 |
| Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud. |
Oleh: Ari Junaedi
Kisah sepasang alas kaki memang tidak mengenal teritorial. Entah di Iran atau di Kalimantan Timur. Yang membedakan hanyalah alur cerita dan realitasnya.
Cerita kesedihan di Iran ujungnya bahagia. Sementara di Kalimantan Timur, berawal dari kesedihan berakhir kematian.
Kisah nestapa dari Iran yang dimaksud, saya nukilkan dari film berjudul "Children of Heaven" (1997), karya klasik sutradara Majid Majidi.
Film ini berkisah tentang Ali dan Zahra, kakak-beradik dari keluarga miskin yang terpaksa harus bergantian memakai satu pasang sepatu.
Sang kakak yang bernama Ali teledor menghilangkan sepatu sekolah milik Zahra.
Takut berterus terang pada orang tua yang miskin, Ali dan Zahra terpaksa harus berbagi satu pasang sepatu yang sama.
Zahra memakainya pagi hari, lalu berlari memberikan sepatu itu ke Ali yang sekolah siang hari.
Sepatu yang diestafetkan akhirnya harus berhenti di saat Ali berhasil menjuarai lomba lari marathon.
Hanya saja, Ali bersedih karena juara pertama lomba bukan mendapat hadiah sepatu, tetapi pelesiran.
Sementara di Samarinda, Kalimantan Timur, seorang pelajar Kelas XI SMKN 4 bernama Mandala Rizky Syahputra (16) menjadi sorotan setelah kisah kehidupannya yang miskin terungkap ke publik.
Mandala yang berasal dari keluarga kurang mampu meninggal dunia pada Jumat (24/4/2026), setelah mengalami komplikasi Kesehatan yang diduga bermula dari kondisi kakinya yang membengkak (Kompas.com, 7 Mei 2026).
Menurut penuturan Ibunya Mandala yang bernama Ratnasari, anaknya terpaksa memakai sepatu berukuran 40, meski ukuran kakinya yang sebenarnya 44.
Untuk menahan rasa sakit, Mandala harus mengganjal kakinya dengan pembungkus buah warna pink.
Sebelum kematiannya, Mandala tengah mengikuti kerja magang – sebagai prasyarat pra kerja lapangan - di salah satu pusat perbelanjaan di Samarinda.
Selama kerja magang, Mandala lebih banyak berdiri sehingga rasa sakit di kakinya semakin sulit ditahan.
Rasa sakitnya menyebar hingga ke semua bagian tubuh. Infeksi pada kakinya semakin parah hingga memengaruhi kondisi fisiknya secara keseluruhan.
Pihak sekolah rutin membantu kehidupan Mandala, mulai dari perlengkapan sekolah, biaya kehidupan hingga pengobatan.
Kendala tunggakan BPJS yang dialami keluarga Mandala juga sudah diselesaikan secara swadaya oleh pihak sekolah.
Hanya saja persoalan administrasi kependudukan yang membuat Mandala kesulitan mengakses fasilitas kesehatan secara gratis.
Sepatu adalah Marwah Pelajar Kaltim
Kematian Mandala yang diduga komplikasi kesehatan akut akibat memaksakan memakai sepatu “kekecilan” menjadi tamparan bagi kita semua.
Ukuran kepantasan kemanusian yang beradab di negara yang menjunjung tinggi Pancasila patut dipertanyakan.
Keluarga Mandala yang kerap mendapat bantuan dari pihak sekolah, andai saja tanggap dengan memprioritaskan untuk membeli sepatu bagi Mandala, tentu akhir cerita bisa lain.
Pihak sekolah dan teman-teman Mandala pun tidak kurang perhatiannya. Hanya saja lingkungan tempat tinggal Mandala menjadi titik krusial ketika persoalan administrasi menjadi faktor penyulit ketika fungsi BPJS diaktifkan.
Lokasi sekolah Mandala di SMKN 4 di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Sungai Pinang sebetulnya hanya berjarak 1,8 kilometer dengan Rumah Dinas Gubernur Kalimantan Timur yang sohor dengan julukan Lamin Etam di Jalan Gajah Mada di Samarinda.
Nama Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud beserta kerabatnya, kini tengah mendapat sorotan publik.
Warga di seluruh pelosok Nusantara geram dengan tingkah pola Kepala Daerah yang dipilih oleh rakyat Kalimantan Timur tersebut.
Di saat Pemerintah Pusat tengah mencanangkan penghematan di semua lini pengeluaran anggaran alias efisiensi, yang terjadi di Kalimantan Timur justru sebaliknya.
Untuk pengadaan mobil dinas Kaltim-1 tembus hingga angka Rp 8,5 miliar lebih. Padahal, kendaraan dinas RI-1 yang berjulukan Maung di kisaran Rp 1 miliar saja.
Anggaran untuk penataan ruang kerja Gubernur mencapai Rp 8,2 miliar. Belum lagi renovasi rumah jabatan Lamin Etam dan pengadaan berbagai fasilitas sebanyak 35 item seperti mebel, tempat tidur, peralatan dapur, akuarium air laut hingga kursi pijat dengan total tembus di angka Rp 12 miliar.
Ada pula anggaran renovasi Rumah Jabatan Wakil Gubernur mencapai Rp 4,9 miliar (Niaga Asia.com, 14 April 2026).
Jika ingin melihat lebih detail alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kalimantan Timur tahun anggaran 2005-2026, memang terkesan tidak mengenal efisiensi.
Kesan “aji mumpung” begitu kental terasa. Bayangkan ada pengadaan dua kursi pijat untuk Gubernur dan Wakil Gubernur senilai Rp 125 juta dan biaya laundry sebesar Rp 450 juta.
Kasus menghamburkan APBD tidak terlepas dari peran anggota Dewan di DPRD Kalimantan Timur yang abai meloloskan begitu saja tanpa ada keberatan, bahkan revisi atau pencoretan di APBD yang telah diketok Dewan.
Sangat miris jika melihat Kalimantan Timur adalah provinsi dengan APBD terbesar ke lima di tahun 2025 setelah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Dengan APBD tahun 2025 sebesar Rp 20,6 triliun, seharusnya kasus kematian warga miskin seperti Mandala tidak boleh terjadi.
Dari data Badan Pusat Statistik, di antara jumlah penduduk Kalimantan Timur di 2025 mencapai 4,26 juta jiwa, ternyata masih terdapat 199.710 warganya tergolong miskin.
Dengan angka kemiskinan mencapai 5,71 persen dari total populasi penduduk Kalimantan Timur, harusnya Dana Bagi Hasil Migas dan Batubara menjadi berkah untuk warganya, bukan saja untuk elite-elite pemerintahan dan Dewan.
Dengan rancangan APBD untuk postur 2026 yang menurun karena pemangkasan dari pusat, maka fokus APBD semestinya ditujukan untuk pengentasan kemiskinan, stimulus usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang membuka peluang pembukaan lapangan kerja dan perbaikan infrastruktur dengan pola padat karya.
Rentetan ketidakpuasan warga Kalimantan Timur yang akhirnya bermuara dengan aksi unjuk rasa mahahasiswa di Samarinda adalah cerminan kekritisan warga terhadap pola kepemimpinan kepala daerah yang tamak.
Setelah negeri ini mendapat pelajaran berharga dari dampak negatif kehadiran politik dinasti di Banten, kini keprihatinan beralih ke Kalimantan Timur.
Bayangkan semua posisi kunci politik “dikangkangi” keluarga Gubernur. Istri sang Gubernur adalah anggota DPR-RI, Sarifah Suraidah.
Publik lebih mengenal tampilan busana mewahnya dan aksi sosialnya yang kerap diunggah di media sosial ketimbang menyampaikan aspirasi rakyat Kalimantan Timur di ruang parlemen Senayan.
Busana dan asesoris yang dikenakan Sarifah saat menyapa warga atau belanja memang lebih pantas untuk ajang fashion show di catwalk. Netizen di media sosial menyebutnya Noni Belanda.
Sebetulnya, urusan busana adalah hak privat masing-masing individu. Hanya saja ukuran kepantasan kadang dilupakan banyak orang.
Apakah pantas seorang istri Kepala Daerah mengenakan busana mewah di saat warganya masih kebingungan mencari pekerjaan atau frustasi karena upah yang diperolehnya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari?
Kakak kandung Gubernur yang bernama Hassanudin Mas’ud adalah Ketua DPRD Kalimantan periode 2024 – 2029.
Kakak yang lain, Syahria Mas’ud tercatat sebagai anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur yang juga calon kuat Ketua KONI di provinsi yang sama.
Kakak yang lainnya, Rahmad Mas’ud kebetulan menjadi Walikota Balikpapan.
Adik Gubernur bernama Abdul Gafur Mas’ud, yang sempat menjabat Bupati Penajam Paser Utara, mengalami nasib sial karena terkena Operasi Tangkap Tangan oleh KPK.
Sebelum diberhentikan karena protes dari berbagai kalangan, Hijrah Mas’ud, adik Gubernur Rudi Mas’ud adalah Wakil Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Hijrah begitu dipercaya sang kakak untuk berbagai urusan penting. Bahkan, Rudy memberi kepercayaan Hijrah untuk mandat yang tidak bisa diwakilkan. Padahal, Wakil Gubernur masih sehat dan mampu bekerja.
Guliran hak angket yang kini mulai disuarakan berbagai Fraksi di DPRD Kalimantan Timur diharapkan bisa mengkhiri polemik penyalahgunaan kekuasaan oleh Kepala Daerah.
Persetujuan 21 anggota Dewan dari enam Fraksi, di antaranya PDIP, Gerindra, Demokrat, Nasdem, PKB, PKS, PPP dan PAN seharusnya bisa berjalan mulus walau ada penolakan dari Fraksi Golkar, partai asal Rudi Mas’ud.
Mengingat Golkar menjadi kekuatan dominan dengan 9 kursi di DPRD Kalimantan Timur, tetapi jumlah gabungan pengusul hak angket mencapai 52 kursi, tentunya usulan hak angket bisa berjalan mulus andai tidak “masuk angin”.
Jawaban Gubernur Rudy Mas’ud bahwa besarnya anggaran pembelian dan renovasi aneka fasiltas Kepala Daerah untuk menjaga marwah Kalimantan Timur adalah anomali pola pikir.
Di saat ada warganya mati karena alas sepatu yang tidak layak, pantaskah ada seorang Gubernur yang begitu kelelahan bekerja hingga butuh kursi pijat seharga ratusan pasang sepatu?
Andai saja anggaran untuk kursi pijat seharga Rp 125 juta dibelanjakan sepatu seharga Rp 300.000, maka tentunya akan didapatkan 417 pasang sepatu.
"Pemimpin harus merasakan apa yang dialami rakyatnya. Jika rakyatnya menderita, ia harus menjadi orang pertama yang merasakannya." - Umar bin Khattab.
Penulis adalah Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.
Sumber: kompas.com
