HIPDES Lampura Minta Seluruh SPJ Dana Desa Diperiksa Secara Hukum

Diposting oleh On Friday, May 17, 2019


LAMPUNG UTARA, KabarXXI.Com – Dana Desa (DD) merupakan dana segar yang dikucurkan pemerintah pusat untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Namun sayang dana desa kerap kali dimanfaatkan oleh oknum Kepala Desa (Kades) untuk memperkaya diri, sehingga tak sedikit Kades yang harus mendekam di jeruji besi karena tersandung korupsi DD.

Berangkat dari hasil Investigasi Himpunan Pemuda Desa (HIPDES) Kabupaten Lampung Utara (Lampura), diduga kuat banyak sekali carut marut Administrasi SPJ Kades untuk mengajukan pencairan DD Tahun 2019. Sehingga terjadi keterlambatan pembangunan di desa tersebut.

Ketua Himpunan Pemuda Desa (HIPDES) Lampura, Ade Candra mengatakan, bahwa berbagai masalah yang dihimpun di sejumlah desa, mulai dari ketidaktahuan masyarakat terhadap berapa jumlah DD pertahunnya, penyusanan pembangunan desa, sampai adanya dugaan penggelapan DD oleh para oknum-oknum Kades yang mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan umum. Sungguh hal semacam ini harus dipertanyakan transparansinya. 

Lanjutnya, hal yang paling urgensi untuk realisasi DD, banyaknya ditemukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tidak tahu tentang rencana dan realisasi dana desa.

"BPD adalah ujung tombak seluruh masyarakat, desa mulai dari penyampaian aspirasi dan pengawasan kinerja Kades beserta jajarannya dalam menjalankan tugas dan wewenang, sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," jelasnya kepada awak media, Jumat, 17 Mei 2019.

Terkait dugaan carut marut realisasi DD di Kabupaten Lampura, Ade Chandra meminta kepada stakeholder, mulai dari Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten PMD, Inspektorat sampai pada seluruh Pendamping Desa di kabupaten Lampung Utara wajib turun tangan bertindak secara hukum dalam berperan sebagai pelaku pengawasan terhadap realisasi seluruh pembangunan yang menggunakan DD di Kabupaten Lampung Utara, wabilkhusus untuk anggaran Tahun 2018.

"Kami selaku sosial control masyarakat sangat meminta khususnya kepada aparat penegak hukum, baik Kejaksaan dan Kepolisian untuk sigap dan tanggap terhadap berbagai dugaan masalah DD di Lampung Utara ini, dan kami juga sangat berharap jangan sampai penegak hukum yang ada di Lampura ini hanya diam dalam melihat fenomena luar biasa di seluruh desa," pungkasnya. 

HIPDES Lampura menghimbau kepada seluruh Kades agar dapat memberdayakan seluruh unsur pemerintah desa sebagaimana aturan yang telah diamanahkan.

Tak hanya itu, HIPDES juga berharap kepada Bupati Lampura agar dapat membentuk tim investigasi khusus realisasi DD.

"Dengan ini kami meminta kepada Bupati Lampung Utara H. Agung Ilmu Mangkunegara untuk dapat membentuk tim investigasi khusus realisasi DD, mulai dari  Inspektorat, PMD, sampai pada Pemerintah Kecamatan agar dapat bertindak dan benar-benar mengkroscek seluruh SPJ masing-masing desa sampai dengan terealisasinya DD guna kemajuan dan kepentingan masyarakat desa di Kabupaten Lampung Utara," tutupnya. (Tajuddin)

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »