Berita Terbaru

Kubu Gus Alex Minta Jokowi Dihadirkan di Sidang Kasus Kuota Haji

By On September 11, 2026

Sidang Kasus Kuota Haji di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Kamis, 10 September 2026. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Mantan Staf Khusus Menteri Agama (Menag) Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor memanggil Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan keterangan dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024. 

Kuasa Hukum Gus Alex, Wa Ode Nur Zainab menilai, Jokowi memiliki informasi penting terkait kuota haji tambahan karena saat menjabat Presiden menghadiri pertemuan dengan Raja Arab Saudi. 

"Maka melalui persidangan ini, Yang Mulia, sesuai dengan ketentuan KUHAP, kami mohon kepada Yang Mulia agar dapat memanggil melalui penuntut umum Bapak Joko Widodo untuk menerangkan terkait dengan kuota haji," ujar Wa Ode dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negara (PM) Jakarta Pusat, Kamis, 10 September 2026. 

Menurutnya, keterangan Jokowi penting karena kuota haji tambahan menjadi salah satu obyek dalam perkara tersebut. 

"Karena bagi kami ini sangat-sangat penting, karena ini adalah obyek daripada perkara ini," kata Wa Ode. 

Permintaan tersebut disampaikan setelah Wa Ode menilai saksi yang diperiksa dalam persidangan, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo, tidak mengetahui secara detail mengenai kuota haji tambahan. 

Wa Ode kemudian menyoroti persoalan peruntukan kuota tambahan yang diberikan Arab Saudi. 

Dia mempertanyakan apakah kuota tersebut hanya diperuntukkan bagi jemaah haji reguler atau dapat digunakan untuk jemaah haji khusus. 

"Yang penting di sini, apakah kuota tambahan itu hanya untuk haji reguler atau memang kuota tambahan tersebut diberikan untuk jemaah haji Indonesia, sehingga bisa digunakan untuk haji reguler maupun haji khusus? Saksi tidak mengetahui hal tersebut," ujar Wa Ode. 

Wa Ode kembali menegaskan Jokowi merupakan pihak yang dinilai lebih mengetahui persoalan kuota tambahan tersebut. 

Oleh karena itu, dia memilih tidak melanjutkan pertanyaan kepada saksi dan meminta Jokowi dihadirkan di persidangan. 

"Yang lebih mengetahui adalah Bapak Joko Widodo. Sehingga kami tidak bertanya dan kami mohon kepada Yang Mulia sekiranya dapat memanggil beliau agar perkara ini lebih terang, demi kepentingan klien kami dan para terdakwa lainnya," ujarnya. 

Kasus korupsi kuota haji ini menyeret sejumlahterdakwa, yakni mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas, Mantan Staf Khusus Menag Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umroh (Kesthuri) sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama, Asrul Azis Taba. 

KPK menyebut, perkara ini telah menimbulkan kerugian negara setidak-tidaknya Rp 622,09 miliar. 

Nilai tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kuota Haji Indonesia dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 pada Kementerian Agama. 

Kerugian negara tersebut terdiri atas tiga komponen. Pertama, selisih penerimaan dan pengeluaran PIHK atas penyelenggaraan ibadah haji 2024 untuk jemaah haji khusus yang seharusnya tidak berhak berangkat sebesar Rp 438,2 miliar. 

Kedua, penerimaan PIHK dari penjualan kuota petugas haji khusus 2024 sebesar Rp 39,95 miliar. 

Ketiga, fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan 2023 dan 2024 untuk jemaah yang seharusnya tidak berangkat sebesar Rp 143,92 miliar. 

Yaqut dan kawan-kawan didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (*/red)

Prabowo Perintahkan TNI AL Cari Rombongan Jurnalis di Sekitar Anak Krakatau

By On September 11, 2026

Presiden Prabowo instruksikan TNI AL kerahkan kapal dalam pencarian jurnalis di Selat Sunda. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Muhammad Ali untuk segera mengerahkan armada guna mencari lima jurnalis dan tiga kru kapal yang hilang kontak saat meliput di sekitar Gunung Anak Krakatau (GAK). 

Instruksi tersebut telah diberikan oleh Presiden Prabowo sejak Senin malam, 07 September 2026. 

Menindaklanjuti arahan itu, TNI Angkatan Laut langsung mengerahkan sejumlah kapal ke lokasi kejadian. 

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya melalui akun media sosial resmi Sekretariat Kabinet, @sekretariat.kabinet, pada Kamis, 10 September 2026. 

"Sejak rombongan 5 jurnalis bersama 3 kru kapal dilaporkan hilang kontak, sejak Senin malam Presiden Prabowo memang sudah langsung menginstruksikan KSAL untuk segera melakukan pencarian, di hari itu juga TNI-AL langsung mengirim kapal-kapalnya," tulis Teddy dalam keterangannya. 

Berdasarkan laporan KSAL, total terdapat 11 kapal gabungan yang dikerahkan untuk melakukan pencarian. 

Kapal-kapal tersebut, di antaranya KRI Leuser-924, KRI Kerambit-627, KRI Lepu-861, KAL Anyer I-3-64, KAL Pohawang I-3-30, RBB Peucang Lanal Banten, RHIB SAR 02 Banten, RHIB SAR 02 Lampung, KN SAR Tetuka-247, KN SAR Basudewa-224, KP Sanjaya-7017. 

Teddy menyampaikan harapan agar seluruh rombongan dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. 

"Doa kita untuk keselamatan seluruh rombongan. Semoga segera ditemukan dalam keadaan selamat," tutupnya. (*/red)

Basarnas Kerahkan Helikopter HR-3604 dalam Pencarian Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda

By On September 11, 2026

Helikopter HR-3604 Basarnas. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas) menurunkan helikopter untuk membantu proses pencarian lima jurnalis dan tiga kru kapal yang hilang di sekitar Gunung Anak Krakatau. Tim SAR berharap helikopter bisa memudahkan proses pencarian. 

"Dalam rangka mendukung operasi SAR terhadap delapan orang yang masih dalam pencarian akibat speedboat hilang kontak di perairan Selat Sunda, helikopter Dauphin AS365 N3+ dengan nomor registrasi HR-3604 dikerahkan untuk mendukung pelaksanaan operasi SAR di wilayah Gunung Anak Krakatau, Banten," ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Al Amrad, Kamis, 10 September 2026. 

Helikopter HR-3604 berangkat dari Lanud Atang Sendjaja (ATS) pada pukul 12.36 WIB dan direncanakan tiba di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada pukul 12.52 WIB. 

Rute penerbangan meliputi JIExpo Kemayoran-Pantai Carita-BPBD Banten-Helipad/JIExpo Kemayoran. 

Helikopter tersebut membawa tujuh orang crew on board, yaitu Letkol Pnb Endrik Setyo Utomo, Kapten Pnb Dimas Aribowo, Serka Deatry Mulianto, Sertu Moch Farhan, Serda Eki P Ginting, Pratu Ronni Bagus H, dan Prada Brillian Muammar. 

"Pengerahan helikopter ini menjadi bagian dari upaya penguatan pencarian melalui dukungan udara, khususnya dalam pemantauan wilayah operasi SAR di sekitar Perairan Selat Sunda dan Gunung Anak Krakatau," ujarnya. 

Pencarian lima jurnalis dan tiga kru kapal yang hilang kontak di area Gunung Anak Krakatau memasuki hari ke-3. Hari ini, petugas mengerahkan enam kapal, termasuk Kapal Republik Indonesia (KRI) milik TNI AL, serta dibantu nelayan. 

Amrad menyebutkan ada enam sektor pencarian. Nelayan akan membantu proses pencarian di sektor E atau area pesisir pantai Banten. 

"Yang di sektor E, untuk di sektor E itu kita nanti setelah dari rekan-rekan kita mendampingi para nelayan yang melakukan searching, itu akan mereka melakukan searching di pesisir-pesisir Banten," kata Amrad. 

Untuk pencarian hari ini, akan dikerahkan enam kapal. Kapal-kapal tersebut adalah KRI Lepu, KN SAR Tetuka, KN SAR Basudewa, KAL Pohawang, KP Sanjaya, dan RIB 02 Banten. 

Tim SAR gabungan memperluas area pencarian para korban hingga 2.109 NM². (*/red)

Jepang Kirim Tiga Helikopter Chinook Bantu Padamkan Karhutla

By On September 11, 2026

Kapal perang Jepang JS Kunisaki tiba di Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis, 10 September 2026. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Kapal perang milik Jepang, JS Kunisaki, tiba di Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis, 10 September 2026. 

Kapal tersebut membawa tiga helikopter jenis Chinook beserta kru untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalbar. 

Tiga helikopter Chinook tersebut akan digunakan untuk mendukung pemadaman karhutla melalui mekanisme water bombing. 

Titik kebakaran yang dinilai paling parah akan menjadi prioritas penanganan. 

Untuk sementara, helikopter akan ditempatkan di Pangkalan Udara Supadio di Kubu Raya sebelum dikerahkan menuju lokasi Karhutla. 

Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) XII, Laksamana Muda TNI Sawa mengatakan, pihaknya membantu memastikan proses kedatangan dan penggunaan kapal serta peralatan dari Jepang berjalan lancar. 

"Kalau kami dari Angkatan Laut memang membantu proses untuk kelancaran nanti untuk kekuatan prajurit yang akan diturunkan, kemudian jumlah helikopter bombing yang akan diturunkan," ujar Sawa. 

Sawa mengatakan, satu kapal Jepang disiapkan untuk mendukung misi tersebut. 

Sebelum kapal tiba, kata dia, tim survei telah lebih dulu datang untuk melakukan persiapan. 

"Yang datang sebelumnya itu tim survei sebenarnya, bukan dari prajurit kapal," ujarnya. (*/red)

Kejagung Pamerkan Tumpukan Uang Rp 1 T Terkait Dugaan Korupsi Pemanfaatan Hutan Inhutani

By On September 11, 2026

Kejagung sita uang senilai Rp 1,1 triliun atau tepatnya Rp 1.003.184.000.000 yang disita dari PT PSMI dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan, Kamis, 10 September 2026. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Kejaksaan Agung (Kejagung) memamerkan uang senilai Rp 1,1 triliun atau tepatnya Rp 1.003.184.000.000 yang disita dari PT PSMI dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan pada areal PT Inhutani V di Provinsi Lampung. 

Sejumlah uang tersebut dipamerkan dalam Konferensi Pers di lobi Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Kamis, 10 September 2026. 

Uang tersebut disusun bertingkat dan terlihat terbungkus plastik. Setiap plastik berisi uang sekitar Rp 1 miliar. 

Selain uang rupiah, Kejagung juga memamerkan satu bundel uang dollar Amerika Serikat (AS) senilai 166.000 dollar AS atau sekitar Rp 2 miliar. 

Sejumlah petugas pengamanan dalam (Pamdal) terlihat berjaga di sisi kiri dan kanan ruang Konferensi Pers. 

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Saiful Bahri Siregar mengatakan, uang tersebut disita dari PT PSMI. 

"Sebagaimana kita saksikan bersama, uang yang di depan ini sebesar Rp 1.003.184.000.000 dan uang USD sebanyak 166.000 yang kami lakukan penyitaan dari PT PSMI melalui saudara VRL, yaitu pegawai PT PSMI," kata Saiful Bahri saat Konferensi Pers, Kamis, 10 September 2026. 

Penyitaan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan melalui Penetapan Nomor 4522/Pid.Sus/Sita/2026/PN Jkt.Sel. Saiful mengatakan, uang tersebut telah dititipkan dalam Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) milik Kejagung pada Bank Syariah Indonesia (BSI). 

Kasus ini berkaitan dengan dugaan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan oleh PT PSMI di areal PT Inhutani V, Lampung. 

Saiful menjelaskan, PT Inhutani V Lampung sebelumnya mendapatkan izin usaha pengelolaan kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 398 Tahun 1996 atas areal seluas sekitar 55.157 hektar yang masuk kategori hutan produksi. 

"Bahwa sejak tahun 2007, PT PSMI secara melawan hukum telah melakukan pengelolaan lahan milik PT Inhutani V di Kabupaten Way Kanan dengan cara melakukan pembukaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan dengan membangun perkebunan tebu seluas lebih kurang 32.375 hektar," tuturnya. 

Pada 2013, Direksi PT PSMI menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Inhutani V dengan pola kemitraan untuk pembangunan hutan tanaman tumpang sari. Menurut penyidik, perjanjian tersebut berlaku surut sejak 2007. 

Kejagung menilai, pemberlakuan surut tersebut merupakan bagian dari dugaan perbuatan melawan hukum. 

"Perlu kami sampaikan juga bahwa dalam proses penyidikan ini, terkait barang bukti dalam pengelolaannya, tim penyidik menyerahkan aset-aset yang disita kepada Badan Pemulihan Aset," ujarnya. (*/red)

Solidaritas untuk Jurnalis dan Nasib Kontributor Berita

By On September 10, 2026

Kapal rombongan Jurnalis yang hilang saat meliput Anak Krakatau. 

Oleh: Abdul Khalid 

Pada Senin (7/9/2026) siang, lima jurnalis bertolak dari Dermaga Pagedongan, Carita, menumpang speedboat menuju Selat Sunda untuk meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. 

Sore harinya, kontak dengan mereka terputus. Hingga tulisan ini dibuat, Basarnas Banten masih melakukan pencarian terhadap M. Bagus Khoirunnas (Antara), Ari Basuki (Merdeka), Yudhistiro (iNews), Daus (Anadolu Agency), dan Donal, seorang pekerja lepas. 

Semoga kelimanya ditemukan selamat. Tetapi di luar doa dan harapan itu, insiden ini membuka satu lubang menganga yang selama ini jarang dibicarakan terang-terangan: siapa yang bertanggung jawab, secara hukum dan sosial, atas keselamatan dan kesejahteraan seorang kontributor lepas seperti Daus dan Donal—dibandingkan dengan jurnalis tetap yang bernaung di bawah perusahaan pers berbadan hukum? 

Status Hukum yang Setengah Hati

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memang menjamin, lewat Pasal 8, bahwa wartawan mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya. 

Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan bahwa perlindungan itu tidak boleh berhenti pada jurnalis berstatus karyawan tetap—kontributor lepas yang bekerja teratur, tunduk pada Kode Etik Jurnalistik, dan terafiliasi dengan perusahaan pers berbadan hukum, tetap berhak atas perlindungan profesi yang sama. Persoalannya, perlindungan itu bersifat profesi, bukan ketenagakerjaan. 

UU Pers bicara soal hak jurnalistik—perlindungan dari kekerasan, intimidasi, hambatan meliput. Ia tidak bicara soal jaminan sosial, upah layak, atau kepastian hubungan kerja. 

Di titik inilah kontributor lepas jatuh ke area abu-abu: UU Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003, yang kemudian diubah lewat UU Cipta Kerja) dirancang berbasis relasi kerja formal—ada pemberi kerja, ada pekerja, ada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Tidak Tertentu. 

Kontributor yang dibayar per tulisan atau per tayang, tanpa kontrak yang jelas, nyaris tidak pernah masuk dalam definisi itu. 

Akibatnya konkret dan berulang: kontributor jarang terdaftar di BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan; honor per muat kerap di bawah standar upah minimum regional; dan ketika terjadi kecelakaan kerja di lapangan—seperti yang mungkin dialami rombongan di Selat Sunda—tidak ada kejelasan siapa yang menanggung biaya evakuasi, pengobatan, atau santunan bagi keluarga. 

Pada titik ini, pendekatan sosiologi kritis layak diketengahkan sebagai jangkar teoretik yang relevan sebagai pisau analisis, sebab yang terjadi dalam kasus pekerja lepas media bukan sekadar celah teknis dalam undang-undang, melainkan lebih pada pola yang lebih bersifat struktural. 

Pertama, saya melihat posisi hukum pekerja lepas—dalam hal ini kontributor media—dalam ekosistem ketenagakerjaan memiliki kerentanan dan bobot yang dikenal dengan istilah prekaritas (precarity). 

Adalah suatu pekerjaan yang tidak pasti, tidak aman, dan penuh kerentanan tanpa jaminan masa depan atau dikenal dengan sebutan masa depan suram (madesu) dalam percakapan kita sehari-hari. 

Dalam kacamata Guy Standing (2011), kategori pekerja seperti kontributor media masuk dalam klaster "precariat" sebagai konsekuensi logis dari munculnya strata kelompok sosial baru dalam sektor ketenagakerjaan—bukan proletar klasik yang setidaknya punya kepastian relasi kerja—yang hidup dalam ketidakpastian kronis dalam rimba hubungan kerja: tanpa jaminan pendapatan, tanpa identitas okupasional yang diakui negara, tanpa akses penuh pada hak-hak sosial. 

Memang status "wartawan" memberi kontributor modal simbolik—pengakuan sosial, akses liputan, kredibilitas—tetapi modal simbolik itu tidak otomatis berubah menjadi modal material berupa jaminan sosial atau kepastian penghasilan. 

Fenomena itu berdampak pada adanya kesenjangan antara pengakuan profesi dan perlindungan tenaga kerja. Kedua, dualisme pasar kerja dan eksternalisasi risiko. 

Perusahaan media, dalam logika efisiensi biaya, cenderung mempertahankan inti kecil karyawan tetap sambil mengalihkan sebagian besar produksi konten ke jaringan kontributor lepas. 

Model ini menekan biaya operasional perusahaan, tetapi secara bersamaan memindahkan risiko—finansial, hukum, bahkan keselamatan fisik—dari institusi ke individu. 

Ketika kontributor lepas naik speedboat menuju kawasan gunung berapi aktif, ia menanggung risiko itu nyaris sendirian, tanpa payung institusional yang setara dengan rekan-rekannya yang berstatus karyawan tetap. 

Ketiga, di sisi yang lain, saya menemukan adanya "risk society" dan distribusi risiko yang timpang kalau kita meminjam istilah sosiolog Ulrich Beck (1986). 

Dia menegaskan, dalam masyarakat modern, yang diperebutkan bukan lagi sekadar distribusi kekayaan, tetapi juga distribusi risiko. 

Liputan bencana dan fenomena alam ekstrem adalah salah satu titik paling nyata di mana risiko itu dibagi—dan dalam kasus media, dibagi tidak merata. 

Pekerja lepas kerap ditugaskan atau menugaskan diri sendiri ke titik-titik paling berbahaya, justru karena posisi tawarnya paling lemah untuk menolak atau menegosiasikan kompensasi risiko. 

Keempat, relasi yang timpang itu menyiratkan adanya "kekerasan struktural" dalam bentuk pembiaran regulasi. 

Johan Galtung menyebut kekerasan struktural sebagai kerugian yang timbul bukan dari tindakan langsung seseorang, melainkan dari susunan sistem itu sendiri. 

Kekosongan hukum yang membiarkan kontributor lepas bekerja tanpa jaminan sosial, tanpa standar upah, dan tanpa kejelasan tanggung jawab saat kecelakaan kerja, adalah bentuk kekerasan struktural yang baru terlihat justru ketika terjadi tragedi seperti hilangnya kapal di Selat Sunda ini. 

Regulasi yang Tertinggal di Belakang Realitas Kerja

Dewan Pers, lewat berbagai pedoman standar perusahaan pers, sebenarnya sudah mendorong agar hak-hak normatif pekerja media—termasuk soal pemutusan hubungan kerja dan relasi industrial—tetap merujuk pada prinsip ketenagakerjaan yang layak. 

Tetapi dorongan normatif Dewan Pers tidak punya daya paksa setara dengan undang-undang, dan tidak semua perusahaan media patuh menjalankannya. 

Dalam konteks ini, rumusan RUU Ketenagakerjaan yang tengah digodok oleh Panitia Kerja (Panja) di DPR, serta RUU tentang Pekerja Gig yang diinisiasi F-PKB dan telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026, semestinya menjadi momentum untuk menutup celah ini. 

Rumusan UU Ketenagakerjaan ke depan haruslah bukan sekadar menambah satu pasal simbolik saja. 

Namun, juga harus mampu dan berhasil merumuskan kategori hukum baru yang mengakui bahwa hubungan kerja hari ini tidak lagi selalu berbentuk Perjanjian Kerja Dengan Waktu Tertentu (PKWT)-PKWTT konvensional—ada spektrum kerja lepas, kerja berbasis proyek, kerja berbasis kontrak, kerja platform, yang semuanya butuh perlindungan secara proporsional: yang meliputi terpenuhinya jaminan sosial minimal, standar honor yang manusiawi, dan kejelasan tanggung jawab ketika risiko pekerjaan berubah menjadi kecelakaan nyata. 

Kasus di Selat Sunda mestinya tidak berhenti menjadi berita duka yang dilupakan begitu pencarian usai.  Ia semestinya menjadi pengingat bahwa keadilan bagi pekerja media tidak boleh bergantung pada status kepegawaian semata. 

Sebagaimana amanat Mahkamah Konstitusi, perlindungan hukum bagi jurnalis mesti berlaku tanpa pandang bulu—termasuk, dan terutama, bagi mereka yang bekerja tanpa jaring pengaman formal, namun menanggung risiko lapangan yang sama besarnya. 

Penulis adalah Peneliti LP2M Universitas Sunan Gresik. 

Sumber: kompas.com

Silahkan Laporkan Kepada Propam Bahkan Presiden" Oknum IPDA Polsek Serpong Tantang Aktivis Banten

By On September 09, 2026

TANGSEL, KabarXXI.com – Upaya mediasi kekeluargaan yang dilakukan Suhaemi, sopir truk tronton Mitsubishi Nopol B 9954 PD, terhadap keluarga Samuel tak menemui titik temu. Truk Suhaemi diamankan Unit Laka Satlantas Polres Tangsel sejak 24 Agustus 2025 lalu.

Hingga Rabu 9 September 2026, ayah Samuel yang berinisial HH, oknum anggota Polsek Serpong berpangkat IPDA, terus menghindar saat dihubungi untuk diajak musyawarah. Berbagai alasan dikemukakan, mulai dari acara keluarga hingga sedang ada kegiatan di luar.

Bahkan tawaran uang untuk membantu biaya pengobatan Samuel dan perbaikan motornya juga tidak direspon. Hal itu disampaikan H. Eli Sahroni, sepupu Suhaemi, dalam rilisnya kepada media.

Didatangi ke Rumah, Alasan Berubah-ubah

Eli mengaku telah mendatangi penyidik Laka Lantas Polres Tangsel. Atas arahan penyidik, ia kemudian mencari HH ke Mapolsek Serpong hingga ke rumahnya di Perumahan GSA Blok Dahlia RT 06 RW 05, Kelurahan Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang.

"Sebelum kami ke Polsek dan rumahnya, kami hubungi HH lewat HP Suhaemi. Dia mengaku ada di rumah. Tapi saat kami sudah di Perumahan GSA Blok Bugenvil dan dihubungi lagi, dia bilang sedang ada acara keluarga yang tidak bisa ditinggal," ujar Eli.

Eli kemudian mengajak HH untuk datang ke Unit Laka Polres Tangsel guna mencari solusi bersama. Namun ajakan itu justru direspon dengan bentakan.

"Emang kamu tahu kondisi anak saya seperti apa?" kata HH.  

"Saya jawab, justru itu mari kita musyawarahkan agar ada solusinya. Ini bukan soal tahu atau tidak tahu, tapi soal mencari solusi," lanjut Eli menirukan.

Alih-alih merespon baik, HH justru menantang.  

"Kalau begini caranya akan saya teruskan ke proses penyidikan. Silahkan laporkan saya ke Propam, bahkan Presiden sekalipun kalau kamu berani," ucap Eli menirukan perkataan HH.

Minta Penyidikan Laka Diproses Profesional

Merasa ditantang, Eli Sahroni kembali mendatangi penyidik Laka Lantas di Mapolres Tangsel. Sebagai aktivis senior Banten asal Lebak, ia meminta kasus kecelakaan itu diproses secara profesional dan objektif.

"Saya meminta agar kejadian laka lantas diproses penyidikannya secara objektif dan profesional. Tidak boleh ada penyesatan. Biar terbuka siapa yang benar dan siapa yang salah," tegas Eli.

Ia juga mempertanyakan mengapa hingga hari ini, 16 hari pasca kejadian 24 Agustus, proses penyidikan belum juga dilakukan. 

"Saya bukan hanya mendorong penyidikan, tapi juga mempertanyakan. Ada apa penyidikan tak kunjung ada? Apakah ada permintaan dari oknum polisi HH yang notabene perwira di lingkungan Polres Tangsel?" tanyanya.

Dugaan Pemerasan Rp5 Juta Akan Dilaporkan ke Propam Polda Metro Jaya

Selain perkara laka, Eli juga meminta kasus dugaan pemerasan yang dilakukan HH kepada pemilik barang dan sopir truk sebesar Rp5 juta agar diproses oleh Propam.

"Untuk menegakkan hukum secara profesional dan memenuhi asas keadilan tanpa tebang pilih, kami akan melaporkan kasus pemerasan ini ke Bidang Propam Polda Metro Jaya. Barang bukti dan keterangan saksi akan kami serahkan dalam waktu dekat," kata Eli.

Ia memastikan Senin pekan depan akan mendatangi Kabid Propam Polda Metro Jaya untuk menyerahkan bukti-bukti terkait dugaan perbuatan pidana pemerasan oleh oknum IPDA Polsek Serpong tersebut. (Red) 

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *