Tangkap Elit Politik yang Mengajak Melakukan Peopel Power

Diposting oleh On Friday, May 10, 2019


JAKARTA, KabarXXI.Com – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesi (LAKSI) akan melaksanakan unjuk rasa di depan Mabes Polri untuk mendukung pemerintah dalam menindak para elit politik yang berkomentar memanas-manasi situasi pasca Pemilu, dan menjelang penetapan hasil penghitungan suara KPU.

“Kami menginginkan suasana dalam negeri damai dan kondusif tidak ada yang mengerahkan kekuatan massa untuk mendeligitimasi KPU dan penyelenggara Pemilu. Kami mengajak seluruh masyarakat bersabar agar tidak ada yang mengintervensi sampai selesai tugasnya untuk menentukan hasil Pilpres dan Pileg hasil Pemilu 2019 dengan menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilu 2019 yang hasilnya mulai dari pencoblosan dan penghitungan suara di TPS sampai dengan Sidang Pleno di tingkat PPK maupun KPU Kabupaten/Kota bahkan ada yang sudah selesai di tingkat KPU Propinsi sudah sangat transparan, jujur, adil, aman, damai dan demokratis serta lancar tidak ada masalah berarti dalam pelaksanaan Pemilu 2019 bahkan diakui dunia sebagai Pemilu paling rumit namun dapat berjalan dengan baik,” demikian disampaikan Azmi Hidzaqi, Kordinator Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) dalam siaran pers nya yang diterima redaksi, Jumat, 10 Mei 2019.  

“Kalau toh ada masalah, berilah kesempatan KPU untuk memperbaikinya. Jangan asal tuding curang…curang saja,” pungkasnya.

Saat ini, kata Azmi, Pemilu yang berlangsung pada 17 April itu telah memasuki tahap penghitungan suara. 

“Kami meminta masyarakat bersabar untuk menunggu hasil final yang akan diumumkan KPU pada 22 Mei 2019 nanti. Marilah kita menjalin persatuan dan kesatuan demi tegaknya NKRI, stop Provokasi dan stop ujaran kebencian kepada KPU, dan unsur pemerintah karena akan memancing situasi menjadi panas saja,” jelasnya. 

Menurutnya, sumber utama kegaduhan adalah pemberitaan hoax, ujaran kebencian dan komentar elit politik yang tidak menciptakan suasana damai.

“Sudah seharusnya para elit Politik dapat menerima hasil pemilu secara legowo kalau pun kalah nantinya, atas dasar itulah  kami meminta kepada aparat keamanan agar tangkap elit Politik yang menjadi provokator dalam memanas manasi situasi. Stop Provokasi dari relawan atau pendukun Paslon yang terus menerus menebarkan kebencian kepada Paslon lainnya, dan stop ajakan untuk melakukan peopel power. Karena akan menghancurkan bangsa ini,” tuturnya. 

Pihaknya juga meminta seluruh elit politik memberi contoh kerukunan kepada para pendukungnya agar menjelang pengumuman KPU tanggal 22 Mei berjalan damai dan tidak diwarnai aksi demontrasi besar-besaran.

Azmi juga mengatakan, bahwa banyaknya komentar dan opini dari elite bangsa yang berseliweran di meda massa pasca Pemilu dan Pilpres 17 April 2019, membuat situasi politik dalam negeri Indonesia terus memanas. Apalagi pernyataan-pernyataan itu seringkali bukannya mendinginkan suasana, tapi justru terkesan memprovokasi rakyat.

“Berhentilah berkomentar atau mengeluarkan opini yang justru memprovokasi rakyat. Apalagi jika komentar dan opini itu sebagai upaya menekan KPU dan penyelenggaran pemilu,” tegasnya. 

Pihaknya juga mendukung Menkopolhukam agar para elit politik yang menjadi provokator untuk menciptakan suasana tidak kondusif harus ditangkap, karena rakyat sudah capek dijadikan objek untuk kepentingan kelompok elit yang haus kekuasaan.

“Kami tegaskan bahwa kelompok elit yang menuduh KPU curang, dan seluruh perangkat penyelenggara Pemilu curang merupakan contoh sesat berfikir, mereka yang menginginkan adanya pemaksaan kehendak untuk memenangkan Paslon tertentu merupakan sebuah penghianatan demokrasi, kami tidak mengharapkan rakyat diprovokasi untuk melawan segala bentuk kebohongan elit politik yang nafsu berkuasa. Kami mendukung TNI-Polri menindak elit politik yang menjadi aktor intelektual di balik aksi aksi menentang KPU dan seluruh penyelenggara Pemilu. Jangan mengorbangkan bangsa dengan gerakan peopel power yang akan merugikan kita semua. Stop menimbulkan kegaduhan dengan mimbar bebas dan aksi demontrasi yang berujung pada gerakan peopel power,” jelasnya.

“Kami juga mendukung Menkopolhukam bahwa people power merupakan tindakan makar. Ketentuan tersebut juga telah diatur dalam Undang-Undang KUHP. Apalagi sudah ada bahasa-bahasa akan menjatuhkan pemerintah. Itu Pasal 107 KUHP jelas dan tegas," kata Azmi. 

Azmi menambahkan, bahwa people power merupakan upaya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Serta akan ada ancaman pidana yang mengikatnya. 

“Ini menurut UU yang dibuat. Maka segala bentuk kegiatan makar merupakan ancaman untuk keutuhan NKRI,” tegasnya. (rls/red)

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »