Berita Terbaru

Golkar Dukung Suyudi Jadi Kapolri, Puji Ketegasan dan Rekam Jejak

By On Oktober 03, 2026

Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, M Sarmuji menilai, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dikenal merupakan sosok yang tegas terhadap anggotanya sendiri. 

"Suyudi bukan hanya penyidik yang andal, tetapi juga pemimpin yang tegas ke dalam. Saat menjabat Kapolda Banten, beliau tidak ragu menindak tegas anggotanya yang diduga tidak profesional dalam melayani laporan masyarakat. Ketegasan seperti inilah yang dibutuhkan Polri," kata Sarmuji dalam siaran persnya, Kamis, 01 Oktober 2026. 

Sarmuji juga menilai rekam jejak Suyudi di bidang Reserse dan Penyidikan, termasuk saat menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) juga punya catatan yang baik. 

Ia mencontohkan, di bawah kepemimpinan Suyudi, BNN berhasil menangkap buronan internasional yang diduga menjadi aktor utama penyelundupan sekitar dua ton sabu, melalui kerja sama lintas negara dan lintas instansi di Kamboja. 

"Itu capaian penting. Bandar besar yang bersembunyi di luar negeri pun bisa dijangkau. Pengalaman ini akan menjadi modal berharga bagi Polri dalam memerangi narkoba dan kejahatan transnasional," kata Sarmuji. 

Oleh karena itu, Golkar optimistis Polri di bawah kepemimpinan Suyudi akan semakin baik. 

Sarmuji juga menyambut positif visi "Polisi Bersama Masyarakat" yang diusung Suyudi sebagai arah transformasi Polri. 

"Kami yakin di bawah Suyudi, Polri akan semakin profesional, humanis, dan dekat dengan rakyat. Masyarakat menginginkan polisi yang cepat merespons laporan, adil dalam menegakkan hukum, dan bersih dalam pelayanan. Suyudi punya rekam jejak untuk mewujudkan itu," tutur Sarmuji. 

Sarmuji menambahkan, Golkar juga mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memilih Suyudi menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

Dia meyakini Suyudi adalah sosok yang tepat untuk memimpin Polri ke depan. 

Sarmuji turut menyampaikan terima kasih kepada Listyo Sigit Prabowo yang telah mengabdi dalam memimpin Polri sejak 2021. 

"Kami berterima kasih kepada Jenderal Listyo atas dedikasinya. Kini saatnya Polri melangkah ke babak baru bersama Suyudi, tetap menjaga netralitas, soliditas, dan sinergi dengan TNI serta seluruh elemen bangsa," tutupnya. (*/red)

PDI-P Dukung Suyudi Jadi Kapolri, Dorong Reformasi Polri

By On Oktober 03, 2026

Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - PDI-P mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto mengangkat Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

PDI-P berharap pergantian Kapolri menjadi momentum memperkuat reformasi Polri. 

"PDI-P memberikan dukungan terhadap keputusan Presiden Prabowo yang telah mengeluarkan Surat Presiden dengan menetapkan Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri," ujar Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Kamis, 01 Oktober 2026. 

Hasto mengatakan, pergantian Kapolri bukan hanya soal pergantian figur. Namun, kata dia, juga momentum untuk melakukan pembenahan di tubuh Polri. 

"Polri harus menjadi alat negara, bukan alat kekuasaan. Netralitas, profesionalitas, dan integritas Polri harus diperkuat kembali," tegasnya. 

Dia juga mencermati sejumlah hal yang disampaikan Jenderal Suyudi saat menjalani _fit and proper test_ di DPR. Salah satunya terkait prinsip kesetaraan warga negara di hadapan hukum dan fenomena no viral no justice. 

"Apa yang disampaikan Komjen Suyudi tentang kesetaraan di hadapan hukum, transparansi perkara, dan no viral no justice perlu diterjemahkan secara konkret. Bahkan, prinsip-prinsip tersebut harus menjadi kultur Polri dalam memberikan pelayanan dan keadilan kepada masyarakat," ujarnya. 

Menurut Hasto, kepercayaan publik terhadap Polri bergantung pada penegakan hukum yang adil tanpa membedakan latar belakang maupun status seseorang. 

Untuk itu, kata Hasto, pentingnya agenda reformasi Polri dilanjutkan dan diperkuat di bawah kepemimpinan Kapolri yang baru. 

Dia menyebut sejumlah hal yang perlu diperkuat, seperti independensi penyidikan, transparansi penanganan perkara, pemberantasan pungutan liar dan praktik transaksional, perlindungan HAM dan demokrasi, serta penguatan akuntabilitas Propam dan pengawasan eksternal. 

"Yang juga sangat penting adalah menjawab harapan publik agar Polri tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis. Institusi kepolisian harus berdiri untuk seluruh rakyat Indonesia dan bekerja berdasarkan hukum serta konstitusi," tuturnya. 

Hasto menilai, keberhasilan kepemimpinan Polri ke depan tak hanya diukur dari program dan capaian administratif. 

Menurutnya, ukuran utamanya ialah meningkatnya kepercayaan masyarakat serta adanya kepastian dan keadilan hukum. 

"Ukuran keberhasilan harus diletakkan pada kepercayaan publik dan terciptanya supremasi hukum, sehingga rakyat mendapatkan kepastian dan keadilan hukum," ujarnya. 

"Selamat bekerja untuk Kapolri baru. PDI Perjuangan berharap momentum ini benar-benar menjadi awal penguatan profesionalitas Polri, supremasi hukum, serta kehadiran kepolisian yang semakin dipercaya dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat," pungkasnya. (*/red)

Puan Ungkap Alasan Prabowo Berhentikan Kapolri Listyo Sigit: Sudah Waktunya

By On Oktober 03, 2026

DPR menyetujui pengangkatan Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis, 01 Oktober 2026. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - DPR RI melalui Rapat Paripurna telah menyetujui usulan Presiden Prabowo Subianto untuk memberhentikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri. 

Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan, Jenderal Listyo Sigit diberhentikan dengan hormat. 

"(Jenderal Listyo Sigit diberhentikan) dengan terhormat, karena memang sudah waktunya," ujar Puan kepada wartawan, usai memimpin Rapat Paripurna di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 01 Oktober 2026. 

Seperti diketahui, Presiden Prabowo meminta persetujuan DPR tentang pemberhentian dan pengangkatan Kapolri. Melalui Surpres Nomor R-57/Pres/09/2026, Presiden Prabowo mengusulkan pemberhentian Jenderal Listyo Sigit dari jabatan Kapolri dan mengangkat Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri baru. 

Sesuai mekanisme, DPR kemudian memproses permohonan Presiden itu. Pagi tadi Komisi III DPR menggelar rapat untuk membahas usulan pemberhentian Jenderal Listyo Sigit dari jabatan Kapolri. 

Komisi III DPR juga menggelar fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) terhadap Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon tunggal Kapolri. 

Komisi III DPR secara aklamasi menyetujui Komjen Suyudi sebagai calon Kapolri baru menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang disepakati diberhentikan secara hormat. 

Adapun hasil fit and proper test tersebut kemudian dibawa ke Rapat Paripurna hari ini dan telah disahkan sebagai keputusan DPR. 

Hasil keputusan DPR selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah sehingga Presiden Prabowo bisa segera melantik Komjen Suyudi sebagai Kapolri. 

Puan pun menyatakan alasan pemberhentian Jenderal Listyo sebagai Kapolri bukan berkaitan dengan umur. 

"Tidak, tidak ada," kata Puan menjawab pertanyaan wartawan. 

Ia juga menyatakan tidak mengetahui apakah Presiden Prabowo akan melakukan reshuffle kabinet dengan pergantian Kapolri ini, termasuk soal kemungkinan Jenderal Listyo bergabung ke dalam Kabinet Merah Putih sebagai menteri. 

"Apakah akan bergabung atau tidak, itu nanti bisa ditanyakan kepada Presiden karena itu hak prerogatif Presiden," jawab cucu Bung Karno itu. 

"Kalau (soal) reshuffle nanti tanya ke Presiden, ke Istana," lanjut Puan. 

Puan hanya memastikan Presiden Prabowo memang mengusulkan satu nama kandidat calon Kapolri kepada DPR, yakni Komjen Suyudi. 

"Dari nama yang diusulkan memang biasanya hanya satu calon karena terkait dengan Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia," terangnya. 

Puan juga menjelaskan mengapa proses persetujuan usulan pemberhentian Jenderal Listyo Sigit dari jabatan Kapolri dan persetujuan Komjen Suyudi sebagai calon Kapolri berjalan dengan cepat. 

"Dari laporan yang kami terima bahwa tidak ada hal-hal yang dipermasalahkan di Komisi III karena memang Komisi III yang melakukan fit and proper, dan Alhamdulillah secara aklamasi tadi di Komisi III menyetujui untuk penetapan pencalonan calon Kapolri yang baru," tutur Puan. 

Puan menyebut, hasil fit and proper test segera dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan lantaran memang tidak ada persoalan atau hambatan. 

"Selama tidak ada hal yang perlu dipermasalahkan ya sesuai mekanisme dan sesuai dengan tata tertib yang ada, ya bisa saja itu segera dilakukan," tutupnya. (*/red)

Prabowo Resmi Lantik Suyudi Ario Seto Jadi Kapolri

By On Oktober 03, 2026

Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto (kiri) dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana, Negara, Jakarta, Kamis, 01 Oktober 2026. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Presiden RI, Prabowo Subianto resmi melantik Jenderal (Polisi) Suyudi Ario Seto menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis, 01 Oktober 2026. 

Prabowo juga melantik Komjen Wayu Hadiningrat sebagai Wakil Kepala Polri (Wakapolri). 

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI (Keppres) Nomor 96 dan 97 tentang Pengangkatan Kapolri dan Wakil Kapolri (Wakapolri). 

Dalam keputusan itu, Prabowo memberhentikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri dan Komjen Dedi Prasetyo sebagai Wakapolri. 

Setelah Keppres dibacakan, Prabowo memandu sumpah jabatan bagi Suyudi dan Wahyu. 

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi Tribrata dengan sebaik-baiknya," kata Suyudi mengikuti ucapan Prabowo. 

Usai membacakan sumpah jabatan, Suyudi dan Wahyu juga menandatangani berita acara di hadapan Prabowo. Suyudi pun resmi menyandang pangkat Jendera atau Bintang Empat. 

Prabowo juga memberikan jabatan baru bagi Listyo Sigit dan Dedi Prasetyo. 

Sigit dilantik menjadi kepala staf presiden, sedangkan Dedi menjadi kepala Badan Reforma Agraria. 

Total terdapat 18 pejabat yang dilantik oleh Prabowo, di antaranya: 

1. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan: Dudung Abdurachman; 

2. Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi: Bahlil Lahadalia; 

3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Sugiono; 

4. Menteri Luar Negeri: Arrmanatha Nasir; 

5. Menteri Perindustrian: Muhammad Sarmuji; 

6. Kapolri: Jenderal Suyudi Ario Seto; 

7. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Drajad Wibowo; 

8. Wakil Menteri Keuangan: Nurcholisoh Ibnu Aman; 

9. Wakil Menteri Keuangan: Lucky Alfirman; 

10. Wakil Menteri Pertanian: Muhammad Saleh Mustafa; 

11. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan: Irwan Meilano; 

12. Wakapolri: Komjen Wahyu Hadiningrat; 

13. Kepala Kantor Staf Kepresidenan: Jenderal Listyo Sigit Prabowo; 

14. Kepala Badan Reformasi Agraria Nasional: Komjen Dedi Prasetyo; 

15. Ketua Ombudsman Republik Indonesia: Nuzran Joher; 

16. Anggota Ombudsman Republik Indonesia: Radian Syam; 

17. Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan: Aryanto Wibowo; 

18. Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa: Muhammad Fadil Imran. 

(*/red)

Pergantian Kapolri, Apakah Uji Kelayakan DPR Bisa Disebut Layak?

By On Oktober 01, 2026

Komisaris Jenderal (Komjen), Suyudi Ario Seto. 

Oleh: Subairi Muzakki 

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia akhirnya berganti. Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, yang menduduki jabatan itu selama 5 tahun 8 bulan, harus menyerahkannya kepada Komisaris Jenderal Suyudi Ario Seto. 

Pergantian itu sendiri tidak banyak dipersoalkan. Posisi ini memang sudah terlalu lama tidak berganti. Yang menjadi pertanyaan justru prosesnya, yang berlangsung begitu kilat. 

Selama 22 menit, Suyudi memaparkan visi dan misinya di hadapan Komisi III DPR, Kamis (1/10/2026). 

Setelah itu tidak ada tanya jawab, tidak ada keberatan, dan Komisi III langsung menyetujuinya secara aklamasi. 

Hitung mundur prosesnya lebih mencengangkan. Surat Presiden Nomor R57/Surpres/09/2026 bertanggal 30 September 2026. Uji kelayakan digelar keesokan harinya. 

Pagi itu, Komisi III semula dijadwalkan membahas Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, sebelum agendanya mendadak diganti menjadi uji kelayakan calon Kapolri. 

Kepada wartawan, Komjen Suyudi bahkan mengaku baru diberitahu sekitar pukul 07.00 WIB. Dia kemudian lekas-lekas menyiapkan bahan untuk uji kelayakan di DPR RI. 

Secara prosedural tidak ada yang dilanggar. Presiden mengirim surat, Badan Musyawarah menugaskan Komisi III, Komisi III menyetujui. Semuanya sesuai undang-undang. 

Maka pertanyaannya bukan apakah proses ini sah, melainkan apakah sesuatu yang berlangsung begitu cepat, mulus, dan tanpa satu pun pertanyaan masih bisa disebut uji kelayakan. 

Formalitas Prosedural

Uji kelayakan selayaknya adalah forum untuk menguji sejauh mana seseorang layak untuk menyandang sebuah posisi tertentu. 

Sebagai representasi masyarakat, anggota DPR seharusnya menghadapkan segala persoalan dan harapan kepada calon Kapolri, dan melihat bagaimana calon Kapolri meresponsnya. 

Dari situlah kemudian diputuskan apakah ia layak atau tidak.  Hal semacam ini masih sedikit tergambar dalam uji kelayakan pada calon Kapolri pada tahun-tahun sebelumnya. 

Pada Januari 2021, Listyo Sigit diberi waktu 60 menit untuk memaparkan arah kebijakan. Dua hari sebelumnya, ia diundang ke Komisi III untuk menulis makalah selama satu hingga dua jam. 

Setelah paparan, ada dialog dan tanya jawab, dengan jawaban diberikan per tiga pertanyaan dari tiga fraksi, lalu ditutup dengan penandatanganan surat pernyataan yang disiapkan Komisi III dan dibacakan di hadapan rapat. Pada Oktober 2019, uji kelayakan Komjen Idham Azis berlangsung hampir dua jam sebelum aklamasi. 

Pada 2008, sebanyak 26 anggota Komisi III mendaftar untuk bertanya kepada Komjen Bambang Hendarso Danuri, dan ia menjawab satu per satu. Yang paling jauh justru terjadi pada 2013. 

Menjelang uji kelayakan Komjen Sutarman, Komisi III memasang pengumuman di sejumlah surat kabar untuk meminta masukan masyarakat tentang calon Kapolri. 

Mereka juga mengundang Komisi Kepolisian Nasional untuk mengetahui kinerja sang calon, mengundang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk menelusuri kemungkinan temuan, bahkan mendatangi kediamannya. 

Seluruh rangkaian itu memakan waktu sepekan. Tiga belas tahun kemudian: dua hari, 22 menit, nol pertanyaan. Ini bukan variasi gaya, melainkan kemunduran yang sangat disayangkan. 

Kemunduran semacam itu punya namanya sendiri dalam kajian ketatanegaraan. Uji kelayakan berubah menjadi semacam formalitas prosedural belaka. 

Ruang rapat Komisi III pagi itu masih menyediakan seluruh atribut kebermartabatan: palu, fraksi, risalah, pimpinan DPR yang mengantar calon memasuki ruangan. Yang hilang justru fungsinya sebagai tempat pengujian. 

Murray Edelman dalam The Symbolic Uses of Politics (1964) menyebut gejala ini, symbolic reassurance. 

Suatu ritual dipertahankan bukan untuk menguji kekuasaan, melainkan untuk menenangkan publik bahwa pengujian telah terlaksana. 

Legal, tetapi Kosong

Semua itu, sekali lagi, tidak melanggar aturan apa pun. Dan justru di situlah analisis perlu lebih presisi daripada sekadar menuding pelanggaran. Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam How Democracies Die (2018) menunjukkan,  demokrasi masa kini jarang runtuh karena aturan dilanggar. 

Ia melemah ketika seluruh aturan dipenuhi, sementara norma tak tertulis yang menghidupkannya ditinggalkan. Tidak ada satu pun ketentuan yang mengatur berapa lama uji kelayakan harus berlangsung atau berapa pertanyaan yang wajib diajukan. 

Justru karena itu, kualitasnya sepenuhnya bergantung pada norma, bukan pada pasal. Dan norma itulah yang kemarin ditinggalkan. 

Kim Lane Scheppele dalam "Autocratic Legalism" (University of Chicago Law Review, 2018) menamai pola semacam ini dengan tepat: hukum tidak dilanggar, melainkan dipakai secara sempurna untuk mengosongkan isinya. Semua kotak prosedural dicentang, dan yang tersisa hanya cangkang. 

Kekosongan itu terasa makin besar begitu kita mengingat apa yang dituntut oleh undang-undang itu sendiri. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Polri baru disahkan pada 17 Juni 2026, tiga setengah bulan sebelum pergantian ini. 

Pasal 19A mewajibkan setiap pelaksanaan tugas kepolisian berlandaskan profesionalitas, proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. 

Pasal 38 ayat (1) menugaskan, Kompolnas untuk memberikan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. 

Maka pertanyaan yang semestinya diajukan nyaris menulis dirinya sendiri. Bagaimana Kapolri baru akan menerjemahkan Pasal 19A ke dalam praktik di lapangan? 

Apa isi pertimbangan Kompolnas atas pencalonan ini, dan kapan diberikan? 

Pada 2021, Kompolnas menyaring 14 jenderal bintang tiga menjadi lima calon potensial, lalu menganalisisnya dengan metode SWOT sebelum menyerahkan hasilnya kepada Presiden. 

Mungkinkah proses sekualitas itu berlangsung dalam rentang dua hari? 

Tulisan ini tidak menyoal pribadi Komjen Suyudi Ario Seto. Ia belum diberi kesempatan untuk diuji, dan persis di situlah masalahnya. 

Pejabat yang lolos tanpa satu pun pertanyaan tidak memperoleh tantangan; ia hanya memperoleh jabatan. 

Ketika kelak muncul persoalan, tidak ada rekaman komitmen yang bisa ditagih publik, sebab tidak pernah ada komitmen yang diminta. 

Hak prerogatif Presiden untuk mengusulkan Kapolri juga tidak sedang dipersoalkan. Yang dipersoalkan adalah apakah DPR masih menjalankan fungsi yang membuat persetujuannya bernilai. 

Sebab persetujuan yang diberikan tanpa pengujian tidak menambah apa pun pada keputusan Presiden; ia hanya menjadi stempel tanpa benar-benar tahu apakah ia benar-benar layak atau tidak. 

Penulis adalah Direktur Institut Demokrasi Republikan 

Sumber: kompas.com

Prabowo: Saya Paling Hormat Sama Pakar!

By On September 26, 2026

Presiden Prabowo Subianto. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya paling hormat dengan para pakar. 

Menurutnya, ucapannya kerap dipelintir, sehingga seolah tidak menghormati pakar. 

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat bertemu 22 pakar terkait mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 24 September 2026. 

"Jadi saudara-saudara, jangan salah ya menerima, kadang-kadang saya kalau bicara di audience, suka dipelintir ya, dibilang seolah saya enggak hormati pakar. Saya paling hormat sama pakar," ujar Prabowo, dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, 25 September 2026. 

Prabowo menyampaikan, dirinya berhasil sebagai perwira TNI di masa lalu adalah berkat pakar. 

Dia juga memohon diberi masukan oleh para pakar mengenai pencegahan karhutla dan penanganan lahan gambut. 

"Enggak bisa apapun, saya. Kenapa saya berhasil sebagai perwira? Karena saya selalu cari pakar. Anyway, jadi mohon saya diberi masukan, what can we do supaya tahun depan kita, sudahlah," kata dia. 

"Jadi, sekarang saya sudah perintahkan, sudahlah kita antisipasi, jadi ternyata tadi saya dapat laporan kemarin ya, dengan segala macam helikopter apa, tetap yang paling efektif adalah petugas di darat," imbuhnya. 

Prabowo juga meminta saran dan masukan dari para pakar, apa yang harus pemerintah lakukan supaya karhutla tidak terjadi lagi ke depannya. 

Dia juga meminta agar pompa dan embung sudah dibuat jauh sebelum kebakaran terjadi. 

"Jadi bagaimana, saya minta masukan dari saudara-saudara, what we have to do, soal mitigasi fisik kita lakukan ya. Pemadam kebakaran harus siap, enggak ada, jauh sebelum kebakaran bikin embung embung embung embung. Belum ada kebakaran bikin pompa pompa pompa, siapkan semua itu. Nah, tapi dengan gambut, kalau bisa ada jawaban ilmiah, a scientific, a scientific solution," tuturnya. (*/red)

Prabowo Bentuk Tim Khusus Kaji Rencana Kuliah Gratis di PTN

By On September 24, 2026

Presiden Prabowo Subianto. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Presiden Prabowo Subianto membentuk Tim Khusus untuk menghitung anggaran program pendidikan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) gratis. 

Tim tersebut akan dipimpin Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno. 

"Tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaah lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan mem-breakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat: Pak Mensesneg, Pak Menag, dan lain-lainnya ya, Menteri Keuangan tentu juga," kata Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto saat Jumpa Pers di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 23 September 2026. 

Tim tersebut akan segera bekerja dengan harapan satu bulan ke depan sudah ada hasil perhitungan anggaran. 

Selanjutnya, hasil tersebut akan dilaporkan ke Prabowo untuk ditentukan langkah dan tahapan selanjutnya. 

"Harapannya dalam waktu barangkali dua minggu sampai satu bulan begitu ya Pak Menko, akan kita dapatkan lagi hitungan-hitungan yang lebih rasional, tahapan-tahapan yang lebih baik begitu ya, sehingga nantinya kita akan melaporkan kembali kepada Bapak Presiden dipimpin oleh Pak Menko untuk menetapkan bagaimana langkah-langkah, tahapan-tahapan sehingga keinginan dan arahan Bapak Presiden untuk menggratiskan perguruan tinggi negeri ini dapat dilakukan," tuturnya. 

Brian menyebut, beberapa opsi sudah disampaikan baik melalui pendapatan UKT hingga program jalur mandiri. 

Angka-angka yang sudah dihasilkan, kata Brian, akan didiskusikan lebih lanjut menyesuaikan dengan kondisi fiskal. 

"Tadi beberapa hitungan-hitungan sudah kita lakukan, beberapa analisa mulai dari pendapatan UKT yang ada saat ini, kemudian berapa IPI pada jalur mandiri, kemudian juga pendapatan lain-lainnya yang karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pascasarjana itu mensubsidi program sarjana ya, itu kita lakukan," kata dia. 

"Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita," imbuhnya. 

Brian mengungkap harapan Prabowo agar program kuliah gratis segera berjalan. 

"Harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan. Namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung," ujarnya. (*/red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *