Berita Terbaru

Sungai Cidikit Keruh dan Dangkal, Anggota DPRD Banten Desak Evaluasi Metode Tambang

By On Juni 24, 2026

Anggota DPRD Provinsi Banten, Ade Rahmat S.T dari Komisi IV Fraksi Partani NasDem. 

LEBAK, KabarXXI.Com – Anggota DPRD Provinsi Banten, Ade Rahmat Hidayat, S.T., angkat bicara menanggapi keluhan masyarakat terkait kondisi aliran Sungai Cidikit di Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten. 

Sungai tersebut saat ini mengalami pendangkalan serius dan kondisi air yang sangat keruh. 

Pernyataan ini disampaikan oleh legislator dari Fraksi Partai NasDem tersebut usai melaksanakan agenda Reses Masa Persidangan ke-III di Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Rabu, 24 Juni 2026. 

Soroti Metode Tambang Terbuka 

Ade Rahmat menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas kondisi yang menimpa warga. 

Menurut Anggota Komisi IV DPRD Banten ini, dampak lingkungan akan terus terjadi selama aktivitas pertambangan di hulu Sungai Cidikit masih menggunakan metode tambang terbuka (open pit). 

"Saya kira selama di area sekitar hulu Sungai Cidikit ada kegiatan pertambangan dengan metode open pit, maka persoalan dampak lingkungan ini akan selalu ada," ujar Rahmat kepada awak media. 

Ia menambahkan bahwa dirinya bersama jajaran anggota dewan lainnya sudah pernah meninjau langsung ke lokasi hilir dan hulu sungai untuk melihat aktivitas tersebut. 

"Faktanya, saat kami turun ke lapangan, salah satu perusahaan di sana memang menerapkan metode open pit atau tambang terbuka," ungkapnya. 

Dorong Alih Teknologi ke Underground Mining 

Rahmat menjelaskan, perbedaan karakteristik limbah pertambangan. 

Menurutnya, pihak perusahaan semestinya mulai beralih menggunakan metode tambang bawah tanah (underground mining). 

"Kita harus bisa membedakan dampak pertambangan emas dan komoditas lain seperti pasir atau batu. Kalau pertambangan emas, dipastikan menyisakan jutaan kubik material sisa galian. Berbeda dengan pasir atau batu yang seluruh materialnya bisa langsung diangkut," tutur legislator yang dikenal dekat dengan masyarakat ini. 

Normalisasi Hanya Solusi Sementara

Merespons tuntutan warga yang mendesak adanya normalisasi sungai, Rahmat menilai langkah tersebut merupakan solusi jangka pendek. 

"Pengerukan atau normalisasi itu sifatnya hanya penanggulangan sementara. Solusi jangka panjangnya, saya berharap ke depan metode tambang diubah menjadi underground. Di sisi lain, pihak terkait juga wajib melakukan normalisasi sungai secara rutin," pungkasnya. (Tim/Red)

Kondisi Sungai Cidikit Memperihatinkan, Warga Bayah Desak Normalisasi

By On Juni 24, 2026

Kondisi Sungai Kali Cidikit di Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak. 

LEBAK, KabarXXI.Com – Warga Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten, mendesak pemerintah segera melakukan normalisasi aliran Sungai Cidikit. 

Kondisi sungai saat ini mengalami pendangkalan hebat dan berair keruh, sehingga mengancam hajat hidup masyarakat setempat. 

Tuntutan tersebut disampaikan oleh Tokoh Masyarakat Kampung Bayah 1 sekaligus ketua RW 05 Desa Bayah Barat, Empud Saripudin. 

Menurutnya, Sungai Cidikit merupakan sumber air bersih utama bagi pelanggan PDAM dan warga di sepanjang bantaran sungai. 

"Mewakili warga, saya meminta pihak terkait turun langsung ke lapangan untuk menampung aspirasi dan mencari solusi konkret," ujar Empud, Rabu, 24 Juni 2026. 

Selain krisis air bersih, Empud menyoroti tiga dampak buruk jika normalisasi ditunda, yaitu: 

Gagal Panen 

Pasokan air ke sawah warga terganggu dan mengancam produktivitas pangan. 

Abrasi Permukiman 

Pendangkalan memicu pengikisan tanah yang mengancam rumah serta pesawahan warga dan infrastruktur. 

Pendangkalan Total 

Aliran sungai terancam rata dengan tanah akibat tumpukan lumpur, kerikil, dan batu dari hulu. 

Sebagai langkah awal, warga berkomitmen melakukan aksi swadaya untuk mencari penyebab utama kerusakan lingkungan ini. 

"Dalam waktu dekat, kami akan menyisir aliran Sungai Cidikit dari hilir hingga ke hulu," pungkas Empud. (Tim/Red)

Sungai Cidikit Keruh dan Dangkal, Warga Bayah Minta Pihak Terkait Turun Tangan dan Dialog Terbuka

By On Juni 24, 2026

Kondisi Sungai Cidikit yang bertemu dengan Sungai Cimadur di Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah.
 
LEBAK, KabarXXI.Com – Warga Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten, mendesak pihak terkait untuk segera turun ke lapangan guna menyerap aspirasi dan mencari solusi atas kondisi aliran Sungai Cidikit yang kini keruh dan dangkal. 

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Tokoh Masyarakat Kampung Bayah 1 sekaligus Ketua RW 05 Desa Bayah Barat, Empud Saripudin. 

Menurutnya, Sungai Cidikit merupakan sumber bahan baku air bersih utama bagi pelanggan PDAM dan warga di wilayah Kecamatan Bayah. 

“Saya mewakili warga meminta kepada pihak terkait, jika memang keruhnya dan dangkalnya aliran sungai tersebut ada penyebabnya akibat aktivitas tertentu, agar bisa dipulihkan kembali seperti dulu saat airnya sangat bening dan tidak ada kedangkalan,” ujar Empud melalui sambungan telepon WhatsApp, Rabu, 24 Juni 2026. 

Tuntut Dialog Terbuka

Empud Saripudin menegaskan agar pihak pemerintah maupun instansi terkait datang dan berdialog langsung dengan warga yang terdampak. 

Menurutnya, diskusi yang hanya melibatkan sebagian kelompok masyarakat tidak akan menyelesaikan masalah. 

“Percuma hanya datang diskusi dengan sebagian kelompok masyarakat. Jujur, saya selaku Ketua RW juga berharap ada undangan resmi untuk membahas perihal ini,” tegasnya. (Tim/Red)

Gubernur Andra Soni Instruksikan SPMB Transparan dan Akuntable, Panitia Merasa Nyaman Tolak Intervensi

By On Juni 22, 2026

Gubernur Banten, Andra Soni saat kunjungan di SMAN 1 Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. 

LEBAK, KabarXXI.Com - Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMA Negeri se-Provinsi Banten saat ini menjalankan proses penerimaan dengan nyaman. 

Dengan sistem transparansi dan ketegasan dari Gubernur Banten, Andra Soni, baik pihak sekolah dan panitia saat ini bisa tegas menolak segala intervensi dari siapapun yang ingin melakukan praktik titip-menitip kuota siswa. 

Sistem SPMB yang transparan dan penegakkan disiplin aturan tersebut dirasakan oleh panitia SPMB di SMAN 1 Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. 

Ketua Panitia SPMB SMAN 1 Rangkasbitung, Wiwit Keswari mengatakan, secara teknis pelaksanaan SPMB tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Sistem penerimaan yang diberlakukan sudah baik karena dijalankan secara bertanggung jawab. 

"Semuanya sudah sangat transparan dan akuntabel. Tidak ada yang bisa main-main. Itu pasti ketahuan karena sistemnya menolak," kata Wiwit saat berdialog bersama Gubernur Andra Soni, di SMAN 1 Rangkasbitung, Senin, 22 Juni 2026. 

Kendati demikian, Wiwit mengakui masih ada beberapa pihak yang menghubungi dirinya agar bisa membantu meloloskan calon siswa masuk ke SMAN 1 Rangkasbitung. 

Dengan bijak, permintaan tersebut ia tolak untuk mempertahankan kualitas SPMB yang transparan. 

"Saya mempersilahkan mendaftar melalui sistem dan pilihan jalur yang sudah tersedia. Kalau ada yang kurang jelas, bisa konsultasikan ke petugas kami di sekolah atau bisa melalui hotline yang sudah kami sosialisasikan," kata Wiwit saat menirukan jawabannya ketika mendapatkan telepon dari nomor yang tak dikenal. 

Di tempat yang sama, Kepala Sekolah SMAN 1 Rangkasbitung, Heri Fasa menambahkan, total kuota SPMB sebanyak 214 siswa yang terbagi kedalam enam rombongan belajar (rombel). 

Saat ini, kata dia, siswa yang sudah mendaftar sebanyak 350 orang. 

Pada jalur zonasi lingkungan, jarak terjauh yang diukur mencapai 472 meter. Sementara untuk zonasi wilayah, mencakup tiga kecamatan sekitar, yaitu Kecamatan Rangkasbitung, Cibadak dan Karanganyar. 

"Dari jalur zonasi lingkungan ada 84 pendaftar sementara kuota yang ada sebanyak 43 siswa. Sementara dari zonasi wilayah sebanyak 32 siswa yang sudah terverifikasi. Saat ini yang masih berproses adalah jalur afirmasi, dari kuota 63 yang mendaftar baru 15. Setelah itu nanti jalur prestasi akademik, nonakademik dan terakhir perpindahan orang tua," jelasnya. 

Terhadap siswa yang tidak dapat masuk di sekolah ini, Heri sudah memberikan saran agar masuk ke sekolah swasta terdekat yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam menjalankan Program Sekolah Gratis. Sekolah tersebut misalnya, SMA Al Azhar, SMA PGRI dan SMA Al Hidayah. 

"Tahun ini jumlah pendaftar yang masuk lebih banyak dari tahun sebelumnya," ujarnya. 

Gubernur Banten Andra Soni dan Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim bersama seluruh tamu yang hadir secara serentak memberikan apresiasi atas dedikasi panitia SPMB di SMAN 1 Rangkasbitung. 

Gubernur kagum dengan cara Wiwit menolak intervensi saat proses pendaftaran berlangsung. 

Meskipun Wiwit perempuan, ia bisa dengan tegas menolak intervensi dari orang yang tidak bertanggung jawab. 

"Termasuk kalau ada pejabat atau ASN intervensi, laporkan saja ke saya langsung, nanti saya akan ambil tindakan," kata Andra Soni. 

Menurut Andra Soni, komitmen untuk mewujudkan SPMB yang transparan dan akuntabel itu sudah ia tegaskan sejak tahun lalu. Khususnya ketika tahun pertama menjabat sebagai Gubernur. 

"Kita juga sudah siapkan Program Sekolah Gratis untuk swasta. Ada sekitar 801 sekolah swasta yang sudah bekerja sama dengan Pemprov Banten plus 10.000 kuota yang diberikan untuk sekolah jenjang Madrasah Aliyah," jelasnya. 

Andra Soni mengatakan, Program Sekolah Gratis adalah komitmen untuk mewujudkan pendidikan yang merata dan berkeadilan. 

Ia tidak ingin ada intervensi saat proses SPMB yang dapat menyingkirkan kesempatan siswa yang berhak. 

"Siapa pun tidak boleh intervensi, termasuk gubernur. Semuanya harus mengikuti proses dan sistem yang sudah ada," ujarnya. 

Dukungan juga disampaikan Ketua DPRD Banten, Fahmi Hakim. Ia bersama seluruh anggota DPRD Banten berkomitmen mendukung keinginan kuat dari Gubernur Andra Soni untuk menciptakan pendidikan yang merata dan berkeadilan kepada seluruh masyarakat. 

"Ini adalah niat yang sangat mulia dan seluruh pihak terkait harus mendukung itu," ujanya. (Welfendry)

Polsek Cikande Respon Cepat soal Viral Calo Tenaga Kerja PT Sentra Misnan Abadi Minta Sejumlah Uang

By On Juni 22, 2026

Mapolsek Cikande. 

SERANG, KabarXXI.Com - Viral video soal rekaman calo tenaga kerja yang diduga meminta sejumlah uang terhadap pencari kerja (pencaker) oleh pihak Outsourcing PT Sentra Misnan Abadi (PT SMA), Kapolsek Cikande memberikan respon cepat. 

Kapolsek Cikande, AKP Fredo Leonard mengatakan bahwa soal adanya dugaan pencalonan itu, pihaknya melalui penyidik langsung turun melakukan penyelidikan. 

"Penyidik kami langsung turun ke lapangan untuk melakukan pendalaman dan langsung memanggil para pihak," kata AKP Fredo Leonard, Senin, 22 Juni 2026. 

Menurutnya, segala bentuk aduan masyarakat, baik itu melalui media sosial atau secara langsung akan segera ditindaklanjuti dengan memberikan respon cepat. 

"Ini bentuk respon kami. Sgala bentuk aduan terutama yang mengarah terhadap tindakan kejahatan maka akan kami ditindak sesuai hukum yang berlaku," pungkasnya. 

Ia juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar tidak mudah menerima iming-iming untuk mendapatkan pekerjaan, terutama melalui calo dan bisa menghubungi Call Center 110, jika ada hal-hal yang menganggu Kamtibmas. 

"Kami berharap masyarakat juga memahami, agar mencari pekerjaan bisa melalui lembaga resmi dalam hal ini Dinas Tenaga kerja. Jangan melalui calo," ujarnya. (*/red)

Sungai Cidikit Keruh Sepekan, Warga Bayah Minta Presiden hingga APH Turun Tangan

By On Juni 21, 2026

Kondisi sungai Cidikit di Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Minggu, 21 Juni 2026. 

LEBAK, KabarXXI.Com - Warga Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kondisi aliran Sungai Cidikit yang mengalami kekeruhan parah selama hampir sepekan terakhir. 

Keadaan ini memicu kekhawatiran karena aliran sungai tersebut menjadi sumber air utama bagi para pelanggan PDAM Bayah. 

Salah seorang warga Kecamatan Bayah, Deni Ismayadi mengungkapkan keheranannya atas fenomena tersebut. Pasalnya, wilayah hulu dan sekitarnya sudah tidak diguyur hujan selama empat hari terakhir. 

Keanehan kian kontras terlihat karena aliran Sungai Cimadur yang berada tepat di sebelahnya justru terpantau sangat bening. 

"Pertanyaannya, ada apa di area hulu atau daerah dekat aliran sungainya? Apakah ada kegiatan pertambangan atau ada hal lain? Jujur, saya selaku warga sekaligus pengguna aktif PDAM Bayah merasa cemas dengan aliran air Sungai Cidikit yang keruh ini," keluh Deni, Sabtu malam, 20 Juni 2026. 

Khawatir dampak buruk rupa lingkungan meluas, Deni secara terbuka meminta atensi khusus dari dinas terkait, Aparat Penegak Hukum (APH), DPRD, DPR RI, hingga Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. 

Ia mendesak instansi berwenang segera mensikapi pihak terkait dan menyelidiki penyebab utama pencemaran visual air tersebut. 

"Jangan sampai masyarakat kecil yang tidak tahu apa-apa terkena imbasnya. Jika persoalan keruhnya aliran sungai ini terus berlanjut, kami khawatir akan berdampak buruk bagi kesehatan warga dan ekosistem habitat yang ada di aliran sungai tersebut," pungkas Deni. (Tim/Red)

Polres Serang Tingkatkan Patroli KRYD, Pastikan Situasi Kamtibmas Aman dan Kondusif

By On Juni 20, 2026

Polres Serang melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) melalui patroli malam di sejumlah wilayah. 

SERANG, KabarXXI.Com – Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), jajaran Polres Serang melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) melalui patroli malam di sejumlah wilayah, Jumat malam, 19 Juni 2026, hingga Sabtu dini hari. 

Kegiatan patroli tersebut merupakan upaya preventif untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan Kamtibmas seperti tindak kriminalitas, aksi geng motor, tawuran, balap liar, premanisme, serta kejahatan konvensional lainnya. 

Kapolres Serang, AKBP Andri Kurniawan selaku penanggung jawab kegiatan melalui Kasat Samapta AKP Eka Jatnika mengatakan, pelaksanaan KRYD dilakukan oleh seluruh jajaran Polsek dengan menyasar lokasi-lokasi yang dianggap rawan serta pusat aktivitas masyarakat. 

“Patroli KRYD ini sebagai bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman sekaligus mencegah terjadinya gangguan kamtibmas,” ujarnya. 

Dalam pelaksanaannya, personel Polsek jajaran Polres Serang melakukan patroli dialogis dan pemantauan di sejumlah titik, di antaranya kawasan pertokoan, waralaba, perbankan dan ATM, pemukiman warga, jalan raya, tempat berkumpulnya masyarakat, serta lokasi yang berpotensi menjadi tempat terjadinya gangguan keamanan. 

Jajaran Polsek Tanara, Carenang, Cikeusal, Kragilan, Tirtayasa, Jawilan, dan Pontang melaksanakan patroli dengan sasaran antisipasi C3 (curat, curas, curanmor), geng motor, tawuran, penggunaan senjata tajam, balap liar, premanisme, hingga gangguan kamtibmas lainnya. 

Dari hasil kegiatan patroli, situasi di wilayah hukum Polres Serang terpantau aman dan kondusif. Petugas tidak menemukan adanya aksi tawuran, balap liar, premanisme, maupun kejadian menonjol lainnya selama pelaksanaan KRYD berlangsung. 

Polres Serang akan terus meningkatkan kegiatan patroli serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif. (*/red)

Gubernur Andra Soni dan Menteri Mukhtarudin Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Asal Banten

By On Juni 19, 2026

Gubernur Banten, Andra Soni menandatangani MoU dengan Menteri P2MI, Mukhtarudin, di Gedung KP2MI/BP2MI Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis, 18 Juni 2026.  

JAKARTA, KabarXXII.Com - Gubernur Banten, Andra Soni menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin untuk memperkuat pelindungan dan kemampuan pekerja migran asal Banten. 

Penandatanganan itu dilakukan di Gedung Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI/BP2MI), Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis, 18 Juni 2026. 

Kerja sama tersebut menjadi upaya membangun ekosistem pekerja migran yang terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia industri, dan perguruan tinggi. 

Dalam kesempatan yang sama, KP2MI/BP2MI juga menjalin kerja sama dengan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk serta Ikatan Keluarga Alumni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (IKA Untirta). 

Gubernur Banten, Andra Soni mengatakan, kerja sama tersebut merupakan langkah strategis untuk membuka peluang kerja yang lebih luas. Sekaligus memastikan pekerja migran memperoleh pelatihan, kompetensi, dan pelindungan yang memadai sebelum bekerja di luar negeri. 

Menurut Andra Soni, Provinsi Banten memiliki potensi sebagai daerah asal pekerja migran. Oleh sebab itu, program yang diinisiasi pemerintah pusat tersebut harus didukung secara serius oleh pemerintah daerah. 

“MoU ini merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka kesempatan bagi warga kita untuk berkembang serta berkarya di luar negeri dengan tetap mendapatkan pelindungan dari Pemerintah Republik Indonesia,” ujarnya.

Andra Soni menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan menjalankan program tersebut secara optimal. Program ini menjadi bagian dari implementasi kebijakan pemerintah pusat di daerah. 

“Kami sangat antusias dan siap menjalankan program ini dengan sungguh-sungguh. Kami akan serius mendukung pemerintah pusat dalam mengimplementasikan berbagai program yang telah disepakati,” katanya. 

Sementara itu, Menteri P2MI, Mukhtarudin menjelaskan bahwa kerja sama tersebut merupakan bentuk sinergi dalam memperkuat pelindungan pekerja migran dari hulu hingga hilir. 

Program ini akan menyedian berbagai kegiatan mulai dari pelatihan, peningkatan kapasitas, hingga penempatan tenaga kerja secara profesional. 

“Ini kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, alumni perguruan tinggi, dan sektor industri. Bagian dari implementasi arahan Bapak Presiden Prabowo dalam memperkuat ekosistem pelindungan pekerja migran Indonesia dari hulu sampai hilir,” ujarnya. 

Menurutnya, pemerintah saat ini juga fokus meningkatkan kualitas pekerja migran agar mampu mengisi kebutuhan tenaga kerja terampil di berbagai negara. 

"Sesuai arahan presiden, kita memperkuat pelindungan sekaligus peningkatan kapasitas pekerja migran untuk memasuki pasar kerja global, khususnya sebagai skilled worker di sektor formal,” tuturnya. 

Di tempat yang sama, Ketua Umum Pengurus Pusat IKA Untirta, Lamhot Sinaga menyatakan, pihaknya akan mendukung program perlindungan pekerja migran melalui jaringan alumni, civitas akademika, tenaga pengajar, serta fasilitas pendidikan yang dimiliki Untirta. 

Organisasi ini memiliki sumber daya dari berbagai disiplin ilmu yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja global dan dapat berkontribusi dalam peningkatan kapasitas calon pekerja migran. 

“Esensi program ini adalah membangun ekosistem pekerja migran yang utuh, mulai dari pembinaan, persiapan keberangkatan, penempatan, hingga pelindungan saat kembali ke tanah air. Kami siap berkontribusi agar pekerja migran Indonesia berangkat dengan kompetensi yang baik dan perlindungan yang kuat,” ujar Lamhot. 

Sementara itu, Direktur Utama PT Krakatau Steel (PT KS), Akbar Djohan mengatakan, perusahaan akan mendukung program tersebut melalui penyediaan fasilitas pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi calon pekerja migran. 

“Kami ingin pekerja migran Indonesia berangkat dengan kompetensi yang kuat, memiliki kepercayaan diri yang tinggi, dan mampu bersaing secara profesional di tingkat global,” ujarnya. (Welfendry)

Gubernur Andra Soni Berikan Dukungan Semangat ke Timnas Futsal U-17

By On Juni 18, 2026

Gubernur Banten, Andra Soni saat mengunjungi tempat latihan tim di Anfa Arena, KTC Mall Kelapa Gading, Jakarta, Kamis, 18 Juni 2026. 

JAKARTA, KabarXXI.Com - Gubernur Banten, Andra Soni memberikan dukungan dan semangat kepada Tim Nasional (Timnas) Futsal U-17 yang akan berlaga di Tourneo VI Nation U-17. 

Di turnamen ini, Sang Kapten, Ibnu Alan merupakan atlet futsal asal Provinsi Banten. 

"Saya datang untuk memberikan dukungan dan semangat kepada Timnas U-17 dan pemain dari Banten. Saya bangga dengan Timnas Futsal U-17,” ujar Andra Soni saat mengunjungi tempat latihan tim di Anfa Arena, KTC Mall Kelapa Gading, Jakarta, Kamis, 18 Juni 2026. 

“Saya yakin orang tua kalian bangga karena sudah terpilih dari ratusan juta anak-anak Indonesia,” imbuhnya. 

Andra Soni mengakui, kunjungan ini karena salah satu pemain berasal dari Provinsi Banten. 

Ibnu Alan merupakan pemain asal Labuan, Kabupaten Pandeglang. Ia datang ingin memberikan dukungan moral agar semangat tim terus membara dalam menjalankan pertandingan. 

"Jadi ingat masa muda saya dulu yang juga sebagai atlet. Dari olahraga hilang rasa minder, dari mana pun latar belakangnya, kita harus terus berprestasi,” ujarnya. 

Menurut Andra Soni, dengan sportivitas, latihan keras, dan disiplin, semua memiliki kesempatan untuk meraih prestasi. 

Prestasi tidak memandang latar belakang seseorang karena itu ditentukan dengan kerja keras. Untuk itu, ia berharap prestasi Alan terus berkembang dan tumbuh. 

“Masih kelas 10, proses masih panjang agar Alan tumbuh mencapai prestasi terbaiknya,” ujarnya. 

Andra Soni juga mengucapkan selamat bertanding kepada Timnas Futsal U-17 yang nanti akan bertolak menuju Spanyol. 

Timnas ini akan mengikuti Tourneo VI Nation U-17 yang berlangsung pada tanggal 24 hingga 28 Juni 2026. 

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar menyampaikan apresiasi atas dukungan dan motivasi yang disampaikan Gubernur Andra Soni untuk Timnas Futsal U-17. 

Tim ini menurutnya berasal dari berbagai daerah mulai dari Aceh, Banten, hingga Papua. 

“Ini menunjukkan bahwa regenerasi untuk tim terus berjalan. Banyak talenta terbaik dikumpulkan yang akan berkompetisi di Spanyol,” ujarnya. 

Michael berharap, dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan komunitas futsal, dapat memberikan prestasi dan kebanggaan. Tim akan terus berjuang meskipun berhadapan dengan tim dari Spanyol dan Brazil. 

“Bukan grup yang mudah, tapi ini penting untuk terus mengasah mental dan membuka kesempatan untuk lebih baik ke depan,” katanya. 

Michael menambahkan, Tourneo VI Nation U-17 merupakan kompetisi undangan yang diikuti oleh timnas futsal Spanyol, Prancis, Portugal, Maroko, Brazil, dan Indonesia. Indonesia menjadi satu-satunya tim Asia yang diundang. 

"Ini suatu kehormatan bagi kami dan juga tantangan," ujarnya. 

Di tempat yang sama, Ibnu Alan mengaku senang telah dikunjungi Gubernur Andra Soni saat berlatih bersama teman-temannya di Timnas Futsal U-17. 

Siswa kelas 10 SMAN 4 Pandeglang itu kini menjadi Kapten dan mengemban amanat untuk membawa rekan satu tim untuk terus berjuang. 

“Senang. Tambah semangat dan harus lebih baik lagi,” ujarnya. 

Untuk diketahui, pada 2025, Alan turut mengantar Timnas Futsal U-16 Indonesia sebagai juara Asean Cup Futsal U-16 di Thailand. 

Pada kompetisi itu, Alan juga terpilih sebagai pemain terbaik atau best player. (Welfendry)

POPDA XII Banten Resmi Berakhir, Kabupaten Tangerang Bersiap Jadi Tuan Rumah 2028

By On Juni 17, 2026

Kabupaten Tangerang bersiap jadi tuan rumah POPDA XIII Banten 2028. 

CILEGON, KabarXXI.Com - Gelaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XII Provinsi Banten Tahun 2026 resmi ditutup di Stadion Geger Cilegon oleh Gubernur Banten, Andra Soni, Rabu, 17 Juni 2026. 

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid yang hadir langsung menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh atlet yang telah berjuang habis-habisan di semua cabang olahraga. 

Kontingen Kabupaten Tangerang berhasil meraih total 167 mendali dengan rincian 50 emas, 56 perak dan 61 perunggu. 

"Atlet-atlet kita sudah luar biasa berjuang di seluruh cabang olahraga. Alhamdulillah, kemarin pertandingan final sepak bola ditutup dengan kemenangan kita 1-0 melawan Kota Tangerang," ujar Maesyal Rasyid. 

Meski capaian yang diraih cukup membanggakan, dia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang akan langsung bergerak melakukan evaluasi menyeluruh di setiap cabang olahraga. 

Langkah ini diambil sebagai bagian dari persiapan besar, mengingat Kabupaten Tangerang telah dipercaya oleh Gubernur Banten untuk menjadi tuan rumah perhelatan POPDA berikutnya pada tahun 2028. 

"Kita dipercaya oleh Pak Gubernur selaku tuan rumah untuk tahun 2028. Tentunya, banyak sekali yang harus kita persiapkan dari sekarang, salah satunya adalah pembenahan dan kesiapan sarana olahraga. Insya Allah, mulai tahun 2027, semua fasilitas sarana olahraga akan mulai kita persiapkan secara matang," ucapnya. 

Di hadapan para atlet pelajar, Bupati Maesyal Rasyid juga membakar semangat mereka agar tidak cepat puas atas capaian yang telah diraih dan tidak berkecil hati bagi yang belum meraih hasil maksimal. 

Menurut dia, perjalanan karier para atlet muda Kabupaten Tangerang masih sangat panjang, terlebih ada agenda Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) serta POPDA mendatang yang sudah menanti di depan mata. 

"Harus tetap semangat, jangan kecil hati! Perjalanan masih panjang. Dua tahun yang akan datang kita akan jadi tuan rumah, kesempatan bagi anak-anak kita masih sangat terbuka lebar," ujarnya. 

Sebagai bentuk apresiasi nyata dan komitmen dalam menyejahterakan para pejuang olahraga, Bupati Tangerang memastikan pemerintah daerah akan menyiapkan bonus khusus bagi para atlet yang berprestasi. 

"Kami selalu mendoakan agar prestasi olahraga mereka berjalan beriringan dengan prestasi akademis di sekolah masing-masing," pungkasnya. (Reno)

Tutup Popda XII Tahun 2026, Gubernur Andra Soni Targetkan Ekosistem Pembinaan Olahraga

By On Juni 17, 2026

Gubernur Banten, Andra Soni saat penutupan gelaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) XII Tahun 2026, di Stadion Geger Cilegon, Kota Cilegon, Rabu, 17 Juni 2026. 

CILEGON, KabarXXI.Com - Gubernur Banten, Andra Soni secara resmi menutup gelaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) XII Tahun 2026, di Stadion Geger Cilegon Kota Cilegon, Rabu, 17 Juni 2026. 

Dalam kesempatan itu, Gubernur Andra Soni menyatakan pihaknya menargetkan pembangunan ekosistem atlet terpadu. 

Menurutnya, prestasi olahraga adalah cerminan daya saing sebuah daerah. 

Untuk itu, kata dia, pada Pekan Olah Raga Pelajar Nasional (Popnas) XVII Tahun 2025, kontingen Banten berhasil menembus posisi lima besar nasional. 

"Ini bukti nyata bahwa sistem pembinaan di Banten telah berada pada jalur yang tepat," ujar Andra Soni. 

Meski demikian, lanjut Andra Soni, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berkomitmen penuh memperkuat ekosistem atlet melalui pengelolaan terpadu dan komprehensif. 

"Pembinaan yang mencakup identifikasi bakat dini, pelatihan berjenjang, peningkatan kualitas pelatih, dukungan sport science, pembinaan mental, pemenuhan gizi, pelayanan kesehatan olahraga, penyediaan kompetisi berkelanjutan, hingga modernisasi fasilitas olahraga," tuturnya. 

Andra Soni menegaskan, Popda merupakan salah satu pengembangan ekosistem olahraga. 

"Popda bukan sekadar ajang kompetisi. Popda merupakan wahana pembinaan karakter, sarana pengembangan potensi generasi muda, sekaligus instrumen strategis untuk menjaring bibit-bibit atlet pelajar terbaik yang akan menjadi kebanggaan Provinsi Banten di masa yang akan datang," pungkasnya. 

Andra Soni mengaku bangga atas pelaksanaan Popda XII Tahun 2026. 

"Melalui ajang ini, kita menyaksikan semangat juang, disiplin, kerja keras, sportivitas, dan persahabatan yang ditunjukkan oleh para atlet pelajar dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Nilai-nilai inilah yang sesungguhnya menjadi fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia unggul dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten, Ahmad Syaukani menyampaikan, Popda XII Tahun 2026 berlangsung pada tanggal 8 hingga 17 Juni 2026. 

Secara umum, kata Ahmad Syaukani, Popda XII Tahun 2026 berjalan dengan lancar, aman, dan sukses. 

"Dinamika yang terjadi di lapangan masih dalam koridor dan semangat pertandingan untuk menunjukkan prestasi yang terbaik dari para atlet pelajar se-Provinsi Banten," ujanya. 

Ahmad Syaukani mengatkan, Kontingen Kota Tangerang tampil sebagai Juara Umum dengan peroleh medali emas sebanyak 106 medali 75 perak, 84 perunggu. 

Disusul Kota Tangerang Selatan dengan perolehan 60 medali emas, 71 perak, 61 medali perunggu. 

Ketiga, Kabupaten Tangerang dengan perolehan 50 medali emas, 56 perak, dan 61 perunggu. 

Selanjutnya, Kota Cilegon dengan perolehan medali 35 emas, 40 perak, dan 58 perunggu. 

Peringkat kelima adalah Kota Serang dengan perolehan medali 28 emas, 19 perak, dan 39 perunggu. 

Kemudian, keenam, Kabupaten Lebak dengan perolehan medali 15 emas, 25 perak, 57 perunggu. 

Peringkat ketujuh, Kabupaten Pandeglang dengan perolehan medali 12 medali emas, 10 medali perak, dan 56 medali perunggu. 

Lalu yang kedelapan adalah Kabupaten Serang dengan perolehan medali 8 medali emas, 18 perak, dan 31 perunggu. 

"Dengan demikian, maka Kota Tangerang keluar sebagai Juara Umum pada Popda XII tahun 2026," pungkas Ahmad Syaukani seraya menyatakan tuan rumah Popda XIII Tahun 2028 adalah Kabupaten Tangerang. (Welfendry)

Purna Tugas, Dwi Hary Soeryadi Sampaikan Terima Kasih atas Amanah Memimpin Perumda Delta Tirta

By On Juni 16, 2026

Direktur Utama Perumda Delta Tirta Sidoarjo Periode 2021–2026,, Dwi Hary Soeryadi. 

SIDOARJO, KabarXXI.Com –  Masa jabatan Direktur Utama Perumda Delta Tirta Sidoarjo Periode 2021–2026 resmi berakhir pada 14 Juni 2026. 

Pada momen tersebut, Dwi Hary Soeryadi menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, khususnya Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo periode lalu yang telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk memimpin perusahaan daerah tersebut selama lima tahun terakhir. 

‎Dwi Hary menegaskan bahwa amanah yang diterimanya pada tahun 2021 merupakan hasil proses seleksi yang berjalan profesional, objektif, dan sesuai ketentuan. 

Menurutnya, tidak ada titipan maupun kewajiban menyetor sejumlah uang sepeserpun dalam proses tersebut. 

‎“Pesan yang saya terima saat itu hanya satu, yaitu membenahi Perumda Delta Tirta agar menjadi perusahaan yang lebih baik dan dikelola secara profesional,” ujarnya. 

‎Menurut Dwi Hary, karena proses seleksi berjalan secara profesional dan amanah, maka hasil yang dicapai selama lima tahun terakhir juga dapat dirasakan secara nyata. 

Pada tahun pertama kepemimpinannya, manajemen langsung melakukan pembenahan mendasar dengan mengubah sistem keuangan yang sebelumnya masih manual menjadi digital dan paperless. 

‎Transformasi tersebut berdampak langsung terhadap kinerja perusahaan. 

Pada tahun kedua, Perumda Delta Tirta berhasil mencatat laba di tahun sebelumnya Rp 15 milyar menjadi sebesar Rp 28,5 miliar, yang menjadi rekor laba tertinggi sepanjang sejarah perusahaan saat itu. 

Rekor tersebut kembali terpecahkan pada tahun ketiga dengan laba mencapai Rp 43 miliar dan kembali meningkat menjadi Rp 46 miliar pada tahun keempat. 

Sejalan dengan itu, kontribusi perusahaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mencatat sejarah baru dengan nilai sekitar Rp 18 miliar pada tahun 2025, menjadi kontribusi PAD tertinggi yang pernah diberikan Perumda Delta Tirta. 

‎Dari sisi tata kelola perusahaan, berbagai pembenahan manajemen juga berhasil diwujudkan. Pada tahun 2023 Perumda Delta Tirta memperoleh Sertifikat ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu. 

Setahun kemudian perusahaan meraih Sertifikat Halal, dan pada tahun 2025 memperoleh Sertifikat ISO Sistem Manajemen Anti Penyuapan sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola yang bersih dan berintegritas. 

‎Berbagai penghargaan juga berhasil diraih. Dwi Hary memperoleh penghargaan _Person of the Year_ dan dinobatkan sebagai Direktur Utama kategori Golden Bintang Lima selama dua tahun berturut-turut pada 2025 dan 2026. 

‎Di bidang operasional, Perumda Delta Tirta berhasil memenuhi target penyerapan air dari sumber Umbulan melalui skema _Take or Pay_ tanpa meninggalkan utang sepeser pun kepada PT AB. Program tersebut sekaligus mampu meningkatkan kualitas air yang diterima pelanggan. 

‎Perusahaan juga membuka kerja sama strategis dengan pihak investor untuk pembangunan jaringan pipa distribusi serta memulai kerja sama pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA). 

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat Sidoarjo pada masa mendatang dan mengantisipasi potensi krisis air. 

‎Dalam upaya meningkatkan efisiensi operasional, Perumda Delta Tirta juga memulai metode penurunan Tingkat Kehilangan Air (TKA) dengan memanfaatkan teknologi SCADA di wilayah tertentu. 

Hasilnya, tingkat kehilangan air yang sebelumnya mencapai sekitar 41 persen berhasil ditekan hingga di bawah 1 persen pada wilayah yang menjadi lokasi penerapan program. 

‎Selain itu, selama masa kepemimpinannya, laporan audit tahunan yang dilakukan BPKP secara konsisten memperoleh predikat Baik dan Sehat. 

Perusahaan juga selalu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta memenuhi prinsip _Full Cost Recovery_ (FCR) dalam pengelolaan keuangannya. 

‎Bahkan utang masa lalu (tahun 2015) yang tidak ber-SPK pun mulai diselesaikan dengan cara kerjasama dengan institusi hukum yang terkait dan alhamdulillah beberapa sudah berproses. 

Dan dari sisi SDM, pada tahun 2024 telah dilakukan pengangkatan karyawan kontrak menjadi karyawan tetap sebanyak 130 pegawai. 

‎“Atas nama pribadi, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kepercayaan, dukungan, dan kesempatan kepada saya untuk mengabdi melalui Perumda Delta Tirta,” katanya. 

‎Menjelang proses penetapan direksi definitif yang baru, Dwi Hary berharap mekanisme seleksi tetap menjunjung tinggi profesionalisme, transparansi, dan integritas sehingga mampu menghasilkan pemimpin terbaik bagi perusahaan. 

‎“Berbagai capaian yang telah diraih selama lima tahun terakhir harus dipertahankan dan ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Semoga Perumda Delta Tirta terus berkembang menjadi perusahaan yang semakin sehat, profesional, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sidoarjo,” pungkasnya. (Indra)

MoU dengan Industri, Gubernur Andra Soni Minta Dunia Usaha Utamakan Tenaga Kerja Asal Banten

By On Juni 16, 2026

Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama Sinergi Penyiapan Pekerja Migran Indonesia antara Kemen P2MI/BP2MI dengan Pemprov Banten, PT KS, dan IKA Untirta, di SMK YPKS Cilegon Jalan Kota Bumi, Kota Cilegon, Senin, 15 Juni 2026. 

CILEGON, KabarXXI.Com - Gubernur Banten, Andra Soni meminta pelaku dunia usaha untuk bisa memprioritaskan warga Banten mengisi kesempatan bekerja di industri. 

Hal ini disampaikannya saat Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama Sinergi Penyiapan Pekerja Migran Indonesia antara Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI/BP2MI) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, PT Krakatau Steel (PT KS), dan IKA Untirta, di SMK YPKS Cilegon Jalan Kota Bumi, Kota Cilegon, Senin, 15 Juni 2026. 

Andra Soni menyampaikan apresiasi kepada Krakatau Steel yang telah memfasilitasi kegiatan pelatihan kerja. Ia juga menyampaikan apresiasi atas SMK YPKS yang memberikan keterampilan dan keahlian bagi pelajar. 

"Saya berterima kasih kepada Yayasan Pendidikan Krakatau Steel yang mempersiapkan anak-anak kita, warga Banten yang sehari-hari akan mengisi lowongan pekerjaan di industri-industri yang ada di Provinsi Banten," ungkapnya. 

Andra Soni menerangkan, Provinsi Banten adalah tujuan pencari kerja dari seluruh Indonesia. Data statistik menunjukkan setiap tahun, penduduk Banten meningkat dengan kedatangan para pencari kerja. 

“Tantangan kita adalah bagaimana membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya. Dengan niat kita menata kembali pertumbuhan, kita menata kembali ekonomi kita," ujarnya. 

Sementara Direktur Utama PT KS, Muhamad Akbar mengatakan, untuk program manufaktur dan welding, KS memiliki skema ataupun sistem talent pool untuk proses penerimaan tenaga kerja. 

KS juga membangun ekosistem yang dapat dikerjasamakan dengan kementerian dan lembaga. Ekosistem yang ada misalnya pusdiklat training center yang memang bertemakan manufaktur, dan juga pabrik yang terbuka dengan kementerian dan masyarakat. 

"Ini untuk menampung para lulusan SMK, SMA umum, untuk bisa kita latih bersama Kementerian dengan program tadi, supaya ada value added bagi generasi penerus, mempunyai nilai tambah pada saat penempatan di luar negeri dengan penghasilan yang seharusnya jauh lebih tinggi," ujarnya. 

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri KemenP2MI Dwi Setiawan Susanto mengatakan, kerja sama ini mengintegrasikan antara Pemprov Banten, perguruan tinggi, SMK, dan PT KS. Tujuannya adalah mencipta pekerja yang memiliki kemampuan dan siap ditempatkan di mana saja. 

"Jadi kita menuju satu era skill worker, pekerja migran kita, di mana kita punya adik-adik yang produktif dengan berbagai keahlian yang dibutuhkan di lintas negara," ujarnya. (Welfendry)

Korpri Kabupaten Lebak Ajak ASN Jadikan Tahun Baru Islam Momentum Hijrah dan Pengabdian

By On Juni 15, 2026



LEBAK, KabarXXI.com – Momentum Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi pengingat penting bagi seluruh umat Islam untuk melakukan hijrah menuju kehidupan yang lebih baik. Semangat perubahan, perbaikan diri, dan penguatan nilai-nilai keimanan tersebut dinilai sejalan dengan upaya pembangunan yang tengah dijalankan Pemerintah Kabupaten Lebak melalui visi Lebak RUHAY (Rukun, Unggul, Hegar, Aman, dan Yakin).

Melalui berbagai program pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, serta pengembangan ekonomi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lebak terus berupaya mewujudkan kesejahteraan yang merata hingga ke pelosok daerah.

Semangat hijrah yang menjadi makna utama Tahun Baru Islam tidak hanya relevan dalam kehidupan pribadi, tetapi juga dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hijrah dapat dimaknai sebagai tekad untuk meningkatkan profesionalisme, integritas, disiplin, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai organisasi yang menaungi Aparatur Sipil Negara (ASN), Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Lebak memandang Tahun Baru Islam sebagai momentum untuk memperkuat komitmen pengabdian kepada bangsa, negara, dan masyarakat. Nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, serta kepedulian sosial yang diajarkan dalam Islam menjadi landasan penting dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

Ketua Korpri Kabupaten Lebak, Drs. Halson Nainggolan, M.Si, mengajak seluruh anggota Korpri untuk menjadikan peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah sebagai sarana introspeksi dan evaluasi diri guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Menurutnya, semangat hijrah harus diwujudkan dalam bentuk kerja nyata, inovasi, dan dedikasi dalam mendukung program-program pembangunan daerah yang sedang dijalankan Pemerintah Kabupaten Lebak demi terwujudnya masyarakat yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.

"Atas nama keluarga besar Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Lebak, kami mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga momentum hijrah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan kualitas pengabdian, mempererat persatuan, serta bersama-sama mendukung pembangunan Kabupaten Lebak menuju Lebak RUHAY yang lebih maju dan sejahtera," ujar Drs. Halson Nainggolan, M.Si.

Peringatan Tahun Baru Islam diharapkan tidak hanya menjadi seremonial keagamaan, tetapi juga menjadi energi positif bagi seluruh ASN dan masyarakat untuk terus berkontribusi dalam pembangunan daerah, menjaga kerukunan, serta memperkuat nilai-nilai moral dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kades Diduga Intimidasi Wartawan, Ancaman Serius bagi Kemerdekaan Pers dan Demokrasi di Kabupaten Malang

By On Juni 14, 2026

MALANG, KabarXXI.Com – Kemerdekaan pers yang dijamin oleh Undang-Undang kembali mendapat ujian. 

Seorang Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Malang diduga melakukan tindakan intimidasi terhadap seorang wartawan yang tengah menjalankan tugas jurnalistiknya. 

Peristiwa ini memicu kecaman dari berbagai kalangan dan dinilai sebagai ancaman serius terhadap kebebasan pers serta hak masyarakat untuk memperoleh informasi. 

Informasi yang dihimpun menyebutkan, seorang jurnalis media online didatangi langsung ke kediamannya oleh oknum kepala desa setelah pemberitaan terkait kasus dugaan tindak pidana asusila yang menyeret nama sebuah usaha penginapan milik oknum tersebut dipublikasikan. 

Alih-alih menggunakan mekanisme hak jawab atau hak koreksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, oknum kepala desa tersebut justru diduga meluapkan kemarahannya dengan mendatangi rumah wartawan dan menyampaikan protes dengan nada intimidatif. 

Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai pemahaman pejabat publik terhadap fungsi pers sebagai pilar demokrasi. 

Dalam negara hukum, setiap pihak yang merasa dirugikan oleh sebuah pemberitaan memiliki ruang yang jelas untuk melakukan klarifikasi, hak jawab, maupun langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku. 

Ketua DPD Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Jawa Timur (Jatim) mengecam keras tindakan tersebut. 

Menurutnya, intimidasi terhadap wartawan tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apa pun karena merupakan upaya yang berpotensi menghambat kerja jurnalistik. 

"Pers bekerja untuk kepentingan publik. Jika ada pihak yang keberatan terhadap suatu pemberitaan, gunakan mekanisme yang telah diatur undang-undang, bukan dengan cara-cara intimidatif," ujarnya. 

Tidak hanya itu, muncul pula dugaan adanya keterlibatan oknum aparatur pemerintahan yang diduga memberikan informasi pribadi wartawan kepada pihak tertentu. 

Jika dugaan tersebut terbukti, maka persoalan ini tidak lagi sekadar menyangkut intimidasi terhadap jurnalis, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan data pribadi dan penyalahgunaan kewenangan. 

Aktivis hukum menilai tindakan intimidasi terhadap wartawan merupakan bentuk kemunduran demokrasi yang tidak boleh dibiarkan. 

Mereka mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan secara profesional dan transparan guna memastikan seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku. 

Secara hukum, Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur sanksi bagi setiap orang yang secara melawan hukum menghambat atau menghalangi pelaksanaan kerja pers. 

Kasus ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan pers bukan hanya milik wartawan, melainkan hak seluruh rakyat Indonesia. Ketika seorang jurnalis diintimidasi karena menjalankan tugasnya, maka yang sesungguhnya terancam adalah hak publik untuk mengetahui fakta dan memperoleh informasi yang benar. 

Kini publik menanti langkah aparat penegak hukum dalam menangani persoalan tersebut. Penegakan hukum yang profesional dan tidak tebang pilih menjadi ujian penting untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun, termasuk pejabat publik, yang kebal terhadap hukum. (*/red)

Respons Cepat, BPN Jombang Siap Ukur Ulang Lahan Tertukar di Kesamben

By On Juni 11, 2026

Kantor ATR/BPN Kabupaten Jombang. 

JOMBANG, KabarXXI.Com – Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2026 di Desa Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur (Jatim), terus bergulir. 

Imam Syafi'i, selaku pemegang Kuasa Khusus dari enam ahli waris Klaster 6 Bersaudara, mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jombang hari ini, Rabu, 10 Juni 2026. 

Kedatangan tersebut bertujuan untuk melakukan konfirmasi langsung sekaligus meluruskan kekeliruan posisi letak tanah antara Sdr. Abdul Chadis dan Sdri. Ismiyati pada draf peta bidang tanah di Desa Kesamben. 

Langkah Konfirmasi dan Koordinasi Intensif 

Dalam kunjungan tersebut, Imam Syafi'i disambut dengan baik oleh pihak BPN Jombang. 

Ia menjelaskan bahwa kehadirannya di kantor pertanahan hari ini merupakan langkah awal untuk menyamakan persepsi sebelum berkas sanggahan resmi diserahkan. 

"Kedatangan kami tadi siang sebatas melakukan konfirmasi dan koordinasi untuk meluruskan ketidaksesuaian letak posisi tanah keluarga kami di lapangan. Kami sudah ditemui pak Arif dan pihak BPN Jombang. Pelayanan yang diberikan sangat baik, responsif, dan kooperatif," ujar Imam Syafi'i. 

Terkait berkas Surat Sanggahan Resmi, Imam menjelaskan bahwa dokumen tersebut belum diserahkan secara resmi ke BPN hari ini karena masih memerlukan kelengkapan administratif. 

"Surat sanggahan sudah kami siapkan, namun karena belum ditandatangani oleh Ketua Panitia PTSL Desa Kesamben, maka dokumen tersebut belum kami serahkan hari ini. Kami akan melengkapinya terlebih dahulu agar proses administrasi berjalan sempurna," tambahnya. 

Duduk Perkara Posisi Tanah yang Tertukar 

Persoalan ini mencuat setelah draf peta dusun berbasis citra satelit mengunci data luas tanah yang tertukar akibat mengacu pada draf awal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB, bukan berdasarkan dokumen hak asli (Surat Hibah dan Buku Later C). 

Akibat kekeliruan fatal tersebut, posisi letak fisik dan luas tanah menjadi tidak sinkron. Jika kesalahan ini terus dipaksakan hingga terbit Sertifikat Hak Milik (SHM), dampaknya akan merembet pada tidak sesuai atau tidak sinkronnya data hukum yang tercantum dalam dokumen dasar seperti Surat Hibah dan Buku Later C desa. 

Sdr. Abdul Chadis (Posisi paling belakang/dekat sempadan Sungai Brantas): Secara fisik merupakan bidang paling lebar, namun dikunci dengan luas 191 m². 

Sdri. Ismiyati (Posisi urutan kedua/di depan): Memiliki fisik bidang lebih sempit, namun tertulis 210 m². 

Melalui upaya konfirmasi ini, pihak keluarga berharap draf peta bidang tanah dapat disinkronkan kembali dengan data autentik desa serta kondisi riil di lapangan. 

Pihak BPN Jombang pun memberikan pelayanan yang sangat baik dan bersikap proaktif, di mana petugas kini tengah menunggu kabar kesiapan dari pihak kami berenam selaku ahli waris untuk bersama-sama turun langsung ke objek tanah guna dilakukan proses pengukuran ulang (re-pengukuran). 

Jika draf peta bidang BPN tersebut nantinya sudah disinkronkan dengan benar berdasarkan hasil ukur lapangan, pihak keluarga menyatakan siap bertanggung jawab penuh untuk mengurus revisi nilai luas pada dokumen SPPT PBB secara mandiri ke BAPEDA Jombang. 

Komitmen Ahli Waris di Lapangan 

Demi memastikan akurasi data, pihak keluarga kini tengah bersiap untuk mengecek kembali dan melakukan pengukuran ulang secara mandiri terlebih dahulu di lokasi. 

Langkah ini diambil sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak ada lagi kesalahan atau kekeliruan data fisik di lapangan sebelum nantinya petugas dari pihak BPN Jombang turun langsung ke objek tanah untuk melakukan pengukuran resmi. 

Upaya proaktif dari kuasa ahli waris yang disambut baik oleh Panitia PTSL dan BPN Jombang ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian kekeliruan data, demi terwujudnya sertifikat tanah yang berkepastian hukum dan objektif. 

Sebagai wujud komitmen terhadap keterbukaan informasi dan pemenuhan prinsip cover both side, redaksi selalu siap memberikan ruang hak jawab, koreksi, maupun klarifikasi bagi para pihak terkait yang ingin memberikan tanggapan lebih lanjut atas persoalan ini. (tim/red)

Pengurus SMSI Kota Serang 2026-2029 Resmi Dilantik, Siap Bersinergi Bangun Ibu Kota Banten

By On Juni 10, 2026

Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Serang Masa Bakti 2026-2029 resmi dilantik, Rabu, 10 Juni 2026. 

SERANG, KabarXXI.Com – Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Serang Masa Bakti 2026-2029 resmi dilantik di Aula Inayah Hotel PKPRI Serang, Rabu, 10 Juni 2026. 

Mengusung tema "Mengokohkan Media Siber Profesional, Kredibel, dan Terpercaya di Era Digital", pelantikan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat ekosistem media digital yang sehat di Ibu Kota Provinsi Banten. 

Acara ini dihadiri oleh Walikota Serang yang diwakili Asda I Kota Serang Subagyo, perwakilan Ketua DPRD Kota Serang, jajaran Forkopimda seperti Kodim 0602/Serang, Polres Serang Kota yang diwakili Kompol Raden, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ketua PWI Kota Serang, serta jajaran pengurus SMSI Provinsi Banten dan kabupaten/kota se-Provinsi Banten. 

Ketua SMSI Provinsi Banten, Lesman Bangun dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, khususnya Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, atas dukungan luar biasa pada rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) tingkat nasional yang baru saja usai, di mana Provinsi Banten bertindak sebagai tuan rumah. 

"Terima kasih kepada Pak Walikota, seluruh jajaran Forkopimda, dan Kepala OPD yang telah bersama-sama menyambut para tamu wartawan dan pemilik media dari seluruh Indonesia. Kota Serang sebagai ibu kota provinsi telah sukses menjadi pusat perhelatan besar ini," ujar Lesman Bangun. 

Lesman juga membeberkan dua capaian monumental SMSI dalam rangkaian HPN tersebut:

Pembangunan Monumen SMSI di Cilegon: Sebagai pengingat sejarah tempat lahirnya gagasan SMSI demi kemajuan pers Indonesia. 

Inisiasi museum siber pertama di Indonesia yang dimulai dari Banten untuk dunia, yang peletakan batu pertamanya didukung penuh oleh pemerintah daerah. 

Terkait pelantikan hari ini, Lesmana mengingatkan pengurus baru untuk langsung bergerak cepat melakukan pembekalan organisasi (Training Center). 

"Tema pelantikan ini luar biasa. Saya berharap pengurus SMSI Kota Serang segera melakukan pembekalan agar setiap bidang paham tupoksinya. Susun program kerja, dan bersinergilah dengan Pemkot Serang, DPRD, serta seluruh OPD untuk meningkatkan profesionalisme media siber. Sebagai ibu kota, kemajuan, keamanan, dan kemakmuran Kota Serang adalah tanggung jawab kita bersama melalui pemberitaan yang sehat," tegas Lesman. 

Ia juga membocorkan bahwa pada 18 Juni 2026 mendatang, SMSI Pusat akan menggelar SMSI Award sebagai bentuk apresiasi kepada kepala daerah dan legislatif yang dinilai berkontribusi besar bagi perkembangan pers. 

Sementara itu, Ketua SMSI Kota Serang Masa Bakti 2026-2029 yang baru saja dilantik, Yudian menegaskan, kesiapan jajarannya untuk mengawal marwah organisasi sesuai dengan tema yang diusung. 

Menurunya, amanah memimpin SMSI Kota Serang di era digital ini merupakan tanggung jawab besar. Sesuai tema pelantikan, fokus utama hingga 2029 adalah mengokohkan media siber yang profesional, kredibel, dan terpercaya. 

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh media yang tergabung di bawah bendera SMSI Kota Serang tidak hanya sekadar mengejar kecepatan (clickbait), tetapi wajib mengedepankan akurasi, kode etik jurnalistik, dan verifikasi faktual," tuturnya. 

Sebagai mitra strategis, kata dia, pihai siap bersinergi dan berkolaborasi erat dengan Pemkot Serang, DPRD, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat. 

"Kami berkomitmen mengawal pembangunan Ibu Kota Provinsi Banten ini lewat fungsi kontrol sosial yang konstruktif dan edukatif," ujarnya. 

Dalam waktu dekat, lanjut dia, pihaknya akan segera menggelar rapat kerja dan pembekalan pengurus agar program-program strategis SMSI Kota Serang dapat langsung dirasakan manfaatnya, baik oleh pemilik media maupun masyarakat luas. 

Acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dari para pejabat yang hadir kepada seluruh pengurus SMSI Kota Serang yang baru dilantik, dilanjutkan dengan sesi foto bersama. (*/red)

Gubernur Andra Soni Terima Kunjungan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Banten

By On Juni 10, 2026

Gubernur Banten, Andra Soni menerima kunjungan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Banten yang baru, Muhyidin, di halaman Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Rabu, 10 Juni 2026. 

SERANG, KabarXXI.Com - Gubernur Banten, Andra Soni menerima kunjungan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Banten yang baru, Muhyidin, sekaligus menerima pamit dari Kepala BPJS sebelumnya, Eko Yuyulianda, di halaman Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Rabu, 10 Juni 2026. 

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam upaya memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja. 

Dalam kesempatan itu, Andra Soni menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi Eko Yuyulianda selama memimpin BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Banten. 

Saat memimpin, berbagai program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat berjalan dengan baik melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan. 

"Saya mengucapkan selamat atas amanat baru yang diemban Eko Yuyulianda sebagai Deputi Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pusat," kata Andra Soni. 

Sementara itu, kepada Muhyidin yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumatera Bagian Selatan, Andra Soni menyampaikan selamat datang dan berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus diperkuat. 

Menurutnya, Pemprov Banten berkomitmen untuk terus mendukung berbagai program BPJS Ketenagakerjaan, khususnya dalam meningkatkan cakupan kepesertaan dan memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja formal maupun informal. 

"Saya berharap kolaborasi yang telah terbangun dapat terus berlanjut guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah," ujarnya. (Welfendry)

Aliansi Madura Indonesia Datangi Kantor DPD PAN, Soroti Dugaan Pemotongan Anggaran Reses dan Desak Audit

By On Juni 10, 2026

Aliansi Madura Indonesia (AMI) mendatangi kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN). 

SURABAYA, KabarXXI.Com – Aliansi Madura Indonesia (AMI) mendatangi kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) untuk menyampaikan aspirasi terkait dugaan pemotongan anggaran kegiatan Reses anggota Legislatif. 

Dalam aksi tersebut, Ketua Umum DPP AMI, Baihaki Akbar mendesak adanya audit menyeluruh serta penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan anggaran yang bersumber dari uang rakyat. 

Abdul Azis sebagai Koordinator Aksi menyampaikan bahwa dugaan pemotongan anggaran Reses harus menjadi perhatian serius karena berpotensi merugikan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari kegiatan serap aspirasi tersebut. 

Menurut mereka, apabila anggaran yang telah dialokasikan tidak disalurkan sesuai peruntukannya, maka hal tersebut dapat mengurangi kualitas pelaksanaan Reses dan menghambat penyampaian aspirasi warga kepada wakil rakyat. 

Dalam orasinya, massa aksi mempertanyakan realisasi penggunaan anggaran Reses yang disebut tidak sesuai dengan ketentuan. 

Mereka menilai, perlu adanya transparansi dan keterbukaan dari pihak terkait agar tidak menimbulkan dugaan penyimpangan yang semakin meluas di tengah masyarakat. 

Selain mendesak audit oleh lembaga yang berwenang, AMI juga meminta aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum. 

Mereka menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun hukum. 

Perwakilan massa aksi diterima oleh  H. Surat selaku Wakil DPD PAN untuk menyampaikan tuntutan dan aspirasi secara langsung. 

Dalam pertemuan tersebut, AMI meminta agar partai melakukan evaluasi internal terhadap kader yang namanya disebut dalam dugaan tersebut serta mendukung proses pemeriksaan secara terbuka dan objektif. 

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib. 

Massa Aliansi Madura Indonesia berharap tuntutan yang disampaikan tidak hanya menjadi perhatian sesaat, tetapi dapat ditindak lanjuti melalui langkah konkret berupa audit independen, transparansi penggunaan anggaran, serta penegakan hukum yang adil apabila ditemukan adanya pelanggaran. 

Aliansi Madura Indonesia menegaskan akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran negara dan menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. (*/red)

Dana Reses Diduga Disunat, Kegiatan Anggota Fraksi PAN DPRD Kota Surabaya Jadi Sorotan

By On Juni 10, 2026

Dugaan pemotongan anggaran Reses kembali menjadi sorotan di Kota Surabaya. 

SURABAYA, KabarXXI.Com - Dugaan pemotongan anggaran reses kembali menjadi sorotan di Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim). 

Kali ini, kegiatan reses anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PAN, Juliana Evawati, yang digelar pada 2 Juni 2026 di RT 06 RW 12, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, menuai pertanyaan dari warga. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kegiatan tersebut dihadiri sekitar 100 peserta. Namun sejumlah warga mengaku hanya menerima nasi kotak dan gula pasir 1 kilogram setelah mengikuti kegiatan serap aspirasi tersebut. 

Kondisi itu kemudian memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait penggunaan anggaran reses yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut. 

Pasalnya, reses merupakan agenda resmi anggota DPRD yang dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai sarana menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. 

Dalam pelaksanaannya, anggaran reses umumnya digunakan untuk menunjang berbagai kebutuhan kegiatan, mulai dari konsumsi peserta, perlengkapan acara, dokumentasi, administrasi, hingga kebutuhan operasional lainnya. 

Karena menggunakan uang negara, setiap penggunaan anggaran wajib dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Sejumlah warga berharap adanya keterbukaan mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. 

Mereka menilai transparansi penting untuk memastikan seluruh anggaran yang telah dialokasikan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya. 

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum DPP AMI, Baihaki Akbar meminta adanya keterbukaan terkait penggunaan anggaran reses serta pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaannya. 

"Dana reses adalah uang rakyat yang bersumber dari APBD. Karena itu penggunaannya harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika muncul pertanyaan dari masyarakat, maka perlu ada penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan dugaan adanya pemotongan atau penyimpangan anggaran," tegas Baihaki Akbar. 

Menurutnya, kegiatan reses seharusnya menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan yang nantinya diperjuangkan oleh wakil rakyat di DPRD. 

Oleh karena itu, pelaksanaannya harus mencerminkan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan kepada publik. 

AMI juga meminta Sekretariat DPRD Kota Surabaya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan reses agar seluruh anggaran yang telah dialokasikan benar-benar dimanfaatkan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak menimbulkan polemik di kemudian hari. 

Hingga berita ini ditayangkan, pihak Juliana Evawati belum memberikan keterangan resmi terkait informasi tersebut. 

Awak media masih berupaya melakukan konfirmasi guna memperoleh penjelasan dan klarifikasi dari pihak yang bersangkutan. (*/red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *