SPJ Dikerjakan oleh Konsultan, Hipdes: Ini Dugaan Kejahatan Angaran

Diposting oleh On Saturday, May 18, 2019

Ade Chandra. 
LAMPUNG UTARA, KabarXXI.Com – Polemik SPJ Realisasi Dana Desa (DD) di Kabupaten Lampung Utara pada Tahun Anggaran (TA) 2018 mulai mengarah pada dugaan sarat KKN yang terstruktur, sistematis dan masif.

Berlanjut atas hasil investigasi Himpunan Pemuda Desa (HIPDES) Kabupaten Lampung Utara, yang juga sebelumnya telah meminta kepada pemerintah daerah beserta para penegak hukum untuk dapat segera mengkroscek seluruh SPJ Dana Desa (DD) secara jalur hukum.

Tak hanya itu, dugaan SPJ yang digodok oleh para oknum konsultan, diduga kuat mempunyai bandrol hingga mencapai jutaan rupiah. Bermacam-macam gaya dan cara mereka melakukan manipulasi, mulai dari merubah status Desa menjadi Desa tertinggal, sampai membantu kekurangan pembangunan desa demi mendapatkan kucuran DD yang besar dari pemerintah pusat.

Ketua Hipdes Lampura, Ade Chandra mengatakan kepada awak media tentang temuan-temuan persoalan realisasi dana desa.

"Kami Hipdes bergerak secara bertahap dan kami juga sedang mengumpulkan seluruh temuan-temuan di berbagai Desa yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Setelah terkumpul maka akan segera kita kaji temuan-temuan tersebut, lalu apabila kami anggap telah menyalahi aturan serta wewenang maka kita wajib melaporkan kepada aparat penegak hukum untuk segera ditindaklanjuti," ucapnya kepada awak media, Sabtu, 18 Mei 2019.

Ade Candra menuturkan, persoalan realisasi DD menjadi semangat bersama untuk membantu kepentingan pembangunan dan kemajuan seluruh Desa yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Jangan sampai seluruh Instansi dan aparat penegak hukum di Kabupaten Lampung Utara seolah tutup mata dan tutup telinga terhadap pengawasan realisasi DD.

Harapan juga diungkapkan Ketua Himpunan Pemuda Desa (Hipdes) Lampura, Ade Candra kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta seluruh unsur Pemerintah Desa.

"Kami Himpunan Pemuda Desa (Hipdes) sangat mengharapkan kepada seluruh elemen masyarakat, wabilkhusus BPD dan Unsur pemerintah Desa. Mari bersama kita kawal di setiap tahapan pembangunan Desa, karena ini mutlak hak masyarakat Desa, bukan hak oknum aparat Desa," pungkasnya. (Tajudin)

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »