaten Serang digelar Pesta Rakyat di Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Serang, Kecamatan Ciruas  pada Jumat, 09 Oktober 2026. 

Pesta Rakyat ini merupakan hiburan untuk masyarakat Kabupaten Serang agar ikut merayakan hari jadi Kabupaten Serang. 

Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah yang turut hadir dalam acara itu mengatakan bahwa kegiatan ini memang diperuntukkan buat warga. 

Menurutnya, acara ini sengaja digelar di Puspemkab untuk meramaikan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang. 

"Tadi alhamdulillah animo masyarakat begitu banyak, tapi saya yakin masyarakat merasakan kebahagiaan di hari ini. Tadi juga doorpizenya  alhamdulillah, semoga bermanfaat buat masyarakat.," ujarnya. 

Bupati mengatakan, di momen HUT ke-500 ini, masyarakat harus terus memelihara kekompakan dan keakraban. 

"Jadi tadi saya sampaikan terus, jaga Kabupaten Serang, mari kita perkuat solidaritas, perkuat persatuan keguyuban, karena itulah kunci kita untuk menjaga dan mencintai daerah kita sendiri," tuturnya. 

"Selamat hari ulang tahun Kabupaten Serang yang ke-500. Semoga memberikan makna yang luar biasa di perayaan hari ini," imbuhnya. 

Acara juga turut dihadiri Kapolres yang berbaur dengan masyarakat. 

"Alhamdulillah tadi juga ada Kapolres, ada giat-giat dari pelajar, kemudian dari seniman, kemudian UMKM juga banyak, dan beberapa budayawan," kata Bupati. 

Terkait anggaran, kata Bupati, semua kegiatan disesuaikan dengan anggaran yang ada. 

"Jadi Insya Allah kalau besok sudah ada perubahan anggaran, kita bikin lebih meriah lagi. Ini kali pertama kita adakan di Puspemkab. Semoga ke depan bisa lebih baik," pungkasnya. 

Hal senada disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Serang, Muhammad Najib Hamas. 

Menurutnya, kegiatan ini cukup semarak. 

"Jadi tahun ini adalah awal pertama kita untuk mensukseskan dan meramaikan pusat pemerintahan Ibu Kota Kabupaten. Kita juga mengapresiasi penampilan budaya lokal yang tampil dalam acara ini," ujarnya. 

Wabup juga mengatakan, Pesta Rakyat itu memang mengedepankan kekayaan budaya lokal. 

"Jadi sekarang yang tampil memang semuanya adalah kekayaan budaya lokal, sehingga kita mengharapkan semua wilayah kecamatan bisa punya potensi kelebihan budaya lokal untuk menggali potensi anak muda kita, anak sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya," pungkasnya.  

Turut Unsur Forkopimda, para Kepala OPD di lingkungan Pemkab Serang, dan ratusan warga. (*/red)

Polsek Carenang Tangani Perkara Dugaan Pencurian Motor Warga Walikukun

By On Oktober 11, 2026

Polsek Carenang tangani perkara dugaan pencurian motor warga Walikukun. 

SERANG, KabarXXI.Com – Menindaklanjuti informasi terkait dugaan pencurian sepeda motor milik warga Desa Walikukun, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Polsek Carenang, Polres Serang, memastikan perkara tersebut telah ditangani dan saat ini masih dalam proses penyelidikan. 

Kapolsek Carenang, AKP Desma Priatna mengatakan, pihaknya telah menerima laporan dari korban dan langsung melakukan langkah-langkah penanganan sesuai dengan prosedur kepolisian. 

“Perkara tersebut sudah kami tangani. Saat ini anggota masih melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan dari para saksi serta mencari informasi yang dapat membantu proses pengungkapan kasus ini,” kata AKP Desma Priatna dalam keterangannya, Jumat, 09 Oktober 2026. 

Desma mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap laporan masyarakat secara profesional dan transparan. 

Selain melakukan penanganan perkara, kata dia, pihaknya juga terus meningkatkan kegiatan patroli, sambang kamtibmas, serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan. 

Dia mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak pidana pencurian sepeda motor, di antaranya dengan selalu memastikan kendaraan terparkir di tempat yang aman, menggunakan kunci pengaman tambahan, tidak meninggalkan kendaraan dalam kondisi mudah diakses, serta mengaktifkan kembali kegiatan ronda malam. 

“Kami mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap aksi pencurian kendaraan bermotor. Pastikan kendaraan dalam kondisi terkunci dan gunakan pengamanan tambahan. Apabila melihat adanya aktivitas mencurigakan atau membutuhkan bantuan kepolisian, segera hubungi layanan Polisi 110 agar dapat segera ditindaklanjuti,” imbaunya. 

Polsek Carenang memastikan proses penyelidikan akan terus dilakukan secara maksimal guna mengungkap perkara tersebut serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. (*/red)

KPK Ingatkan Kepala Daerah di Sumbar Jauhi Konflik Kepentingan

By On Oktober 11, 2026

Ketua KPK RI, Setyo Budianto. 

PADANG, KabarXXI.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) mengingatkan seluruh Kepala Daerah di Sumatera Barat (Sumbar) untuk menjauhi segala bentuk kebijakan yang sarat konflik kepentingan. 

Hal itu disampaikan Ketua KPK RI, Setyo Budianto saat melakukan kunjungan kerja di Padang, Kamis, 08 Oktober 2026. 

Langkah pencegahan ini menjadi krusial mengingat tingginya angka penindakan kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah di Indonesia. 

Sejak tahun 2025 hingga Oktober 2026, KPK mencatat sedikitnya 18 Kepala Daerah telah ditangkap akibat tersandung kasus korupsi. 

Kegiatan pembekalan dan diskusi pencegahan korupsi tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ahmad Riza Patria, jajaran Forkopimda, serta seluruh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD se-Sumbar. 

Ketua KPK, Setyo Budianto mengatakan, para Kepala Daerah yang menjabat saat ini pada dasarnya telah memiliki pengetahuan serta intelektual yang teruji melalui proses politik dan birokrasi. 

Oleh karena itu, kata dia, integritas dan pemahaman aturan harus menjadi landasan utama dalam memimpin. 

"Beliau-beliau (Kepala Daerah) ini kan sudah paham tentang aturan, sistem, dan ketentuan. Tinggal bagaimana menjauhi hal-hal yang sifatnya konflik kepentingan, lebih transparan, bisa bekerja sama dengan legislatif, serta akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik," ujar Setyo. 

Setyo meyakini, jika prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang bersih tersebut dipahami dan diterjemahkan dalam tindakan sehari-hari, berbagai potensi penyimpangan maupun penyalahgunaan wewenang dapat dihindari. 

Dalam kesempatan tersebut, para Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD se-Sumbar juga menandatangani komitmen bersama. 

Setyo menambahkan, keberhasilan implementasi komitmen ini membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat atau masyarakat sipil), hingga media massa untuk mengawal dan memberikan koreksi konstruktif. (*/red)

Irjen Pol Jawari Resmi Jadi Kapolda Sumbar, Disambut Tari Gelombang

By On Oktober 11, 2026

Irjen Pol Jawari resmi jadi Kapolda Sumbar. 

PADANG, KabarXXI.Com - Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar prosesi pisah sambut Kapolda, Kamis, 08 Oktober 2026. 

Kegiatan itu menandai pergantian pucuk pimpinan Polda Sumbar dari Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy kepada Irjen Pol Jawari. 

Irjen Pol Jawari tiba di Mapolda Sumbar sekitar pukul 09.50 WIB, setelah bertolak dari Bandara Internasional Minangkabau (BIM). 

Kedatangannya disambut Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin bersama jajaran Pejabat Utama (PJU) Polda Sumbar. 

Prosesi penyambutan diawali dengan pemasangan kalung bunga kepada Irjen Pol Jawari. 

Selanjutnya, Ia disambut Tari Gelombang dan prosesi Sekapur Sirih sebagai bentuk penghormatan sekaligus penyambutan tamu dalam tradisi Minangkabau. 

Setelah prosesi adat, Irjen Pol Jawari kemudian disambut jajaran personel Kepolisian di Mapolda Sumbar. 

Di depan lobi Mapolda Sumbar, Irjen Pol Jawari juga telah ditunggu Irjen Pol Djati. 

Keduanya kemudian melanjutkan rangkaian agenda pisah sambut serta serah terima jabatan di dalam gedung Mapolda Sumbar. (*/red)

Motor Vario Milik Achmad Raib Dicuri saat Ditinggal Potong Rambut

By On Oktober 11, 2026

Foto ilustrasi. 

PASURUAN, KabarXXI.Com – Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Demikian mungkin peribahasa yang dialami Achmad Yoga Firmansyah. 

Pasalnya, niat untuk memangkas rambut di sebuah barbershop di Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, berujung apes. 

Sepeda motor Honda Vario miliknya yang diparkir di depan tempat cukur, raib digondol maling. 

Peristiwa tersebut terjadi pada Senin, 05 Oktober 2026, sekitar pukul 16.30 WIB. 

Korban saat itu datang ke Zain's Barbershop di Jalan Ki Hajar Dewantara dengan mengendarai Honda Vario warna hitam tahun 2023 bernopol N 2895 VAI. 

Motor tersebut kemudian diparkir di depan barbershop. Achmad lantas masuk untuk memotong rambut. 

Namun tak berselang lama, kendaraan yang ditinggalkannya sudah tidak berada di lokasi. 

Dalam laporan pengaduan yang dibuat ke SPKT Polres Pasuruan Kota pada Selasa, 06 Oktober 2026, korban menyebut sempat mendengar suara kendaraan dinyalakan. 

Saat keluar dari dalam barbershop untuk mengecek, motor miliknya sudah raib. 

Korban juga sempat melihat sepeda motornya dibawa seseorang ke arah barat sebelum berbelok ke selatan. 

Namun pelaku berhasil melarikan diri sehingga korban kehilangan kendaraannya. 

Akibat kejadian tersebut, korban mengaku mengalami kerugian sekitar Rp 20 juta. 

Kasus pencurian dengan pemberatan itu kemudian dilaporkan ke Polres Pasuruan Kota untuk ditindaklanjuti. 

Plt Kasi Humas Polres Pasuruan Kota, Aipda Junaidi membenarkan adanya laporan tersebut. 

Menurutnya, laporan korban telah diterima dan kasusnya masih dalam proses penyelidikan. 

"Benar, ada laporan terkait dugaan pencurian sepeda motor tersebut. Saat ini masih dalam penyelidikan petugas," ujarnya. 

Polisi selanjutnya melakukan pendalaman untuk mengungkap identitas terduga pelaku, serta menelusuri keberadaan kendaraan yang dicuri. 

Termasuk dengan menggali keterangan saksi dan kemungkinan rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian. (*/red)

45 Warga Binaan Berisiko Tinggi dari Jatim Dipindah ke Nusakambangan

By On Oktober 11, 2026

Kanwil Ditjenpas Jatim memindahkan 45 warga binaan risiko tinggi ke Nusakambangan untuk meningkatkan keamanan. 

SURABAYA, KabarXXI.Com - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jawa Timur (Jatim) memindahkan 45 narapidana atau warga binaan risiko tinggi ke Pulau Nusakambangan di Cilacap, Jawa Tengah (Jateng), Rabu, 07 Oktober 2026, dini hari WIB. 

Kepala Kanwil Ditjenpas Jatim, Kusnali mengatakan, pemindahan tersebut bertujuan mengeliminasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban. 

Langkah itu juga untuk memperkuat pengelolaan warga binaan sesuai tingkat risikonya. 

"Pemindahan 45 warga binaan risiko tinggi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Kanwil Ditjenpas Jatim dalam menciptakan kondisi pemasyarakatan yang aman dan kondusif," ujar Kusnali. 

Kusnali mengaku mengikuti langsung pelaksanaan pemindahan sejak dini hari tadi. 

Dia didampingi Kepala Lapas Kelas I Surabaya Sohibur Rachman. Mereka diberangkatkan dari Lapas Kelas I Surabaya pada pukul 04.50 WIB. 

"Melalui pemindahan berbasis pengelolaan risiko, jajaran Pemasyarakatan Jatim terus memperkuat pengendalian keamanan sekaligus memastikan setiap proses pemasyarakatan dilaksanakan secara profesional, terukur, dan tetap menjunjung prinsip kemanusiaan," ujarnya. 

Ke-45 warga binaan yang dipindah ini berasal dari Lapas Kelas I Malang dan Lapas Kelas I Madiun. 

Keduanya lebih dulu dikonsolidasikan di Lapas Kelas I Surabaya, yang berfungsi sebagai Transit Centre sebelum seluruh warga binaan dibawa ke Nusakambangan. 

Pemindahan ini, kata dia, melibatkan jajaran UPT Pemasyarakatan Korwil Surabaya Raya dan Kepolisian. 

Pengamanan dan pengawalan dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), mulai dari persiapan, pemberangkatan, hingga pengawasan selama perjalanan. 

Kusnali menegaskan, aspek keamanan harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak dan martabat warga binaan. 

Ia meminta seluruh petugas bekerja profesional dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hak asasi maupun merendahkan harga diri warga binaan. 

"Kegiatan pemindahan ini dengan profesional sesuai SOP tanpa melanggar hak asasi ataupun merendahkan harga diri warga binaan. Pastikan komunikasi antarpetugas selalu terjaga, pendelegasian tugas dipahami dengan baik, dan setiap anggota mengetahui tanggung jawabnya masing-masing," ujarnya. 

Dia memastikan kesehatan warga binaan juga menjadi perhatian selama pemindahan. 

Petugas diarahkan melakukan kontrol berkala agar kondisi mereka tetap terpantau sepanjang perjalanan menuju Nusakambangan. 

Kusnali menyebut pemindahan berbasis pengelolaan risiko ini bagian dari upaya berkelanjutan menciptakan kondisi pemasyarakatan yang aman dan kondusif. 

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat. 

"Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Pemindahan warga binaan merupakan wujud komitmen kita bersama dalam menjalankan Sistem Pemasyarakatan. Mari kita laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan semoga seluruh rangkaian perjalanan mendapatkan perlindungan dari Allah SWT," tuturnya. (*/red)

Kapolda Jatim Irjen Pol Dekananto: Polisi Harus Semakin Dekat, Bergandengan Tangan dengan Masyarakat

By On Oktober 11, 2026

Irjen Pol Dekananto resmi dilantik sebagai Kapolda Jatim oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Mabes Polri, Jumat, 09 Oktober 2026. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Kapolda Jawa Timur (Jatim), Irjen Pol Dekananto Eko Purwono berkomitmen memperkuat kedekatan dengan masyarakat dan mengajak bergandengan dalam menjaga Kamtibmas di wilayah Jatim. 

Hal tersebut disampaikan Dekananto usai dilantik sebagai Kapolda Jatim yang baru oleh Jenderal Suyudi Ario Seto Kapolri di Mabes Polri, Jumat, 09 Oktober 2026. 

Dekananto mengatakan, jabatan sebagai Kapolda Jatim merupakan amanah besar. 

Menurutnya, tanggung jawab yang diemban tidak hanya terhadap institusi, namun juga kepada masyarakat. 

"Jabatan adalah amanah dan setiap amanah selalu membawa tanggung jawab yang besar. Bukan hanya tanggung jawab terhadap institusi, tetapi juga terhadap masyarakat yang menaruh harapan kepada Polri,” ujar Dekananto dalam keterangannya. 

Selain itu, Kapolda Jatim akan berkomitmen untuk mendukung dan menjalankan program Asta Cita Presiden serta menjabarkan tagline Kapolri, “Polisi Bersama Masyarakat”, dalam pelaksanaan tugas kepolisian di Jatim. 

"Saya akan mendukung dan menjalankan program Asta Cita Bapak Presiden, dan menjabarkan tagline Bapak Kapolri, yaitu Polisi Bersama Masyarakat,” ujarnya. 

Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada warga Jatim apabila kinerja kepolisian dinilai kurang dekat dan dirasakan oleh masyarakat. 

“Saya mohon maaf, warga Jatim, apabila masih ada sebagian masyarakat yang merasa ada polisi yang belum dekat dan tidak bersama-sama. Sekali lagi saya mohon maaf,” ujarnya. 

Dekananto menegaskan bahwa ke depan, jajaran Polda Jatim harus semakin dekat dan hadir bersama masyarakat. 

Ia mengajak seluruh Polres jajaran untuk bergandengan tangan dengan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban sesuai arahan Kapolri. 

Kapolda Jatim itu menegaskan, kehadiran anggota Polri tidak hanya dibutuhkan ketika terjadi gangguan keamanan ataupun persoalan hukum. 

Namun Polisi harus hadir dalam kehidupan masyarakat, memberikan rasa aman, dan mendengarkan berbagai persoalan. 

Komitmen tersebut menjadi bagian dari arah kepemimpinan Dekananto di Polda Jatim untuk memperkuat kedekatan Polri dengan masyarakat serta membangun situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. 

“Saya meyakini kehadiran anggota Polri harus dapat dirasakan bukan hanya saat masyarakat mendapat persoalan namun juga saat merasa aman,” ujarnya. (*/red)

Bebas Bersyarat Dicabut, Mas Bechi Kembali Dijebloskan ke Lapas Malang

By On Oktober 11, 2026

Terpidana kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di Jombang, Jatim, MSAT alias Mas Bechi (MB). 

MALANG, KabarXXI.Com - Anak kiai Jombang, pelaku pemerkosa santriwati, Muhammad Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Mas Bechi (MB), menerima pembebasan bersyarat mulai 15 Agustus 2026 karena berkelakuan baik. 

Kini Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mencabut program pembebasan bersyarat itu. 

Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Malang, Fathorrosi membenarkan adanya pencabutan bebas bersyarat terdakwa Subechi. 

Fathorrosi menyebut, Surat Keputusan (SK) pencabutan bebas bersyarat telah diterima dari Kanwil Ditjenpas Jawa Timur (Jatim). 

"Bahwa terkait SK pencabutan klien Bapas Malang (Subechi) sudah kami terima melalui Kanwil Ditjenpas Jatim pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026," kata Fathorrosi kepada wartawan, Kamis, 08 Oktober 2026. 

Menurut Fathorrosi, SK pencabutan bebas bersyarat telah disampaikan kepada Subechi, bertepatan dengan Subechi melakukan wajib lapor ke kantor Bapas Kelas I Malang hari ini. 

"Pada hari ini yang bersangkutan klien atas nama Bechi melakukan wajib lapor. Sekaligus disampaikannya SK itu terhadap klien secara persuasif," ujarnya. (*/red)

Bantah Terima Uang, Mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto Minta Dibebaskan

By On Oktober 11, 2026

Mantan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto ketika membacakan pledoi, Kamis, 08 Oktober 2026. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Hery Susanto meminta Majelis Hakim membebaskannya dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel. 

Permintaan tersebut disampaikan Heri saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Tipikor, Kamis, 08 Oktober 2026. 

Menurut Hery, dakwaan dan tuntutan JPU terhadap dirinya tidak terbukti secara hukum. 

Ia juga membantah menerima aliran dana dari sejumlah pihak yang disebut dalam perkara tersebut. 

"Kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dapat memberikan keputusan bebas murni bagi saya, karena semua dakwaan dan tuntutan JPU tidak terbukti secara hukum," kata Hery saat membacakan pleidoi. 

Hery menyebut, tidak ada saksi maupun bukti yang ditunjukkan JPU di persidangan yang membuktikan dirinya bersalah. 

Menurutnya, sejumlah saksi yang dihadirkan dalam persidangan justru membantah adanya pemberian uang kepada dirinya. 

Hery juga menyinggung keterangan Agung Winarno yang disebut telah membantah sejumlah dugaan pemberian uang kepadanya. 

Selain itu, ia mempertanyakan tuntutan uang pengganti sebesar Rp 4,15 miliar yang dibebankan kepadanya. 

Ia menyebut, tidak pernah menerima uang yang kemudian diperhitungkan sebagai uang pengganti tersebut. 

"Dasar JPU menilai ada pemberian atau aliran dana ke Heri Susanto yang ditransfer dari Agung Winarno, di persidangan terungkap fakta dan bukti rekening koran dari bank, baik rekening Agung Winarno dan Edi Sugandi, tidak ada satu rupiah pun ditransfer ke Heri Susanto," ujarnya. 

Ia juga membantah menerima rumah di Pulo Gebang Permai, Jakarta Timur, yang dalam perkara tersebut disebut sebagai hadiah dari Agung Winarno senilai Rp 2,2 miliar. 

Menurutnya, Agung Winarno telah menjelaskan di persidangan bahwa rumah tersebut merupakan investasi atau rencana jual beli yang kemudian dibatalkan. 

Hery menegaskan, rumah tersebut bukan miliknya. Dalam pleidoinya, Heri juga membantah menerima uang Rp 875 juta dari Lukman Malanuang melalui Edi Sugandi. 

Ia mengatakan, terdapat perbedaan keterangan mengenai penyerahan uang tersebut dan tidak pernah memberikan perintah kepada Edi Sugandi untuk menerima uang maupun barang dari Lukman. 

Atas dasar itu, Hery meminta majelis hakim mempertimbangkan seluruh pembelaannya dan menjatuhkan putusan bebas. 

"Dengan demikian, kepada Majelis Hakim yang saya muliakan, menjadi harapan kami untuk meninjau tuntutan JPU untuk memberikan hukuman kurungan lima tahun enam bulan dan uang pengganti sebesar Rp 4 miliar atau jika tidak dibayarkan diganti hukuman kurungan selama tiga tahun, dan denda Rp 300 juta atau jika tidak dibayarkan diganti kurungan 100 hari," tuturnya. 

"Sebagai bentuk permohonan, dengan tidak adanya penerimaan oleh Heri Susanto atas dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, oleh karenanya telah sepatutnya dan demi keadilan, maka Yang Mulia Majelis Hakim untuk keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan keadilan demi hukum untuk membebaskan Heri Susanto selaku terdakwa dari seluruh dakwaan JPU," imbuhnya. 

Diketahui sebelumnya, JPU menuntut mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto hukuman penjara selama lima tahun enam bulan. 

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hery Susanto dengan pidana penjara selama lima tahun dan enam bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dilakukan penahanan di rutan," ujar Jaksa dalam sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis, 24 September 2026. 

JPU menilai, terdakwa Hery Susanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 UU Nomor 31/1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20/2001, serta ketentuan penyesuaian pidana dalam UU Nomor 1/2026. 

Selain sanksi pidana, JPU juga menuntut Hery untuk membayar denda sebesar Rp 300 juta dan uang pengganti sebesar Rp 4,1 miliar. 

"Membebankan kepada terdakwa Hery Susanto membayar uang pengganti sebesar Rp 4.150.000.000 dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut," ujar JPU. 

Jaksa menambahkan, jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dapat dijatuhi hukuman pidana penjara selama tiga tahun. 

Kemudian, apabila terpidana hanya mampu bayar sebagian uang pengganti, hukuman penjara penggantinya bakal dikurangi secara proporsional sesuai jumlah uang yang sudah dibayarkan. (*/red)

Bebas Bersyarat Dicabut, Indra Kenz Balik Lagi ke Penjara

By On Oktober 11, 2026

Indra Kenz balik lagi ke Penjara. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mencabut Pembebasan Bersyarat (PB) terhadap terpidana kasus investasi bodong Binomo, Indra Kesuma alias Indra Kenz, usai terlibat dalam polemik ‘klaster mewah’ di Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat (Jabar). 

Kini, Indra Kenz kembali dijebloskan ke dalam penjara. 

Kabid Pembinaan dan Pelayanan Kanwil Ditjenpas Jawa Barat, Ishadi Maja Prayitno mengatakan, Indra Kenz akan melanjutkan masa tahanannya di Lapas Kelas I Tangerang. 

"Indra Kenz juga kooperatif, mau menerima hasil dari pencabutan SK PB-nya," ujar Ishadi, Kamis, 08 Oktober 2026. 

Menurut Ishadi, Indra Kenz telah dijebloskan ke Lapas Kelas I Tangerang pada siang tadi. 

“Yang bersangkutan kami tarik pukul 11.30 berangkat ke Lapas Tangerang, dan pukul 14.30 barusan sudah masuk di Lapas Kelas I Tangerang," ujarnya. 

Diketahui sebelumnya, Indra Kenz sempat memperoleh pembebasan bersyarat pada 24 September 2026. 

Namun, pembebasan bersyarat itu tak bertahan lama setelah ia diduga menghuni salah satu kontainer dengan interior menyerupai rumah tinggal di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jawa Barat. 

Temuan itu terungkap setelah Ombudsman menemukan adanya klaster mewah di dalam Lapas tersebut. (*/red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *