Berita Terbaru

Jepang Kirim Tiga Helikopter Chinook Bantu Padamkan Karhutla

By On September 11, 2026

Kapal perang Jepang JS Kunisaki tiba di Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis, 10 September 2026. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Kapal perang milik Jepang, JS Kunisaki, tiba di Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis, 10 September 2026. 

Kapal tersebut membawa tiga helikopter jenis Chinook beserta kru untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalbar. 

Tiga helikopter Chinook tersebut akan digunakan untuk mendukung pemadaman karhutla melalui mekanisme water bombing. 

Titik kebakaran yang dinilai paling parah akan menjadi prioritas penanganan. 

Untuk sementara, helikopter akan ditempatkan di Pangkalan Udara Supadio di Kubu Raya sebelum dikerahkan menuju lokasi Karhutla. 

Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) XII, Laksamana Muda TNI Sawa mengatakan, pihaknya membantu memastikan proses kedatangan dan penggunaan kapal serta peralatan dari Jepang berjalan lancar. 

"Kalau kami dari Angkatan Laut memang membantu proses untuk kelancaran nanti untuk kekuatan prajurit yang akan diturunkan, kemudian jumlah helikopter bombing yang akan diturunkan," ujar Sawa. 

Sawa mengatakan, satu kapal Jepang disiapkan untuk mendukung misi tersebut. 

Sebelum kapal tiba, kata dia, tim survei telah lebih dulu datang untuk melakukan persiapan. 

"Yang datang sebelumnya itu tim survei sebenarnya, bukan dari prajurit kapal," ujarnya. (*/red)

Lima Jurnalis dan Tiga Kru Hilang di Anak Krakatau, IWQI Desak Pencarian Intensif

By On September 09, 2026

 


ANYER, KabarXXI.com – Lima jurnalis dan tiga kru pendukung dilaporkan hilang kontak saat melakukan peliputan di sekitar Gunung Anak Krakatau. Organisasi Ikatan Wartawan Quotient Indonesia (IWQI) menyatakan keprihatinan mendalam dan berharap tim segera ditemukan dalam keadaan selamat. Rombongan jurnalis berangkat menggunakan kapal kecil untuk mendekati lokasi aktivitas vulkanik Anak Krakatau pada Rabu (2/9/2026). Namun, beberapa jam setelah keberangkatan, komunikasi dengan rombongan terputus dan hingga berita ini diturunkan belum ada kabar mengenai keberadaan mereka.

Ketua IWQI, Abdul Kabir, dalam pernyataannya pada Kamis (3/9/2026) menegaskan bahwa keselamatan jurnalis adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar, terutama ketika meliput di wilayah rawan bencana. IWQI meminta aparat terkait, termasuk Basarnas dan TNI AL, untuk segera melakukan pencarian intensif di sekitar perairan Selat Sunda. Menanggapi hal tersebut, Basarnas Banten pada Jumat (4/9/2026) mengerahkan kapal pencari dan tim penyelam untuk menyisir jalur pelayaran yang kemungkinan dilalui rombongan, sementara kepolisian serta nelayan setempat diminta membantu memberikan informasi. Pejabat Basarnas menyebutkan bahwa cuaca di sekitar Anak Krakatau yang sering berubah cepat menjadi tantangan tersendiri dalam operasi pencarian.

Kasus ini kembali menyoroti risiko tinggi yang dihadapi jurnalis ketika meliput di daerah bencana, mengingat Anak Krakatau merupakan gunung api aktif dengan potensi letusan dan gelombang laut mendadak. IWQI menekankan perlunya standar keselamatan liputan yang lebih ketat, termasuk koordinasi dengan aparat dan penggunaan peralatan komunikasi darurat. Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah, pada Sabtu (6/9/2026) menyatakan dukungan penuh terhadap operasi pencarian karena keselamatan para jurnalis merupakan tanggung jawab bersama. Sementara itu, keluarga korban terus menerima dukungan moral dari masyarakat melalui media sosial sembari menunggu kabar baik.

Peliputan di kawasan bencana menuntut kesiapan peralatan, koordinasi matang, serta pemahaman kondisi geografis dan cuaca yang memadai. Pengamat media pada Minggu (7/9/2026) mengingatkan bahwa kebebasan pers tidak akan berarti jika jurnalis tidak terlindungi di lapangan. Meskipun UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 menjamin kebebasan pers, regulasi tersebut belum secara rinci mengatur aspek keselamatan kerja di lapangan seperti kewajiban asuransi, pelatihan khusus, atau penyediaan perangkat komunikasi darurat bagi jurnalis yang bertugas di zona berbahaya. Kasus hilangnya jurnalis di Anak Krakatau ini menegaskan urgensi pembentukan kebijakan nasional yang lebih kuat untuk mencegah tragedi serupa terulang di masa depan. (*) 

1.900 Pegawai Kemensos Terindikasi Judol, Sebagian Besar Mengakui Perbuatannya

By On September 08, 2026

Mensos Gus Ipul saat memimpin Rakor bersama Kepala Sekolah Rakyat se-Indonesia secara daring, Rabu, 02 September 2026. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf mengatakan, proses klarifikasi terhadap 1.900 pegawai Kementerian Sosial (Kemensos) yang terindikasi terlibat Judi Online (Judol) masih berlangsung. 

Sejauh ini, kata dia, sekitar 70 persen pegawai yang telah menjalani klarifikasi mengakui keterlibatannya. 

Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan, dari hasil klarifikasi sementara, terdapat sejumlah alasan di balik keterlibatan para pegawai tersebut. Ada yang mengaku hanya iseng, tetapi ada pula yang telah mengalami kecanduan Judol. 

"Ada yang memang sudah kecanduan, sudah menjadi kebiasaan. Ada yang mungkin sekadar iseng. Ada juga yang HP-nya digunakan oleh keluarganya, dimanfaatkan atau digunakan oleh keluarganya. Jadi, ini semuanya benar-benar sedang ditelusuri, dipastikan," ujar Gus Ipul, Senin, 07 September 2026. 

Gus Ipul menjelaskan, sebanyak 1.900 pegawai Kemensos terindikasi terlibat judol berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 

Dari jumlah tersebut, kata dia, 124 orang berada di Sekretariat Jenderal, 191 orang di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, 179 orang di Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, dan tiga orang di Inspektorat Jenderal. 

Sementara itu, sisanya berada di Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos). 

"Dirjen Linjamsos ini masih dalam proses klarifikasi, karena keberadaannya tidak di Jakarta, di daerah, umumnya adalah P3K, pendamping sosial," ujarnya. 

Gus Ipul mengatakan, proses klarifikasi terhadap seluruh pegawai yang terindikasi terlibat judol ditargetkan rampung pada September 2026. Setelah proses klarifikasi selesai, pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran akan dijatuhi sanksi sesuai ketentuan. 

Sanksi yang diberikan akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran. Untuk kategori hukuman disiplin ringan, sanksinya berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis. 

Kemudian, hukuman disiplin sedang dapat dijatuhkan apabila pelanggaran berdampak terhadap instansi. Sanksinya antara lain penurunan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, hingga penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun. 

Sementara itu, apabila pelanggaran masuk dalam kategori disiplin berat, sanksi yang diberikan dapat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. 

"Bapak, Ibu sekalian, ini betul-betul memprihatinkan, sudah diberi kesempatan oleh negara, diberikan kesempatan menjadi ASN, tapi terlibat satu kegiatan yang tidak semestinya. ASN Kementerian Sosial seharusnya menjadi contoh bersih pikirannya, bersih tindakannya, dan bertanggung jawab dalam menjalankan amanah," pungkasnya. 

Diketahui sebelumnya, sebanyak 1.900 pegawai Kemensos terindikasi bermain judi online berdasarkan data PPATK. Kemensos kemudian melakukan verifikasi terhadap data tersebut. 

Dari 1.900 pegawai yang terindikasi, sebanyak 42 orang merupakan ASN, sedangkan sisanya merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Data tersebut sebelumnya disampaikan Gus Ipul kepada wartawan pada 12 Agustus 2026. (*/red)

Prabowo Sebut Kapal Induk dari Italia Bakal Dikerahkan untuk Tangani Karhutla

By On September 08, 2026

Presiden RI, Prabowo Subianto. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto mengungkapkan Kapal Induk pertama Indonesia dari Italia akan segera merapat memperkuat alutsista TNI AL. 

Kemampuan Kapal Induk tersebut juga akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana. 

"Alhamdulillah sebentar lagi Kapal Induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Itu kita akan refurbish, kita ubah untuk menjadi Kapal Induk Helikopter dan untuk Drone," kata Prabowo Rapat Terbatas (Ratas) Penanganan Bencana, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 07 September 2026. 

Kemampuan Kapal Induk tersebut, kata Prabowo, mampu membawa helikopter ukuran menengah atau medium sebanyak 10 unit. 

Menurut Prabowo, helikopter yang dapat diangkut adalah sejenis Black Hawk dan Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4-5 ton air untuk penanganan bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). 

"Jadi kalau kita punya 10 helikopter bisa segera merapat ke titik api yang terbanyak. Ini juga akan sangat membantu respons kita," ujarnya. 

Prabowo menjelaskan, pihaknya banyak mengalokasikan pesawat untuk untuk modifikasi cuaca. 

Prabowo juga meminta BRIN mengkaji zat yang paling efisien untuk mempercepat modifikasi cuaca. 

Tak hanya Kapal Induk, Jelikopter, dan Pesawat, Prabowo juga meminta adanya pengadaan Drone-drone yang bisa menyemprotkan air. 

"Ada Drone yang cukup besar ya, sampai bisa mengangkut dan melempar drop 50 kilo air. Kalau 50 kilo air 10 drone sama dengan 1 helikopter. Oh tidak, tidak, 50 kali 10 baru 500, setengah ton ya," ujarnya. 

"Tapi memang kalau ada di tempat terdepan ini akan sangat. Jadi kita persiapan mengatasi mitigasi, jangan menunggu kejadian. Jauh sebelumnya harus kita siapkan," pungkasnya. (*/red)

Pemerintah Tegaskan Status Kewarganegaraan 1.512 Anak PMI di Malaysia

By On September 05, 2026

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas dalam acara pemberian penegasan status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi 1.500 anak PMI yang berada di Malaysia, pada Jumat, 03 September 2026. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Pemerintah memberikan penegasan status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi 1.500 anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di Malaysia. 

Program ini merupakan upaya kolaborasi lintas kementerian yang melibatkan Kementerian Hukum (Kemenkum), Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Luar Negeri. 

Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas mengatakan, pemberian status kewarganegaraan RI dilakukan di empat titik, yaitu Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Tawau, serta Johor Bahru. 

Dengan pemberian penegasan status kewarganegaraan, anak-anak dari PMI bisa mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum. 

"Pemerintah Indonesia prihatin karena ada anak-anak kita, saudara-saudara kita, yang tidak bisa mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara dengan utuh. Tidak memiliki kepastian hukum. Karena itu, kami dari Kemenkum bersama empat kementerian lainnya hadir di sini untuk memberikan kepastian hukum itu bagi mereka,” kata Supratman di Malaysia, Jumat, 04 September 2026. 

Menurutnya, ketiadaan status kewarganegaraan bukan hanya merupakan persoalan administratif. 

Lebih dari itu, status kewarganegaraan adalah dasar bagi anak-anak tersebut untuk mengakses hak-hak mereka seperti pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, bantuan sosial, hingga perlindungan ketika mereka berhadapan dengan persoalan hukum. 

"Berawal dari penegasan status kewarganegaraan, ini akan menjadi pintu bagi anak-anak kita untuk bersekolah, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Juga memungkinkan mereka mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum ketika mereka berada di luar wilayah Indonesia,” ujarnya. 

Selain penegasan status kewarganegaraan, Supratman juga hadir  berdialog langsung dengan sekitar 300 PMI dalam program Pasti Ada Solusi yang dilaksanakan di Kantor KBRI di Kuala Lumpur. 

Hadir langsung dalam Dialog Pasti Ada Solusi, selain Menteri Hukum, Menteri P2MI Mukhtarudin dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. 

Sementara dari Kementerian Dalam Negeri diwakili Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Teguh  Setyabudi  dan Kementerian Luar Negeri hadir lewat virtual diwakilkan oleh Diruktur Perlindungan WNI dan Direktur Urusan Diaspora. 

Masyarakat bisa menyampaikan persoalan, pengaduan, dan pertanyaan kepada lima kementerian sekaligus. 

Masyarakat yang tidak bisa hadir secara langsung di lokasi, dapat bergabung dalam dialog secara daring melalui platform yang sudah disediakan oleh Kemenkum. 

Pemerintah membuka ruang dialog yang seluas-luasnya bagi masyarakat. 

Ia menegaskan bahwa pemerintah harus berkolaborasi untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, dan memberikan dampak nyata melalui solusi-solusi untuk menjawab kebutuhan masyarakat. 

"Komitmen kami, khususnya lima kementerian yang sudah hadir di sini, adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia, di mana pun mereka berada,” ujarnya. 

"Kita bersinergi memberikan solusi, berpikir bersama tentang apa solusi terbaik bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan pelayanan kita, kami juga akan melakukan sinkronisasi semua peraturan terkait pekerja migran,” tutupnya. 

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyampaikan komitmen yang kuat dalam menangani pekerja migran “kehadiran kita di sini berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan persoalan warga kita di luar negeri supaya negara hadir untuk masyarakat” 

Menteri P2MI, Mukhtarudin menambahkan, P2MI akan melakukan perlindungan maksimal sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. 

“Dengan adanya pemulihan dokumen mereka akan mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial, terobosan penting untun menyelesaikan masalah,” pungkasnya. 

Di akhir acara ada pembacaan inisiatif Malaysia oleh Duta Besar Malaysia; Imam Hascarya Kusumo yang menegaskan; Pelindungan WNI dan PMI membutuhkan sinergi seluruh pihak. 

Dalam kaitan ini, lima kementerian dan Perwakilan Kementerian terkait telah menyepakati langkah bersama dalam pelindungan WNI/PMI khususnya di Malaysia. (*/red)

Prabowo ke Putin: Kami Non-Blok, Tak Gabung Aliansi Militer Manapun

By On September 05, 2026

Presiden RI, Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam EEF ke-11 di Vladivostok, Rusia, Kamis, 03 September 2026. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa posisi Indonesia terbuka untuk membangun hubungan dan kerja sama dengan semua negara, termasuk dengan berbagai kekuatan besar dunia. 

Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Far Eastern Federal University (FEFU), Vladivostok, Federasi Rusia, pada Kamis, 03 September 2026. 

Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama atas undangan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin dalam forum ekonomi yang mempertemukan para pemimpin negara, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan dari berbagai kawasan tersebut. 

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa keterbukaan merupakan bagian dari kebijakan Indonesia yang telah dijalankan selama beberapa dekade. 

Indonesia, kata Prabowo, senantiasa mengedepankan hubungan yang baik dengan seluruh negara dan kekuatan besar. 

"Indonesia telah sangat terbuka selama beberapa dekade. Kami terbuka mengenai kebijakan-kebijakan kami. Kami selalu mengatakan bahwa kami ingin memiliki hubungan terbaik dengan semua negara, dengan semua kekuatan besar. Kami, berdasarkan tradisi, kami nonblok. Seperti yang saya katakan, kami tidak tergabung dalam aliansi militer mana pun. Kami menghormati semua kekuatan,” tuturnya. 

Dalam bidang ekonomi, Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia memiliki sikap independen sekaligus terbuka untuk bekerja sama dengan seluruh mitra. 

Menurutnya, Indonesia menawarkan hubungan perdagangan yang adil kepada negara-negara yang ingin menjalin kerja sama. 

“Secara ekonomi, kami juga independen, dan kami ingin bekerja sama dengan semua sahabat kami. Kami ingin bekerja sama dengan semua negara. Hal ini sangat terbuka sejak hari pertama. Dalam semua negosiasi kami dengan semua mitra kami, mereka mengetahui hal ini dan kami menawarkan perdagangan yang adil,” imbuhnya. 

Prabowo menegaskan, keterbukaan tersebut tidak berarti Indonesia akan bekerja sama dengan satu kelompok untuk berhadapan dengan kelompok lainnya. 

Dia menyebut, Indonesia akan memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada seluruh mitra yang datang dan ingin bekerja sama dengan Indonesia. 

"Namun, seperti yang saya katakan, karena kami sangat terbuka, semua orang tahu, semua pihak tahu bahwa kami tidak akan bekerja sama dengan satu kelompok untuk melawan kepentingan kelompok lain. Kami akan memperlakukan semua orang yang ingin datang ke Indonesia secara adil. Kami akan memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang yang datang ke Indonesia dan kami bernegosiasi. Kami tidak ingin mengancam siapa pun. Jadi, itulah posisi kami,” tuturnya. 

Sementara itu, Presiden Putin menyoroti posisi strategis Indonesia dalam percaturan global. 

Menurutnya, Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di dunia dengan jumlah penduduk Muslim terbesar. 

Putin menekankan bahwa selain negara-negara besar seperti Tiongkok dan India, Indonesia juga merupakan negara yang memiliki posisi penting dalam dinamika global. 

"Saya ingin menarik perhatian pada fakta berikut, bahwa Indonesia bukan hanya negara terbesar dengan populasi Muslim terbesar, tetapi juga salah satu negara terbesar di dunia. Apa pun jenis kebijakan yang sedang dijalankan di bagian dunia mana pun, Anda harus memperhitungkan hal ini juga,” ucapnya. 

Pernyataan kedua pemimpin di Vladivostok tersebut menegaskan posisi Indonesia di tengah dunia yang semakin multipolar. 

Indonesia memilih untuk tidak terjebak dalam rivalitas antarkekuatan, tetapi berdiri di atas kepentingan nasionalnya sendiri, merdeka menentukan sikap, bersahabat dengan semua negara, dan membangun kerja sama yang adil serta saling menguntungkan. (*/red)

Mendagri Tito Ajak Pemda dan Forkopimda Galakkan Gerakan Indonesia ASRI

By On September 05, 2026

Mendagri M. Tito Karnavian dalam ajang Apresiasi Pemda Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Kalimantan di Hotel Platinum, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis, 03 September 2026. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengajak Pemerintah Daerah (Pemda) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memperkuat gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (Asri). 

Gerakan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong terciptanya lingkungan perkotaan yang bersih dan tertata, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. 

"Beliau (Presiden) ingin agar kita, semua program, pusat dan daerah, untuk membuat kota menjadi bersih. Artinya, pengurangan sampah, baik dari hulu, semenjak di rumah tangga, maupun di hilir,” kata Tito dalam rilis persnya dikutip, Jumat, 04 September 2026. 

Hal tersebut disampaikan Tito dalam ajang Apresiasi Pemda Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Kalimantan di Hotel Platinum, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis, 03 September 2026. 

Tito menegaskan, persoalan sampah perlu ditangani secara menyeluruh, mulai dari sumber hingga pengelolaannya di hilir. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengolah sampah menjadi energi. 

Selain itu, ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo juga mendorong penanganan sampah melalui konsep 3R, yakni reduce, reuse, dan recycle. 

Upaya tersebut dapat diperkuat melalui kegiatan korve atau kerja bakti secara gotong royong yang selama ini telah dilakukan oleh sejumlah instansi. 

Menurut Tito, Pemda memiliki kewenangan serta peran strategis untuk memastikan gerakan Indonesia Asri berdampak nyata. 

Dia mengatakan, keterlibatan seluruh jajaran pemda secara rutin dapat menjadi kekuatan penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih. 

"Kalau semua kepala daerah, seluruh gubernur-gubernur, bupati, wali kota semua membuat kebijakan yang sama, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) semua membuat kebijakan yang sama, bersihlah sebagian,” ujarnya. 

Selain persoalan sampah, Tito juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo juga memberikan perhatian terhadap kerapian tata kota, termasuk penataan media promosi di ruang publik. 

"Presiden meminta pemasangan spanduk dan baliho dilakukan secara lebih tertib dengan tetap memperhatikan estetika," ujarnya. 

Menurutnya, penataan tersebut dapat mengacu pada praktik di negara-negara maju, misalnya dengan memanfaatkan videotron sebagai media promosi sehingga tata ruang kota tetap terlihat rapi dan indah. 

Perhatian terhadap kebersihan dan lingkungan tersebut turut tercermin dalam ajang Apresiasi Pemda Berprestasi Tahun 2026 Batch II yang memasukkan kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri. 

Tito berharap, kategori tersebut dapat mendorong pemda untuk terus memperkuat kualitas pengelolaan sampah serta menciptakan lingkungan yang lebih baik. 

“Tadi saya barusan diskusi dengan Ibu Wini (Kepala BPS), beliau meminta dimasukkan satu lagi (kategori penilaian), yaitu masalah pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi daerah juga perlu dan semua pemda paham cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Biar nanti sama-sama belajar,” pungkasnya. (*/red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *